Ditemukan 1850 data
1341 — 1516 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu pulahalnya dalam suatu perjanjian perburuhan. Bagaimanakah tenagayang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan olehmajikan.
1.HADI SUTRISNO
2.ARMAN SAPUTRA
3.MUHAMMAD AMIN
4.MUHAMMAD RUDI
5.MARYANTO NURJAMIN
Tergugat:
PT. ANUGERAH TRIDAYA MANDIRI
191 — 57
tidak mengindahkan petunjuk dan perintah majikan/Pengusaha makapenolakan petunjuk dan perintah dari majikan tersebut adalah menyalahi perjanjianmenurut Pasal 1603v, dan pada umumnya buruh/pekerja harus melakukanpekerjaannya ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai dengankehendak majikan/Pengusaha jika tempat itu tidak ditetapkan dalam perjanjian,pekerjaan harus dilakukan ditempat dimana menurut keadaan dan sifat pekerjaan,pekerjaan itu harus dilakukan sesuai dengan asas pokok hukum perburuhan
PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
455 — 960
(Print Out);Surat dari Sutriyono tanggal 13 April 2005 Perihal: HubunganKerja (Fotokopi dari fotokopi);Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan denganpembandingnya, masingmasing diberi tanda T1 sampai dengan T48,sebagai berikut:T1:T4:T5:UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang PernjataanBerlakunya Undangundang Pengawasan Perburuhan Tahun1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk SeluruhIndonesia.
680 — 348
Kabupaten (UMSK) lalu maksud Ahli bahwa penegakan hukum pidanadalam hukum ketenaga kerjaan ini adalah ultimum remedium;Bahwa mengenai eksekusi putusan pengadilan itu bisa dan meminta kepada KetuaPengadilan untuk terlebinh dahulu melakukan Aanmaning kalau nyatanyataperusahaan tersebut tidak mau melaksanakan, disini dimulai pengaduan pelaporanbisa dilakukan secara pidana karena nyatanya dengan perdata dan yang dituntutawalnya itu Upah Minimum Sektoral, serta merta kKemudian mentransformasikandari Hukum Perburuhan
110 — 17
terdakwa ;Bahwa Secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa Dalam perkara ini terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa Yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatan secarakonkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa Kalau ahli membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelum melakukanpekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa Bahanbahan ahli tahu karena membaca surat dakwaan akan tetapi ahlitidak hapal;Bahwa Kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan
156 — 46
Parangan, mengingat bahwadengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dapat memberikanHalaman 24 dari 81 Putusan Nomor 62/Padt.SusPHI/2017/PN Smr.Kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pembangunanbagi masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.Bahwa berdasarkan ANJURAN dari Dinas Transmigrasi danTenagaKerja Kutai Kartanegara No. 567/336/1.6.2/03/2017 tanggal 16Maret 2017 setelah dilakukan Mediator berdasarkan UndangUndang No.2 tahun 2004 Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
LINDA LILIANINGSIH, ST
Tergugat:
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
332 — 1254
Bukti T1: UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 tentang PernyataanBerlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan TahunHalaman 51 dari 95 Halaman. Putusan Nomor 169/G/2019/PTUN. JKT2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T91948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk SeluruhIndonesia. (fotokopi);: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. (fotokopi);: UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional.
269 — 153
Prinsip, Tujuandan Upaya, khususnya dalam :Pasal 9 ayat (1) Tentang Prinsip, yang berbunyi :Organisasi inimemperjuangkan keadilan sosial, ekonomi dan politik.Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tentang Tujuan yang berbunyi:Organisasi ini memiliki tujuan :Ayat (1) berbunyi: Meningkatkan kesejahteraan anggota;Ayat (2) berbunyi:menegakkan dan membela hakhak buruh hinggatercapainya Perjanjian Kerja Bersama;Pasal 11 Ayat (1) berbunyi: Berpartisipasi aktif dalam mempengaruhikebijakan pemerintah di bidang perburuhan
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
241 — 59
P13e:Bukti P13f;Bukti P13:Bukti P13h:Bukti P13i:Bukti P13):Bukti P14a:Bukti P14b:Bukti P15:Bukti P15a:Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tertanggal31 Oktober 2018 No. 565/9496/HI Jamsos.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 19992001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) April 2000.Pemberitahuan tertanggal 11 April 2001, No. 059/GAS/IV/2001,tentang Perubahan Gaji Pokok Pekerja Mulai April 2001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 20012003.Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Hadi Subchan;Bahwa ahli merupakan dosen dan ahli hukum perburuhan;Bahwa norma dalam hukum perburuhan terbagi menjadi norma heteronom dan normaotonom;Bahwa norma heteronom adalah halhal yang diatur dalam peraturan perundangansementara norma otonom adalah hal yang tidak diatur dalam peraturan perundangan;Bahwa contoh norma otonom adalah PK, PP, PKB dan peraturan internal perusahaan;Bahwa contoh norma heteronom adalah undangundang, peraturan menteri, dan putusanpengadilan;Bahwa apabila terjadi pertentangan
79 — 40
., Ahli memberikanpendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasKristen Indonesia dan Ahli dalam Bidang Perburuhan ;Bahwa untuk mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yangmelahirkan UU No. 21 tahun 2000 sebagai landasan untuk berserikatdi Indonesia, ada 2 konvensi dari 2 organisasi perouruhaninternasional yaitu konvensi ILO No 87 dengan keputusan PresidenNo. 83 tahun 1992 dan konvensi ILO No. 98 yang di
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
315 — 6008
Bahwa Pemohon tidak sepantasnya mengajukan permohonan ini karenaNota pemeriksaan bersifat rahasia sehingga tidak boleh di ungkap kePublik sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1951 TentangPernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948yang sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf Undangundang tentangKeterbukaan informasi Publik.3.
156 — 85
Jangka waktu 60(enam puluh) hari tersebut dapat diperpanjang berdasarkan jumlah hari dalam waktumana pihak yang cidera janji terhalang untuk memperbaiki cidera janji tersebut karenaadanya keterlambatan yang tak terhindarkan, didefinisikan sebagai setiap keterlambatanyang dialami oleh pihak yang cidera janji disebabkan oleh sengketa perburuhan,kecelakaan yang tak terhindarkan, perintah pihak ketiga, kerusuhan sipil, huruhara, dankecelakaan kecelakaan lain; bencana alam dan situasisituasi lain yang
104 — 31
Apt 058312/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 201415 Rahmawati 05831 1/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 201416 Juwardi 058318/DIR/SK/V1/2014 18 Juni 2014 12.Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Para Penggugat dengan tegasmenolak SK Tergugat (Direksi) karena tidak dilandaskan dengankesalahankesalahan maupun alasanalasan yang nyata dan jelas daripelanggaran Para Penggugat dan itu. merupakan tindakanbertentangan dengan normanorma hukum perburuhan, sehingga ParaPenggugat mengajukan Hak Bela & Bertanya yang dibuat oleh Ke16Karyawan
Supervisor / 9,430,250 5 47,151,250VIIL.17 24.Bahwa adanya tindakan apriori dari Tergugat dengan memberikan SP1 s/d SP 3 dan memberikan surat PHK serta tidak membayar upahPara Penggugat yang tidak didasari keterangan dan alasan kesalahanyang jelas sebagaimana diatur menurut aturan perundangundangantenaga kerja berlaku terhadap ke 9 orang karyawan dari ParaPenggugat juga telah melaporkan tindakan tersebut pada kantorDisnakertrans melalui surat undangan Penggugat tentang gunamemediasi permaslahan perburuhan
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
82 — 250
terdakwa ;Bahwa Secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa Dalam perkara ini terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa Yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatansecara konkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa Kalau ahli membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelummelakukan pekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa Bahanbahan ahli tahu karena membaca surat dakwaan akantetapi ahli tidak hapal;Bahwa Kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan
63 — 8
BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perselisihan perburuhan dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama : ABDULLATIF ,Tempat Tgl Lahir : Indramayu,21111974Kewarganegaraan : Indonesia,Beralamat di : Griya Alam Sentosa,U,12A/7,Rt/Rw,009/009,Des/Kel,Pasirangin,Kec,Cileungsi BogorPekerja; : PT Persisi Cileungsi Makmur,Nama : DOHARMAN SILABAN
153 — 26
Bahwa terkait hubungan Penggugat dengan kelompok yangdisebutkan Penggugat dalam posita 11, 12 gugatan termasukKeuchik Aji Ibrahim dan Tergugat llahtung, merupakan hubungankerja perburuhan dalam konteks Pekerjaan Penyiapan Lahan untukPemukiman Transmigrasi yang seluruh biayanya bersumber darikeuangan negara bukan uang pribadi Penggugat, bahkan Penggugatpada posita 7 gugatan mengakui bahwa pembukaan lahan tersebutjuga menggunakan alat berat TNI Angkatan Darat;7.
289 — 178
sendiri maupun halanganyang seharusnya dapat dihindari pengusaha;Halaman 30 dari 76 halaman Putusan nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap12.13.14.15.16.Bahwa dengan hanya membayar hakhak berupa upah pokok saja tidakbenar sehingga masih ada hakhak dari Tergugat yang belum diselesaikandalam masa penyelesaian perselisihan PHK ini;Bahwa dalil posita poin 24 sampai dengan 26 tentang upah proses 6 bulanitu dasarnya adalah KEPMEN 150/2000 yang didasari dari UU Nomor 22tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
159 — 114
adalah Ketua Federasi Perjuangan BuruhIndonesia cabang DK Jakarta dan staff advokasi Pimpinan Pusat FederasiPerjuangan Buruh Indonesia dengan SK pencatatan (terlampir );Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FederasiPerjuangan Buruh Indonesia di atur sebagai berikut :Pasal 15 pengurus Pimpinan Cabang ayat (7) huruf i berbunyi mewakilikepentingan anggota cabang di dalam dan di luar pengadilanPasal 22 struktur dan wewenang pimpinan cabang ayat ( 7 ) huruf c angka3 membantu penyelesaian kasus perburuhan
154 — 61
Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak sepertiberunding kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untukmengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum ;3. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh pada bidangpekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh tanpamembedakan lakilaki dan perempuan ;1.8.4. Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya melalui kondisikerja yang layak ;Pasal 9 FungsiUntuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi :I.
92 — 9
Terdakwa;Bahwa secara hukum, memproduksi adalah, membikin/membuat danmenghasilkan suatu barang;Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa memproduksi suatu obat;Bahwa yang membikin / membuat dalam arti melakukan perbuatan secarakonkret adalah para pegawai produsennya;Bahwa kalau saya membaca surat dakwaan, para pegawai ini sebelummelakukan pekerjaannya mereka dilatih terlebih dahulu;Bahwa bahanbahan saya tahu karena membaca surat dakwaan akan tetapisaya tidak hafal;Bahwa kalau dikaitkan dengan hubungan perburuhan