Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan

saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAHmengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIANMANDAYA,saksi SIT RAMLAH,terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYUSETIYONO melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM

/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.

/IX/II/2017 Tentang Perubahan Atas Permenkop danHalaman 8 dari 81 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN PreUKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi.

Bahwa dapat disimpulkan dalam penjelasan Pada Point 10 Tergugat I, sudahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum serta , tidak mentaati dan melanggarPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha simpan Pinjam,Permenkop dan UKM No.02/PER/M.KUKM/IX/II/2017 Tentang PerubahanAtas Permenkop dan UKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang UsahaSimpan Pinjam Oleh Koperasi. Yang berbunyi Pasal 1 ayat 11 dan 12 sertaPasal 20 ayat 1 dab 4PASAL 1 ayat 11 dan ayat 12 brbunyi:(11).

Itu Artinya, KSP Sahabat Mitra Sejati telahmelabrak dan melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilHalaman 13 dari 81 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Pre19.20.Menengah RI No. 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI,terutama Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 31 angka 2 huruf b.Bahwa tindakan Tergugat (KSP SAHABAT MITRA SEJATI Kantor CabangParepare) yang telah melakukan

/II/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenangah No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAM OLEHKOPERASI yaitu melalui Musyawarah dengan Pendekatan secara manusiawiterhadap permasalahan Nasabah.

Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN PrePermenkop dan UKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha SimpanPinjam Oleh Koperasi.Dalam Pokok Perkara1.

Pengadilan Nomor : 01/Pen.Pid/2012/PN.Pml,tanggal 10 Juli 2012 yang menetapkan memberi iin kepadaPenyidik pada Kepolisian Resor Pemalang untuk menunjuk BPKPPerwakilan Jawa Tengah sebagai auditor adalah bertentangandengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 25 tahun 1992tentang Perkoperasian dalam pasal 40 menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik,kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No : 19/Per/M.KUKM

menyebutkan :"Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, kemudiandipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Pasal 26ayat (2) menyebutkan "Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan bagiKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebihdahulu di audit oleh akuntan publik dan diumumkan", dan lebih khusus lagidiatur oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 19 /Per / M.KUKM

2012 dikeluarkan untuk kepentinganpemeriksaan ahli (sebagai audit investigasi) dalamproses penyidikan terhadap dugaan terjadinyaperkara pidana.Penetapan Pengadilan dimaksud telahsesuai/ serasi/selaras dengan ketentuan pasal 7UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana dan MOUantara Polri dengan BPKP;2) Sedangkan pasal 40 Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pasal 26 ayat1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI No. 19/Per/M.KUKM

Sehingga tidak dapat dipersamakan dengan auditkeuangan atas Neraca dan Perhitungan Hasil Perhitungan Hasil UsahaTahunan KSP dan USP Koperasi yang dilakukan oleh Akuntan Publiksebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentangPedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120KUHAP yang menyatakan bahwa

No. 1902 K/Pid/SUS/200858.1/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang menyatakan untukspesifikasi teknis bakalan sapi potong impor berumur 30 s/d. 36 bulan;Bahwa penerimaan bantuan Koperasi Peternakan Sapi Manalagi (KPSM)Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pedoman teknisKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo.58.i/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi

dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XI/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 22 Desember 2003 yangmenetapkan bahwa dana yang tersedia hanya untuk pengadaan sapi importidak boleh digunakan untuk mengadakan pakan konsentrat, vitamin/ obatobatan dan biaya asuransi.

Emi dan tidak sesuai dengan Pedoman teknis KeputusanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNo.58.i/Kep/M.KUKM/VV2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuanHal. 8 dari 131 hal. Put.

/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XV/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 22 Desember 2003 yangmenetapkan bahwa dana yang tersedia hanya untuk pengadaan sapi importidak boleh digunakan untuk mengadakan pakan konsentrat, vitamin/ obatobatan dan biaya asuransi.

No. 1902 K/Pid/SUS/2008No.58.i/Kep/M.KUKM/VV/2003 tanggal 4 Juni 2003 selanjutnya ketentuantersebut direvisi dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah No.145.i/Kep/M.KUKM/XIV/2003 tanggal 20 November2003 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.166/Kep/M.KUKM/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003;Bahwa menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.149/Dep.2/VI/2004 tanggal 30 Juli 2004 untuk pengalihanusaha penggemukan

/IX/2004 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/X1/2008.

Bahwa bentuk dan format laporan pengelolaan keuangan unit simpan pinjamharus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/X1/2008. Bahwa dalam Koperasi harus ada SOP (standar operasioanal prosedur) dan SOM(Standar Operasional Managemen). Bahwa SOM meliputi Kelembagaan , SKP/USP ,Keuangan dan Management Aset.

Berdasar Pasal 32 Kepmen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman StandarOperasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi danPermen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pengurus Koperasiyang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) harus mengangkat pengelola atau menugaskansalah satu pengurusnya sebagai pengelola dengan

Bahwa bentuk dan format laporan pengelolaan keuangan unit simpan pinjamharus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XJ/2008 dan lampirannya sedangkan bukti T.TT.1, Hl, HI1 dan T.TT.1, UW, HI 2 tidakmemenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI1/2008 ;Menimbang, bahwa dalam pengelolaan

koperasi KSU Mitra Kencana dan unitsimpan pinjam KSU Mitra Kencana selama Tergugat menjadi Ketua dan pengelola unitsimpan pinjam tidak ada SOP dan SOM sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dan lampirannya.

Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 beserta Laporan Auditor Independen;10) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;11) Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 ( empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah ). 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01 /Kep/M.KUKM

/I/2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/ M.KUKM/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/M.KUKM/ I/2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada Rapat Anggota tanggal 28 Juni 2007 Nomor

UntukTahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007 Beserta LaporanAuditor Independen.10)1 (Satu ) Bundel Dokumen Laporan Keuangan Kud Marga Jaya UntukTahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Beserta LaporanAuditor Independen.11)Uang Tunai Sejumlah Rp. 46.322.589 ( Empat Puluh Enam Juta TigaRatus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah.12)1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Kep/M.KUKM

//2007 Tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007.13)1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/VIV2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriNegara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :01/KEP/M.KUKM///2007 Tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran2007.14)1 (Satu ) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan PengawasKud Marga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat Anggota Tanggal 28 Juni2007.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 18 / Per / M.KUKM /Vill / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / Ill / 2007 tentangPedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepadaKoperasi :a. Pasal 2 tujuan pemberian bantuan perkuatan adalah untukmengembangkan usaha koperasi dan / atau anggotanya dalamupaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguranb.

Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan Koperasi Jasa KeuanganSyariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Sesuai dengan pasal 21yang berbunyi:Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akadwadiah atau mudharabah

Melanggar pasal 21Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;Dengan demikian maka tidak terpenuhinya syarat Obyektif Pasal 1320KUHPerdata mengakibatkan Akad butir 3 huruf a sampai dengan hurufe diatas batal demi hukum karenabertentangan dengan Peraturanperundangundangan yang berlaku.10.

sampaidengan huruf e diatas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatanganimeskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa TERGUGAT tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakanpelanggaran pasal Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 TentangPerbankan, pelanggaran Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 2013Tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran Pasal 5 UU RI No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan dan pelanggaranpasal 21Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RINo. 16/Per/M.KUKM

: 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;13. 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;14. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koprasi ;15. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18.2/Kep/M.KUKM

BUHRANG M selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKBKecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan pasal 29 huruf a Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor:18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis ProgramPengembangan Pengusaha Mikro dan kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir BagiKoperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, memiliki tugas:1.

Bahwa dalam hal pengelolaan dana agribisnis tahun 2004 KSP KPKB berdasarkan pada KeputusanMentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikrodan Kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi siman pinjam di sektor agribisnistahun 2004.

Bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan dana agribisnis berdasarkan ketentuan Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang petunjuk teknis program pengembangan pengusaha mikrodan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam di sektor agribisnistahun 2004.

Tashm 50 Lk Wiras wasta Kombo 09122004 Bahwa berdasarkan pasal 5 Juknis No. 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2014 penerima pinjaman dari KSPwajib memenuhi syarat sebagai berikut:a) Terdaftar sebagai anggota KSPb) Mempunyai aktifitas usaha produktif di bidang Agribisnis yang menciptakan nilai tambahsehingga berkemampuan untuk mengembalikan/melunasi pinjamanc) Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP Halaman 160 dari 193 halaman Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.

,BUHRANG Ms sendiri, diterangkan bahwa Unit Simpan Pinjam(USP) KPKB tersebut berubah nama menjadi KSPKPKB setelah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, padahalsesuai ketentuan dari Keputusan Kementrian UKM Nomor :18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tersebut, Halaman 181 dari 193 halaman Perkara Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.

Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI No. 67/Kep/M.KUKM/V1I/2006, tanggal 26Juni 2006, beralamat di JI. Milono No. 1 RT. 06 Telp/Fax. (0541) 200041,Flexi (0541) 7084111 Samarinda 75121. Kel. Jawa. Kec. Samarinda Ulu.Kota Samarinda.Prov. Kaltim, selanjutnya disebut Tergugat IX;10. RUDDIYANTHO TANTRY, SH selaku~ Notaris di Samarinda,berdasarkanSK. Menteri Kehakiman RI. No. C84. HT.03.01.Th 1992, SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

UndangUndang RI No.25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPasal 29 Ayat (1) berbunyi Pengurus dipilih dari dan olehanggota Koperasi dalam Rapat Anggota .Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidakdibenarkan ada pertalian darah ; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil DanMenegah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/X1/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :Persyaratanuntuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSPditetapkan dalam anggran dasar dengan ketentuan

palingsedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dansemenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain,pengawas dan pengelola; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha KecilDan Menegah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :Persyaratanuntuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagaiberikut :c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dansemenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain,pengawas dan pengelola;8.

/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2)huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadiPengurus KSP ditetapkan dalam anggran dasar dengan ketentuan palingsedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampaiderajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;Halaman 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRPeraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat(2) huruf

/XI/2008, Pasal 10 Ayat(2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkatmenjadi Pengurus KSP ditetapbkan dalam anggran dasar denganketentuan paling sedikit mencakup :d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampaiderajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola; Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan MenegahRepublik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat(2) huruf c menyatakan :Persyaratan untuk masa jabatan pengurusperiode

/XI/2008,Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :Persyaratan untuk dapatdipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalamanggran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :d. tidak mempunyali hubungan keluarga sedarah dan semendasampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas danpengelola;Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil DanMenegah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015,Halaman 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRPasal 11 Ayat (2) huruf

peraturan perundangundangan tentang Perkoperasian dengan segalakonsekwensi hukumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan RanakaManggarai disahkan oleh Bupati Manggarai dengan Nomor: 11/BH/ XXIX.8/PERINDAGKOP/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, maka telah tepat dan sesuai bahwaKoperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai disahkan oleh Bupati Kepala DaerahKabupaten Manggarai, sesuai dengan Poin Kedua Keputusan Menteri Negara Koperasi danUsah Kecil dan Menengah RI Nomor: 123/Kep/M.KUKM

pada Propinsi dan Kabupaten / Kota, yang berbunyi menunjukBupati/ Walikota sebagai Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Penyelanggara tugas pembantuan dalamrangka pengesahan akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran KoperasiPrimer dan Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kabupaten / Kotayang bersangkutan dan Pasal 10 (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI Nomor: 01/Per/M.KUKM

mengikuti peraturan perudangundangan yang menjadi dasar hukumnya, danberdasarkan pada Pasal 124 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 tahun 2012 tentangPerkoperasian sebagaimana tersebut di atas, maka Koperasi Karyawan Yayasan RanakaHalaman 25 dari 31halaman.26Manggarai harus tunduk pula pada Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.01/Per/M.KUKM

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggaraitunduk dan mengikuti pada peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UU No. 17tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.01/Per/M.KUKM

para Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksirsebesar Rp. 391.000, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah) ; Memperhatikan, ketentuan Pasalpasal dalam Rbg, UU No. 17 tahun 2012 tentangPerkoperasian, Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata CaraPengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta PeraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 01/Per/M.KUKM

.75.000.000,00 ;Koperasi BEC (Basis Ekonomi Center) Kecamatan Langsa KotaRp.100.000.000,00 ;Kopwan ANNISA Kecamatan Langsa Barat Rp.75.000.000,00 ;Bahwa setelah sebanyak 14 (empat belas) koperasi di wilayah Kota Langsatersebut diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Pengusaha KecilMenengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 143/Kep/M.KUKM

No. 1477 K/Pid.Sus/2009tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.

.75.000.000,00 ;Koperasi BEC (Basis Ekonomi Center) Kecamatan lLangsa KotaRp.100.000.000,00 ;Kopwan ANNISA Kecamatan Langsa Barat Rp.75.000.000,00 ;e Bahwa setelah sebanyak 14 (empat belas) koperasi di wilayah Kota Langsatersebut diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Pengusaha KecilMenengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 143/Kep/M.KUKM

/XI/2005 tanggal 21 November2005tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.

/XI/2005 tanggal 21 November2005tentang penetapan namanama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) danSurat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XI/2005 tanggal 21November 2005 tentang penetapan namanama Koperasi untuk polaKonvensional ;e Bahwa kemudian untuk memudahkan penyaluran dana bantuan bergulirkepada koperasidan usaha kecil menengah di wilayah Kota Langsa laludibuatlah Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia dengan PT.

Braman Setyo,M.Si. selaku Pelaksana Tugas (PIt) Direktur Utama berdasarkan Surat PerintahMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor: 804/ SP/ M.KUKM/ VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018 beralamat di JalanMT. Haryono, Kav. 5253, Jakarta Selatan 12770, memberikan kuasa kepadaBinsar Ronitua Sundoro, S.H., Marusaha, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M.

keuntunganbagi hasil/nisbah ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENIBASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITl RAMLAH membuat kerugiankepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugiansebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIANMANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM

/IV2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/I/2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XIV1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.

/PID/2018/PT KDI Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENIBASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITl RAMLAH membuat kerugiankepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugiansebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIANMANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :e UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;e Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.02/Per/M.KUKM

/IV2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/IV2015tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;e PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjamoleh koperasi pasal 7 serta ;e Kepmen No.351/KEP/M/XIV1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatanusaha simpan pinjam oleh koperasi ;e ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)BMT MUAMALAH SEJAHTERA.

SAFEImenyatakan bahwa Koperasi koperasi' tersebut telah memenuhisyarat untuk diberikan rekomendasi mengenai' kelayakan koperasidan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan~ danaperkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasidan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahRepublik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya terdakwa I. Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.SiBin H.

Drs LILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan danatersebut di BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang PedomanTeknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasiseharusnya Sdr H. SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS bin H. AHMAD,Sdr. MUHAMAD alias MAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADIalias RONI, Sdr.

SAFEImenyatakan bahwa Koperasi koperasi tersebut telah memenuhisyarat untuk diberikan rekomendasi mengenai' kelayakan koperasidan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan danaperkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementrian Koperasidan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil MenengahRepublik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya terdakwa I. Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.SiBin H.

SUHADA S.Sos Bin YUSUP tturun kelapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembaliterhadap koperasi yang diusulkan ~ sebagai penerima bantuanperkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonanpenyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diatur dalamketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia Nomor18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang PedomanTeknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi ;Bahwa

mengembangkan lembaga keuangan koperasi;d Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yangsaling menguntungkan antar koperasi;e Memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikanpermasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetapmemperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi;Bahwa dalam undangundang tersebut tidak ada mengatur tentangkewenangan Kepala Dinas untuk memberhentikan dan mengangkatpengurus koperasi.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :10/Per/M.KUKM

Bahwa jikapun dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkanKeputusan Rapat Anggota Luar Biasa Jarak Jauh maka seharusnyapemberitahuan keputusan rapat tersebut wajib disampaikan kepadaseluruh anggota khususnya Penggugat dan Penggugat II sebagaimanadiataur dalam Permen No. 19/ PER/ M.KUKM/ IX/ 2015TentangPenyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi khususnya Pada Bab VIPasal 18 ayat ( 4) dan ayat (5) yang berbunyi :Ayat (4) : Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis danmengikat seluruh

Koperasi Unit SetiaAbadi dalam hal Rapatrapat yang dilakukan khususnya terkait denganRAT ( Rapat Anggota Tahunan ) tentang pergantian pengurus KoperasiPutusan Nomor : 76/G/2020/PTUNMDN Halaman 18Unit Desa Setia Abadi dimana Tergugat Pernah menerbitkan SuratKeterangan Nomor : 518/124/DKUKM/2019 yang menerangkan bahwaPengurus Koperasi Setia Abadi Desa Batu Sondat Kecamatan Batahanmasa bakti 20192022 dimana Penggugat dan Penggugat II adalahPengurus yang sah sebagaimana tertuang pada Permen No. 19/PER/M.KUKM

Bahwa keseluruhan rangkaian terbitnya keputusan Tergugat tentangObjek Sengketa telah cacat hukum dan bertentangan dengan PermenNo. 19/PER/M.KUKM/IX/2015Tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi.Vi. PERMOHONAN PENUNDAAN1. Bahwa Objek Sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020,sehingga terdapat keadaan mendesak.2.

:::::::sseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P11) ;12.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor : 10/PER/M.KUKM/IX/2015, Tentang KelembagaanKoperasi, tanggal 23 September 2015, selanjutnya diberiPutusan Nomor : 76/G/2020/PTUNMDN Halaman 3113.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015, Tentang PenyelenggaraanRapat Anggota Koperasi, tanggal 28 September 2015, selanjutnyaCIDE CANA 2... eee e cece cece ccc ee cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess

No. 43 PK/Pid.Sus/2013mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerimaprogram bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dariKementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahalberdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya Terdakwa . Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.Si BinH. SAFEI dan Terdakwa II.

TAMRIN dan Terdakwa Il.SUHADA S.Sos Bin YUSUP turun ke lapangan dengan maksud untukmelakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagaipenerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasipermohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diaturdalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatandalam Bidang Produksi

DrsLILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan dana tersebut di BNI46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis BantuanPerkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi seharusnya Sdr H.SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD aliasMAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI alias RONI, Sdr. DrsLIL!

SAFEI menyatakan bahwa koperasikoperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasimengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerimaprogram bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dariKementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahalberdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1Agustus 2006 seharusnya Terdakwa . Drs. H.

DrsLILI GOZALI alias LILI alias SYIFULLAH mencairkan dana tersebut di BNI46 Cabang Rangkasbitung ;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis BantuanPerkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi seharusnya Sdr H.SAPUDIN Als. UDIN als. ABAS Bin H. AHMAD, Sdr. MUHAMAD aliasMAMAT alias ABDUL ROSID, Sdr. YADI SUPRIYADI alias RONI, Sdr. DrsLIL!

Oleh sebabitu setiap tindakan yang tidak sah dan Batal Demi Hukum,merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa sesuai buktibukti SuratSurat Penggugat/Pembanding Ajukandalam Persidangan yaitu Asli fotokopi Surat dari Dinas Koperasi KotaMakassar dan Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan Bukti P3 ( tiga) yang menyatakan bahwa sesuai UdangUndang Koperasi No. 25Tahun 1992 dan PERATURAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/ PER / M.KUKM / II /2017TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

Selanjutnya Pasal 2:Koperasi Simpan Pinjamadalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.Dipertegas lagi Pasal 20 ayat 1 :Dalam melaksanakan usahasebagaimana dimaksud dalam Passal 19 huruf b, Koperasi SimpanPinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.Bahwa sebagai syarat keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam telahdiatur dalam Berita Negara RI No. 257, 2017 KEMENKUKM, USP OlehKoperasi Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI No. 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan

AtasPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI,dalam Pasal 1 angka 1015 syarat keanggotaan harus memiliki Simpan,Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, SimpananBerjangka dan Sisa Hasil Usaha.

Itu Artinya, KSPSahabat Mitra Sejati telah melabrak dan melanggar Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 02/PER/M.KUKM/II/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menangah No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang SIMPAN PINJAMOLEH KOPERASI, terutama Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 31 angka 2huruf b, dan Di Perparah lagi Surat Inzin Tempat Usaha (SITU) sudahTidak Belaku lagi di Kabupaten Gowa dan Tidak Ada Izin /atau TidakTerdaftar Pada Kantor Penanaman Modal

/II/2017 tentang Perubahan atas Permenkopdan UKM No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan PinjamOleh Koperasi.Menyatakan Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat ( Satu ) Maupun Peringkat II (Dua) yang dilakukan oleh TERGUGAT/TERBANDING di bawa tangan yang buat dan ditanda tanganidihadapan Anastasia Dian Christianti, SH, Notaris/PPAT dan IreneLidjaja, SH, MKn Noaris/PPAT Kab.Gowa Pada Tanggal 17 Februari,Tanggal 12 April, Tanggal 12 Mei dan Pada Tanggal 11 Juli Tahun 2016tidak sah

Laporan Keuangan KUD Marga Jaya Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;Dikembalikan kepada KUD MargaJaya;11) Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 ( empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah );Dirampas untuk negara sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara;12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Kep/ M.KUKM

/I/2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/ M.KUKM/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/ M.KUKM//I/2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada

/V/2007 Tentang Penetapan PengelolaAnggaran 2007.1 (Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor: 56 /KEP/M.KUKM/VIV/2007 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :01/KEP/M.KUKM///2007 Tentang Pengelola Anggaran TahunAnggaran 2007.1 ( Satu ) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus DanPengawas Kud Marga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat AnggotaTanggal 28 Juni 2007 Nomor BH : 847

/PN.JmbUsaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/VIV2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 01/KEP/M.KUKM///2007Tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007.14)1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KudMarga Jaya tahun buku 2006 Pada Rapat Anggota Tanggal 28 Juni 2007.Nomor BH : 847 / BH/ XV/ 1988, Tanggal 30 Nopember 1988 Alamat DesaPetaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kab.

Perbuatan terdakwa yang membuat proposal bersertalampirannya seperti daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) atas nama KUDMarga Jaya, padahal terdakwa mengetahui KUD tersebut tidak pernahmelakukan rapat anggota terkait rencana pengembangan usaha adalahbertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (f) Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/VIIV 2006 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor19/Per/M.KUKM/II/2007 tentang Pedoman Teknis Bantuan

Perbuatanterdakwa tersebut menyebabkan pemberian bantuan perkuatan modal koperasiuntuk budidaya karet menjadi tidak tepat tujuan yakni mensejahterakan anggotakoperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasidan UKM Nomor 18/Per/M.KUKM/VII/2006 sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IIV2007tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi KepadaKoperasi, yang menegaskan *Tujuan pemberian bantuan perkuatan adalahuntuk

/V2007 tentang Penetapan Pengelola Anggaran 2007;13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 56/KEP/M.KUKM/VI/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/KEP/M.KUKM///2007 tentang Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara;14) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan PengawasKUD Marga Jaya Tahun Buku 2006 pada Rapat Anggota

ObjekPerkara aquo yang bertujuan untuk mencabut tanda tangan yang tertera padaberita acara suSunan pada Badan Pengawas dan Pengurus KUD KembangPaseban Periode 20192021, yakni selaku mengetahui atas terbentuknyasusunan Badan Pengawas dan Pengurus tersebut.Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.JBI.Bahwa diterbitkan Objek Perkara aquo juga untuk melaksanakan ketentuanPasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor : 17/Per/M.KUKm

/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi BAB IV PejabatPengawas Koperasi Pasal 12 huruf c Pejabat Pengawas yang akanmelakukan pengawasan koperasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten Kota.Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan, yang melaksanakan fungsi pengawasansebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi Nomor17/Per/M.KUKm/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

berupa fotokopi surat yang telahdibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dantelah disesuaikan atau dicocokan dengan Aslinya atau Fotokopinya diberi tanda T1sampai dengan T17 yaitu sebagai berikut ;Fotokopi UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 tentangPerkoperasian (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor : 17/Per/M.KUKM

/IX/2015 tentangPengawasan Koperasi (fotokopi dari fotokopi);Oh w= 22 nnonane nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bukti4 222292 nn non nnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn ne nnn neeHalaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.JBI.Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPenyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati ketentuan Pasal 11ayat (4) huruf h Peraturan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan RapatAnggota Koperasi sebagai berikut:Pasal 11(4) Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkansebagai berikut:h.Undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporanpertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang