Sumbawa Barat, selain pendidikan umum tersebutdiatas, saksi juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan sehubungandengan tekhnis tugas dan kewenangan Ahli dalam bidang Kehutanan yaitu pendidikanWasginis (pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari);e Bahwa saksi ditunjuk sebagai ahli sejak tahun 2006 dan sudah beberapa kali sebagaiahli dalam perkara kehutanan;e Bahwa lokasi penebangan yang kayunya diangkut oleh para terdakwa adalah kawasanhutan lindung dan hutan konsevarsi

;Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak beralasan dan mengadaada mengingat dalam Pengumuman Pasca kualifikasi Tergugat secara jelas telah menyebutkan dalam dokumen penawaran dan sistem SPSE terkait dengan persyaratan tekhnis sesuai dengan persyaratan yang diajukan olehPPK melalui Lampiran Huruf A angka 7 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yaitu:Dalam Dokumen Penawaran terkait persyaratan memilikipekerjaan tercantum Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun

;Bahwa selain hal tersebut terkait dengan persyaratan tenaga tekhnis (Kualifikasi Tekhnis) yang dicantumkan dalam persyaratan lelang merupakan persyaratan yang diajukan olehPPK sebagaimana disampaikan melalui Lampiran huruf Bangka 4 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30April 2020 Perihal Surat Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi DK Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan);Halaman 37

dari 72 halaman Putusan Nomor: 80/G/2020/PTUN.BDG.Bahwa berdasarkan kualifikasi tekhnis yang diajukan olehPemenang peringkat pada objek a quo kepada Tergugatsemakin menjelaskan penetapan pemenang peringkat padaobjek a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 48 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyediajo.

Multi Guna Coal tidakmenyampaikan bukti setor, danKewajiban lainnya ...........kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan pertambanganyang merupakan kewajiban pemegang izin.Bahwa jika dilihat dari urutan tanggal tanggal peringatandimaksud, ternyata, Penggugat selalu datang danberkomunikasi ke instansi dinas tekhnis dan Tergugat,karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugatmenyampaikan Rencana Kerja kepada dinas tekhnis,kemudian dinas tekhnis mengeluarkan surat dukungannyatanggal 25 Februari 2008

MULTIGUNA COAL.Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwaTergugatmengirimkan Peringatan , Il dan Ill, karena antaraPeringatan II dan Peringatan ke IIIyaitu tanggal 14 ..................yaitu. tanggal 14 Pebruari 2008 dan tanggal 11 April2008, karena Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2008,telah mendapat surat No.209/TAMPERINDAG/B dari kantorPertambangan, Perindustrian dan Perdagangan,perihal : dukungan dan pada tanggal 19 April 2008masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu DinasPertambangan, Perindustrian

RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Pada tanggal 06 Oktober 2007 Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang telahmengumumkan pelelangan umum kegiatan pengadaan pencetakan

RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Bahwa Terdakwa telah menyusun sendiri Harga Perhitungan Sendiri (HPS)tanpa melibatkan atau mengikut sertakan anggota panitia lainnya

SITOMPUL,M.M., yang ketika itu menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLStelah diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang dengan anggotaanggota ;YANDI FIRLIANSYAH, WENDI KUSWENDI, MPOS , ASMAWI ;Setelah pengangkatan itu kemudian Panitia Lelang menyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yang berisikan surat pernyataanminat, fakta integritas dan datadata perusahaan, Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum, syaratsyarat administrasidan syaratsyarat tekhnis

wargamasyarakat Desa Alasbuluh khususnya, membangun desa serta melayani kepentingankepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya; Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan programPensertifikatan Tanah Secara Masal melalui Prona yang diperuntukkan terutama bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.277.35.37 tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Penunjukkan Anggota Tim Pelaksana Tekhnis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tanggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKcamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tariggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Bahwa KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) menerbitkan surat itu bukan karena ataskesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yang diberikanPenggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis peserta lelang yaitutentang Jaminan supply untuk benih buahbuahan dari produsen/penangkar benihyang terdaftar di BPSB, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan cekingketersediaan oleh Staf Tekhnis Bagian Sertifikasi Benih UPTD BPSBTPH PropinsiSumatera Barat dan surat balasan dari BPSBTPH

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kesamaandalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugatpada tanggal 06 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo bukan karena atas kesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yangdiberikan Penggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis

Penggugat/Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim telahdipertimbangkan bahwa Termohon salah secara formal karena tidak melaporkandiri dan tidak menyerahkan buktibukti; Bahwa tidak ada dasar bukti formal yang sah secara hukum untuk dapatdijadikan dasar untuk mengambil putusan bahwa Termohon Kasasi telahmemenuhi panggilan kedua;4 Bahwa sangatlah lemah dasar pertimbangan Hakim Judex Facti yang padaakhirnya memberikan pertimbangan hukum bahwa PHK karena mangkir aquoadalah tidak memenuhi syarat hanya dikarenakan tekhnis

Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atauPutusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 11pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugatoleh orang atau bandan hukum perdata ; Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

;Bahwa dengan demikian judex facti yang memeriksa dan mengadili perkaraini dalam memberikan pertimbangan hukum secara tekhnis beracaraHubungan Industrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikanpertimbangan hukum yang berakibat Yuridis putusan dalam perkara a quotelah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, olehkarenanya putusan dalam perkara a quo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan

Heru Wibowo PoerboKonsultan Tekhnis :Perencana : Ir. Ruth Meliana DewiAnggota : Ir. Sandi KomarudinPelaksana : Ir. Henry BastianAnggota : Ir. Chandra Gozali Otja DjuarsaHalaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGSekretariat : Yusuf SuksenaLogistik : 1. Heri2. Rahayu Nurdin3. Pepen RukmanaKeuangan : 1. Ratna Fatimah,2. Dayat Engkos,3. Hikmat Firmansyah.Bahwa terdakwa Drs. H.

Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung, terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI CabangHalaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGKota Bandung Nomor :046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007,tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;PengarahKetua Pelaksana/Penanggung JawabWakil Ketua/PenanggungJawabBidang DanaSekretarisWakil SekretarisBendaharaPengawas BangunanKonsultan AhliKonsultan Tekhnis

tanggal 31 Oktober 2011tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDUntuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDHalaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDG5556575859606162636465Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

WKP Kecamatan Waru KabupatenPenajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Bahwa Saksi jelaskan tugas dari pimpinan Saksi tekhnis sesuai dengansurat tugaS nomor : O90/ /DPUPR/VIII/2021 untuk memenuhipermohonan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT.

WKP dalamperkara setiap orang diduga secara tidak sah memanen dan ataumemungut hasil perkebunan Bahwa Saksi jelaskan pada saat ini Saksi tekhnis bekerja di DinasPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara Tugas dan tanggung jawab Saksitekhnis selaku Staf pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Penajam PaserUtara Bahwa Saksi jelaskan adapun alat dan bahan yang Saksi tekhnisgunakan dalam kegiatan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT.WKP di kel.

Bahwa Saksi jelaskan Data yang Saksi tekhnis gunakan merupakanpeta Ijin Usaha Perkebunan nomor 006 Tahun 2005. Bahwa Saksi jelaskan Sampai pada saat ini PT. WKP masih melakukankegiatan oprasional perkebunan buah kelapa sawit.

ditahan dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Subsidair 6(enam) bulan kurungan ; Membayar uang pengganti sebesar + Rp. 108.980.000,(seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluhribu) rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukumtetap terdakwa tidak membayar uang pengganti' tersebutmaka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam)Menyatakan barang bukti berupaPeraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006 tentangPetunjuk Tekhnis

Wahyu HadiSutrisno tidakMenimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut UmumPeraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Ketahanan PanganKomoditas Gabah / Beras' melalui Koperasi Unit DesaKabupaten Pamekasan tanggal 05 Desember 2006 berikutlampirannya dari Bab I s/d bab VII, ;Perjanjian/kontrak kontrak/perjanjian dinas Koperasi' danPKM Kabupaten Pamekasan dengan Koperasi Unit DesaDharma Bakti kecamatan Pademawu tentang PerkuatanModal Usaha pengadaan Pangan

;Peraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan ProgramKetahanan Pangan Komoditas Gabah / Beras melaluiKoperasi Unit Desa Kabupaten Pamekasan tanggal 05Desember 2006 berikut lampirannya dari Bab I s/d babVII,Perjanjian/kontrak kontrak/perjanjian dinas Koperasidan PKM Kabupaten Pamekasan dengan Koperasi Unit DesaDharma Bakti kecamatan Pademawu tentang PerkuatanModal Usaha pengadaan Pangan Nomor. 518//KTR/441.313/2006 tanggal 28 Nopember 2006 yangditandatangani

Surat Perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut pasal berbunyi : Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiriperkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilalukan oleh Tergugatselaku Terlapor ( Siance Anwar ) sesuai dengan Laporan Polisi No Pol: LP/1060/K/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 300.000.000, ( TigaRatus Juta Rupiah ), dan hutang yang Rp 300.000.000, ( Tiga Ratus Jutatersebut disepakati akan dibayarkan Rp 150.000.000, ( Seratus Lima Puluh JutaRupiah ).Bahwa tekhnis

Bachmanisa Dokter Unit Pelaksana Tekhnis DinasPelayanan Kesehatan Ciparay dengan kesimpulan : terdapat Iluka lecet pada hidung,rahang kiri dan tangan bengkak.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebutterdakwa tidak mengajukan keberatanMenimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpahsebagai berikut

MNC Indovision selama 3 tahun 1 Bulan ( sejak April2011 s/d Mei 2014 ) ditempatkan di bagian tekhnis dengan menerima upahRp. 1.850.000, (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )perBulan dan di PHK Mei 2014);2.

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode24Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Muda Pidana Khusus No. 3190/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Knusus Palembang, karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bin Dahri bersamasama dengansaksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersamasama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan caracarasebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangNo. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersamasamadengan saksi Ilham Riyadi

atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujun puluh satu jutasembilan ratus lima puluh enam rupiah) untuk 4 (empat) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis

Nomor 2668 K/PID.SUS/2015dikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 ;Bahwa setelah dana sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) masuk ke rekening Bank BRIan. SD INP. Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentukPanitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan SuratKeputusan Kepala SDN Inp.

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu dengan terdakwaselaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

dilokasi menemukan tunggul kayu yang sudah tertebangdan sudah terbakar dengan perincian tunggul berdiameter 2029 cmsebanyak 17 tunggul dan tunggul berdiameter 30 cm atau lebihsebanyak 8 tunggul dengan jenis kayu meranti dan kayu punakBahwa ahli dapat menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebutnegara telah dirugikan karena tidak terpungutnya dana Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagaimana ditegaskandalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentangetunjuk Tekhnis

dikeluarkan 20SKT tersebut terlebih dahulu sudah dimiliki sebagai areal konservasiHPHTI PT NWR, sehingga SKT tersebut menjadi tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa ahli selanjutnya yang bernama Yudhi Mursilo,SHutdari Dinas Kehutanan Kab Pelalawan ada melakukan kerugian potensial atasperbuatan terdakwa sehingga tidak terpungutnya PSDH (Provisi Sumber DayaHutan) dan DR (Dana Reboisasi), sebagaimana ditegaskan dalam PeraturanMenteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentang etunjuk Tekhnis