• Benowo Kota Surabaya Halaman 12 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby 161AKTA pendirianMultindo Putra Perkasa Nomor 30 tanggalperseroan terbatas PT13 Pebruari 2017 yang dikeluarkan olehNotaris dan PPATK JUSUF PATRIANTOTJAHYONO, SH., M.H1 LembarHandayan 162Sertifikat Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

  Benowo Kota Surabaya5 Paspor Republik Indonesia dengan nomor X461707 a.n 1 BuahLiem Handayani NO JENIS BARANG BUKTI SURAT JUMLAH 1 AKTA pendirian perseroan terbatas PT Multindo Putra 1 LembarPerkasa Nomor 30 tanggal 13 Pebruari 2017 yangdikeluarkan oleh Notaris dan PPATK JUSUF PATRIANTOTJAHYONO, SH., M.H2 Sertifikat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan 2 LembarTerbatas PT.

  Riwayat Pekerjaan Asisten Analis Hukum transaksi Keuangan, DirektoratHukum dan Regulasi, PPATK, Jakarta, 2011 2015; Analis Hukum transaksi Keuangan, Direktorat Hukum,PPATK, Jakarta, 20152017; Analis Advokasi, Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta, 20172020;* Analis Hukum transaksi Keuangan Ahli Muda, DirektoratHukum, PPATK, Jakarta, 2020 sampai dengan sekarang.

  Bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah suatuperbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan yang diperoleh dari hasiltindak pidana;Halaman 214 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwafungsi PPATK, berdasarkan

  226 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sbymenunjukkan bahwa pelaku)~ melakukan tindak pidana dandibuktikan;Bahwa menurut Ahli PPATK suatu lembaga yang menangani bila adatransaksi yang mencurigakan bellum tentu merupakan perbuatantindak pidana dan harus dibuktikan terlebih dahulu ;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UndangUndang RI.

• antara lain:Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengaadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporantransaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  antara lain :Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengaadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

• PPATK. Pengadilan Negeri dan masih banyak instansiyang berkaitan dengan urusan ini. Atasan Tergugat yang bertugas mengambil barangbarang/benda bersejarah.Dengan keadaan transaksi yang sering itu berdampak rekening Tergugattidak bisa diakseskan sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkahkepada Penggugat.5.

• CE25. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE26. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE27. 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.0001106 untuk pembayaran dendan angsuran 6 s/d titipan angsuran 27unit :LIN/18/CE28. 1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK

  : LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.0001106 untuk pembayaran dendan angsuran 6 s/d titipan angsuran 27unit :LIN/18/CE 1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK

  dari Syahrizal dan HusniNo.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit :LIN/18/CE 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit :LIN/18/CEHalaman 41 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn 1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan HusniNo.0001106 untuk pembayaran dendan angsuran 6 s/d titipan angsuran 27unit :LIN/18/CE 1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK

  ISNU YUWANA DARMAWAN dibawah sumpah / janji* pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik; Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian; Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai

  Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana, atauTransaksi kKeuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana.Berdasarkan keterangan saksisaksi , Petunjuk, leterangan Ahli dan keteranganterdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh faktafakta sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 5 April 2019

• Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK, BPK RI dan/dimana perlu.......2.

  tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat oleh TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikan bahwa Terdakwa1.selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atas nama Pemberi Kuasauntuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/Instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN diJakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun PemerintahPusat, Instansi Penegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan MenteriKeuangan RI, BI, KPK, PPATK

  berdasarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan TerdakwaMUHAMMAD SYAFIUDIN (selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)BHAKTI NUSA Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan Surat Kuasa dari51Sdr Misrun Nurdin, dkk untuk mendampingi/ mewakili Pemberi kuasa guna berurusankepada Kantor/ instansi BPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak mapunBPN di Jakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,Instansi Penegak hukum, Komnas Ham, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK,PPATK

• Bahwa soal transparansi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CalonAnggota KPI Pusat Periode 20192022 dalam proses seleksi(terutama pada tahap seleksi wawancara), termasuk tahapan kerjadan hasil pleno 5 Maret 2019; terutama sekali adanya dugaan hasilpenelusuran yang telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) terhadap aliran dana mencurigakanyang melibatkan para petahana.

  Tugas tim kecil tersebut untuk meneliti jejak rekamsemua peserta yang ikut wawancara dari sisi tracking PPATK. Timkecil tersebut juga dikabarkan telan mengundang beberapakelompok industri penyiaran untuk dimintai pendapat terkait daftarnama yang akan diloloskan ke DPR RI.

  Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya pada tanggal 5Maret pelaksanaan seleksi masih berlangsung, dimana 48(empat puluh delapan) peserta seleksi yang mengikutiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum, dan rekam jejak digital di media sosial,sehingga Panitia Seleksi belum dapat menentukan pesertayang dapat mengikuti proses seleksi berikutnya karena masihmenunggu hasil rekam jejak dari instansi terkait dimaksud;c.

  Prosesseleksi pada saat itu masih berlangsung karena seluruh 48(empat puluh delapan) peserta yang mengikuti seleksiwawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejakyang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran,masyarakat umum dan rekam jejak digital di media sosial.Selain itu, tidak ada intervensi dari pihak manapun selamaproses seleksi berlangsung.

  S80/M.KOMINFO/ OT.02.03/02/2019, perihalPermohonan Informasi Rekam Jejak KeuanganPeserta Seleksi Calon Anggota KPI Pusat, tanggal 14Februari2019, yang ditujukan kepada Kepala PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),(fotokopi dari fotokopi);Pengumuman Panitia Seleksi Calon Anggota KomisiPenyiaran Indonesia Pusat Periode 20192022tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara CalonAnggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode20192022 tanggal 12 Februari 2019, yangdikeluarkan oleh Ketua Panitia

• Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD. Didi Gunadi bin RD.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV PilarPerdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8Agustus 2011 yang bergerak dibidang :Peternakan Ayam;Perdagangan Umum;Produksi Air Mineral dalam kemasan;Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;Usaha Real Estate;Pemberian Jasa;Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;ONO AF wWwN >Peternakan dan Perikanan

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih,S.H yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebutdinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidikberkedudukan sebagai Direktur dan saksi H.

  Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik selaku DirekturCV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), berdasarkan Akta Pendirian PerseroanKomanditer berbentuk CV Pilar Perdana Mulya Nomor 12 Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, S.H tanggal 8 Agustus 2011,bersamasama dengan saksi RD Didi Gunadi bin RD.

• MH.menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empat puluh enamjuta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebutdipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank Indonesia,selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yang mana terdakwamengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uang tersebut akan cairdalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelah semuanya beres uangakan dikembalikan, selanjutnya saksi SRI SULASTRI menjaminkanrumahnya yang terletak di Desa Bulusari Kecamatan

  MH. menyerahkan uang sebesar Rp.146.000.000, (Seratus empat puluh enam juta rupiah), dimana terdakwamengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mengurus uangnyadi PPATK dan Bank Indonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRISULASTRI yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRIbahwa uang tersebut akan cair dalam waktu 10 (sepuluh hari) efektif dansetelah semuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan rumahnya yang terletak di Desa BulusariKecamatan

  MH. dengan maksud agar saksi PUJI HARYATI, SH.MH. menyerahkan uang sebesar Rp. 146.000.000, (seratus empatpuluh enam juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa uangtersebut dipergunakan untuk mengurus uangnya di PPATK dan BankIndonesia, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SRI SULASTRI yangmana terdakwa mengatakan kepada saksi SRI SULASTRI bahwa uangtersebut akan cair dalam wakitu 10 (sepuluh hari) efektif dan setelahsemuanya beres uang akan dikembalikan, selanjutnya saksi SRISULASTRI menjaminkan

  MH. dan saksi NURAENISALEH, SE mengatakan mau meminjam uang yang terakhir kalinyauntuk mengurus uangnya di PPATK dan Bank BI sebesarRp.146.000.000, ( Seratus empat puluh enam juta rupiah )Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN Bbs Bahwa terdakwa pernah memberikan jaminan barang kepada saksi PUJIHARYATI, SH.

• Sidoarjo;

• 1 (satu) Kwitansi yang dikeluarkan DIMAS RENT CAR;
• 1 (satu) Salinan Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat no. 14 tertanggal 17 Juni 2020, dari Notaris PPATK YUDI PRATAMA TARMANTO, S.H., M.Kn milik dari Sdri. WINARTI;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI;

1. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

• Bahwa sebidang tanah tersebut akan di akan di balik nama olehPemohon dari nama ibu kandung Pemohon ke nama Pemohon dan adikkandung Pemohon di Notaris PPATK Bustan,S.H., MKn Namun pihakNotaris mensyaratkan untuk mengajukan Permohonan wali Pengampu diPengadilan Agama dikarenakan ada ahli waris yang memiliki penyakitGanguan Retardasi Mental.7.

• Dana yang cukup besar itu sudahterlacak oleh PPATK dan sudah disampaikan kepada KPK.

  Ia juga memilikisimpanan di salah satu bank di Spore sebesar Rp.20M.Dan yg cukup besaritu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpd KPK. Irwandi jugaditengarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan berita ini agarrakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.Ttd: PejuangTiro.saleum,8.

  Dari Let Bugeh sebesar Rp7M. dari 25kontraktor pd thn 2008 s/2009 sebesar Rp12M dan dari dana tidak jelas selama 3 thnterakhir ini Rp4,5 M. ia juga memiliki simpanan di salah satu bank di Spore sebesarRp20M. dan yg cukup besar itu sdh terlacak oleh PPATK dan sdh disampaikan kpdKPK. Irwandi juga ditenggarai terlibat dlm sejumlah proyek SPJ fiktif. Sebarkan beritaini agar rakyat tahu kalau pemimpin aceh itu seorang maling besar.

• ,MH yang juga pegawai PPATK, meliputi pola:a. Penempatan (placement);b. Pelapisan (layering);c. Integrasi (integration).Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahappenempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan hartakekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan;Pola ini tidak terlinat dalam suatu kegiatan Terdakwa H.

  ,MH Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, AlamatPPATK di Jalan Ir. H.

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H.

  No.2041 K/Pid.Sus/2017bukanlah uang yang didapat dari hasil Korupsi dan/ atau dari tindakpidana (Kejahatan);Tidak dan Bukan Yang dimaksud tindak pidana Pencucian uang dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU;Lembaga Pusat pelaporan dan analisis transaksi kKeuangan (PPATK)akan lebih dulu mengetahui apabila ada transaksi keuangan yang patutdicurigai dan pengguna jasa keuangan berhak dan mempunyaikewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK bahwa telah terjaditransaksi kKeuangan yang mencurigakan

  Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi,Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depansidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahlimenjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uangpada Intinya mempermasalahkan pelaku yang menyembunyikan,menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalamsuatu. kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harusHal. 102 dari 131 hal. Put.

• Putusan Nomor 31 P/HUM/2018pemangku kepentingan (Kementerian Hukumdan HAM, KPK, PPATK, Bawaslu, DKPP danjuga dihadiri oleh DPD RI) untuk membahasisuisu. strategis terkait dengan PeraturanKPU (Bukti T1);7) Bahwa setelah dilakukan tahapan uji publik,ada pertemuan antara Termohon denganDPD RI terkait dengan Peraturan KPU NomorNomor 14 Tahun 2018;8) Termohon melakukan Rapat DengarPendapat dengan DPR dan Pemerintahterkait rumusan Peraturan KPU yang telahdisiapkan guna dilakukan pembahasan;9) Bahwa setelah

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System (IFES),dan LembagaLembaga SwadayaMasyarakat (LSM) lainnya yang fokusterhadap pelaksanaan Pemilihan Umum(Pemilu), untuk membahas RancanganPeraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018yang telah dibuat dan dalam uji publiktersebut, aspek ffilosofis, sosiologis,maupun yuridis telah dibahas dalamkegiatan tersebut, dan saransaran telahdituangkan dalam

  Putusan Nomor 31 P/HUM/2018yang lebih jelas dan menghindari adanyamultitafsir dalam menghitung = batasminimal usia 21 tahun untuk menjadi bakalcalon anggota DPD;e Asas Keterbukaan;Pembentukan Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018 telah melewati tahapan ujipublik yang melibatkan pihakpihak di luarlembaga KPU, seperti Partai Politik, mediamassa cetak dan elektronik, DPD RI,DKPP RI, Bawaslu RI, KPK, Dewan Pers,Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), InternationalFoundation For Election System

• antara lain:Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito;Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan;Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar;Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas;Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari;Berlanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian;Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  lain: Menerima setoran dan membayarkan uang penarikan tabunganatau deposito; Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK

  Mengadministrasi (posting) mutasi tabungan dalam aplikasitabungan; Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintahbayar; Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku kas; Melakukan pemostingan dan penutupan kas pada akhir hari; Bertanggung jawab atas jumlah nominal uang sesuai denganvolume transaksi atau laporan harian; Memproses/mempertimbangkan/menyampaikan laporan transaksiyang mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yangberlakuDan berdasarkan Job Description Bagian

• menyelesaikansegala tanggung jawab saksi setelah saksi menjalani pidana;36Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbahwa yang menjadi tanggungan PT IORO yang pernah disetorkan terdakwabukan hanya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) tetapi lebih dari Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakantetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Jaksa Penuntut Umumjuga telah menghadirkan seorang AHLI Pegawai PPATK

  Integration (Integrasi) yaitu upaya untuk menggunakan hartakekayaan dari hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan ataudilakukan pelapisan, untuk kegiatan Bisnis yang halal, dibelanjakanatau untuk pembelian;Bahwa dalam system di PPATK tidak tampak transaksi yang dilakukanoleh terdakwa;Bahwa Transaksi suatu rekening Nasabah bersifat rahasia disini PPATKakan melacak apabila ada laporan dari penyidik sehingga PPATK bisamenemukan aliran Transaksi;Bahwa mengenai Pelaku Tindak pidana Pencucian uang

  dilaksanakan karena dalam hal ini IQRO Management telahkeburu tutup;Bahwa sebagai ahli saksi tidak melakukan investigasi Data tetapi hanyaberdasarkan data yang diberikan oleh Penyidik;Bahwa mengenai datadata pendukung berkaitan dengan perkara iniAhli hanya membaca berdasarkan berita acara penyidikan;Bahwa Ahli tidak melakukan investigasi aliran dana dari terdakwakepada PT IQRO karena mengenai hal tersebut ditangani oleh PPATKbagian Audit yang sifatnya rahasia;38 Bahwa Data Penyidik berasal dari PPATK

  atas dasar permintaanpenyidik lalu dari PPATK Data tersebut dikembalikan kepada Penyidiksedangkan saksi dalam hal ini tidak dapat mengakses informasi PPATKhanya mendapatkan informasi dari penyidik saja; Bahwa setelah mendapatkan datadata dari penyidik, saksi kemudianmempelajari apakah dari datadata tersebut terdapat unsur dari tindakpidana ataukah tidak; Bahwa Data yang diterima dari penyidik antara lain berupa datanominal uang yang disetorkan; Bahwa Ahli tidak melakukan analisa Data karena bidang

• BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan berkantorantara lain di Bank Indonesia Cabang Surabaya, JalanPahlawan Nomor 105, Surabaya;3.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN, disingkat PPATK, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda 35, Jakarta 10210;Halaman 1 dari 38 hal. Put.

  telah dilakukannya tersebut telah dijatuhipidana dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu sebagai majikan Tergugat Il, Tergugat berdasarkanketentuan pasal 1367 BW juga harus bertanggung jawab penuh atas kerugianyang diderita Penggugat sebagai akibat melawan hukum Tergugat II;Bahwa karenanya menurut hukum Tergugat dan Tergugat II bertanggungjawab renteng terhadap kerugian yang diderita Penggugat;Bahwa Bank Indonesia (Turut Tergugat I) dan PPATK

  Penggugat kepada turut Tergugat II hanya bisadimungkinkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum berupapelanggaran terkait kerahasiaan dalam hal pelaporan TransaksiKeuangan Mencurigakan yang diatur berdasarkan UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut "UU TPPU) dalamPasal 83 (2) yang menyebutkan secara limitatif bahwa Pelanggaranterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (dalam hal iniPejabat dan Pegawai PPATK

• SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai AhliTindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun disidang pengadilan.Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor

  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain.Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secaraumum dapatdidefinisikan sebagai suatu

  Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini, Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindakpidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak

• menyediakan alatalatkesehatan, obat Jamkesmas, dan BPJS yang diperlukan oleh pasienRSUD Tasikmalaya; Bahwa pasien Jamkesmas dan BPJS ketika berobat di RSUD Tasikmalayadan diberi resep, lalu pasien mengambil obat ke Apotek RSUD Tasikmalayadan apabila obat yang diperlukan di Apotek RSUD Tasikmalaya tidak adamaka pasien dirujuk ke Apotek Galenika 24 secara gratis karena pembayaranobat tersebut akan ditanggung oleh pihak Rumah Sakit Umum Tasikmalaya; Bahwa awalnya Saksi menerima faktur hasil verifikasi oleh PPATK

  Tsm.Bahwa untuk pembayaran yang diterima dari RSUD dengan cara setiap bulandilakukan rekap obat yang telah diberikan kepada pasien Jamkesmas dan BPUJS,kemudian hasil rekapan tersebut diajukan ke pihak RSUD Tasikmalaya, lalusetelah diverifikasi oleh PPATK dan Akuntan RSUD Tasikmalaya, kemudianterbit SPM (Surat Perintah Membayar), lalu dilakukan pembayaran dengan carapihak RSUD Tasikmalaya menyerahkan Cek atau Bilyet Giro Bank Jabar ke pihakApotek Galenika 24 Tasikmalaya untuk dapat dicairkan;Bahwa

  pasien mengambil obat ke Apotek RSUD Tasikmalaya dan apabilaobat yang diperlukan di Apotek RSUD Tasikmalaya tidak ada maka pasien dirujukke Apotek Galenika 24 secara gratis karena pembayaran obat tersebut akanditanggung oleh pihak RSUD Tasikmalaya;Menimbang, bahwa untuk pembayaran yang diterima dari RSUD dengan carasetiap bulan dilakukan rekap obat yang telah diberikan kepada pasien Jamkesmasdan BPJS, kemudian hasil rekapan tersebut diajukan ke pihak RSUD Tasikmalaya,lalu setelah diverifikasi oleh PPATK

• terhadap nomorrekening 339901002679508 setelah diambil sample, pada tanggal 5Maret 2016 telah terjadi 240 (dua ratus empat puluh) transaksi;Bahwa saksi Nita Irene dan saksi Oktavia Hevy Kristiana mengatakanmereka pernah mendengar kabar kalau uang yang dikumpulkan darimember Trading Gold Communityternyata dipergunakan oleh Terdakwauntuk kepentingan pribadinya sendiri, diantara membeli sebuah mobilHonda Jazz, rumah di Kabupaten Purbalingga dan tanah di KabupatenKaranganyar;Bahwa menurut Ahli dari PPATK

  Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanpihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana;Bahwa ketentuan pidana terhadap pelaku transaksi kKeuangan yangmencurigakan terdapat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, dimana dalam peraturan tersebut ada pelakuaktif dan ada pelaku pasif.

  disita, Hakim memerintahkan Jaksa PenuntutUmum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan apabilamemang masih ada harta kekayaan yang belum disita; Bahwaterkait dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Ahli menilaiada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari penipuan ataupenggelapan, dan pihak penyidik juga sudah melaporkan resumepenyelidikan awal dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atasnama Terdakwa kepada PPATK

  sehingga PPATK langsung mengadakanpenyelidikan atas dugaan tersebut dengan dasar resume dari penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Pengadilan NegenBoyolali perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl tertaanggal 31 Agustus 2018, MajelisHakim Tingkat Banding mempertimbangakan sebagai dibawah ini : Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan kombinasi:KESATU:Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

• sudah ada,system juga dapat menghasilkan sebuah normal ratio untuk kombinasiwaktu yang diinginkan setiap harinya, semua data pada system inidisimpan pada database local yang bernama cjcampaign;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidakmerasa keberatan:;AHLI : MUHAMMAD NOVIAN : dipersidangan pada pokoknya menerangkandibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa, Ahli bekerja dibagian Analis Hukum, Direktorat Hukum danRegulasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

  ) Jakartadari sejak September 2007 sampai dengan sekarang; Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di PPATK melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tinda PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidangtindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh Penegak Hukum ditingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa, tugas dan kewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 38 UU RI No.8tahun

  PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwa, fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;d.