Kec.Banjarmasin Tengah KotaBanjarmasin sambil berjualan obat jenis Camophen/Zenith, tidak lamakemudian datang saksi petugas dari polsek Banjarmasin Tengah melakukanpemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan saksi petugas berhasilmenemukan 1 (satu) buah tas kecil wama hitam yang berisikan 54 (limapuluh empat) butir obatobatan jenis Camophen/Zenith dan uang tunaisebesar Rp.147.000, (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terdakwamengaku obat tersebut miliknya.e Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat merit

Hukum Islam, namun kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohonjustru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanyaPengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhirisengketa rumahtangga yang berkepanjangan dan untuk menghindari timbulnyamudharat yang lebih besar lagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibaratyang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:an al5sliia blaa bligl sigol Wate y Wlars 9625 loilgol uc Merit

tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalildalil Pemohon harus dibuktikan alasanalasan yang padapekoknye bahwe lak) tangga Pemohondan Termohon dalam feehdaa nM i Sjak hlan Februari 2013antara Pemohon da : Ab, disebabkan: Termohon t 3 inya bahkanTermohon lebt Termohon ah anaknyaPemohon, be n.Termohonsekarang sugafi h tempat tinggal, yang hingga, rang lebih 5tahun 4 bulan Yamanya, wsMenimbang, @a eraian denganalasan telah terja Majelis Hakimmemandang perlu merit

Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersamasama dengan anggota kelompok lain.Bahwa di Pegadaian Penilaian Kinerja dan Perilaku Pegawai/Pejabatdiatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/Kp.400.324/2003Tanggal 6 Januari 2003 tentang Prosedur dan Tata Cara PenilaianPrestasi Kerja Pegawai PERUM Pegadaian.Bahwa Penilaian Kinerja Karyawan ini akan berpengaruh kepadaJumlah Tunjangan Perusahaan yang dikenal dengan TunjanganPerusahaan Merit yang akan diterima karyawan untuk periodepenilaian

selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiIndeks Prestasi = Besaran Nilai Akumulasi Penilaian Kinerja Karyawan.Bahwa untuk menjamin pengembalian dana kredit KRISTA pihakPerum Pegadaian mengadakan perjanjian dengan PT.

FokusPenyaluran KREASI, KRASIDA dan KRISTA ke lingkunganPasar.7) ketentuanketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Direksiterkait dengan pelaksanaan skim KRISTA tersebut.Bahwa dalam menyalurkan KRISTA secara besarbesaran Terdakwabersamasama dengan saksi WAWAN KURNIAWAN selaku AnalisKredit/Pegawai Fungsional KUMK Cabang Perum Pegadaian (CPP)Pungkur telah mengetahui bahwa dari setiap penyaluran programPegadaian terdapat keuntungan/feedback bagi terdakwa yaitu berupakeuntungan tidak langsung berupa Merit

selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiHalaman 41 dari 83 halaman .

., ACE OSFTC, Brigadir Polisi NRP 85011478, pemeriksa Digital Forensik pada Polda Metro jaya Dirreskrimsus dan Robby Pahrianto, SH Brigadir Satu NRP 93030252, Pemeriksa Digital Forensik pada Polda Metro Jaya Dirreskrimsus;Tetap terlampir dalam berkas perkara;- 1 (satu) buah Handphone merit SAMSUNG warna putih Nomor IME1: 357926/07/241811/9, IMEI: 357927/07/ 241811/7 simcard nomor 0812 5999 0386;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

Melaksanakan Manajemen ASN berdasarkan Prinsipprinsip Sistem Merit.

. ; 22222222222 > Melaksanakan Managemen ASN Berdasarkan Prinsip Merit> Agar Saudara Bupati memerintahkan Tim Baperjakatmembuat Standart Operating Prosedure (SOP) Terkaitdengan promosi, Rotasi, Punismen dalam tugas kedinasanpada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu.> Meminta kepada Saudara Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian dan atau pejabat yang berwenang agarmenjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewusebagaimana dimaksud Pasal

Bahwa tidak beberapa merit kemudian ada pemuda atau warga wakalyang datang ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan laka lantastersebut. Bahwa kemudian ada dua orang warga wakal lalu berteriak bahwa katong dapatlempar dan ada juga warga waipokol mengatakan bahwa katong dapat makidisini.

Bahwa awalnya saksi pergi ke waipokol untuk memperbaiki sepedaHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Ambmotor saksi kemudian karena bengkel tersebut tutup saksi lalumemperbaiki sendiri sepeda motor saksi dan selang 5 merit saksimendengar ada, ibuibu serta anak kecil yang berteriak bahwa Wakalsudah mau naik serang .Bahwa mendengar hal demikian saksi lalu pergi ketempat kejadiandan saksi melihat kelompok masa dari Desa Hitu dan mesa dari DesaWakal sementara Baling melempar batu dank arena

, kemudiaterdakwa mengatakan lagi kepada ahs k roan JALANJALAN AJO,SAYA JEMPUT YA, kemudian ikOrban jawab YA JEMPUTLAH.Kemudian terdakwa merit si korban dirumahnya kemudianterdakwa meminta izin a rang tua saksi korban untuk mengajaksaksi korban jalan.

Simcard : 0853 9635 9621

Simcard : 0853 9635 9621 1 (Satu) dos Eiger, 1(satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu 1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ, 4(empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019/PN Kdi10 (sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenisshabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) Iembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papanama an.

Simcard : 0853 9635 96211 (Satu) dos Eiger,1 (Satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ,4 (empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,10 (Sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) lembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papa namaan.

Simcard : 0853 9635 96211 (Satu) dos Eiger,1 (Satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ,4 (empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,10 (sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenisshabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) Iembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papanama an.

Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTKASN berfungsi mengavasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 22 UU 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara menyatakan :Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkanpada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul

Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara menyatakan :(1) KASN bertugas:a. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengavasan atas pembinaan profesi ASN; danc. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanManajemen ASN kepada Presiden.(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASNdapat:a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;b. melakukan pengavasan

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan:(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggarprinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.peringatan;b.teguran;c.perbaikan, pencabutan

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan :(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjutisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASNmerekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksiterhadap Pejabat Pembina Kepegavaian dan Pejabat yangBerwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuanperaturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan

ruang lingkup fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 yang menyebutkan: "KASN berfungsi mengavasi pelaksanaannorma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Meritdalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah".Pemberhentian pegawai dari jabatannya masingmasing yang dilakukan olehPenggugat yang melanggar peraturan perundangundangan merupakancontoh nyata dari pengingkaran terhadap sistem merit

Ni Merit almarhum, 6. Ketut Lejar almarhum;2. Bahwa semasa hidupnya Made Bongkoan almarhum kawin dengan NiJaberig Alamarhum mempunyai anak , yakni : 1. Wayan Gejor almarhum,2. Ni Made Perit almarhum , 3. Nyoman Gejur ( Penggugat) , 4.1 Sepialmarhum, 5, Ni Wayan Balik almarhum, 6.

Ni Merit (M )6. Ketut Lejar (M)2.1 Made Bongkoan (M) + Ni Jaberig ( M) Gejor (M )Ni Made Perit ( M ) Nyoman Gejur Sepi (M )Ni Wayan Balik (M )Made Resi ( KK )oa F Ye NR FPKeterangan :M > meninggalKk : Kawin keluar+ : Kawin dengan> anak3.

Ni Merit (almarhum); dan 6. Ketut Lejar (almarhum);Bahwa semasa hidup Made Bongkoan (almarhum) kawin denganNi Jaberig (almarhum) dimana dalam perkawinannya mempunyaianak, yaitu: 1. Wayan Gejor (almarhum); 2. Ni Made Perit(almarhum); 3. Nyoman Gejur (Penggugat); 4. Sepi (almarhum);5. Ni Wayan Balik (almarhum); 6.

rumah kediaman bersama;Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagidengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;Tergugat, Balikpapan, 06 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan tidak ada, bertempatetinggaledi xxxx Kota Balikpapan, di bawahsumpah memberikan keteFana pr sbagai berikut:Bahwa saksi kenal bailGBenigan Pendgiloat dan Tergugat karena saksiPdadalah teman Pease +t.Bahwa Penggugatdan Tergugat telah merit

Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabushabu yang seberat 2, 9170 gram milik terdakwa;1 (satu) buah Timbangan Merk Constat wama hitam silver lengkapdengan sarungnya;1 (satu) batang sendok shabushabu yang terbuat dari potongan pipetwama putih;4 (empat) sachet kosong berukuran sedang;4 (empat) sachet kosong berukuran kecil:1 (satu) buah isolasi bening;1 (satu) Handphone merit Samsung lipat wama hitam:1 (satu) buah Handphone android merk Vivo

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:4 (empat) sachet Kristal bening berisi narkotika jenis shabushabu yangseberat 2, 9170 gram milik terdakwa;1 (satu) buah Timbangan Merk Constat wama hitam silver lengkapdengan sarungnya;1 (satu) batang sendok shabushabu yang terbuat dari potongan pipetwama putih;4 (empat) sachet kosong berukuran sedang;4 (empat) sachet kosong berukuran kecil:1 (satu) buah isolasi bening;1 (satu) Handphone merit

839,5 815 860 900 D 1298/D 405215C3 Viskositas pada mm27/s 4,70***) 2,0 AS 2,5 11,0 D44540C4 Korosi Bilah merit la Kelas 1 D 130TembagaTitik Nyala PMcc C 32**) 52 60 s D936 Kandungan Sulfur%m/m 0,265 0,35 1,5 D 4294Keterangan :Spesifikasi menurut Keputusan Dirjen Migas No. 978.K/10/DJM.S2013 tanggal 19Nopember 2013.Dibawah batasan minimum Spesifikasi Minyak Solar 48 dan Spesifikasi Minyak Dieseldiatas batasan maksimum Spesifikasi Minyak Solar 482 Hasil Uji Laboratorium BBM KM.

837,7 815 35 900 D 1298/D 405215C3 Viskositas pada mm2/s 4,49 2,0 : 2,5 11,0 D44540C4 Korosi Bilah merit la Kelas D 130TembagaTitik Nyala PMcc C 29**) 52 60 D936 Kandungan Sulfur %m/m 0,264 0,35 1,5 D 4294Keterangan :Spesifikasi menurut Keputusan Dirjen Migas No. 978.K/10/DJM.S/2013 tanggal 9Nopember 2013.Dibawah batas minimum Spesifikasi Minyak Solar 48C diatas batasan maksimumspesifikasi minyak solar 48.e Bahwa berdasarkan hasil uji Laboraturium terhadap barang buktt BBM minyaksolar KM.

839,5 815 860 900 D 298/15C D 4052Viskositas pada mm2/s4,70****) 2,0 45 2.) 11,0 D44540CKorosi Bilah merit la Kelas 1 D 130TembagaTitik Nyala C 32**) 52 60 D93PMccKandungan %m/m 0,265 0,35 1,5 D 4294SulfurKeterangan:*) Spesifikasi menurut Keputusan Dirjen Migas No. 978.K/10/DJM.S/2013 tanggal 19 Nopember 2013.**) Dibawah batasan minimum Spesifikasi Minyak Solar 48 dan SpesifikasiMinyak Diesel***) Diatas batasan maksimum Spesifikasi Minyak Solar 48.Hasil Uji LaboratoriumBBM KM.

837,7 815 35 900 D 298/15C D 4052Viskositas pada mm2/s 4,49 2,0 2,5 11,0 D44540CKorosi Bilah merit la Kelas D 130TembagaTitik Nyala C 29**) 52 60 D93PMccKandungan %m/m 0,264 0,35 1,5 D 4294SulfurKeterangan:8) Spesifikasi menurut Keputusan Dirjen Migas No. 978.K/10/DJM.S/2013 tanggal 9 Nopember 2013.**) ~~ Dibawah batas minimum Spesifikasi Minyak Solar 48danspesifikasi minyak diesel.Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Tegle Bahwa Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 28 ayat (1)

B/3876/IV/2015/DitpolairTanggal 10 April2015 Angka Setana 55,0 48 35 D61312 Berat Jenis padaKg/m>839,5 815 860 900 D 298/15C D 40523 Viskositas pada mm2/s 4,70****) 2,0 45 2,5 11,0 D44540C4 Korosi Bilah merit la Kelas 1 D 130Tembaga5 Titik Nyala oC 32**) 52 / 60 D93PMcc6 Kandungan %m/m 0,265 0,35 1,5 D 4294SulfurKeterangan:*) Spesifikasi menurut Keputusan Dirjen Migas No. 978.K/10/DJM.S2013 tanggal 19Nopember 2013.**) Dibawah batasan minimum Spesifikasi Minyak Solar 48 dan Spesifikasi MinyakDiesel

Merit Rp.1.578.143,6. Restitusi Rawat Jalan Rp. 476.096,7. Uang Lembur 200% Rp. 80.000,8. Uang Lembur 300% Rp. 7.500,9. Fix Uang Lembur Rp. 50.000,10. Fix Uang Lembur Rp. 40.000,11. Vang Makan Lembur3 Rp. 16.500,12. Uang Makan Rp.1.100.000,13. Uang Makan Rp. 800.000,14. Tunjangan Pajak Reg 08 Rp. 308.500,Halaman 23 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Padt.G/2020/PA.Pbr.15. Tunjangan Pajak Reg 09 Rp. 227.130,16. Tunjangan Pajak Irr 08 Rp. 84.150, () minusTotal Rp.11.873.756, Potongan1.

Merit Rp.1.578.143,2. Restitusi Rawat Jalan Rp. 476.096,3. Uang Lembur 200% Rp. 80.000,4. Uang Lembur 300% Rp. 7.500,5. Fix Uang Lembur Rp. 50.000,6. Fix Uang Lembur Rp. 40.000,7.

Merit Rp. 175.349,Halaman 25 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Padt.G/2020/PA.Pbr.2. Fix Vang Lembur3. Fix Uang LemburTotal60.000,40.000,275.349,Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohondalam Konvensi bulan Oktober 2019 adalah Rp.8.580.626 Rp.275.349 =Rp.8.305.277 (delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuhrupiah).d.

Merit. Uang Lembur 200%. Vang Lembur 300%. Vang Lembur 400%. Fix Vang Lembur. Fix Vang LemburN OO OF B WYN F. Vang Makan Lembur3TotalRp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.175.349,80.000,15.000,40.000,60.000,50.000,16.500,436.849,Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohondalam Konvensi bulan November 2019 adalah Rp.8.964.720 Rp.436.849= Rp.8.527.871 (delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratustujuh puluh satu rupiah).e.

Merit Rp. 175.349,2. Fix Vang Lembur Rp. 40.000,3. Fix Uang Lembur Rp. 40.000,Total Rp. 255.349,Penghasilan bersih yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohondalam Konvensi bulan Desember 2019 adalah Rp.8.383.220 Rp.255.349= Rp.8.127.871 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratustujuh puluh satu rupiah).Halaman 28 dari 91 halamanPutusan Nomor 288/Padt.G/2020/PA.Pbr.f.

~..Perkawijian yaaT ih podgainsh merit UUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan. (e)Jilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan = i Spit! secara Stqmatis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d)aie bdkan alas dDube Ae mena Ari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara a. syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dikabulnya hn a I P i .)

R697/KASN/2/2019 tentangRekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan,Hal. 5 dari 50 hal.

R697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atasPelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksanadan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alortanggal 27 Februari 2019 dan hasil pemeriksaan Bawaslu tanggal 17Mei 2019 yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administratifterhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 oleh Bupati Wakil Bupati Petahana;4.

atasanlangsung sebelumnya, namun karena SK itu bersifat final dan mengikatsehingga beberapa bulan kemudian saksi mengambil SK tersebut di Dinkes,yang diserahkan didepan Kepala Dinas Kesehatan; Bahwa saksi melaporkantindakan kesewenangan tersebut kepada Komisi ASN, kemudian KASNmengeluarkan rekomendasi tentang pelanggaran UU Pilkada bahwa BupatiPetahana dalam melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPNS dalam jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor telah menyalahiatau melanggar sistem merit

Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) mengirim surat kepada Bupati Alor perihal: Rekomendasi AtasPelanggaran Sistem Merit Dalam Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksanadan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, yangintinya terhadap larangan mutasi pegawai hanya disarankan untuk ditinjauulang, dan saran untuk melaksanakan putusan Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEk) (vide bukti P10);Hal. 43

Berdasar Pasal 31 angka 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 tentangASN ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KASN dalammelakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;4.

3 di atas sertapengaduan yang masuk ke KASN, maka pengajuan rencanaseleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di PemerintahKabupaten Sarmi belum dapat kami setujui hingga prosespemeriksaan serta penelusuran data dan informasi yangHalaman 16 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.dilakukan oleh tim dari KASN selesai dan menghasilkanrekomendasi terkait hal tersebut;Selanjutnya, apabila rekomendasi hasil pemeriksaan tim dari KASNtelah dinyatakan tidak ada pelanggaran sistem merit

Tindakan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabiladihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenalSistem Merit, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkanpada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesualkualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajardengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asal usul, jenis kelamin

Untuk itu dalam rangka pengisian JPTharus pula memperhatikan 9 (Sembilan) prinsip dasar dalamsistem merit, yaitu:Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkankompetisi yang terbuka dan adil;b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adildan setara;Cc) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaanpekernaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas,

dasar dalam sistemmerit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakanTERGUGAT a quo bertentangan dengan sistem merit danAUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGATuntuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkanHalaman 33 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan.3.

Tanoa hak memasukkan ke Indonesia membjat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi ataus esuatu bahanPGS C aK H seamen ee ee nee merit ren seit nn rete ie em eiMenimbang, bahwa tanoa hak adalah seseorang yang melakukan dimanadalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.Pasal 1 angka 5:Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor: 240/G/2019/PTUNJKT.Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan PegawaiASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensipolitik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pasal 1 angka 22:Sistem Merit

adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.Menimbang, bahwa sistem merit selanjutnya dijelaskan pada PenjelasanUmum UU ASN:Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan,dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi danManajemen ASN yang berdasarkan

pada Sistem Merit atau perbandinganantara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatandengan kualifikasi, kompetensi, dan kineryja yang dimiliki oleh calon dalamrekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yangdilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelolapemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa atas dasar peraturan di atas, dapat dipahami bahwauntuk menjadi PNS diperlukan syarat yang ketat karena pengangkatan PNSadalah secara tetap sampai

Dengan manajemen sistem merit PNS diharapkan tidakhanya berpengetahuan dan mempunyai keterampilan tetapi juga mempunyaiintegritas sebagai syarat menjadi PNS, artinya syarat PNS akan hilang ketikaseorang PNS melanggar ketentuan yang telah digariskan tersebut;Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor: 240/G/2019/PTUNJKT.Menimbang, bahwa UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014dan PP Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 7 April 2017 sedangkanobjek sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Januari