Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tengeng
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-12-2009 — Putus : 24-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 33/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 24 Juni 2010 — C. B. LISNAHAN, dkk vs : LURAH OEPURA, cs
121 — 57
  • mempertimbangankan sebagai berikut :Menimbang,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;Menimbang, bahwa = mengenai tenggang waktu mengajukangugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 598Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa penghitungan tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
104 — 26
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.CTahun 2018 Tentang Pembementian Tidak Dengan Hormat Saudara SafiuddinBuomona
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 11 Juni 2013 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
66 — 29
  • Sintodan Penggugat baru mengetahuinya setelahPenggugat menerima undangan sebagai Terlapordari Kepolisian Resort Takalar pada tanggal 04Desember 2012, karena sifatnya undangan CapoDaeng Ratu belum dibuat Berita AcaraPemeriksaan, akan tetapi penyidik sudahmemperlihatkan bahwa pelapor sudah memilikiSertipikat, maka sesuai ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini tidakmelampaui tengang waktu 90 hari;Bahwa melalui Tim Ajudikasi Tergugat melakukanpendaftaran
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-05-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/LH/2017/PTUN-JKT
Tanggal 17 Oktober 2017 — PT. KASWARI UNGGUL ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
768 — 441
  • Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTsecara resmi atas penerbitan objek sengketa adalah tidak benar karena melaluisurat Nomor 127/KU/VP/GAL/X1V/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugattelah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo,sehingga tidak mungkin Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat yangmenjadi objek sengketa, sehingga menurut Tergugat, pengajuan gugatan olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2017 telah melewati tengang waktu;Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 15 Nopember 2016 — PT. SWADAYA UNION NARATAMA; Melawan WALIKOTA BATAM; BAMBANG PUJIANTO; LINUS GUSDAR;
174 — 96
  • terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak ditujulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannyadirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 9 Juli1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Januari 2015 — Tuan ANWAR, Dkk vs Tuan BURHANUDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, Dkk
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudah ada penentuan batasbatas wilayahdesanya dengan tegas, karena berdasarkan Perda/Peraturan DaerahKabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa TanjungLay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, DesaMerpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Natai Panjang, DesaSungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, DesaNyangkal, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan,Desa Merah Arai, Desa Kebual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
281 — 193
  • Bagi mereka yang tidak dituju olehKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secarakasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan danmengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KetentuanPeralihan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986).b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2012 — Ny. Endelilah Siahaan;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Efita Agro Lestari
79 — 34
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang mengatur : Bagi mereka yang tidak dituju olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan,maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuitissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danHal 63 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUNJKT.mengetahui adanya keputusan tersebut., hal ini sejalan dengan Yurispudensi MahkamahAgung Republik Indonesia: Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 666/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — - MARTUA PANDAPOTAN SIREGAR (PENGGUGAT) - Kelompok Kerja (POKJA) 111 – B Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT I) - Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II), DKK
39 — 11
  • gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu padapokoknya sebagai berikut:Menimbang bahwa terhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, setelahTergugat mempelajari, meneliti, dan mengevaluasi dokumen BAHP dan BAEPpada dasarnya Tergugat VI sependapat dengan Penggugat Ill, 1V, dan V untuktidak menandatangani SPPBJ yang tertera dalam dokumen lelang dimaksuddengan alasan proses Penggugat dalam evaluasi kualifikasi (dukungan bank)tidak sesuai dengan dokumen pengadaan serta batas waktu penawaran telahmelewati tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU., II. PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU VS PT. CIKENCRENG;
93 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan yang dibangun Pemkot Lubuklinggau untukkeperluan rumah/kantor dinas, sekolah/pendidikan, kesehatan, dan lainlain di atas 11 (sebelas) tanah objek sengketa tersebut ;12.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana terurai di atas,Tergugat Il Intervensi yakin seyakinyakinnya bahwa gugatan Penggugatdalam perkara a quo sudah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986,yang teks lengkapnya menyebutkan : gugatan hanya dapat diajukandalam tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 516/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Japel Sirait Diwakili Oleh : JAPEL SIRAIT
Terbanding/Tergugat I : PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
Terbanding/Tergugat II : PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
216 — 117
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebuttidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat ataupun kepada KantorPertanahan Kabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tidakHalaman 23 dari 103 Putusan Nomor 516/Pdt/2020/PT MDNterkecuali orang tua Penggugat maupun Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang telah ditentukan
    Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikattersebut baik Penggugat maupun orang tua Penggugat maupun leluhurdari Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepadaPemegang Sertipikat (Tergugat II) ataupun kepada Kantor PertanahanKabupaten Asahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat dalam tenggangwaktu yang ditentukan dalam tengang waktu yang telah ditentukantersebut diatas;3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
221 — 224
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan a quodiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal55 UU PTUN tersebut diatas yakni 90 (Sembilan puluh) hari sejak saatditerima atau diumumkan keputusan Badan Tata Usaha Negara.( Bahwa Tanggal, 03 Mei 2019 S/d 31 Juli 2019 adalah tengang waktu90 hari gugatan a quo, gugatan diajukan tepatnya pada Tanggal, 20Agustus 2019 yang artinya telah lewat waktu 17 hari dari tenggangwaktu yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
323 — 235
  • Pengajuan Upaya Administratif dan Tengang Waktu PengajuanGugatana. Upaya administrasiMenimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwaPengadilan baru berwenang mengadili setelan seluruh upaya administratifyang tersedia telah digunakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-10-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Oktober 2013 — DARSUN. DKK ; PT. ARUNA WIJAYA SAKTI
66 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga pengaturan memorikasasi mengacu pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perhitungan jangka waktu pengajuanmemori kasasi tidak diatur di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mahkamah Agung mengacukepada Pasal 47 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — NY. SURYATI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN, dkk
389 — 712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1985juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah AgungRl, yaitu : Hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan ; Huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanhakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.Yang pada pokoknya mengsyaratkan pengajuan permohonan peninjauankembali yaitu antara lain 180 (seratus delapan puluh) hari untuk yangdisebut Pasal 67 huruf a,c,d dan f sedangkan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
57 — 35
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Penghitungan tengang waktu. sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presidensebagaimana dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndangNo. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-03-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
SEFNAT PUNANA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA BARAT
124 — 34
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:208/KPTS/XII/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bilote danPengesahan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-02-2010 — Putus : 20-10-2010 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.PLR
Tanggal 20 Oktober 2010 — APRIAWAN, DKK LAWAN HOTMAN MANGATAS PARHUSIP, DKK
80 — 10
  • Tengang 59 dansaudara TUYAN Jl.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : H. Didi Suhaeri Budiman
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. Centris
Terbanding/Tergugat V : Atang Hidayat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Kreasi Inti Manunggal
Terbanding/Tergugat VI : Muhamad Iskandar Kosasih
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
106 — 90
  • Cjr. tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016,tanggal 23 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 kepada kedua belahpihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaradengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 84/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
SOMO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
234 — 203
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam Posita Gugatan halaman 9angka Ill tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 4 Maret 2020No. 1203/60035.78/II/2020, pada saat Tergugat mengirimkan Suratbalasan kepada Penggugat atas Suratnya Penggugat tanggal 7 Februari2020 dan tanggal 28 Februari 2020, adalah merupakan dalil yang tidakbenar, karena senyatanya Penggugat telah mengetahui adanya objeksengketa a quo sejak tanggal 14 Mei 2019