selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., selaku Plt.Bupati BoneBolango (perkara terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lainsehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesarRp3.044.520.000,00 (tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidanadan diatur pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan

2 Ayat (1) Jo.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai unsur "yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara" merupakan unsur yang sangatesensial dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

NURODIMbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dakwaan primair;2.

M.Dev.Plg;12 Uang tunai sebesar Rp.18.872.300, (delapan belasjuta delapan ratus tujuhpuluh dua ribu tiga ratusrupiah);Karena masih diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka barangbukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa juga dibebani untukmembayar beaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diubah dan ditambah Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidanaserta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI 153Menyatakan Terdakwa Ir.

suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP;Menimbang

Rp. 60.380.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluhribu Rupiah) kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut: 22222 222 202 20 ne non non enn noe nnn1. SSSTEP OREN G eee eee re eae ar2. Secara melawan hukum; 22220 oo se rene nnn noe noe oe een3.

Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuksubsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair dengan konsekwensi apabila apabila dakwaan primair tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana terdiri atas unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang;2 Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;3 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;4 Orang yang melakukan

SRI SADOYO HARDJO MIGUNO,M.M tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam dakwaan PRIMAIR, oleh karenaitu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa KRMTH. Drs.

Pemotongan dari penyetoran pajak PPhpasal22 Rp 2.804.714,00 PPN Rp18.698.091,00CO Rp 21.502.805,00Jumlah uang bersih yang diterima (ab) Rp 190.676.195,00Realisasi kegiatan Rp 85.742.000,00e Jumlah kerugian keuangan negara (cd) Rp 104.934.195,00 Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

jumlahnyamencapai Rp. 436.750.0000 (empat ratus tiga puluhenam tujuh ratus lima puluh ribu' rupiah) = atausetidak tidaknya sekitar jumlah itu ;Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesarRp. 436.750.000, atau setidaknya sekitar jumlahitu. yang mengakibatkan kerugian Negara dalam halini Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp.436.750.000, (empat ratus tiga puluh enam tujuhratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 t entangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Tony Arwan Mansyur, SH, MM,Selaku Kepala Badan Penelitian dan PengembanganKabupaten Malang sesuai dengan SuratKeputusan...Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/013/421.401/06tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat

Parok terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi secaraberbarengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana;2.

sebesarRp. 111.150.000, (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang manauang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut UmumMajelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR' : Melanggar Pasal Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwadengan bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka majelis hakim87tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun sebaliknya bila dakwaanPrimair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., M.Pd~ Bin (Alm)ASRALLUDINtidak terbuktibersalah melakukanTindak PidanaKorupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a danb, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam DakwaanPertama Primair;2.

telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaanKesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahatas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadaterdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsurpasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut:1.

ratus lima puluh riburupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Programpaket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BengkuluTengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai suratNomor: SR2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.wanna anne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Halaman 39 dari 162 halaman Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2017/PN.Bglnn Bahwa Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) selakuKetua Pusat Kegiatan Belajar

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabilaHalaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgldakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

hanyaberdasarkan dana yang diberikan oleh terdakwa dan tidakmemasukkan uang yang telah dipegang oleh terdakwa sendiri.25.Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannyatelah menggunakan dana APBDes tersebut untuk kepentingannyasendiri yaitu untuk kebutuhan hidupnya.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengansurat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, yaitu suatu teknikpenyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidanayang paling berat yaitu :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.jo.

Oleh karena itulah kini dipertimbangkan,155apakah dengan faktafakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapatdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang didakwakankepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan faktafakta yang diperolehdi persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahuludakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor

Abdul Mutholib bin Mohsiratsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa /r.ABDUL MUTHOLIB bin MOHSIRAT, selakuaKasi Industri Kecil pada Disperindag dan Penanaman Modalkota Surakarta

5028/PW11/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007atau. sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa apakah terdakwa atasperbuatannya tersebut dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,untuk itu) Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa terdakwa diajaukan olehPenuntut Umum ke depan persidangan didakwa dalam Suratdakwaan bernomor: Nomor:Reg.Perk.PDS 02/Skrta/Ft.1/01/2009tertanggal 19 januari 2009 yang disusun secarasubsidairitas yaituPrimairMelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undangNomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa AIS SAHUPALA ,S.P. alias AIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;2.

juncto pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akanmembuktikan terlebin dahulu Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad 1.

sebesar Rp.1.642.732.544, (satu milyarenam ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah),atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkayadiri Terdakwasendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupunDeutsche Windguard GmbH, atau setidak tidaknya kekayaan Terdakwa ataupunpihakpihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.wre Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TinHal.30 Put.