Menteri yang menyelenggarakanurusan di bidang Hukum dan HAM, artinya secara atribusi MenteriHukum dan HAM = mempunyai kewenangan atributif untukmenyelenggarakan urusan registrasi partai politik Sesuai dengan UUPartai Politik;Bahwa dalam rezim administrasi negara jelas kalau kita tarik UU No. 30Tahun 2014, setiap badan/pejabat TUN dalam mengeluarkankeputusan/tindakan dilandasi dua hal adalah peraturan perundangundangan dan AAUPB, terkait dengan peraturan perundangundangantergantung dengan undangundang sektoral

keputusan TUNatau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU.Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstualsistematiskomprehensif memaknai rumusan peraturan perundangundangan yang terkaitdalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusanMahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan krusial yang harus dijawabterkait kompetensi absolut Pengadilan dalam sengketa in /itis adalah apakahterdapat ketentuan sektoral

BPKP;Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasanIMAL eeeInspektorat Provinsi;InspektoratKabupaten/Kota; (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentuyang Meliputi: == ===a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara;c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Halaman 137 dari 193 halaman Putusan

.> Bahwa pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjamdengan jumlah Anggota Koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empatbelas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlahCalon Anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima)orang ;> Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan mendapatkanBantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektoral AgrobisnisTahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dariKementrian

Unit Simpan Pinjam (USP) ;> Bahwa pada Koperasi Unit Desa Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjamdengan jumlah anggota koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empatbelas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calonanggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang ;> Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa Sulahan mendapatkan BantuanSimpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektoral Agrobisnis TahunAnggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang ;Bahwa pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa Sulahan mendapatkanBantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektoral AgrobisnisTahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dariKementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesiadengan persyaratan Unit Usaha dari Koperasi Unit Desa Sulahan yaitu UnitSimpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri sehingga Unit

Bahwa pengaturan mengenai angkutan sewa khusus yang akanditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentangAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum TidakDalam Trayek merupakan kebijakan yang bersifat nasional,penting, strategis, dan mempunyai dampak luas dimasyarakatserta bersifat lintas sektoral maka pembahasannya dilakukanditingkat Menko Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan padatanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017;66.

Selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur : BPKPberperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kKegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugaspokok : a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan danpengurusan keuangan dan c. menyelenggarakan pengawasan pembangunan junctoKeputusan

, oleh karena itu Saksi Ahliusulkan supaya ada lintas sektoral menetapkan tata ruang pengelolaan kebun itusehingga harus ada batas minimal berapa persen kalau di HGU kalau 10 %perusahaan masih mau, tapi kalau lebih dari 40 % saya yakin tidak ada perusahaanyang mau karena profitnya kecil, maka itu perlu adanya tata ruang ; Halaman 131 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUNJKT132 Bahwa diperincian Saksi Ahli ada rekomendasi dalam perusahaan perkebunan,perlu ada pengaturan tata ruang pengolahan

Fungsi Meliputi: Melaksanakan koordinasi lintas sektoral sebagai bahanperumusan kebijakan umum di Bidang Kesra di Kab Cianjur; Melakukan pembahasan bersama dengan stakholder tentangkebijakan umum bidang Kesra; Melakukan sosialisasi kebijakan pada Bidang Kesra Kab. Cianjur; Melaksanakan tugas selain sesuai perintah Bupati, Wakil Bupatidan Sekretaris Daerah Kab. Cianjur; Melakukan pembinaan dan pengawasan pada bagianbagian dibidang Kesra Setda Kab.

Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembahasanHalaman 81 dari 205 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN. Bag.perumusan penetapan dan sosialisasi kebijakan umum;c. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaankegiatan umum;d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;diatur dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur Nomor :821:2755BKPPD/2011 tentang pengangkatan pejabat Eselon Il, III danIV pada Pemerintah Kab.

Yang selanjutnya hak atas tanah yang diberikan oleh negara melalui BadanPertanahan Nasional tersebut sebagai Badan Tata Usaha Negara yang mempunyaitugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan secara Nasional,regional, dan sektoral berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006tentang Badan Pertanahan Nasional.

BPKP sebagai dasarhukum untuk menilai dan memutuskan tentang nilai kerugian Negaramaka hal itu tidak dapat dibenarkan dan secara hukumharuslahdinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikankewenangan pemeriksaan investigatif kepada BPKP telah mengatursecara rinci tentang pengawasan internal terhadap akuntabilitaskeuangan Negara dengan kegiatan tertentu sebagaimana ketentuanPasal 49 Ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2008 mengatur bahwa:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral

Di dalam rancangan RTRW,pembahasannya mengacu kepada berbagai aturan sektoral tentang disiplinadministratif, bahasan teknis, dan lainnya. Dalam rancangan RTRW, lokasi hutanatau APL yang diatur mengacu pada data sekunder (umum).

Azas probio in natura ( kelestarian lingkunganhidup) tetap harus melihat peraturan perundangundangan antar sektoral. Bahwa apabila Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sudah muncul sedangkanizinLingkungan belum terbit, maka pengusaha sebaiknya memberitahukan kepadainstansi penerbit untuk mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan setidaknyadibutuhkan waktu 1 tahun sampai Amdal selesai, sehingga IPK tetap dianggapberlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, auditinvestigasi membedah seluruh aspek perencanaan,pertanggungjawaban sampai kemamfaatan proyek bagi masyarakat; Bahwa Temuan BPKP tidak menganulir hanya memperdalamaudit BPK, karena BPK menggunakan uji petik sedangkan BPKPaudit investigasi dan memperkuat temuan kerugian negara bukanhanya Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tetapi lebih besar; Bahwa ahli melakukan audit pada Maret 2020 dan Juni 2020; Bahwa Tugas pokok BPKP bukan hanya termasuk lintas sektoral

atau tindakan dalam rangka menyelesaikanpersoalan terkait masalah Keputusan Tata Usaha Negara yangdilakukan oleh internal institusi yang didasarkan aturan hukumyang mengatur ; Halaman 129 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS Bahwa dalam penerbitan suatu KTUN tidak hanya berdasarkanpada rechtmatighead tapi juga realita yang terjadi maka bisadiadakan kebijaksanaan dalam praktek ketatanegaraan sepanjangberdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang baik ; Bahwa apabila UndangUndang sektoral

Selain itu. berdasarkan Pasal 49Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang systempengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo keputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam pasal 6huruf

DalamPasal 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasionalmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahansecara nasional, regional dan sektoral.

Dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22menyebutkan: Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Beras Miskin (Raskin)merupakan program subsidi beras bagi Masyarakat BerpendapatanRendah yang merupakan Program Nasional lintas sektoral baik horizontalmaupun vertikal, yang

Kegiatan bersifat lintas sektoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c.

SumbaTimur tahun 20052006;= Bahwa benar saksi bekerja di Kantor BPKP PROPINSI NTT;= Bahwa benar saat ini saksi Menjabat sebagai PemberiKeterangan Ahli;= Bahwa benar tugas saksi selaku Bekerja di Kantor BPKP ialahMelakukan Pemeriksaan dan Lintas Sektoral termasukPermintaan dari Penyidik;= Bahwa benar dalam kasus ini Saksi Melakukan AuditInvestigasi dengan Nomor LHAI4015/PW 24/5/2009 tanggal17 Juli 2009, dengan Sasaran Membuktikan apakahpenyimpangan ini ada kerugian keuangan Negara;= Bahwa benar Berdasarkan

Peraturan Mentri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER5/MEN/1989 Tentang Upah Minimum Regional (UMR); Keputusan Mentri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP582/MEN/1990 tentang ~Penyesuain Ketetapan UMR denganIndeks Harga Konsumen; dimana pada amar pertama Keputusantersebut Menetapkan, bahwa Komponen Upah Minimum yangberlaku pada tiap Daerah Propinsi yang bersifat Regional,Sektoral/Sub Sektoral Regional, pada tanggal 1 Januari tiap tahundilakukan Penyesuaian terhadap Indeks Harga Konsumen

pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan serta pembatalan : hak milik, HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Penguasaan, Izinmembuka tanah Negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden 10 Tahun 2006 tentangBadan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakantugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral

keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji,menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;644 Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SystemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsungkepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatanyang bersifat lintas sektoral