Ditemukan 1530 data
69 — 18
Ulangan yang berbunyi Permintaan untuk pemeriksaanulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya,yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera PengadilanNegeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari,terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yangberkepentingan, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan bandingdiperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tengang
78 — 36
menerangkan dan menyatakan menyetujuliseluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 2099/Pdt.G/2020/PA.TbnPutusan Nomor 2099Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 5 dari 7 halamanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun2016 Tengang
Terbanding/Penggugat : AFITRIYAN bin SAKDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : HENDRA WANDI bin HODRI
63 — 33
Tergugat masingmasing tanggal 8 NovemberMenimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telahmemberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkasperkara/inzage masingmasing pada tanggal 29 Okotober 2021 denganBerita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara/Inzage tanggal 15 November2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hariberikutnya setelah menerima pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II telah diajukan dalam tengang
13 — 5
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadapsebagai wakilnya serta tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa biaya perkara habis, maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KABUPATENBANGKA untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biayaperkaraMenimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama KABUPATENBANGKA telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor =: W28A2/203/HK.05/1/2012 tanggal 10 Januari 2012;Menimbang, bahwa setelah lewat tengang
22 — 13
memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1179/Pid.B/2014/PN.Lbp, tanggal 20 Nopember2014, yang dimintakan banding tersebut, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana,maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 80 ayat (1) undangundang Republik Indonesia nomor : 23tahun 2002 tengang
69 — 15
KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan karena ANAK PEMOHONbelum mencapai usia minimal perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mengingat pula berdasarkan keteranganPemohon bahwa ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan hamil karena berhubunganintim dengan calon suaminya, oleh karena terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikanDispensasi Nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernamaCALON MENANTU PEMOHON, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tengang
34 — 20
tersebut diserahkan dan diberitahukan kepada kuasa hukumPenggugat / Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2009 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,maka kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untukmemeriksa dan mempelajan berkas perkara yang masing masing melalui kuasahukumnya masing masing pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal19 Agustus 2009 ; TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Penggugat/Pembandingtelah diajukan dalam tengang
13 — 1
Dinas Sosial tengang pengangkatan anak, oleh karenaitu. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuanpasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yangdirubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 makabiaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I danPemohon II;Mengingat segala peraturan perundang undangan yangberlaku dan pasal pasalnya serta hukum syara' yangberkaitan dengan
14 — 2
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikutPasal 27 ayat (1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran;Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui Batas waktu 1 (sate) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. tengang
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, Para Advokat padaKantor Hukum AIS Amin & Rekan, beralamat di Jalan Tidung IX,Kompleks Citra Tidung Regency, Nomor 14, RT 006, RW 0171,Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 April 2020;Pemohon Kasasi:LawanSINJA,PARDI,BASRI,SIDA,SIUNG,TENGANG,SADI,RADIONG,RABANA,10. DG ROMBA,11. ANCI,12.
Terbanding/Penggugat : NGAPULI PURBA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung
33 — 22
, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajaridan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acarapemeriksaan persidangan dan suratsurat bukti, keterangan saksi serta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Mei 2015 Nomor:210 / PDT.G / 2014 / PN.
89 — 12
dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kKesempatan untuk memerksa danmempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan masing masing kepada kuasa hukum para Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Juni2009 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Juni 2009 ; TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Kuasa Hukum paraTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang
45 — 12
Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirm ke Pengadilan Tinggi,maka kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada kuasa hukum para Penggugat /Terbanding. ...Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2009 dan kepada kuasa hukum para Tergugat /Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 ;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Kuasa Hukum paraTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang
14 — 2
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikut : Pasal 27 ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran; Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tengang
PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA
Tergugat:
1.SAHARUDIN
2.YUNITA
25 — 12
diatas berupa pokok, Bagi hasildan atau Bunga serta denda maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak kedua;Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian No38/Pat.G.S/2019/PN Pije Bahwa apabila dari hasil pelelangan jaminan tersebut tidak mencukupidari kewajiban dan atau pinjaman pihak kedua sesuai dengantersebut diatas berupa Pokok, Bagi hasil dan atau Bunga sertadenda maka pihak kedua akan melunasi pinjaman tersebut padasaat itu, apabila pihak kedua tidak bisa melunasi pada saat itu, makapihak pertama memberi tengang
Terbanding/Penuntut Umum : ANDI MULDANI FAJRIN, SH.MH
107 — 20
terhadap putusan Pengadilan NegeriSangattatanggal 21 Maret 2006 Nomor: 01/Pid.B/2006/PN.Sgt, permintaan banding tersebutmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2009 secara patut dan seksama; eeeSurat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Juni 2011 Nomor: W.18U7/04/PID.01.04/V1/2011 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untukmemeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tengang
28 — 15
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan KuasaTergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Bandingbagi Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelahpembacaan Putusan Pengadilan tersebut; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:50/G/2011/PTUNMDN, tanggal 5 September 2011, sehingga permohonan Bandingtersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tengang
23 — 5
Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakan untuk itu ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;
dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diDenpasar, pada tanggal 02 Agustus 2010, untuk pemeliharaan, perawatan,pendidikan, kesehatannya diberikan kepada Tergugat tanpa mengurangi hakHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 276/Pat.G/2017/PN Dps.Penggugat mengunjungi anak setiap saat untuk mencurahkankasihsayangnya sebagai seorang ayah ;Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang
9 — 5
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, dan biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi(telah habis);Menimbang, bahwa oleh karena (panjar) biaya perkara habis, makaMajelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kisaran telahmengeluarkan Surat Teguran Nomor: W2A.11/1602/HK.05/IX/2019 tanggal 17September 2019;Menimbang, bahwa setelah lewat tengang
18 — 7
AdministrasiKependudukan menyatakan sebagai berikutPasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran:Bahwa sesuai dengan ketntuan Pasal 32 Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahundilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tengang