Ditemukan 335 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 7 Juli 2014 — PT. KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II
129 — 75
129 — 75
mutu serta tanpa persetujuanpengawas pekerjaan ; g Penyedia berada dalam keadaan Pailit ; h Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangkawaktu yang ditetapkan oleh PPK ; i Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaanatau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak di tarik selama 28 (duapuluh delapan) hari ; j Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalamproses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atauk
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;6. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatunan pemenuhan kewajiban perpajakan;7.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan
Register : 04-05-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Ckr Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
Bing Crosby Hutapea
Tergugat:
1.Pendi B. Sibarani
2.Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi
3.Kementrian perhubungan dirjen Perkeretapian
4.Lurah Jatimulya
Turut Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
3.Lurah Jatimulia
112 — 43
Bing Crosby Hutapea
Tergugat:
1.Pendi B. Sibarani
2.Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi
3.Kementrian perhubungan dirjen Perkeretapian
4.Lurah Jatimulya
Turut Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
3.Lurah Jatimulia
112 — 43
Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan
Putus : 03-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 836/Pdt.BTH/2015/PN.Sby Tanggal 3 Agustus 2016 — NJO HOENG SIONG alias ANTONIO S
melawan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) cq. Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak Dkk
43 — 9
43 — 9
Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet ;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa(force majeur)/kahar;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olh Penjual/PemilikBarang ; atauk
Register : 07-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Smn Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
ROHMANI SYAHYUDI
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RESTU MANDIRI
2.Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
79 — 23
ROHMANI SYAHYUDI
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RESTU MANDIRI
2.Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
79 — 23
Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Pembatah perkara a quo tidakmemenuhi persyaratan pembatalan lelang sebagaimana ketentuan dalam Pasal2/ dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.
Register : 22-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN SANGATTA Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Sgt Tanggal 13 April 2017 — -ASWAR ALs HAMKA Bin ASDAR
63 — 20
63 — 20
10950 / NNF / 2016 tanggal 30November 2016 dengan kesimpulanbahwa barang bukti Nomor : 022" "2""e 14197 / 2016 / NNF : satu kantong plastic berupa kristal warnaputin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika; 2+ 20 200 200 son nnn enn een anePerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAUK
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
158 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan
Register : 23-09-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.MU Tanggal 6 Nopember 2013 — IRVAN LATIEF, ST, MT
97 — 40
97 — 40
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUK EENAM :Bahwa ia Terdakwa Irvan Latief ST MM baik bertindak secara sendirisendirimaupun secara bersamasama dengan orang lain yakni terpidana Ir.
Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;ATAUK E TUJUH :Bahwa ia Terdakwa Irvan Latief ST MM baik bertindak secara sendirisendirimaupun secara bersamasama dengan orang lain yakni Ir.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawakitu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Register : 19-03-2018 — Putus : 17-03-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.JBI Tanggal 17 Maret 2018 — ABDUL HAVIZ.,S.Pd.I vs BUPATI SAROLANGUN
112 — 32
112 — 32
pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkanunsur masyarakat;(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:. tokoh adat;oe). tokoh agama;tokoh masyarakat;a9. tokoh pendidikan;perwakilan kelompok tani;perwakilan kelompok nelayan;. perwakilan kelompok perajin;~~ Q > 0. perwakilan kelompok perempuan;i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atauk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkanunsur masyarakat.(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:da. tokoh adat;eb. tokoh agama;Halaman 73 dari 80 HalamanPutusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.JBI(6)(7)(8)c. tokoh masyarakat;d. tokoh pendidikan;e. perwakilan kelompok tani;f. perwakilan kelompok nelayan;g. perwakilan kelompok perajin;h. perwakilan kelompok perempuan;i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atauk
Putus : 28-10-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PenanjianPenghindaran Pajak Berganda;Halaman 27 dari 32 halaman.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan..
Register : 08-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 114/PDT/2018/PT YYK Tanggal 25 Oktober 2018 — Tuan M. Nova Irdiansa, dkk melawan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, dkk
71 — 39
71 — 39
Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3107 K/Pdt/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — BUPATI LANGKAT, DKK
lawan
SAGINO
dan
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BINJAI cq. KEPALA KEPOLISIAN POS KWALA BEGUMIT
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganttanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pmk Tanggal 24 Agustus 2016 — ACHMAD HERMAWAN Als. WAWAN Bin MOH. AMIN;----------------------------------------------------------
37 — 4
37 — 4
., M.Si dan LULUK MULJANI selakupemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengankesimpulan barang bukti nomor 14504/2015/NNF s/d 14565/2015/NNF adalahbenar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 ; wen nen ene nee nen nen nee eee nee nee ATAUK EDU A nnnnnnnnnnnnnnnenen nen nnnnnecnnnanecnnnennnennnnnenennen
Putus : 01-03-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 90/Pdt.Plw/2013/PN.Sda Tanggal 1 Maret 2014 — CONDRO HARYONO melawan HARSONO KOESMANTO, Dkk
35 — 7
35 — 7
Keadaan memaksa (force majeur)/ kahar;I: Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
Register : 31-08-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
66 — 36
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
66 — 36
Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk.
prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yangsalah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk