Ditemukan 523 data
11 — 4
Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama Kendari untuk mengadili permohonan a quo;Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.KdiMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambahketerangan saksisaksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harusdinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon
12 — 8
Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi KalimantanTimur, dan pada saat pernikahan dilaksungkan status Pemohon masihterikat dengan perkawinan dengan istri terdahulu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonanPemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1dan P.3) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinyamaka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatanlengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo.PP
49 — 12
.; Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanyadan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untukmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. tahun 1974 Jo.PP No.9 tahun 1975.
15 — 1
2006 karenaPenggugat berada di Malasyia sampai pulang dari Malasyia pada tanggal 25Nopember 2010 kerumah orang tua Penggugat sendiri, Sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti ;Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai mana layaknyasuami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri saling cintamencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepadayang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP
8 — 1
Pemerintah No.45 tahun 1990,wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat;Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;2.Bahwa karena dalam perkara ini Pemohon tidakmenyertakan izin dari pejabat yang berwenang makapermohonan talak daqri Pemohon tidak menemph syaratformil sebagaimana diharuskan oleh pasal 3 ayat (1) PPNo.10 ytahun 1983 Jo.PP
69 — 6
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohonyang bernama: ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama:CALON ISTRI ANAK; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan telahdiubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
9 — 0
mempertahankanpernikahannya, sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mohonkepada Pengadilan Agama Brebes agar hubungan antara Pemohon denganTermohon sebagai suami istri putus karena perceraian dan selanjutnyamemberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepadaTermohon Nurul Madania dihadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undangundang No.1tahun 1974 pasal 39 Jo.PP
11 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
6 — 0
No.10 Tahun 1983 jo.PP.
43 — 2
Bahwa alasanalasan Penggugat ini telah sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo.PP No.9Tahun 1975 Pasal 19 huruf f ;Berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, dengan ini kamimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakartamelalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menerima,memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusansebagai berikut :Primair :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya ;2.
10 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
11 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
14 — 2
Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No tahun 1974 jo.PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f.15.
18 — 6
(a) Kompilasi Hukum Islam, Jo. pasal 41 huruf (c) Undangundang No.1tahun 1974 karena pernikahan mereka sudah sekitar 22 tahun lebih, dan mempunyai 2orang anak, dan Pemohon juga mempunyai kemampuan (Sekretaris Desa), makaMajelis berpendapat Termohon berhak mendapatkan Mutah dari Pemohon, dan yangwayar adalah sebanyak Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.2), Pemohon sebagai Sekretaris Desatermasuk PNS, sesuai dengan pasal 3 PP No.10 tahun 1983 Jo.PP No.45 tahun 1990
20 — 11
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan denganbersandar pada Pasal 149 Ayat (1) Rbg. permohonan Pemohon dikabulkan secaraVerstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.PP.
8 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.
7 — 0
Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai manalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.
52 — 11
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan denganbersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secaraVerstek; 22222 22222222 nne nnn nee =eMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.PP.
15 — 7
Nomor 10 tahun 1983 Jo.PP.
10 — 0
Tergugat,Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Garut,maka dengan didasarkan kepadaketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undangundangnomor.7 tahun 1989,secara absolut perkara tersebut menjadi wewenangPengadilan Agama dan secara relatip menjadi wewenang Pengadilan AgamaGarut, maka Pengadilan Agama Garut berwenang menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;Menimbang,bahwa berdasarkan HIR Pasal 130 ayat (1),Jo.UU No.7tahun 1989 Pasal 82 ayat (1),Jo.PP