Padahal fakta dilapangan hanyaHal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLgsebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101.

Dengan demikian dalilPenggugat terjadi tumpang tindin HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidakterbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukantanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.6.

No.196 PK/Pdt/2015tumpang tindin dengan tanah milik kelompok wetama yang telah memilikikekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor50/Padt.G/2008/PN kKdi., tanggal 24 Maret 2009 dan kelompok Muluk Tawang(Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pdt.G/2004/PN Kdi., tanggal2 Mei 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi SultraNomor 46/PDT/2005/PT Sultra., tanggal 26 Desember 2005, danputusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan berakibat hukum karena telah dilakukan pembayaran ganti rugiberdasarkan putusan dimaksud, sehingga sangat jelas dalam peta(bukti PK4) menunjukkan lokasi yang diklaim oleh keluarga SanggaKalenggo ternyata tumpang tindin dengan tanah milik kelompokWetama dan Muluk Tawang yang terlebih dahulu mempunyaiputusan inkracht, sehingga Putusan Mahkamah Agung

PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak

bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin

Tidak ada keharusan bagiPenggugat untuk menyerahkan pengurusan perkara kepadaorang lain, oleh karena pengurusan perkara~ ini murnimerupakan kehendak Penggugat maka petitum ini haruslahditolak ;Bahwa , biaya kehilanagan waktu untuk mengurusi perkaradi Pengadilan sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) tidak jelas dasar hukumnya dan dasar perhitungannya, lagipula tumpang tindin dengan pengurusan biaya perkara yangtidak jelas maksudnya sehingga petitum ini harus ditolak .Bahwa, tidak ada hubungannya

Putusan Nomor 2457/B/PK/Pjk/2020(AAUPB); (c) bahwa judex factie telah keliru dalam hukum acara yangditetapbkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin kKewenangan sekaligus berdampakduplikasi kKewenangan dalam memeriksa dan mengadili objectum in litis;karena wewenang judex factie mengadili atas Keputusan Keberatanyang diterbitkan Termohon Peninjauan

adalah tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat seluas 17.600 m? sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 373/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, KabupatenHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2020Sumbawa, atas nama Penggugat:4. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli antara Tergugat 1dengan Tergugat 2 terhadap tanah objek sengketa seluas 1.434 m?sehingga batal demi hukum;5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah memohonpenerbitan Sertifikat Hak Milik 3441/Kel.

ini, serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

ini, Serta menunggununggu itikad baik dariPARA TERGUGAT tapi seperti tidak ada ujungnya (buntu);Bahwa; selanjutnya, setelah sekian lama mengalami kebuntuan dari prosesmediasi, PENGGUGAT mencoba mencari keteranganketerangan ihwalpermasalahan ini, yang kemudian mendapatkan keterangan atau jawabanmelalui petugas ukur TURUT TERGUGAT, yang pertama kali melakukanproses pengembalian batas pada tahun 1997 sebelum terbitnya hak MilikNo 14997 menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak adatumpang tindin

Zakaria mengajukan permohonan hakatas tanah tersebut, tidak terjadi masalah; Bahwa setahu saksi Sampai dengan saat ini, tanah sengketa tersebut masihdikuasai oleh Penggugat sendiri namun saksi tidak tahu berapa jumlahsertifikat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengetahui bila tanah milikPenggugat tersebut ada tumpang tindih dengan tanah milik oranglainkemudian Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya karena merasa keberatan

yang mengatakan bila sertifikattanah milik Penggugat ada tumpang tindih dengan beberapa sertifikat tanahmilik orang lain;Bahwa setahu Saksi bila sertifikat tanah milik Penggugat ada tumpang tindihdengan sertifikat tanah milik orang lain pada tahun 2016 dari ceritaPenggugat sendiri namun saksi tidak tahu dengan sertifikat tanah milik siapasaja yang dikatakan tumpang tindih dengan sertifikat tanah milik Penggugattersebut;Bahwa terhadap adanya permasalahan sertifikat milik Penggugat yang adatumpang tindin

Kabupaten Kubu Raya, yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Februari 2007berdasarkan pemecahan Sertifikat Hak Milik 15012, GS 12047/1997, tanggal5 Desember 1997;Menimbang bahwa atas bantahan dalil oleh Tergugat XIII mengenaiadanya daluarsa dari pihak lain yang merasa keberatan dengan penerbitansuatu sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam perkara ini kurang tepat karenadalam hal ini justru Pihak BPN yang memberi kabar kepada Penggugat bila adatumpang tindin

Terlepas dari hal tersebut diatasdemi untuk mencapai kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yangtumang tindin maka seharusnya gugatan Perlawanan atas sita jaminantersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksaperkara pokoknya ;Bahwa seharusnya secara hukum apabila Pelawan menganggap dirinyasebagai pemilik serat kapas sejumlah 1.349.737,8 kg maka jalan yang palingtepat untuk ditempuh adalah menggabungkan diri kKedalam perkara perdatanomor : 383/Pdt.G/2003/PN.Jaksel yang

dari Tabrani Mahmud atas dasar AktaPengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindin dan objeksengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat,guna menjadikan jelas dan terang perkara a quo, maka sumber asal dariperolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak.

JAYA GRAHA (objeksengketa);Bahwa penerbitan objek sengketa cacat hukum adminstratif mengenaikesalahan objek hak, tumpang tindin dengan tanah milik PENGGUGAT dankekeliruan data fisik dan data yuridis. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999berbunyi: cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106(1) adalah:(d). kesalahan objek hak; (g). terdapat tumpang tindih hak atas tanahdan (h).

Tanah objeksengketa tumpang tindin karena diletakkan di atas tanah PENGGUGAT yangletaknya di Jalan Kima No. 8, Desa Bontojai (sekarang Kelurahan Bira),Kecamatan Biringkanaya (sekarang Tamalanrea), Daswati II (Kotapraja) UjungPandang (sekarang Makassar).

Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKSsecara hukum semua bentuk prosedural yang ditentukan dalam undangundangterkait dengan pembebasan/pelepasan hak dimaksud telah sah dan benaradanya;Bahwa dengan ini pula Tergugat II Intervensi membantah Penggugat dalamgugatannya yang menyebutkan adanya tumpang tindin atas tanah objeksengketa ataupun adanya kekeliruan meletakkan tanah objek sengketa di atastanah Penggugat.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.

dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin

Terdakwa tetap tidak menghiraukannya laluTerdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan PidanaNomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak miliknomor:01027 Manembonembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembonembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalamBerita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa adatumpang tindin

Dinyatakan bahwa denganmemperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dankepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIUP nya tumpang tindin sesama komoditas;bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut maka Majelisberpendapat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Gubernuruntuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagailangkah penyelesaian masalah tumpang tindih in casu tindakanTergugat dalam

selurun WIUP tumpang tindih;bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurutMajelis Hakim secara hukum tindakan Tergugat dengan kewenanganyang dimiliki untuk mengambil tindakan dengan menerapkan sistempermohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atauberdasarkan pada prinsip first come first serve, apabila seluruh WIUPtumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa a quomenunjukan jika telah terjadi tumpang tindin

Pemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara adalah objeknya tidak tumpang tindin dan sudah benartanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah objek SertifikatHak Milik No. 00092 Tahun 2008 an. H. Abu Natsir, dengan luas 903 m?

Tumpang tindin Hak atau sertifikat Hak atas Tanah.f. Kesalahan subyek dan/atau Obyek Hak.g. Kesalahan lain dalam penerapan Peraturan PerundangUndangan. Apabila 7(tujuh) Cacad Hukum Administrasi tersebut diatasdijabarkan pada penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011, maka penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011 mengandung Cacad Hukum Administrasi yaitu :a.

Tumpang tindin Hak terdapat pada Tanah Negara asal TanahMilik Adat tersebut karena : pada Tanah Negara asal Tanah MilikAdat tersebut telah terdapat Hak Prioritas untuk memiliki TanahHal 10 dari 24 hal No.187/PDT/2017/PT.MksNegara asal Tanah Milik Adat tersebut, yang nilainya sebesar50% dari Harga Tanah, sedemikian berdasarkan SK. Men.Keh.RINo.

Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2018 setelah pendaftran, kuasa hukumpenggugat datang kembali Kekantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timurdan menemui bapak MUSTIHAN ANWAR untuk mempertanyakan sekaliguspenegasan tentang kepastian hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS), apakah diatas tanah milik penggugat benarterjadi tumpang tindin kepemilikan?

/G/2018/PTUN.MTRMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi daluwarsadipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan kapan diketahuinya objek sengketa,Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13Oktober 2018 setelah diberitahukan dengan jelas dan pasti oleh bapak MustihanAnwar yang disertai penyerahan langsung hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS) yang dari hasil pengukuran tersebut Bapak MustihanAnwar menyatakan benar terjadi tumpang tindin

Terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah; ataug. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukumadministratif.4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/PenerbitanSertipikat harus sesuai dan selaras dengan peraturan perUndangUndangan terkait; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 23 dari 59 Halaman5.

Walaupun demikian Termohon tetap memproses Permohonan tersebutdengan melakukan Pengukuran Bidang Tanah Pemohon, akan tetapi olehkarena hasil pengukuran bidang tanah Pemohon diketahui Termohontumpang tindin dengan Bidang Tanah Genesis dimana hal tersebut sejalandengan Keterangan saksi Pemohon dibawah sumpah atas nama Olie Bididan Agus, S.E yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanahPemohon seluruhnya tumpang tindih dengan Tanah Genesis, oleh karenanyaTermohon menangguhkan sementara penerbitan

Selain itu, apabila Termohon tetap menerbitkan Sertipikat Hak atasTanah yang dimohonkan Pemohon, sementara Termohon telah mengetahuidengan jelas adanya ketidaklengkapan data yuridis serta adanya masalahtumpang tindin diatas bidang tanah yang dimohonkan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut akan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan serta prinsip kehati Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 58 dari 59 Halamanhatian, hal tersebut juga sejalan

Hajjah Sukini sehinggaterjadi tumpang tindin hak (Over lapping) diatas tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara PenelitianLapangan tanggal 30082001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat Kepalakantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 1.711.72/1122/31/PT/2000tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Pembatan Sertifikat 206/Bintaro atas namaMariana Basaria Goeltom Harahap, Cs jo Surat Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 FebruariHalaman 4 dari 43 halaman

Bahwa terjadinya tumpang tindin hak (Over Lapping) diatas tanah milikPara Penggugat disebabkan kesalahan dan kelalaian Tergugat sendirisehingga menurut hukum, Tergugat harus mempertanggungjawabkankelalaiannya tersebut bukan sebaliknya malah menerbitkan ObjekSengketa yang sangat merugikan Para Penggugat karena jelaskepemilikan Para Penggugat atas hak milik No. 206/Bintaro sah menuruthukum;17.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2013VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro seluas 5.460M2 dari luas 6.820 M2 atas nama Ny. Mariana Basaria GoeltomHarahap dkk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1243/Bintaroseluas 3.140 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284/Bintaroluas 2100 M2 atas nama PT. Tunas Ridean, Tbk (Terbanding Il)terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan.

Nomor SK:258/HM/BPN. 31/BTL/2011 tanggal 29 November 2011 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 206/Bintaro atas nama NyonyaMariana Basaria Goeltom Harahap, Soerjanti Hasna Goeltom, EduardPartogi Hasudungan dan Irene Sondang Tiurmasari, atas tanah yangterletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan (Vide Bukti T1);Yang didasarkan pada:Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 06/Spb/DV/VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro