Ditemukan 1347 data
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
699 — 435
URAIAN BARANG BUKTI4 1 (satu) jilid fotocopy dokumen RingkasanDaftar Aset BPPN tahun 2004. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikanbantahan atau keberatan sebagai berikut :1. Bahwa terkait BAP 54, KETUT SUARBAWA tidakpernah menyampaikan kepada saksi untuk membuatlaporan pertanggungjawaban dalam akun biaya umum;2. Terkait BAP 83, KETUT SUARBAWA tidak pernahmenyarankan kepada saksi untuk melakukan3. peminjaman uang kepada HARIYANTO guna memenuhikebutuhan eksternal:;4.
435 — 221
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;Panitera Pengadilan;= 09Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwaadalah Plt.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
178 — 50
pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;b Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
128 — 76
Bahwa pada saat di transaksikan, Tanah Sengketa SHM4380/Kel.Panjer tersebut ada dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankkan Nasional) sebagaimana Putusan No.272/Pdt.G/2007/PN.Dps;Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
779 — 339
Fajar Bumi Sakti dan PT RPC Indonesia; Bahwa Ahli sebagai konsultan memberikan advise dalam kontekspengambilalinan perseroan, pembelian piutang di BPPN; Bahwa Ahli sebagai pengajar mata kuliah Hukum OrganisasiPerusahaan di Fakultas Hukum UI, di S1 maupun PascasarajanaIlmu Hukum dan Magister Kenotariatan; Bahwa sebagai Saksi Ahli sengketa perseroan di PengadilanIndonesia di forum arbitrase meliputi BANI, BADAPSKI dan SIAC(Singapore International Arbitration Center); Bahwa Ahli berpendapat Perseroan
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
300 — 119
pimpinan);Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi:a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;b Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
297 — 105
URAIAN BARANG BUKTI 4 1 (satu) jilid fotocopy dokumen RingkasanDaftar Aset BPPN tahun 2004. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukankeberatan atau bantahan sebagai berikut :1. Keberatan dengan BAP nomor 54, terkait ADNANdianggap mempersulit rekanrekan PT Wika di lapangan.2. Keberatan dengan BAP nomor 21 saat kunjungan keSurabaya yang sarankan lakukan kunjungan adalah PTWika dan biaya dari ADNAN.Halaman 594 dari 1260 halaman Putusan Perk.