Nomor 387 K/Pdt.SusKPPU/2014dikategorikan sebagai persaingan semu dalam bentuk:1. Kerjasama memenuhi dokumen penawaran; dan/atau2. Kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran; dan/atau3. Kerjasama dalam mengikuti proses tender; dan/atau4.

No 3285/Pdt.G/2018/PA.Pwd Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuaidengan hukumDALAM REKONPENSI Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya dan dinyatakan diterima ; Menolak pernyataan Tergugat Rekonpensi atau Pemohon bahwaPenggugat Rekonpensi atau Termohon telah Nusus ; Menetapkan semu harta bersama yang telah diuraikan olehTergugat Rekonpensi atau Termohon dan harta bersama yang terletakdi Dsn. Semen Rt 005 Rw 007, Desa Sidorejo, Kec.

kejahatan.Menimbang, bahwa telah disebutkan ldentitas seorang Anak dalam DakwaanPenuntut Umum bernama MN sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum yangmenyebutkan Terdakwa berusia 16 Tahun, dimana Usia tersebut menunjukkanTerdakwa termasuk dalam batasan usia Anak menurut UndangUndang No.11Tahun 2014 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang dikategorikan Anaksehingga sesuai pendapat M.Hoyles (1979) dalam bukunya Changing Childhood,London hal 09 menyebutkan kedewasan seorang anak merupakan sesuatu yangbersifat semu

2,7410 gram, diberi nomor barang bukti 0735/2019/OFberisi kapsul kombinasi warna kuning hijau berisikan serbuk putih adalahbenar mengandung bahan aktif Jbuprofen dan Acetaminophen.Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN KngBahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol tersebut jika diminum dandikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian makaakan menyebabkan efek Sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran danpenglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu

Kebahagian akhirat itu lebin pentingdaripada kebahagian dunia yang semu ini. Tidak ada manusia yangkekal. Hanya tinggal menunggu waktu.Bahwa, seharusnya Yurisprudensi tersebut diterapkan dengan rasakeadilan dan bersifat kasuistik bukan dengan terkesan memihak,maklum yang dilawan adalah pengusaha besar di Kabupaten IndragiriHilir sehingga ingin dijadikan proyek kasus.

Yahya Harahap,fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai halyang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan sesuatu kebenaran. (M. Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 498.)

terhadap Penggugat, makatidak ada alasan hukum pula bagi Penggugat memohon penetapan hakpengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut, karenakedua anak dimaksud adalah tetap merupakan kewajiban Tergugat danPenggugat memelihara dan mendidik anakanaknya selaku ayah, danibu Sampai dengan anakanak tersebut kawin atau berdiri sendiri;bahwa Penggugat telah salah dan keliru serta mendiskreditkan Tergugatdengan tidak berdasarkan fakta dan hanya bersifat merekarekasematamata dengan dalil alasan yang semu

Tugas yang dibebankan ke Penggugat olehTergugat menggunakan Program Patran 2010, sedang komputer yang dipunyaiPenggugat sudah berumur tua tahun 1999, sehingga tidak mampu menyelesaikantugas, karena PATRAN 2010 dapat dioperasikan minimal menggunakan memoriRAM 2 (dua) Giga Byte, sedang komputer Tergugat dibuat tahun 1999 yangmempunyai memori Ram maksimal hanya (satu) Giga Byte atau maksimalmemori Ram Semu Available Virtual Memory: 1.96 GB dan tidak dapatditambah lagi memori Ramnya (vide lampiran P

., m.h dan herusetiyadi, s.h. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 442/Pid.Sus/2014/PN Bwi.tanggal 20 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dihadiri oleh Poniyah, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBanyuwangi, Semu, S.H.

Adanya kerja sama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan IImenimbulkan persaingan semu diantara mereka, dan meniadakan persainganusaha sehat (fair competition) antar para peserta tender.16. Bahwa hubungan afiliasi memungkinkan di antaranya mendapatkanpengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masingmasing, atau dapat dikategorikan sebagai facilitating practices, sehinggasecara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikapindependen.

Tindakan yang menghambat persaingan, karena telahmenciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidaksehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secarakompetitif.17. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalildalil Para PemohonKeberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaktidaknya tidak dapatditerima.3. PERAN SERTA PESERTA TENDER SEBAGAI PERUSAHAAN PENDAMPING1.

Secara terangterangan maupun diamdiam melakukantindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;9 a0Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atauHal 23 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.SusKPPU/2016sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tersebut, dang.

Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usahayang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan ataupunsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak penyelenggaratender

pakettender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I danTerlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender PengadaanSarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber DayaMineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yangdilakukan oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor II, Terlapor IV,Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor Xserta dikategorikan sebagai persaingan semu

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain denganinisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan pesertatender tertentu.130 Bersekongkol berdasarkan Butir 3.2 Pedoman KPPU atas Pasal 22tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dapat dilakukan antara laindengan :Kerjasama antara dua pihak atau lebih;Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaiandokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu

hal 96, Putusan KPPU):Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan danjumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calonpemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian DokumenProposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Pesertapada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya RateSpot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalampelaksanaan Tender ... adalah suatu bentuk kerjasama yangdilakukan ... serta dikategorikan sebagai persaingan semu

. 2/2010, yangdimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan olehpelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.Adapun yang menjadi unsurunsur dari bersekongkol sesuai dengan Bab IIIPerkom No. 2/2010 meliputi:1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih;2 Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan penyesuaiandokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu

VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaanTender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya MineralTahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh paraPemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan HI, PemohonKeberatan IV, Pemohon Keberatan V, Pemohon Keberatan VII, Pemohon KeberatanVIII, Pemohon Keberatan IX dan Pemohon Keberatan X serta dikategorikan sebagaipersaingan semu

Kelalaian(culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga kelalaian(culpa) dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delikkelalaian (culpa) merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakanpengurangan pidana.Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN DumMenimbang, bahwa delik kelalaian (culpa) mengandung dua macam,yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkanakibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak

danPedagogis, sehingga dapat dianggap telah mempunyai rasa tanggung jawabyang hanya berlaku bagi Anak Nakal, hal itu berkaitan dengan pertangungjawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti dan memahamiakan konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukannya, tetapisebaliknya jangan ditentukan terlalu rendah, sebagaimana yang diungkapkanoleh M.Hoyles (1979) dalam bukunya Changing Childhood, London halaman 9menyebutkan bahwa kedewasan seorang anak merupakan sesuatu yangbersifat semu

DI Jogyakarta No. 86/1981/Pdttanggal 29 Januari 1982, yang berbunyi akta notaris yang dibuat denganmateri suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yangdibungkus sebagai perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembalidengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah debiturkepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahSuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjianhutang piutang,2.11.Bahwa, berdasarkan uraian

antara Penggugatdengan Tergugat I, dan dipersidangan juga tidak pernah diperlihatkan /dihadirkan bukti dan saksi mengenai hutang piutang antara Penggugat denganTergugat I, dengan demikian pertimbangan hukum majelis yang telahmenguraikan atau menghubungkan hutang piutang dengan surat perjanjian jualbeli tidak berdasar hukum.Bahwa pertimbangan majelis halaman 62 point 3 tersebut diatas menyatakanperjanjian jual beli tanggal 24 juli 2012 antara Penggugat ,Il dan Tergugat adalah meruakan perjanjian SEMU

untuk mengantikan kesepakatan awalhutang piutang dalam rangka pelunasan hutang para Tergugat di BANKMESTIKA DARMA ,bahwa Tergugat menyangkal pertimbangan tersebut / pertimbangan tersebuttidak berdasar hukum. dikarenakan Tergugat tidak pernah berhutang kepadaPenggugat ,bahwa majelis menyatakan di dalam pertimbangan point 3 diatas adalahperjanjian SEMU namun majelis tidak menguraikan dengan jelas alasan alasandimana terjadinya perjanjian SEMU tersebut sesuai dengan fakta hukumdipersidangan.Bahwa majelis

Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dibawah tangan yang dilegalisasi diKantor Tjong Deddy Iskandar Sarjana Hukum Notaris diMedan No.4226/L/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 bukanlah perjanjian semu untukmenggantikan kesepakatan awal, akan tetapi, perjanjian kesepakatanantara Para Penggugat dengan tergugat untuk melakukan jual beli atasobjek perkara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secaraHalaman 69 dari 135 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT MDNbenar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

diatur pula dalam Pasal15 ayat 2 huruf a, bahwa Notaris berwenang mengesahkan tanda tangandan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan denganmendaftar dalam buku khusus.eBahwa pembanding menyangkal apa yang dipertimbangkan MajelisHakim Tingkat Pertama Judex factie dalam putusananya pada halaman62 bagian nomor 3 dan nomor 4 yang menyatakan :eBahwa dengan demikian Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatdibawah tangan tanggal 24 Juli 2012 tanpa materai sebenarnyamerupakan perjanjian Semu

Oleh karena gugatanPENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan pada hukum sehingga gugatanPENGGUGAT haruslah ditolak;Bahwa PENGGUGAT tidak menjabarkan perbuatan melawan hukum manayang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sehingga dalilbahwa PENGGUGAT adalah dalil yang semu, oleh karena itu gugatanPENGGUGAT harus ditolak.Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2016/PN GtoBe4.DALAM REKONPENSI:Dalam Rekonpensi, in) TURUT TERGUGAT KONPENSI mohon disebutsebagai PENGGUGAT REKONPENSI

ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengankaidah hukum perjanjian pidusia dan yang lebih ironis lagi putusan yangdimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkan praktekpraktek para konsumen sengaja melalaikan kewajibannya sehingga tidakmemberikan perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha dalam menjalankanusahanya, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebutharuslah dianulir dan dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Bahwa pembenaran semu

Barang bukti yang diperoleh langsung dimusnahkan sehingga menghilangkanfakta secara fisik atau secara nyata mengenai volume barang atau benda yangdipergunakan untuk melakukan kejahatan kemudian didakwakan atau dapatdikatakan barang bukti diperoleh secara semu, dimana barang bukti tersebuttidak melekat pada diri (terpisanh dengan) terdakwa ketika terdakwa ditangkapkemudian ditahan.

Self victimizating victims adalah korban yang dilakukan sendiri(korban semu). Untuk itu pertanggung jawabannya terletak padakorban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku;G. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya.