KESATU :PRIMAIR :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)

Soewarno, Ak Nomor :032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 ~~ sebesarRp.568.066.000.000, (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enamjuta rupiah) ;won Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2020/PN Pal tanggal 11 Mei2020 tentang Penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelahn mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PANCAHAYAT MONSANGI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubanh dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa PANCAHAYAT MONSANGIdengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwatetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.Kerugian

(sebelas juta lima ratusempat puluh delapan empat ratus empat belas rupiah ) atau sekirasejumlah itu, dan telah memperkaya Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Terdakwa MOKHAMAD FIRMAN, SH,

bersalah melakukanTindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.Menimbang, bahwa untuk menyatakan bersalahtidaknya Terdakwatelah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah unsurunsur dari pasaldakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perouatan Terdakwa atautidak.Hal. 57 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Subsidairitas, pada pokoknya Primair melanggar pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

adalah Bendahara Tim ADK yaitu TerdakwaSARPIUS karena yang selama ini mengurusi pengalokasian dana beserta administrasinyaadalah Terdakwa SARPIUS.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara Tim ADK Kampung Bermai tahun2008 harus dapat mempertanggungjawabkan dana ADK Kampung Bermai tahun 200812sebesar Rp. 60.294.000,00 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa SARPIUS Bin EMBUNG sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UNDANGUNDANG No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pihakpihak yangberkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakanpembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara,sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belumditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluhmilyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ributujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Dr.

Samekto, MM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapatmerugikan kKeuangan negara secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimatr ;2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Y. Samekto, MM daridakwaan Primal ;3. Menyatakan terdakwa Ir. Y.

;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikianperbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepada mereka yaitu :Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI

ARSYAD tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumHal. 57 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT. MKS.Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanyamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;. Menyatakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalama 26 dari 84 halaman perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PTMdnUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

., terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair,yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR : Bahwa ia Terdakwa DAVID KHONTORO sebagai Direktur CV.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKedua Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKetiga Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang

Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanHalaman 126 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDNKeempat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKelima Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor: 31 Tahun

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2016 diubah menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakimterlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHalaman 243 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

PETRUS AMADOREN dan Terdakwa II.HAJI MUDA MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebaga/ orangyang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yangsecara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun

pasal yang didakwakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan ini oleh PenuntutUmum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentukSubsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Halaman 201 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGKUHP, apakah tindakan Para Terdakwa dalam perkara aquo telah memenuhiunsur sebagaimana

THAMIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2.

Thamin tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa Ir. H. Hendri Sastra, M.Si, Bin M. Thamin dariDakwaan Primair tersebut;3.

ribu seratus limapuluh enam rupiah, koma tujuh puluh satu sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 179 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

dokumen itulah kemudian TerdakwaSENTOT LAMIDI berhasil mencairkan dana sesuai nilai kontrak sebesarRp. 1.318.800.000, (Satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapanratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.Akibat perbuatan Terdakwa SENTOT LAMIDI dan HERI WIDODO(diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, Negaradirugikan sebesar Rp. 416.000.000, (Empat ratus enam belas jutarupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa SENTOT LAMIDI selaku Direktur CV.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsur sebagai berikut:1.

CIP oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Deputi bidang Investigasi Nomor : SR438/D6/02/2013,tanggal 19 Juni 2013.Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

,beserta semua buktibuktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN telah diajukan kepengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusunsecara Kumulatifsubsidairitas:Kesatu :Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang

Bank Jabar cabangSurabaya hal ini dapat mempengaruhi aset, modal dan likuiditas Bank Jabar danBanten cabang Surabaya, sehingga lamanya pidana penjara terhadap TerdakwaYudi Setiawan harus ditambah sebagaimana dalam amar putusan ini;Hal. 204 dari 254 Putusan No. 48/PID.SUS/TPK/2015/PT.SbyMengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP,

Desasebesar Rp.1.406.000, (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan biayapelaporan RUTILAHU sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),sehingga terdapat selisih dari kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian keuanganNegaralIDaerah sebesar Rp.136.005.000, (seratus tiga puluh enam juta lima riburupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebutPerbuatan Terdakwa TRIS INDRA Y ANTI tersebut diatur dan diancampidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) keI KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa TRIS INDRAYANTI, selaku Kepala Desa Kareo yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 236 Tanggal9 Mei 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudari Tris Indrayanti,A.Md.Keb Sebagai Kepala Desa

BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp.228.462.120, (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribuseratus dua puluh rupiah).woe= Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :won nennennnnee Bahwa terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA selaku StafBagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.