Ditemukan 1529 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
78 — 39
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNBahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan oleh Terbanding Il yang merupakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.3) Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB.Bahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015tentang Kementerian Keuangan, Vendureglement, dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tengang
2.FAISAL, SH
3.RISKA TIKARANI, SH.Spd
Tergugat:
BUPATI MESUJI
226 — 123
Tentang Tenggang Waktu.a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dalam perkara A quo, Objek Sengketa terbittanggal 14 Desember 2020.
274 — 241
Surat Tagihan/ wesel Bank BumiputeraRef.09103/INV tertanggal 24 Maret 2009, Nomor : 09102/INV tanggal 11 Maret2009, 08124/INV tanggal 18 Februari 2009, 08122/INV tanggal 13 Januari 2009,08123/INV tanggal 28 Januari 2009, 08121 tanggal 15 Desember 2008 , 08120/Hal 23 dari 49 Hal Putusan No.219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.1213141516171819INV tanggal 18 Nopember 2008, dan No.08119 tanggal 17 Oktober 2008( Bukti PXI) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bank Of The West tertanggal 15September 2009, tengang
141 — 90
Tengang waktu pengajuan gugatan :Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui bermula dengan dipasangnyapapan nama bertuliskan IMB No. 69411 / 3382 KP3 M / IMB / 2016 tanggal 08 Maret2016 diatas tanah yang akan dibangun MENARA TOWER TELEKOMUNIKASpada tanggal 10 April 2016. Dengan demikian tentang waktu diajukan gugatan initelah memenuhi ketentuan yang ditetapbkan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Halaman 4 dari 54hal. Put.
190 — 94
semulasebagai Turut Tergugat 1 demikian juga kepada Turut Terbanding 2 semula TurutTergugat 2 masingmasing pada tanggal 8 Juni 2018 untuk mempelajari berkas parkarabanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikiringadilan TinggiKupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2018Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, Pembanding semula Penggugat mengajukan bandingpada tanggal 7 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telahdiajukan dalam tengang
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
59 — 17
Eksepsi Tentang Tengang Waktu (eksepsi peremtoir);Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan perbuatanmelawan hukum Para Penggugat tentang diterbitkanya Sertipikat HakMilik Nomor M. 2229 tanggal 6 Agustus 1982 dengan Surat Ukur Nomor145/1982 tanggal 12 Januari 1982 dengan luas 87.400 m?
melawan hukum yang di ajukan oleh Para Penggugatmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atasgugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan NegeriKelas Il Kalianda haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk diadili,diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda olehkarena bertentangan dengan Kewenangan Absolut, selaras denganyurisprudensi Putusan MA No. 216 K/Sip/1974 dan Putusan MA 565K/Sip/1973;Eksepsi Tentang Tengang
33 — 8
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
65 — 5
Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
72 — 54
Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
29 — 7
Nomor :156/Padt.SusPHI/2016/PN.MdnPenggugat mengenai Pemutusan hubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temu ataupenyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8Undang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
59 — 20
upah paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartit dandi tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
66 — 183
Gugatan diajukan telah melampaui tengang waktu (daluarsa); Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun mengatur bahwa : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Ketentuan ini tidak ada pengecualian, artinya selalu dihitung sejakditerimanya atau setelah diumumkannya.
172 — 167
dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Objek Sengketa diterbitkkan TERGUGAT tanggal 14 Mei 2018 dan diterimaoleh PENGGUGAT pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan beritaacara penyerahan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BadanPusat Statistikk Kabupaten ToliToli, sedangkan gugatan a quo diajukan dandidaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2018, maka pengajuan Gugatan a quomasih dalam tengang
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
masingmasing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama;Bahwa pendapat Judex Facti pada Pengadilan Hubungan IndustrialPadang tersebut adalah keliru, bahwa jangka waktu paling lama 6(enam) bulan (Peringatan I, Peringatan Il, dan Peringatan III) adalahsehubungan dengan jangka waktu berlakunya surat peringatantersebut, dan apabila karyawan telah mendapat Peringatan II atauPeringatan Il, setelah lewat tengang
86 — 28
Terlawan pada tanggal 25 Oktober 2017,serta Terbanding semula Penggugat Intervenien pada tanggal 25 Oktober 2017untuk mempelajari berkas parkara banding dalam tenggang wakiu 14 (empatbelas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9Oktober 2017 Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, Pembanding semula Pelawanmengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengang
82 — 12
Sunan Heritage Development, sesuai dengan asli.Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan, terletakdi Desa Babelan Kota Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, seluas+ 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) atas nama PT.
PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Bontang
68 — 37
Erawangsa Jaya Primadengan norek: 056501000245303, sebagaimana bukti T10 sampaidengan T14, dan dengan oleh karena telah diuraikan di atas bahwaperbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji, maka petitumke4 dan Petitum ke5 Penggugat mengenai ganti kerugian juga patut untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan iniditolak, maka Petitum ke6 tengang uang paksa atau Dwangsom maka patutuntuk ditolak, Petitum ke7 tentang sita jaminan maka oleh karena selamaperkara
1.Amina Sinaga
2.Sumep Sagala
3.Rehmalem Sagala
4.Hotmauli Sagala
5.Haulian Sagala
6.Hokkop Sagala
7.Etinauli Sagala
8.Salomo Sagala
9.Haholongan Sagala
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
MENGKET SEMBIRING
167 — 67
Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Ps. 55UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwasannya gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993,mengenai tengang
1.TOMAS TRIJONO
2.PURNOMO HALIM LIM
3.THIO GIK HONG
4.BUDIONO
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
234 — 170
tersebut;Halaman 49 dari 54 HalamanPutusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya adminstratif, Pengadilan menggunakanketentuan yang di atur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), PeraturanMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelan Menempuh UpayaAdministratif, dinyatakan bahwa : Tengang
PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk diwakili oleh RACHMAT HARSONO , DKK
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
160 — 39
.Bahwa Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tetang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V TentangTenggang Waktu ayat (1) dan (3) mengatur bahwa:(1) Penghitungan tengang