Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua kualifikasi perbuatan yaitudengan maksud untuk memakai memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu atau dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung atau diantara kualifikasiperbuatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur

Jamaluddin Pohan selaku Ketua DPRDKabupaten Tapanuli Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim menilai TerdakwaII telah terbukti menyuruh orang lain memakai surat tersebutHalaman 109 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg.seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu dan dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ada pada diri dan perbuatan TerdakwaI;Ad.5.

;Seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu;Pemakainnya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;a FF WO NYang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;Halaman 115 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu;Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja tidak diatur di dalamKUH Pidana, sehingga untuk menguraikan hal ini Majelis Hakim akan mengacu kepadadoktrin ilmu hukum;Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapatdikualifisir dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsurunsur yaitu pelaku harusmenghendaki (willens) dan mengetahui (witens) akibat yang mungkin terjadi atasperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan

uraian tersebut di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidanayang artinya Terdakwa menghendaki terjadinya suatu perbuatan yang dilarang danmengetahui akibat yang mungkin terjadi atas perbuatannya Menimbang, bahwa yangdimaksud sebagai surat yang dipalsu dalam perkara ini adalah Surat Undangan RapatParipurna No.005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani olehH.Jamaluddin Pohan/TerdakwaI selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten TapanuliTengah

Magelang, dimana berlaku Pasal 84 ayat (2)KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeriyang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kebumen,mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertasyang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas aslidan tidak dipalsu

, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimadiketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpanatau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uangasli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa bermula pada bulan Nopember 2015, saksi NURYANTO datangke rumah terdakwa dan menawarkan uang palsu kepada terdakwa denganmemberikan

diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara :Pdm85/MDN/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 20Juni 2012, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untukmemutuskan :1 Menyatakan terdakwa BURHAN SAMRONI Bin SLAMET DARMADIterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsu uangkertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untukmengedarkan sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu

Atau setidaktidaknyapad bulan Pebruari dalam tahun 2012 bertempat Desa Buduran Kecamatan Wonoasrikabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja meniru atau memalsumata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksuduntuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagaiyang tulen dan tidak dipalsu.

diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karenadidakwa:Pertama :Bahwa Terdakwa Seman bin Gedok pada tanggal 07 Juni 2004, sekirajam 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun2004, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ladang, Rt.09, KelurahanKampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tarakan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidakbenar atau yang dipalsu

, seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaiansurat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan caradan keadaan sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tangga!

Karanggan Muda RT.01/05 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri,Kabupaten Bogor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat secaratidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakaisurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, yang sengajaHal. 1 dari 10 hal

Menyatakan Terdakwa IIN KRISTINA BINTI JALIMUN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah membuat suratpalsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebutdapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

Bandung atau setidaktidak disuatu. tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBandung namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksisaksibertempat tinggal lebin dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung,maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undangundang RI Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan PengadilanNegeri Kabupaten Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu

Bahwa Terdakwa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benaratau yang dipalsu, seolah olah benar atau tidak palsu karena Terdakwatidak melakukan survei ke BPN tentang status tanah yang dijaminkannyaberupa Sertifikat Hak Milik No. 2390/ Kel. Bojongloa seluas 341 M2 yangterletak di Blok Jawangsa Ds. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab.

No. 1292 K/Pid/2014membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk diperuntukkan sebagaibukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruhorang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karenapemalsuan surat, perobuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2011

April 2014 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NURSALIM bin SAMSI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauuntuk diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana :Barangsiapa dengan sengaja memakai suratHal 2 dari 82 hal Putusan Nomor :19K/PM.I05/AD/III/2019yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,seolaholah benar dan tidak palsu, jikapemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.Sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.b.

Kalbar setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 105Pontianak, telah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinyatidak benar atau yang dipalsu, seolaholah benar dan tidakpalsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.Hal 16 dari 82 hal Putusan Nomor :19K/PM.105/AD/III/2019Dengan caracara sebagai ber ikut :a.Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI ADmelalui pendidflcan Secata PK TNI AD Gel Il TA2017 di Rindam XIlI/Tpr Pasir Panjang

maksudnya bahwa ada tujuan dari sipelaku untuk memakai sendiri surat itu, atau menyuruhorang lain memakai surat itu untuk kepentingan oranglain tersebut.Seolaholah isinya benar dan tidak dipalsumaksudnya bahwa isi surat tersebut dibuat tidak benaratau dipalsu, karena apabila isinya adalah benar atauHal 63 dari 82 hal Putusan Nomor :19K/PM.105/AD/III/2019Menimbangtidak dipalsu maka orangorang yang berkepentingandengan surat tersebut tidak akan menyetujui isi surattersebut atau tidak bersedia melakukan

68 dari 82 hal Putusan Nomor :19K/PM.105/AD/III/2019Menimbangmenimbulkan hakhaknya sebagai prajurit TNi sampaisekarang melekat dalam administrasi keprajuritan danterus digunakan Terdakwa dalam kelengkapanadministrasi sebagai prajurit TNI AD hingga sekarang ini,maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikannegara khususnya institusi serta kepentingan Militer.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur Ketiga Dengan maksud untuk memakai surattersebut seolaholeh isinya benar dan tidak dipalsu

Kalbar.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur Keempat Jika pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian telah terpenuhi.Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur dakwaanOditur Militer tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinyatidak benar atau yang dipalsu, seolaholah benar dantidak dipalsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkankerugian.Sebagaimana

NUSANTARA AGUNG yang dipalsu olehTerdakwa RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm); Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RehabGedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan dilingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOTPARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh TerdakwaRIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik KriminalistikNO.LAB

NUSANTARA AGUNG yang dipalsu olehTerdakwa RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RehabGedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan dilingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOTPARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh TerdakwaRIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik KriminalistikNO.LAB

NUSANTARA AGUNG yang dipalsu oleh terdakwaRIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO;Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RehabGedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan dilingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOTPARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh terdakwaRIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO;Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT SBYBahwa berdasarkan

., selaku kuasa hukum dari Terdakwa untuk mengajukan 2 (dua) alatbukti surat tambahan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriMataram, padahal Terdakwa mengetahui surat yang diajukan di persidangantersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu namun dalamkenyataannya lembaran Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158057dan lembaran Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158056 yangditulis oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran tanah kepada saksiHugeng Angkosodjojo tersebut tidak

,M.H., selaku kuasa hukum dari Terdakwa untuk mengajukan 2 (dua) alat buktisurat tambahan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram,padahal Terdakwa mengetahui surat yang diajukan di persidangan tersebutseolaholah isinya benar dan tidak dipalsu namun dalam kenyataannyalembaran Bilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158057 dan lembaranBilyet Giro (BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158056 yang ditulis olehTerdakwa untuk melakukan pembayaran tanah kepada saksi HugengAngkosodjojo tersebut

HijratPriyatmo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Terdakwa untukmengajukan 2 (dua) alat bukti surat tambahan kepada Ketua MajelisHakim Pengadilan Negeri Mataram, padahal Terdakwa mengetahuisurat yang diajukan di persidangan tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu namun dalam kenyataannya lembaran Bilyet Giro(BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158057 dan lembaran Bilyet Giro(BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158056 yang ditulis oleh Terdakwauntuk melakukan pembayaran tanah kepada saksi HugengAngkosodjojo

Putusan No. 147 K/PID/2017dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi.Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat; Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat antaralain:1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tandamasuk, surat andil dan lainlain);2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjianpiutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);3.

Hijrat Priyatmo, S.H., M.H., dan meminta Sadr.Hijrat Priyatmo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Terdakwa untukmengajukan 2 (dua) alat bukti surat tambahan kepada Ketua MajelisHakim Pengadilan Negeri Mataram, padahal Terdakwa mengetahuisurat yang diajukan di persidangan tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu namun dalam kenyataannya lembaran Bilyet Giro(BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158057 dan lembaran Bilyet Giro(BG) Bank BNI Syariah Nomor GA 158056 yang ditulis oleh Terdakwauntuk melakukan

Bahwa benar dari semua keterangan para saksi, tidak adasatupun saksi yang menerangkan secara jelas, lengkap dancermat atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan suratyang isinya tidak benar atau dipalsu dan megirim surat NomorB/1235/ IX/2011 tanggal 24 September 2011 dari Danyon Armed13/2/1 Kostrad kepada Danmen Armed2 Kostrad, begitu jugatidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan secarajelas, lengkap dan cermat serta tidak didukung dengan buktiyang kuat bahwa Terdakwa telah menggunakan

surat yangisinya tidak benar atau dipalsu dan megirim surat NomorB/1250/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Dirlitbang PussenArmed Kodiklat TNI AD kepada Pangdivif1 Kostrad perihalpermohonan penyelesaian proses administrasi perceraianTerdakwa, keterangan para saksi hanya penafsiran saja denganmengatakan menurut saya dan seharusnya ada pembuktianlebih lanjut.1113.

Kostrad, dan surat NomorB/1250/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Dirlitoang PussenArmed Kodiklat TNI AD kepada Pangdivif1 Kostrad perihalpermohonan penyelesaian proses administrasi perceraianTerdakwa, adalah isinya tidak benar atau dipalsu seolaholahbenar, tetapi keterangan para saksi hanya penafsiran yang tidakdidukung pembuktian yang lain bahwa benar suratsurat tersebutadalah isinya tidak benar atau dipalsu seolaholah benar, harusmelalui uji Laboratorium Forensik tentang kebenaran suratsurattersebut

, sehingga memang benar adanya bahwa suratsurattersebut adalah isinya tidak benar atau dipalsu seolaholahbenar.

, seolaholah benar dan tidak dipalsu,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ",Dengan caracara sebagai berikut:a.

Fakta yang seperti inihanya sekedar dapat dipakai sebagai bahan untuk membentuk alat buktipetunjuk saja dan tidak membuktikan sebagai pelaku tindak pidanasebagaimana diatur pada Pasal 263 KUHP.Ada 2 syarat adanya seolaholah surat asli dan tidak dipalsu dalamPasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yangterpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untukmemperdaya orang lain.

Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1)belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan.

Namun harus jelas bahwaHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Jthperkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannnya.Artinya tanoa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidakmungkin terjadi.Bahwa bahwa Terhadap Surat Palsu yang dilaporkan oleh PemohonPraperadilan kepada Termohon Praperadilan, oleh telah dilakukan Ujilaboratoris berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan SecaraLaboratoris Terhadap Barang Bukti No.B/10/1/2015/Reskrim tanggal 13Januari 2015 ke Laboratorium

Waringin jaya kec.bandar sribhawonoKab.Lampung timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uangkertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uangkertas asli dan tidak dipalsukan padahal di tiru atau dipalsu olehnya sendiri atauwaktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapamenyimpan atau memasukkan

ke indonesia mata uang dan uang kertas yangdemikian,dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkansebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Menyatakan terdakwa HAJI MOHAMAD TAHER, bersalah melakukantindak pidana, MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKANSURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATANATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG MEMPERUNTUKKANSEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUDUNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURATTERSEBUT SEOLAHOLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSU,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 56 ke1 KUHP dalam SuratDakwaan Pertama

dalambulan Nopember 2013, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Tantui Atasdepan Pom Bensin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ambon, membuat surat paisu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yangdiperiuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu

Membuat surat palsu atau memalisukan surat yang dapat menimbulkansesuatu. hak, perikatan atau pembebasan hutangatau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu.3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan.4.

tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tiga belas bulanMaret tahun dua ribu dua belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2009 sampai dengantahun 2012 di Ajendam XVI/Pattimura Ambon dan Kesatuan Yonif 734/Lor Labay DesaWaisawak, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterI18 Ambon telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja memakaisurat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :Pertama =: Pasal 263 Ayat (2) KUHP.AtauKedua : Pasal 269 Ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I18 Ambontanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Prada Aryadi Fokatea NRP. 31090596870990 bersalahmelakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinyatidak benar atau yang dipalsu

, seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian suratitu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal263 Ayat (2) KUHP.Dengan mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan perundangundangan lain yangmengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.Menetapkan barang bukti berupa :1.

Cirebon atau setidaktidaknya ditempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer I09 Bandung telah melakukan tindakpidana Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntungkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu dengan caracara sebagai berikut :a Bahwa Terdakwa (Serma Fahmi) masuk menjadi anggota

Dessy Kirana setelah selesai laluTerdakwa photo copy kembali.Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mengajukan nikah dinas di Kodim 0616/Indramayu dengan persyaratan yang sudah lengkap termasuk di dalamnya persyaratanijazah yang sudah dipalsu oleh Terdakwa, setelah persyaratan di Acc oleh Dandim 0616/Indramayu maka Danrem mengeluarkan Surat Izin Nikah Nomor : SIN/10/V/2013 tanggal31 Mei 2013.Bahwa setelah ada izin dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati pernikahan Terdakwa denganSdri.

21 (dua puluh satu) hari.5 Bahwa benar pihak yang dirugikan dalam hal ini SLTP 2 KlangenanCirebon tidak menuntut perbuatan Terdakwa secara hukum karenasudah merugikan nama baik SLTP 2 Klangenan Cirebon karena hanyadigunakan sebagai persyaratan pernikahan bukan untuk kejahatan yangmerugikan nama baik sekolah yang mengeluarkan ijasah tersebut.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaituDengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolaholah isinya benar tidak dipalsu

. telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktahukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telahmelakukan tindak pidana: Barang siapa membuat secara tidak benar ataumemalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkansebagai bukti dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolaholah isinya benar tidak dipalsu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat

Menyatakan terdakwa KAMALUDIN Bin MURDIill, bersalahmelakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukansurat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu ha/dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaisurat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancamjika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karenapemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 Ayat (1) KUHPidana

Golden Boulevard 2 Blok O No.56BSD City Serpong Tangerang Selatan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu

Membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenvuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinva benar dantidak dipalsu, diancam iika pemakaian tersebut dapat menimbulkankerugian, karena pemalsuan surat3. Dapat menimbulkan kerugianMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

yang isinya bukansemestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehinggamenunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsukan suratberarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yangasli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli; Untuk dapat dijatuhipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat tersebut, harusdengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untukmenggunakan surat itu seolaholah asli dan tidak dipalsu

palsu ke dalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain mernakai akta ituseolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itudapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakaisurat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolaholah benar dan tidak dipalsu

Pasal 263 KUHP :(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakaiatau rnenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

Secara lengkap ketentuan Pasal 263 KUHPidana berbunyisebagai berikut:1 Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, karena pernalsuan surat, dengan pidana penjarapaling lama enam tahun.2 Diancam

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut bahwa apa yang telah dilakukanoleh tersangka adalah secara sadar dan hal ini merupakan suatu kesengajaan untukmenghilangkan salah satu ayat dalarn ketentuan Pasal 113 dan perubahan tersebutakan diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, terbukti dengan telah dikirimkannya draft tersebut kepadaSekretriat Negara RI untuk mendapatkan pengesahan

Suatu surat dapat dipalsu apabila surattersebut menimbulkan hak, perikatan, menghapuskan hutang atau dibuatuntuk suatu pembuktian, maka konsep atau usulan tersebut tidak masukdalam pengertian ini.3 Perbuatan Tri Udiatiningrum tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanaapapun, tetapi hanya merupakan ketidakcermatan dalarn bekerja yangberdampak kepada terkirimnya naskah RUU tentang Kesehatan dimanaPasal 113 hanya terdiri dari 2 ayat.c.

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenanguntuk mengadili, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atauyang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, jika

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batulicin berwenanguntuk mengadili, telan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benaratau yang dipalsu, seolaholah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian suratitu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada Pukul16.00 WITA

Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang DapatMenimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, AtauYang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan MaksudUntuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat TersebutSeolahOlah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika PemakaianTersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;Halaman 20 dari 28.

Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang DapatMenimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, AtauYang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal DenganMaksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai SuratTersebut SeolahOlah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam JikaPemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena PemalsuanSurat;Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif,dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 244/Pid.B/2010/PNIDItanggal 02 Juni 2010, maka terlihat dengan jelas seakanakan sesuatu telahterbukti yaitu memakai surat (ijazah) yang isinya tidak benar atau yangdipalsu seolaholah benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkankerugian, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quodinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;3Bahwa adanya unsur ini harus dibuktikan tentang adanya kehendak pelakuuntuk menggunakan surat (ijazah) yang

(Ijazah) yang dipalsukan atau yang dibuatsecara palsu;4Bahwa jika kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut ternyata tidak dapatdibuktikan, dengan sendirinya tidak ada alasan lagi bagi Penuntut Umumdan Majelis Hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur"dengan sengaja" yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidanadan dengan demikian Majelis Hakim harus memberikan putusan bebas;5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memakai Ijazah (surat) yangisinya tidak benar atau yang dipalsu

seolaholah benar dan tidak dipalsu,karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ada mengikutipendidikan di Pesantren Ulumuddin Uteunkot Cunda Lhokseumawe padaProgram Pendidikan Dayah Murni (Salafiah) sehingga Pemohon PeninjauanKembali berhak untuk mendapatkan Ijazah Salafiah (setingkat MadrasahHal. 23 dari 30 hal.

untukkeperluan mengikuti pendaftaran Calon Anggota Legislatif DPRK AcehTimur Tahun 2009 sehingga terpilih menjadi dan dilantik sebagai AnggotaDPRK Aceh Timur, sebagaimana putusan Judex Facti dan Judex Juris.Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengikuti pendaftaran Calon AnggotaLegislatif DPRK Aceh Timur Tahun 2009 hanya memakai danmenggunakan Ijazah Salafiah dalam bentuk Bahasa Arab dengan Nomor:18/MA/V/2002, 24 Muharram 1423 H;7Bahwa dengan demikian perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atauyang dipalsu

seolaholah benar dan tidak dipalsu yang dituduhkan kepadaPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terjadi, dan sama sekali tidakpernah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena PemohonPeninjauan Kembali hanya mengikuti pendidikan di Pesantren UlumuddinUteunkot Cunda Lhokseumawe pada Program Pendidikan Dayah Murni(Salafiah) sehingga Pemohon Peninjauan kembali berhak untukmendapatkan Ijazah Salafiah (setingkat Madrasah Aliyah) dari PesantrenUlumuddin Uteunkot Cunda Lhokseumawe yang ditandatangani