Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.SbyMenyatakan Wakaf yang dilakukan Almarhum Sukemi/Soekemi bersamaahli warisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Wauguf alaih) terhadap obyeksengketa adalah Sah atau mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum yang timbul setelah wakaf tersebut dibuat,ditandatangani dan diserahkan ;Menyatakan Para Penggugat yang diwakili Penggugat berhak untukmengelola, mengurus dan memanfaatkan obyek sengketa untuk lembagapendidikan sebagai sumber dana untuk merawat dan

Sukemi/Soekemi bersama abhiwarisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Mauquf alaih) sebagaimanaangka 12 Posita Gugatan Para Penggugat.

Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.Sbyantara Wakif dengan Mauquf alaih tidak pernah mempermasalahkantanah kosong seluas + 336 m2 tersebut di atas untuk dibangunbangunan sekolahan, yang nyata dan jelas atas setelah Penggugat IImenerima Wakaf tersebut pada tanggal 10 Oktober 1977 membentukpanitia pembangunan sekolahan adapun disepakati dan disetujui namasekolahannya adalah SD. Mustajaabah / SD.

Mustajabah, sebagaimana pembangunanbangunan sekolahan tersebut adalah nyata dan jelas atas swadayaPenggugat II (Mauquf alaih) dan atas swadaya warga sekitar, yang manaasal perolehan tanah di atas obyek sengketa adalah dari pemberian Wakafdari semasa hidupnya Almarhum Sukemi/Soekemi beserta ahli warisnya(Wakif) berupa tanah kosong seluas + 336 m2 milik AlmarhumHim. 28 dari 71 hlm.

3) PP No. 42 tahun 2006, yang layak dan patut mohon Kepada Yth, MajelisHakim pemeriksa perkara a quo Menyatakan Wakaf yang dilakukanAlmarhum Sukemi/Soekemi bersama ahli warisnya (Wakif) kepadaPenggugat II (Mauquf alaih) terhadap obyek sengketa adalah Sah ataumempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yangtimbul setelah wakaf tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan ;22.

kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif

Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?

alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.

/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Bahwa untuk menindaklanjuti keinginan Almarhum tersebut, atas namakeluarga, isteri Almarhum Po memberikankuasa penuh kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Wakif berdasarkanSurat Kuasa tanggal 10 Juli 2008 ;.

oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPIW) , ataupun oleh Tergugat I selaku Nadzir ;Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang kedua akta wakaf tersebut setelahPengurus Yayasan AlMadina Nabire datang menghadap ke Kantor UrusanAgama (KUA) Distrik Nabire untuk meminta ijin mengurus operasionalmendirikan lembaga, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) DistrikNabire tidak memberikan ijin dikarenakan obyek tanah wakaf tersebutmasih bermasalah ;Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sebagai Wakif

merasa dirugikan ataukeberatan, atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada positaangka 8 (delapan), hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam perwakafan tanah, di mana salah satusyaratnya menyatakan : Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat AktaTkrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukanikrar wakaf (Vide Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1927 jo.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun1983 pada hari Sabtu Tanggal 4 Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 Mtersebut yang bertindak selaku Muwagif adalah orang yang bukan sebagai pemiliksah atas tanah tersebut yakni tertera masyarakat banyak yang bertempat tinggaldi KABUPATEN SIAK yang diwakafkansebelummerdeka/zamanpenjajahan.Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam syarat sah benda yang diwakafkan(Mauquh) dipandang sah apabila hak milik waqif murni, benarbenar menjadi tetap(AlMilk AtTamm) si Wakif

yaituOrang atau orangorang ataupun badan hukum yang mewakafkan bendamiliknya sehingga apabila dicermati secara seksama antara wakif dan benda yangdiwakafkan dari pengertian diatas adalah orang yang memiliki hak secara hukumatas benda yang diwakafkannya baik bergerak maupun tidak bergerak.Bahwa Jelas dan terang bahwa Ikrar Wakaf sebagaimana tercantum dalam AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 pada hari Sabtu Tanggal 4Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 M tersebut adalah tidak sah

adalah orang atau orangorang atau badan hukum yangmewakafkan tanah miliknya;Menimbang, bahwa dari defenisi wakif di atas, dapat dipahami bahwa jika wakifnyaorang atau orangorang, maka harus jelas identitas orangnya, jika wakifnya berupa badanhukum, maka harus jelas identitas badan hukumnya karena wakif tersebut akan melakukanperbuatan hukum berupa mengikrarkan kehendak untuk mewakafkan barang miliknyasecara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa

wakif masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang IIDesa/Kelurahan Rempak sebelum merdeka/zaman penjajahan seperti yang tercantumdalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim mempunyai 2 (dua) kejanggalan,yaitu:e wakifnya adalah masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang II Desa/Kelurahan Rempak.

atau ahli warisnya untuk menjadi nadzire Wakif yang mewakafkan tanah tidak jelas identitasnya secara pasti karena hanyadisebut masyarakat banyak;e Wakif mewakafkan tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka (sebelum 17 Agustus1945), namun Tergugat I selaku nadzir baru lahir tahun 1950;e Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kurang teliti dalam menelitikeadaan tanah wakaf khususnya yang berkaitan dengan surat tanah tersebut sehinggatetap menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf meskipun

Menetapkan sah wakaf sebidang tanah sawah seluas 13.600 M2 yang terletak diDesa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : tanah Ibu Kenti;Sebelah Timur : Solokan;Sebelah Selatan : Solokan/ Pak Yatna;Sebelah Barat : Tanah H.Dadang;Sesuai dengan sertifikat hak milik tanah Desa Hegarmanah No.841 KecamatanBojong Picung, Kabupaten Cianjur yang diikrarkan pada tanggal 5 Mei 1998 dariHj.ROHAENI binti H.AKIB selaku wakif kepada Hj.NARTI binti

Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf:Menimbang, bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat pula ketentuanHukum Acara yang berlaku di Luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalamPasal 142 ayat (5) RBg.

AdinatiAIRANATA mawaciakan bahwa dari hasil penggarapan tanah Wakaf a quo agar diberikan/dijadikan upah bagi siapa saja keturunanR.Adipati WIRANATA yang membaca khataman Quran setiap tahun danpahalanya ditujukan untuk Ayah dan lbunda Wakif R. Adipati WIRANATA,55yaitu : Bapak R.H.

Moehamad Tohir Bin R.Wiradireja dan Ibu Ratu SaripahBinti R.Enoh.Adapun periode kepengurusan tanah Wakaf a quo diawali oleh AlmarhumR.Adipati SOERIAWINATA (Regen#Bupati Bogor Kedua) selaku anakkandung Wakif R.Adipati WIRANATA yang menjabat sebagai pengurusWakaf/Nazhir ke1 (Kesatu).

JAYADIREJA alias HAJI ANWAR), Wakif R. AdipatiWIRANATA mengamanatkan/menyerahkan/memberi kuasa kepada anaknyaR.

JAYADIREJA, Keturunan Wakif, Nazhir urutanyang ke5 (Kelima).Surat "Hatur Oeninga kasadaja Achli perihnal Tanah Wakaf Katulampadalam bahasa Sunda yang dibuat oleh R.H. MANSJUR WIRAATMADJAalias MANSJUR Rd.H.DALEM, Keturunan Wakif, Nazhir urutan ke6(Keenam) tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929.rat Aman hatamanAlQuran n Wasiat WIRANATANAGARAberkaitan dengan Sawah Wakaf Katulampa dalam bahasa Sunda yangdibuat oleh JUSUF WIRANATANAGARA, Keturunan Wakif, Nadzir urutanke7 (Ketujuh).10.

Penghulu adalahPejabat Khusus yang ditunjuk oleh Belanda dalam rangkamengayomi segala permasalahan keagamaan termasukdidalamnya perwakafan, oleh karena belum ada perundangundangannya, maka penghulu pula mengkonstatinkannyadengan tidak diberikan wakif atau Nadzirnya, sebagai penghuluyang tahu permasalahan kemudian berkembang selanjutnyakeluar PP No.28/1977, maka diatur Pejabat Pelaksana PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW ) adalah setiap Kepala KUA ;Prosedurnya si wakif bersama saksisaksi datang ke kantor

Keberatandan sangkalan Tergugat dan Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugatadalah sebagai berikut :e Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan(diskualifikasi in person) dan Gugatan yang diajukan para PenggugatObscuur Libel (kabur); Bahwa Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill dalam gugatannyamendalilkan masingmasing dalam jabatan selaku Ketua, Sekretaris danBendahara Nadzir dan wakif Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,Hal. 8 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/

TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzirmaupun sebagai Wakif telah menyisinkan dan mengumpulkan harta milikpribadinya sendiri sehingga terkumpul sebesar Rp.7000, (tujuh ribu rupiah)sebagai harta benda wakaf awal ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalilgugatan Penggugat di atas tidak jelas kapan dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat 1!), dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS (Penggugat Il) dan Ir.TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzir maupun sebagai Wakif.

Demikian dalam kedudukannya sebagaiwakif, Kapan Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa mewakafkanhartanya, apa obyek harta yang diwakafkan dan siapa penerima wakafnya.Hal. 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus jelas statusnya.Tentu harus dipisahkan sebagai Nazdir perbuatan hukum yang dilakukandan terhadap obyek apa harus jelas disebutkan dalam dalil gugatannya.Demikian jiuga sebagai wakif;.

TAUFIQ RUSDI sebagai Nadzir maupun Wakif telahmendirikan Badan Hukum Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 35 tanggal 27Nopember 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN SOEGONDONOTODISOERJO, Notaris di Surakarta, sebagai badan hukum danpengelola Rumah Sakit Islam Surakarta. Dan untuk pertama kali diangkatsebagai Pengurus Yayasan ini, antara lain ialah : dr. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat ) sebagai Ketua Umum, dr.

Menyatakan perwakafan yang dilakukan oleh Wakif (almarhumah Hj. Fatimah) atas tanah sawah yang terletak di Subak Batu Ringgit, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Utara, Parit;- Sebelah Timur, Tanah Banjar Ujung;- Sebelah Selatan, Tanah Jero Lando, Tanah H. Abdurrahman, Tanah Mustafa, dan Pekarangan/Rumah H.

Objek sengketa berlokasi di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram.Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan secara tegasmengenai posisinya, sebagai Penggugat, Wakif, Nadzir, Pengurus MasjidBaeturrahim atau sebagai pengelola tanah objek sengketa, sebagaimanadimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 TentangPerwakafan Tanah Milik, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12; Kompilasi HukumIslam, Buku III mengenai Hukum perwakafan, terutama Pasal 215 sampaidengan Pasal 220 Jo.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menegaskan mengenai posisi wakif yangtidak boleh merangkap sebagai nadzir.Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai pengelola tanahobjek sengketa sejak tanah tersebut diwakafkan, tibatiba penggugatmenyatakan bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh para tergugat, sehinggaHal 6 dari Hal 8 Put.

Pengadilan Agama Mataram Nomor183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 15 Shafar 1485 Hijriyah, dan setelah memperhatikan denganseksama pertimbanganpertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertamayang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding,maka Majelis Hakim banding memberikan pertimbanganpertimbanganhukumserta alasanalasan sebagai berikut ;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli warisalmarhum Ali Bagis sebagai Wakif

Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri

Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.

Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. #namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo kePengadilan Negeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidakberwenang mengadili perkara ini, Karena tanah/obyek sengketa adalahtanah wakaf dari Hafifa Madu (selaku WAKIF) yang adalah orang tuakandung Penggugat, dimana tanah obyek sengketa telah diwakafkankepada Organisasi Muhammadiyah yang diwakilkan kepada Tergugat sebagai Nazhir, vide Sertifikat Hak Milik Nomor: 382 Tahun 1993 terbacaatas nama Hafifa Madu selaku Wakif (bukti T.I

Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat,sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telahmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun2004 tentang wakaf;C.

Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :1.Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor 382 Tahun 1993, yang ditertibkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atasnama Hafifa Madu sebagai Pemberi Wakaf (Wakif) maka dengan tidakditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten MalukuUtara sekarang BPN Kota Ternate sebagai pihak dalam perkara ini,maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;Bahwa gugatan Penggugat terhadap Drs.

Ishak Jamaluddin, M.Pd)tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa,melainkan hanya sekedar bertindak untuk dan atas nama OrganisasiMuhammadiyah sebagai Penerima wakaf (Nazhir) dari Hafifa Madu(Wakif) yang sah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telahmemberikan Putusan Nomor 56/Padt.G/2012/PN.TBI tanggal 11 Juli 2013 yangamarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk1.Brseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA.Mengabulkan

Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.

Maka, agar tanah tersebut tidak diambil orang pada tahun 1999,Alm.Abdul Manaf Sulaiman selaku Kepala Desa saat itu yang jugamerupakan Bapak mertua Turut Tergugat II dan Tergugat Il yang saat itumenjabat sebagai Sekretaris Desa, berinisiatif mengajukan pendaftarantanah tersebut sebagai tanah wakaf milik Desa Lhong Raya dengan caramengurus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) melalui Tergugat V.Padahal sesungguhnya tanah tersebut tidak pernah diwakafkan, tidak adaikrar wakaf dari si wakif atau pemilik

Putusan No 28/Pdt.G/2017/MSAcehadalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badanhukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya danmelembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadatatau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajarat Islam/Syariah Jo.Pasal 218 dan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (3) KHI menegaskan syaratwakaf diantaranya pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan

Oleh karenanya Majelis Hakim TingkatBanding dalam hal ini memandang relevan untuk menjelaskan pengertiandari wakaf dan apa saja unsur dari wakaf itu;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaef adalahPerbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagianHal 21 dari 33 hal.

Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?

Abdul Razak atau ahliwarisnya dan bukan pula ahli waris dari wakif. Bahwa agar suatukepentingan tersebut dapat dinyatakan cukup layak serta mempunyaidasar hukum maka harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebutdiatas;3. Bahwa jika Para Penggugat bukanlah salah satu dari panitia pembangunanMadrasah dan mushola (Nadzir) atau ahli waris dari wakaf ataupun ahliwaris dari nadzir maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhakberperkara dalam perkara ini.

dimaksud pada ayat(1) diatas tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melaluimediasi, arbitrase atau pengadilan;Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelasaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang antara lain Wakaf;Bahwa untuk mengetahui tentang apa yang disebut Sebagai SengketaPerwakafan, perlu kiranya kami kemukakan terlebih dahulu tentangpengertian wakaf, Wakif

, Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf,sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluanibadah dan/atau kesejakteraan umum menurut syariah; ( Pasal 1 ayat(lI) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf); Wakif adalah pihak yeng mewakafkan harta benda miliknya ( Pasal 1ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf); Wakif meliputi :a.

Dan didalam penjelasan pasal 14 Ayat (1) UUNo. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam rangkapendaftaran nadzir, Menteri harus pro aktif untuk mendaftar paranadzir yang sudah ada dalam masyarakat.3.3 Bahwa tindakan hukum yang dilakukan baik oleh wakif maupunnadzir telah sesuai dengan syariat islam dan ketentuan pasal 2, 6dan 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, sehingga menurutpasal 3 tidak boleh dibatalkan./4.

TAHIR DARMAN yang notabene sebagai orang yang berwenang mengeluarkan Akta lkrarWakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo ketika itu)menerangkan dibawa sumpah bahwa tanah objek sengketa tekahdiwakafkan oleh Hafifa Madu (Wakif) kepada Drs.lshak Jamaluddin(Nadzir) a.n Muhammadiyah. Hal itu saksi tahu karena saksi padasaat itu didatangi oleh Hafifa Madu, Talib Teki danDrs. IsakJamaluddin, dan saksilah yang menerbitkan / mengeluarkan AktaIkrar Wakaf (Bukti T., I2).6.3.

Selain dari pada itu, pernyataan Pembanding tentangNahzir tidak didaftar tidak membatalkan IKRAR WAKAF, adalahpernyataan yang bertentangan dengan LANDASANFILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS FORMIILsebagaimana dimaksud dalam penjelasan UndangundangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Bahwa Pembanding menyatakan tindakan Hukum Wakif maupunNahzir telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan pasal 2,pasal 6 dan pasal 7 sehingga menurut pasal 3 UU Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf tidak boleh dibatalkan,

, tidakdiketahui sehingga dirubah dan diganti dengan tahunwafatnya Wakif, dan alamat tempat tinggal pada saatdilaksanakan perbuatan hukum wakaf disebut telahmeninggal dunia. Dari fakta yang diperoleh melalui alat bukti T.I.IL2 tersebut,maka menurut hukum Pembanding tidak patut menghubugkanpernyataannya sebagaimana pasal 3 UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf.4.

, tidak diketahuisehingga dirubah dan diganti dengan tahun wafatnya Wakif, dan/ alamat...............alamat tempat tinggal pada saat dilaksanakan perbuatan hukumwakaf tersebut (telah meninggal dunia), dengan demikian selainHalaman 27dari37 halamanPutusan Nomor: 19/PDT/2013/PT.

Saksi/Ahli adalah Pegawai pada Kantor DinasKementerian Agama Kabupaten Mimika ;e Bahwa Saksi/Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberiketerangan tentang Pengertian Wakaf ;e Bahwa benar yang dimaksud dengan Wakaf ialah perbuatanmenyerahkan atau memberikan sebagian atau seluruhnyasesuatu hak dari si pemberi wakaf untuk digunakan demikepentingan sosial ;e Bahwa benar, yang dapat diwakafkan adalah berupa hartabergerak dan tidak bergerak ;e Bahwa menurut Saksi/Ahli seseorang yang akan memberi wakaf(wakif

) sebelumnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)untuk menemui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dengan membawa buktibukti kepemilikan;e Bahwa dalam hal Pemilik (wakif) hendak memberi wakaf, makakeinginannya akan dimasukkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf ;e Bahwa Ikrar Wakaf yang dibuat harus lah dicatat dalam bukuregister ;e Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf itu harus dicantumkan namaPemberi dan Penerima wakaf, jika tidak maka Akta tersebuttidak Sah;e Bahwa dalam perkara ini ada Akta Ikrar Wakaf dan

ada AktaPengganti Ikrar Wakaf, ini perbedaannya yaitu Akta Ikrar Wakafjika pihak wakif datang langsung menyampaikan keinginannya,sedangkan Akta Pengganti itu muncul jika Pewakif tidaklangsung menghadap karena misalnya sudah meninggal dunia,yang untuk itu hendak dilanjut / diteruskan oleh orang lain,sehingga dibuatlah Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu ;e Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu dibuat jika wakif yangakan mewakafkan sudah meninggal dunia sebelum wakafterjadi, meskipun sudah di dengar 2 (

haruslah benarbenar orang yang memiliki hak atas kebendaan(atauhartabenda) miliknya, (vide Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No, 41tahun 2004 ttg Wakaf), dimana dalam ayat (1) pasal tersebut menegaskan: Wakaf adalah perbuatan hukumwakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk30dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraanumummenurutsyariah, demikian selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan :wakif

secaraBahwa selain itu Pasal 19 UndangUndang tersebut menegaskan,Untuk dapatmelaksanakan ikrarwakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/ataubukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW.

Gowa tanggal 11 Desember 2013, danAkte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir( Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag,M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd.

Pallangga,XXXXXXXXX XXXX,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si danNazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Dan dari kedua surat tersebut ada perbedaan bentukHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk9.10.11.tanda tangan dari yang membuat pernyataan dari pemberi wakaf(Wakif).2.

Tanda tangan MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai pemberi wakaf(Wakif), berbeda dengan tanda tangan beliau disuratsurat lainnya.Begitu pula dengan tanda tangan saksi SAKSI, berbeda dengan tandatangan beliau yang sebelumnya;3.

Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUHKOTA pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat digugat olen Para Penggugat tentang tanahwakaf yang berlokasi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; Bahwa saksi pada tahun 2011 sebagai Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Padt.G/2019/PA.PykBahwa tanah wakaf tersebut terletak di depan masjid Ar Rahmahdi KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;Bahwa Wakif

Wakif, b.Nazhir, c. harta benda wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf,f. jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa Drs MAMAK PARA PENGGUGATsebagai Wakifperseorangan memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 8 ayat (1) memenuhipersyaratan: a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukanperbuatan hukum, dan d. pemilik sah harta benda wakaf.

itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan setelah MAMAK PARAPENGGUGAT meninggal dunia karena seperti diatur Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakafyang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakatsudah diketahui berdasarkan petunjuk (garinah) dan 2 (dua) orang saksi danAkta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif

Di samping itu APAIW harus dibuat jugaSALINAN RANGKAP EMPAT, terdiri dari : Salinan lembar pertamadisampaikan kepada wakif.

IMUMAMIN dalam fotocopy APAIW tersebut pada satu sisi berstatus sebagai SAKSIsedangkan di sisi lainnya berstatus sebagai PEWAKAF atau WAKIF atas tanahyang diterangkan di dalamnya.Bahwa dalam pandangan hukum, status seorang sebagai SAKSI adalah berbedadengan status seorang sebagai PEWAKAF atau WAKIF karena saksi adalahorang yang menyaksikan perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh orang lain,sedangkan pewakaf atau wakif adalah orang yang melakukan perbuatanperwakafannya itu sendiri.

Vide bukti copy P2;Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidangtanah dalam Poin tersebut di atas oleh Para Tergugat telah diwakafkan kepadapihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana aktaIkrar wakaf No.05/w3/V1I/2000 tanggal 29072000, yang dibuat Turut TergugatI. Selanjutnya oleh Tergugat V cq.

Cigadungdidalam tercantum nama wakif : Tergugat V sedang Nadzir : Tergugat I, II, IIdan Tergugat IV.