Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg10.Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan dan menandatanganiSurat Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan DiLingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;Pasal 19:Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah melakukanpenemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf d, melalui:a. indeks;b. kode klasifikasi;c. nomor urut; dand. asal

Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdgmu AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas:kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;kecermatan;tidak menyalahgunakan kewenangan;keterbukaan;kepentingan umum; danpelayanan yang baik;ahwa tindakan Tergugat secara nyata melanggar:Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 ~ Tata Kearsipan DiRepmwsea72Q0o8Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;C.

Nomor 78 Tahun 2012Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian DalamHalaman 35 dari 69 halaman.

para pihak dan denganmemperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 tahun2004 dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengugat menguraikan alasanalasan gugatan baik berdasarkan peraturanperundangundangan seperti ketentuan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahan Desa, ketentuan dalam Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, ketentuan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

Penggugat pada pokoknyamenyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangatdirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketaa quo tidak berdasarkan Peraturan Perundangundangan diantaranya ketentuanPasal 29 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Negara, ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

hanyaberupa sketsa tanpa diberikan ukuran yang akurat dan benar.Bahwa setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalahtanah.KESIMPULAN :1.

dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwaupaya mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetapberusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah suratgugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmenyerahkan surat dari atasan Penggugat tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan

Put.No.391/Pdt.G/2018/PA.Pkp.berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telan memenuhi syarat formilsuatu gugatan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan dihadapan persidangan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 13 September 2018 Nomor188/563/DKP/2018, maka pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat telah sesualdengan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyaHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smryang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

Informasi publik yang apabila dibuka dapatmengungkapkan isi akta Otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir dan wasiat seseorang.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan pasal 44 yaitu ayat 1 huruf H:Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLK(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umumdapat :h.

perusahaan itu disatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umumtentang kinerja suatu perusahaanBahwa menurut salah satu ahli yakni IKATAN AKUNTANINDONESIA Laporan Keuangan merupakan rangkaian yangmenunjukan posisi keuangan serta kinerja Keuangan dalamsuatu entitas.Bahwa salah satu dokumen yang diminta yakni SuratPerintah Kerja merupakan Informasi yang dikecualikanmenurut undangundang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi pasal 17 huruf G kemudian Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Sesuai dengan asli);12 Bukti T12 : Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor: 220/279/Kesbangpol/X/2020, Tanggal 19Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKOktober 2020 (fotokopi berstempel basah);13 Bukti T13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor:0066/SPMK/DPUPRBM/1.03.01.01/2019,Tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);14 Bukti T14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan

ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :Jerry Mangolo bin Adrie Mangolo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta PT Sukses Mapan Abadi, Tempat tinggal diJalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, KecamatanHulontalangi, Kota Gorontalo sebagai "Pemohon I"Nurlina Lakoro binti Atje lakoro, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pada Dinas Kearsipan

Dan karena buku akte nikah Penggugat dan Tergugathilang sementara Penggugat sudah menanyakan kearsipan suratmenyurat pernikahan Penggugat pada KUA Kecamatan PandiBatu, ternyata juga tidak ada atau hilang dan mengingatpasal 7 ayat 2, 3 huruf a, b Kompilasi Hukum Islam danpasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan selainitu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggallebih dari 10 tahun ;Bahwa, mengingat apa yang terurai pada point 2 dan 3 positapermohonan ini maka beralasan hukum

.-Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.-Serta dokumen-dokumen lain terkait TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.Membebankan biaya perkara kepada Negara

. = April 2007 = dariH.Syamsuardi terkait kesanggupan untuk bersediamematuhi aturan aturan yang telah disepakati bersamadalam rangka jual beli produk produk SANYO yangdidistribusikan oleh PT.SANYO Sales Indonesia danmelaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelianproduk SANYO tersebut.5. alat bukti surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan,sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesiaatas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.Serta dokumendokumen lain

Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksidan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yangditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atasnama Presiden Direktur T.Miyamoto. Serta dokumen dokumen lain terkaitTETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,bertempat kediaman di Jalan KH. 1, Kelurahan Dembe Jaya,Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon";LawanTermohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $2, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

PUTUSANNomor 1096/Pdt.G/2019/PA.ME.x a 26 pe SoN aweDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, NIK 12345, lahir di A tanggal 9 Juli 1992, agama Islam,pendidikan terakhir D4 Kearsipan, pekerjaan karyawan swasta,tempat kediaman di Dusun B, Desa A, Kecamatan Rambang Niru,Kabupaten Muara Enim, sebagai Penggugat

Bahwa in cassu Penggugat telah berulang kali memohon secara baikbaikpengembalian "asset" a quo kepada Tergugat sejak tahun 2002 ketika itumelalui BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan (TKAAK) hingga terakhir pada tahun 2009melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan NegaraLainLain Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semuapermohonan Penggugat a quo diabaikan oleh Tergugat :Bukti:P4a : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II yang

Internasional Cabang Ujung Pandang;P4c: Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 035/NTR Eks/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal MohonPengembalian 3 Asset Koperasi Nutrama;P4d : Suratsurat dari Penggugat kepada Tim Pemberesan BPPNNomor 01/NTREks/I/05 tanggal 12 Januari 2005, Nomor017/NTREks/IV/05 tanggal 25 April 2005, Nomor 040/NTREks/XII/05 tanggal masingmasing perihalnya mengenaiPengembalian Asset Koperasi Nutrama;P4e : Suratsurat dari Penggugat kepada Ketua Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk kepentingan pribadinya ;Bahwa gaji ke8 (delapan) pegawai yang telah mutasi dan gajinya telahdipindahkan serta seorang pegawai yang telah pensiun yang masihdimintakan gajinya di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu :Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan BatangDua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadibeberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke Instansi lainbeberapa pegawai yang mutasi tersebut diantaranya adalah saksi SARNAWIARASID yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi

Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009= 7 binHal 16dari 34 halPts No:09/Pid.

ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara yang diajukan oleh :XXXXXXXXXXXXXX, UMur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda, PendidikanS2, bertempat tinggal di Desa Boroko Utara, KecamatanKaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Karyawan Assorcing di Bank BI tempat tinggal di KotaPadang Propinsi Sumatera Barat , sebagai Pemohon;melawan :Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III,pekerjaan PNS di Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Penmuda Hukum/Dok Penmuda JinayatKasub Kepegawaian Para Panitera Pengganti " Para Juru Sita PenggantiKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi Perkara Dokumentasi danKearsipan PerkaraDok = Dokumen dan Kearsipan PerkaraHawasbid = Hakim Pengawas BidangHumas = Hubungan MasyarakatKasub = Kepala Sub= Panitera MudaPanmuda Jabatan Strukturalze==== = Jabatan FungsionalLampiran IlQanun ProvinsiNAD No. 10Kelengkapan Pasal 8 ayat ( 4 ) KetuaWakil Ketua Tahun 2002Hatiwasbida Bindalmin i Hatiwasbida

Yusticial i Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris " Hatiwasbida Umum/Hubmas Wakil Panitera Kasub Umum/ Kasub Keuangan Penmuda Banding PenmudaProtokoler BimkummasKasub Kasub Perencanaan/ Penmuda Penmuda Roh/HisabKepegawaian Tatalaksana Statistik/Dok dan Rukyatn Para Panitera Pengganti nKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi PerkaraBinkummas = Pembinaan Hukum dan MasyarakatDok = Dokumentasi dan Kearsipan PerkaraHatiwasbida = Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan DaerahHubmas = Hubungan

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah) bulan Agustus 2019 an.Hasriawati, SKM yang tidak memperlihatkan aslinya dan tidakbermaterai (bukti P13);14. Fotokopi buku rekening Bank BNI an. Akbar = yang tidakmemperlihatkan aslinya dan tidak bermaterai (bukti P14);B. SaksiSaksiHal. 4 dari 12 hal.1. Asnani Tongalu binti Anwar Bustam, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan M.

Zainal bin Nasaruddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,tempat kediaman di Jalan Elang Lorong 1 No. 80 RT/RW002/003, Kelurahan Sawitto, kecamatan Watang Sawitto,Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;melawanNurul Fadillah Mansur binti Mansur Musa, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DPRD/ Sekwan, tempatkediaman di jalan Ahmad Yani Lorong 5, KelurahanPacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,Provinsi Sulawesi

Bilamana Penggugat tidakmelanggar larangan sebagaimana dijelaskan diatas danTergugat tidak mencantumkan secara terperinci terkaitpembinaannya, serta Penggugat menerima Surat Tegurantersebut setelah 46 hari kerja sejak diterbitkan oleh Tergugat,maka sepatutnya Surat Teguran tersebut telah melanggar Pasal** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan

, Pemilihnan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA j22222oenneoennnccnnneccnne cenceSecara fakta kode surat dalam Surat Teguran tertera denganNomor : 145/053/41 6.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 18 Maret tidak sesuai denganKeputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; 2) Surat Teguran dan Pemberhentian Sementara tertera denganNomor

(tidak termuat nomorsurat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 19 April 2017 secara administrasi tidak sah ; ** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan, kode surat soalPamong Desa /Perangkat Desa termuat dengan kode 141 :Pamong Desa meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pemberhentian dsb, sedangkan kode 145 termuat tentangADMINISTRASI DESA ; 22222censecenecccnnseceneecceneceeneeesSecara fakta kode surat dalam

(tidaktermuat nomor surat)/416.303.11/2017, yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 19 April 2017 oleh Tergugat tidak sesualdengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998tentang Tata Kearsipan, maka Surat Teguran tersebut secaraadministrasi adalah Cacat dan Tidak Sah ; Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBY3) Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Surat PemberhentianSementara tertera dengan Nomor 145/.....

Hal inimengakibatkan adanya kekaburan yang diterima Penggugatantara Surat Teguran ke2 dengan Surat PemberitahuanLEPSCDUT ; o ene n nn ene nnn nn nnn nn enn nn nn enna nn nnnnnnnenennee** Bahwa secara fakta, nomor surat pada Surat Pemberitahuantersebut terdapat bagian nomor suratnya ada bagian yangkosong, sehingga surat tersebut secara adminstrasi dan secarahukum adalah Cacat ; 0220202 ncnenn ne nenennne** Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 283 Tahun 1998 tentangTata Kearsipan, dalam Lampiran Pemerintahan

Ul owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kearsipan danPerpustakaan, pendidikan SMK, bertempat tinggal JalanGunung Gandek (rumah ibu Hj.