Ditemukan 1385 data
85 — 19
Barwa terdatava: BHAt T VUOLTTUTTSterbukti secara sah dan meyaksebagaimana didakwakan oleh Jketentuan pasal 263 (1) KUHP ;CDIkinkan melakukan tindak pidanaAksa Penuntut Umum melanggar Bahwa semua unsurunsur yang tedapat dalam ketentuan perundang undangan yang didakwakaan Jakgterpenuhi ;a Penuntut Umum tersebut tidak .
128 — 71
Di dalam lokasi tanah ini juga tedapat kolam ikan.HARTA SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG KE TIGA (III)LOKASI : Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, KecamatanStabat Kabupaten Langkat.Berupa : 1 (satu) Bidang tanah petanian/kebun yangberisi pohon buahbuahan, pohon karet, pohon kelapa sawitproduktif yang tetap menghasilkan seluas : 5.350 m? (13,37rante). Berdasarkan : SURAT KETERANGAN GANTI RUGIdari OB. SORIPADA HARAHAP kepada BARIMIN tertanggal3 Agustus 1975.
70 — 26
Dengan jumlah yang disalurkan kepada RTShanya sebanyak 2400 Kg dari jumlah total 5.040 Kg yang dimintakan danditerima, berarti tedapat sebanyak 2640 Kg yang tidak sampai ke RTS.Sehingga tujuan program Raskin tidak sepenuhnya tercapai, sedangkandana APBN sudah dikeluarkan dengan demikian negara dirugikan atau adakerugian negaranya; Bahwa besarnya nilai kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.17.754.000, (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah),dengan metode perhitungannya, jumlah
Dengan jumlah yang disalurkan kepada RTShanya sebanyak 2400 Kg dari jumlah total 5.040 Kg yang dimintakan danditerima, berarti tedapat sebanyak 2640 Kg yang tidak sampai ke RTS.Sehingga tujuan program Raskin tidak sepenuhnya tercapai, sedangkandana APBN sudah dikeluarkan dengan demikian negara dirugikan atau adakerugian negaranya; Bahwa besarnya nilai kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.17.754.000, (Tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah),dengan metode perhitungannya, jumlah
78 — 56
Tedapat Hubungan Kausalitas Antara Perobuatan MelawanHukum Tergugat Idan Kerugian Penggugat Tergugat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Hukum Apapunterhadap Penggugat yang menimbulkan beban kerugian untukPenggugat, sehingga sangat jelas bahwa tidak ada hubungankausalitas apapun antara Tergugat dengan kerugian yangdiderita Penggugat.Perlu ditambahkan, terkait dengan Gugatan Perbuatan MelawanHukum yang dituduhkan secara keliru dan tidak berdasar olehPenggugat kepada Tergugat , bahwa dalam perencaan suatuinvestasi
231 — 110
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebutTerdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian yang tedapat dalam Nota Pembelaan tersebut, makaPenasihat Hukum Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E, menyimpulkan bahwakesimpulan Penuntut Umum di dalam Tuntutanya adalah tidak tepat dan JaksaPenuntut Umum cenderung tendensius karena tidak
336 — 199
Halwatiah meninggal dunia, tedapat Surat PernyataanPembagian Harta Warisan tertanggal 4 Mei 2018, namun didalampersidangan Penggugat V menyangkal tanda tangan dalam surat tersebutdengan menyatakan tanda tangan tersebut dibuat dalam tekanan, sehinggaadik dari Penggugat V yakni Penggugat VI menolak untuk menandatanganisurat tersebut (vide bukti P2, dan T.ll.Intervensi 5, serta berita acarapersidangan tanggal 24 Juni 2021);7.
66 — 23
Tentang gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium)Bahwa mengingat surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupatenlangkat tanggal 1 Februari 2017 terdapat 24 orang namun di dalamgugatan para Penggugat hanya 12 orang pekerja/ouruh yang dicantumkan sedangkan 12 orang lagi tidak tedapat dalam perkara aquo,dimana para Penggugat telah mengabaikan dan tidak menarik Perisetiawan, Sutrisno, Paryogi, Andi Gunawan , Rusianto, Endang Suhardi,Wagiadi, Wagiirin, M.Nuryasni, Tukijan, Nasib, dan
145 — 42
legal system), jadisuatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku(due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalm Undangundang, kebiasaan, kepatutan tapi juga akan memperhatikan keadilan moral (moraljustice), social justice, oleh karena pada nantinya tujuan akhir proses peradilan yaituadalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunyaselain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuanketentuan yang tedapat
PT. MUTIARA KARYA MITRA diwakili oleh : Drs. Irwanto Tampubolon ( Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
253 — 345
Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluh dua) P3MIsetelah dilakukan verifikasi, tedapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) P3MI yangtelah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, dan terdapat 111(Seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian, termasukPenggugat.
63 — 18
Dengan jumlah yang disalurkan kepada RTShanya sebanyak 2400 Kg dari jumlah total 5.040 Kg yang dimintakan danditerima, berarti tedapat sebanyak 2640 Kg yang tidak sampai ke RTS.Sehingga tujuan program Raskin tidak sepenuhnya tercapai, sedangkandana APBN sudah dikeluarkan dengan demikian negara dirugikan atau adakerugian negaranya; Bahwa besarnya nilai kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.17.754.000, (tujun belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah),dengan metode perhitungannya, jumlah
Dengan jumlah yang disalurkan kepada RTShanya sebanyak 2400 Kg dari jumlah total 5.040 Kg yang dimintakan danditerima, berarti tedapat sebanyak 2640 Kg yang tidak sampai ke RTS.Sehingga tujuan program Raskin tidak sepenuhnya tercapai, sedangkandana APBN sudah dikeluarkan dengan demikian negara dirugikan atau adakerugian negaranya; Bahwa besarnya nilai kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.17.754.000, (Tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah),dengan metode perhitungannya, jumlah
35 — 3
Yk.rekonpensinya dan tetap pada Jawaban Dalam Rekonpensi yang telahdisampaikan pada sidang tanggal 8 Nopember 2017;Tangapan terhadap dalil Termohon (Penggugat Rekonpensi) angka 4:Kendati terdapat ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, Pasal 149 huruf dKHI, Pasal 156 huruf a KHI, adalah bukan tidak mungkin bahwaPemohon (Tergugat Rekonpensi) pun mendapat hak asuh anak denganmendasarkan pada pendapatnya pada aturan yang tedapat di dalamHukum Islam sebagaimana yang pernah diterapkan oleh PengadilanAgama Mataram
49 — 94
Samar karena tedapat inkonsisten Oditur Militer dalammenguaraikan waktu dan tempat kejadian perkara yang tentu dapatmenimbulkan kerancuan fakta dan kebenaran materiil;Bahwa Melihat kekurangan dalam Surat Tuntutan Pidana telah membuatKami semakin yakin bahwa sejak semula Surat Dakwaan yang dibuatoleh Oditur Militer termasuk dengan Surat Tuntutan Pidana. Keduanyasamasama samar, tumpang tindin dan tidak didukung dengan buktibukti.
572 — 553 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapunpengaturan tersebut tedapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1)Hal. 49 dari 73 hal. Put.
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Terbanding/Tergugat I : Ny. SARI BANUN
Terbanding/Tergugat II : DARMAWAN MANAF, S.H.
Terbanding/Tergugat III : RESTU ELLY, B.Sc.
Terbanding/Tergugat IV : HERMAN SOFYAN, S.H.
Turut Terbanding/Penggugat II : Tn. VICENTIUS AGUS PRIYANTO
153 — 70
Yogyakarta,tersebut untuk dilakukan peLelangan, yang hasil penjualanlelang nya digunakan untuk melunasi hutang (Pokok, Bunga,Denda, dan biaya lainnya yang timbul), dan bila tedapat sisamaka akan dikembalikan kepada Terbanding / Tergugat Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT YYK(Ny. Sari Banun).3.7. Menghukum kepada Terbanding / Tergugat untukmenyerahkan Tanah dan bangunan yang digunakan sebagaijaminan dalam perjanjian UtangPiutang yaitu SHM No.6339/Banguntapan Gs.
CV. GRAHA TEHNIK (Diwakili oleh ISTI SU'ILAH selaku Direktur)
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
244 — 204
pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c.substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturanperundangundangan dan AUPB, sehingga dari seluruh urian diatas, tidakterdapat satupun fakta dan norma dari Peraturan Perundangundang terkaityang menyatakan adanya pelimpahan kewenangan dari BupatiKotawaringin Timur Kepada Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketasehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak tedapat
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
Danang Purdiyanto
142 — 384
deposit.Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor : 282K/PM.III19/AD/IX/2017Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada angka 1, Saksi1menyatakan bahwa barang barang yang dibawa tersebut adalah bukanbarang dagangan namun barang barang tersebut adalah barangbarang contoh untuk diperlinatkan kepada Dandim 1702/Jayawijaya.Bahwa selebihnya terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi1 menyatakantetap pada keterangannya.MenimbangBahwa para Saksi, yaitu Saksi2, Saksi3, Saksi4, Saksi5,dan Saksi7 yang sudah dipanggil secara patut, namun tedapat
136 — 45
rupiah).Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat Bahwa unsur ke tiga Yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan telah terpenuhi.Bahwa oleh karena semua unsurunsur dakwaan keduaalternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapatdakwaan kedua alternatif kKedua Oditur Militer Tinggi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan aktafakta hukum yang diperoleh dalam persidanganmaka Majelis Hakim berpendapat tedapat
PT. LERES KAHURIPAN SEJATI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
226 — 94
Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluhdua) P3MI setelah dilakukan verifikasi, tedapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu)P3MI yang telah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, danterdapat 111 (seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian,Halaman 62 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTtermasuk Penggugat.
248 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penyelenggaraan pembukuan yang berpedoman padastandar akuntasi keuangan (SAK), tidak hanya tedapat dalamPasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010,tetapi juga diatur dalam Pasal 28 UU KUP dan juga UU PPhsebagaimana telah Termohon uraikan di atas;e.