• Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

  Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

  PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

  BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

  Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

• RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

  Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah

  tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan

  dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

  Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.

• karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

  ; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

  Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

  RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

  berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

• BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
• Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
• 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

  BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

• 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
• 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

  Utr.Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

  RUPS LBselaku pemegang saham di PT.

  adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

  , RUPS itu yang mengadakan siapa?

  RUPS LuarBiasa PT.

• Menyatakan batal Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat III) sebagaimana Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT) Mitra Sani Lestari No.15, tanggal 19 Nopember 2002, Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. Sani Mitra Lestari No.2, tanggal 2 Desember 2002, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Sani Mitra Lestari No. 4, tanggal 3 Nopember 2003, akte berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

  Sani Mitra LestariNo. 1, tanggal 1 Juli 2008 yang semuanya dibuat oleh Turut Tergugat dan rapat-rapat atau RUPS. Yang diselenggarakan setelah adanya Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/P.N..SBY. ; -------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Teregugat I adalah segenap pemegang saham PT. Sani Mitra Sani Lestari (Tergugat III) yang sah sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian PT.

  Oleh Karena RUPS Dan Berita Acara RUPS Yang Menyertai MasingMasing RUPS SahMenurut Hukum, Pada Prinsipnya Tidak Memerlukan Penetapan Pengesahan Dari PengadilanNegeri Surabaya.Bahwa pada prinsipnya atau pada hakikatnya, tanpa Penetapan Pengesahan dariPengadilan Negeri Surabaya, semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karenatidak ada yang bertentangan/ melanggar AD PT.

  Bahwa, sebelum RUPS (pertama) P.T.

  Bahwa, dalam RUPS (pertama) dan RUPS kedua (2) sebagaimanatersebut di atas merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, olehkarena korum (pertama) tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS (2),mengingat persyaratan RUPS kedua (2) telah memenuhi korum apa yangdipersyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 73, maka tidak ada alasanhukum lain RUPS kedua (2) tetap bejalan sebagaimana ketentuan yangberlaku, dan oleh karenanya oleh Turut Tergugat Berita Acara RUPS PT.

  Bahwa Pengadilan Negeri terkait dengan RUPS sebuah Perseroan Terbatas dapatmemberikan ijin dilaksanakannya RUPS dalam hal :6.

  LIE THIEN PING, Perihal : Undangan No.1262/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LIL,II13 ;13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN, Perihal : UndanganNo. 1263/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LII,III14 ;14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. LIE THIEN PING, Perihal : Undangan ke 2No. 1322/RUPS/02, tertanggal 19 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.I,U,TU15 ;15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr.

• Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

  Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

  Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

  Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

  Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

• Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

  Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

  untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

  Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

  /2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB

• Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

  Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

  Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

  menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

  Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

• Ibu Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni ParaPenggugat telah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) dan sebelum dilakukan RUPS Tahunan, Para Penggugatmeminta kepada Tergugat agar Tergugat segera memberikan beberapadokumendokumen sebagai bahan untuk RUPS Tahunan kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI, akan tetapihingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai niat untukmelakukan

  RUPS Tahunan dan perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa merupakan suatu kewajiban dan perintah UndangUndangPerseroan Terbatas, yakni RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan sebelumdilakukan RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan PT.SGIwajib dan harus diajukan kepada Para Pemegang Saham sebelum RUPSTahunan dilakukan, sebagaimana

  yang disyaratkan dalam Pasal 78 ayat(2) dan (3)., jo., Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal78 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan :Ayat (2) :RUPS Tahunan WAJIB diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (3) :Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).Bahwa oleh karena

  Melaksanakan RUPS Tahunan adalah suatu kewajiban darisebuah perseroan untuk menentukan apakah suatu Perseroan Terbatasmengalami rugi atau laba/untung dalam tahun sebelumnya.

  Bahwaapabila perseroan mengalami keuntungan, maka haruslah dibagikeuntungan perusahaan (deviden) kepada para pemegang saham;Bahwa semua dokumen untuk keperluaan RUPS Tahunan yang dimintakanoleh Para Penggugat melalui suratnya sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan, dan bahkan Tergugattanpa melakukan RUPS Tahunan langsung menyatakan bahwa Tergugatmengalami kerugian karena perbuatan Almh.

• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

  Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

  pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

  Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

  Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

  Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

  Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

  Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

• MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

  Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

  RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

  yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

  Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• USI melalui RUPS LBtertanggal 8 September 201 1;Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut adalahkeputusan semua pemegang saham, sekalipun dalam pelaksanaannya yang hadir dalamrapat tidak semua pemegang saham.

  Dalil ini harus ditolak karena menyimpang dari faktasesung guhnya; 2 2222222 22 aBahwa pelaksanaan RUPS LB telah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benarkarena: 26Undangan Pemanggilan RUPS LB telah dikirimkan paling lambat 15 hari sebelumpelaksanaan RUPS LB.

  Dalam hal inianggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya. Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukandengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi,antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilaitepat oleh RUPS.

  Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatanmembela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan ataspemberhentian tersebut.

  Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusandalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusanRUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukandiluar RUPS. Selanjutnya menurut Pasal 106 UU.No.40 Tahun 2007, anggota Direksi juga dapatdiberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

• Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

  ) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

  Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

  tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

  2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

• Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

  Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

  Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

  Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

  Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

• Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

  Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

  Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

  Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

  Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

• atas RUPStahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan bersifat rutin dan WAJIBdilaksanakan sedang RUPS lainnya bersifat insidentil.Bahwa RUPS tahunan sangat menentukan langkah kebijakan perseroanberikutnya, karena RUPS tahunan adalah media bentukpertanggungjawaban direksi.Bahwa pada saat direksi lalai karena satu dan lain hal tidak bisa dan atautidak melaksanakan penyelenggaraan RUPS tahunan yang itu sudahmenjadi kewajibannya, maka para pemegang saham sewaktuwaktu bisamelaksanakan RUPS luar biasa.DALAM

  RUPS ;Bahwa Komisaris bisa melakukan RUPS untuk tahunan asalkan adapersetujuan dari semua pemegang saham ;Bahwa kalau salah satu pemegang saham tidak setuju RUPS yangdilakukan Komisaris tersebut tidak sah ;Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN JpaBahwa kalau hasil RUPS tidak diberitahukan kepada pemegang sahamtetap dinyatakan sah ;Bahwa kalau RUPS harus dilakukan setiap tahun, sedangkan RUPS.

  LB.Dilakukan setiap ada pergantian Direksi ;Bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS dan RUPS Luar BiasaKomisaris bisa melaksanakan RUPS dan RUPS.LB dengan memanggilsemua pemegang saham dan acaranya hanya membahas ketidak mauanDireksi melaksanakan RUPS dan RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa kalau Direksi tidak mau melaksanakan RUPS Luar Biasa dalamacara pergantian Direksi, Komisaris bisa melaksanakan RUPS Luar Biasadalam acara pergantian Direksi dengan cacatan dihadiri 2/3 dari pemegangsaham ;Bahwa

  RUPS hanya dihadiri oleh 2 pemegang saham tersebut tidak sah,karena belum forum dan sahnya RUPS adalah 2/3 dari pemegang saham,kalau RUPS hanya '% dari pemegang saham harus ada RUPS lagi 10(sepuluh) hari setelah RUPS tersebut ;Bahwa untuk sahnya RUPS dan RUPS Luar Biasa seharusnya semuapemegang saham harus datang semua,paling tidak untuk sahnya RUPSdan RUPS Luar Biasa yang hadir harus 2/3 dari pemegang saham ;Bahwa untuk pergantian Komisaris dan Direksi harus dihadiri paling sedikutadalah 2/3 dari

  RUPS ;Bahwa perbedaan perubahan Anggaran dasar dengan RUPS.