kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif

Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?

alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.

/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Keberatandan sangkalan Tergugat dan Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugatadalah sebagai berikut :e Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan(diskualifikasi in person) dan Gugatan yang diajukan para PenggugatObscuur Libel (kabur); Bahwa Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill dalam gugatannyamendalilkan masingmasing dalam jabatan selaku Ketua, Sekretaris danBendahara Nadzir dan wakif Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,Hal. 8 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/

TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzirmaupun sebagai Wakif telah menyisinkan dan mengumpulkan harta milikpribadinya sendiri sehingga terkumpul sebesar Rp.7000, (tujuh ribu rupiah)sebagai harta benda wakaf awal ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalilgugatan Penggugat di atas tidak jelas kapan dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat 1!), dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS (Penggugat Il) dan Ir.TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzir maupun sebagai Wakif.

Demikian dalam kedudukannya sebagaiwakif, Kapan Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa mewakafkanhartanya, apa obyek harta yang diwakafkan dan siapa penerima wakafnya.Hal. 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus jelas statusnya.Tentu harus dipisahkan sebagai Nazdir perbuatan hukum yang dilakukandan terhadap obyek apa harus jelas disebutkan dalam dalil gugatannya.Demikian jiuga sebagai wakif;.

TAUFIQ RUSDI sebagai Nadzir maupun Wakif telahmendirikan Badan Hukum Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 35 tanggal 27Nopember 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN SOEGONDONOTODISOERJO, Notaris di Surakarta, sebagai badan hukum danpengelola Rumah Sakit Islam Surakarta. Dan untuk pertama kali diangkatsebagai Pengurus Yayasan ini, antara lain ialah : dr. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat ) sebagai Ketua Umum, dr.

Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.

Bahwa jelas TERGUGAT selaku Wakif adalah orang yang mewakilisekelompok orang, bukan mewakili Masyarakat Desa Burbiah,karena tidak ada dalil mewakili/atas nama masyarakat Desa Burbiahdidalam dokumendokumen wakaf tersebut, dimana TERGUGATsecara sadar telah mewakafkan Tanah perkarangan untuk lokasiMenasah Sirajuddin Puset, yang kemudian atas kesepakatanbersama masyarakat di ganti namanya menjadi Sirajul Huda;c.

Bahwa cukup jelas dan beralasan berdasarkan fakta fakta,TERGUGAT merupakan Wakif dan bahkan juga sebagai Nadzir atastanah sengekta Aguo yang kemudian dalam gugatan ini PARAPENGGUGAT mengklaim sebagai Tanah milik Masyarakat DesaBurbiah, padahal pemanfaatan Tanah sengketa A quo tersebut diperuntukan untuk keperluan; Lokasi Menasah Sirajuddin Puset.sementara PARA PENGGUGAT merupakan panitia PembangunanMesjid Sirajul Huda Desa Burbiah;e.

Bahwa tidak cukup beralasan dalil klaim PARA PENGGUGAT yanghanya didasarkan sebagai Panitia Pembangunan Mesjid Sirajul Hudakemudian mengaku memiliki mandat dan Legal Standing mewakiliMasyarakat Desa Burbiah atas Tanah Sengketa a quo sebagai bendaharta milik masyarakat Desa Burbiah, padahal Objek Sengketa Aquoadalah benda harta Wakaf yang dalam pemeliharaan dan pengurusanmenjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku Wakif, Nadzir danPimpinan Pasantren Sirajuddin Puset sampai saat ini;f.

Balai Pengajian tersebut dibongkar, diatasnya saat intelah berdiri Mesjid, MCK, TPA, yang dana pembangunan di peroleh dariPemerintah, sumbangan masyarakat baik kelompok maupun perseorang,baik dari desa Burbiah sendiri, maupun dari masyarakat lainnya dari luardesa Burbiah.Bahwa pendirian Yayasan Taman Pengajian AlQuran (TPA) di lokasiTanah Pasantren di bangun sebelum Tanah Perkarangan PesantrenSiradjuddin itu diwakafkan pada tahun 2005, tentu setelan mendapatkanizin dan sepengetahuan TERGUGAT selaku Wakif

., bukan cacattidaknya pemberian wakaf atau akta ikrar wakaf; Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengantanah yang telah diwakafkan, karena setelah terjadinya ikrar wakaf makapihak yang mewakafkan (wakif) secara hukum telah menyerahkan hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktutertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, terputushubungan hukum = antara wakif dengan harta benda yang telahdiwakafkan; Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk megajukangugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 6 dari 9 halaman.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah wakaf dari Wakif (A.

Objek sengketa berlokasi di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram.Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan secara tegasmengenai posisinya, sebagai Penggugat, Wakif, Nadzir, Pengurus MasjidBaeturrahim atau sebagai pengelola tanah objek sengketa, sebagaimanadimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 TentangPerwakafan Tanah Milik, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12; Kompilasi HukumIslam, Buku III mengenai Hukum perwakafan, terutama Pasal 215 sampaidengan Pasal 220 Jo.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menegaskan mengenai posisi wakif yangtidak boleh merangkap sebagai nadzir.Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai pengelola tanahobjek sengketa sejak tanah tersebut diwakafkan, tibatiba penggugatmenyatakan bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh para tergugat, sehinggaHal 6 dari Hal 8 Put.

Ismail, dan Penggugat juga tidak menjelaskanada atau tidaknya hubungan wakif dengan objek perkara;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalamrepliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dalil gugatanPenggugat serta eksepsi Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbanganberikut ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agarpengadilan membatalkan surat wakaf terhadap objek perkara yang didalilkanoleh

Abdurrahman dengan wakif alm. M. Saleh bin Tgk. Ismaildan M. Ali bin Tgk.

Ismail, sehingga gugatan Penggugat menjadi rancu dankabur;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya juga mendalilkangugatan Penggugat error inpersona dan salah alamat dengan alasan bahwa didalam gugatannya Penggugat menggugat agar surat wakaf terhadap objekperkara dibatalkan, sementara Penggugat tidak memasukan wakif atau ahliwarisnya sebagai pihak Tergugat, yang digugat hanya Geuchik dan ImamMeunasah yang posisinya hanya sebagai pengelola harta wakaf;Hal 16 dari 18 hal.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2016/MS.SgiMenimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dalil gugatanPenggugat serta eksepsi Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbanganberikut ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugattentang keabsahan surat wakaf terhadap objek perkara karena objek perkaradidalilkan oleh Penggugat adalah milik orang tuanya secara turun temurun,namun Penggugat tidak menjadikan wakif atau ahli warisnya sebagai Tergugat,yang digugat hanya Gechik dan Imam Meunasah

AdinatiAIRANATA mawaciakan bahwa dari hasil penggarapan tanah Wakaf a quo agar diberikan/dijadikan upah bagi siapa saja keturunanR.Adipati WIRANATA yang membaca khataman Quran setiap tahun danpahalanya ditujukan untuk Ayah dan lbunda Wakif R. Adipati WIRANATA,55yaitu : Bapak R.H.

Moehamad Tohir Bin R.Wiradireja dan Ibu Ratu SaripahBinti R.Enoh.Adapun periode kepengurusan tanah Wakaf a quo diawali oleh AlmarhumR.Adipati SOERIAWINATA (Regen#Bupati Bogor Kedua) selaku anakkandung Wakif R.Adipati WIRANATA yang menjabat sebagai pengurusWakaf/Nazhir ke1 (Kesatu).

JAYADIREJA alias HAJI ANWAR), Wakif R. AdipatiWIRANATA mengamanatkan/menyerahkan/memberi kuasa kepada anaknyaR.

JAYADIREJA, Keturunan Wakif, Nazhir urutanyang ke5 (Kelima).Surat "Hatur Oeninga kasadaja Achli perihnal Tanah Wakaf Katulampadalam bahasa Sunda yang dibuat oleh R.H. MANSJUR WIRAATMADJAalias MANSJUR Rd.H.DALEM, Keturunan Wakif, Nazhir urutan ke6(Keenam) tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929.rat Aman hatamanAlQuran n Wasiat WIRANATANAGARAberkaitan dengan Sawah Wakaf Katulampa dalam bahasa Sunda yangdibuat oleh JUSUF WIRANATANAGARA, Keturunan Wakif, Nadzir urutanke7 (Ketujuh).10.

Penghulu adalahPejabat Khusus yang ditunjuk oleh Belanda dalam rangkamengayomi segala permasalahan keagamaan termasukdidalamnya perwakafan, oleh karena belum ada perundangundangannya, maka penghulu pula mengkonstatinkannyadengan tidak diberikan wakif atau Nadzirnya, sebagai penghuluyang tahu permasalahan kemudian berkembang selanjutnyakeluar PP No.28/1977, maka diatur Pejabat Pelaksana PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW ) adalah setiap Kepala KUA ;Prosedurnya si wakif bersama saksisaksi datang ke kantor

yang tidak sesuai denganpersyaratan atau keinginan Pihak Pertama, sehingga PihakPertama belum melaksanakan Wakaf, dan terjadilahkesepakatan bersama diantaranya tertanggal 24 januari 2011( bukti P 7 ) pada intinya yakni Kesalahpahaman mengenai Wakaf dianggap selesai ; Wakaf dinyatakan sah secara agama setelah memenuhiketentuan Undang Undang yang berlaku dan tetapdiserahkan kepada Muhammadiyah ; Pembuatan Sertifikat Wakaf sesuai Undang Undangdiusahakan secepat mungkin dengan tetap mencantumkannama Wakif

Akhirnyamenimbulakan pertanyaan apa ukuran dari NIAT DAN HARAPANitu, karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukumdan penafsiran penafsiran yang subyektif ;Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Wakaf no.41 tahun 2004 tentang WAKAF pada pasal 6 menyebutkan bahwawakaf dilaksanakan dengan memenuhi Unsur Wakaf sebagaiberikut1.Wakif ;2. Nazhir ;3. Harta benda Wakaf ;4. Ikrar Wakaf ;5. Peruntukan Harta Banda Wakaf ;6.

Jangka Waktu Wakaf ;Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa IkrarWakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir didepandihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa Ikrar Wakafdinyatakan secara lisan atau tulisan dan dituangkan dalamAKTA IKRAR WAKAF oleh PPAIW.

Menyatakan sah ikrar wakaf tertanggal 5 Januari 2018 berdasarkan wakafpewaris yang dilakukan oleh Terlawan V sebagai Wakif kepada Adi Wahyudiselaku Nadzir;4. Menyatakan sah Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari2018.5. Menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo:a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4048/TenggarongSeberang seluas 2.184 m?(dua ribu seratus delapan puluh empat meterpersegi);b.

Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 tahun 2018 tetanggal 5 Januari 2018yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Il selaku wakif kepadasaudara Adi Wahyudi selaku Nadzir dengan disaksikan oleh 2 (dua)orang saksi yaitu Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat danHim5 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JKditanda tangani dihadapan H. Haerillah S.Ag.,M.H. selaku PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang;.

Ikrar Wakaf tertanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh TergugatRekonvensi Il selaku Wakif berdasarkan wakaf lisan dari Pewarisalmarhum H. Bachtiar Effendi,Bc.Hk kepada saudara Adi Wahyudi selakuNaazir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. SitiHerminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanH. Haerillah S. Ag., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar WakafKecamatan Tenggarong Seberang;.

Abdul Razak atau ahliwarisnya dan bukan pula ahli waris dari wakif. Bahwa agar suatukepentingan tersebut dapat dinyatakan cukup layak serta mempunyaidasar hukum maka harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebutdiatas;3. Bahwa jika Para Penggugat bukanlah salah satu dari panitia pembangunanMadrasah dan mushola (Nadzir) atau ahli waris dari wakaf ataupun ahliwaris dari nadzir maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhakberperkara dalam perkara ini.

dimaksud pada ayat(1) diatas tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melaluimediasi, arbitrase atau pengadilan;Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelasaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang antara lain Wakaf;Bahwa untuk mengetahui tentang apa yang disebut Sebagai SengketaPerwakafan, perlu kiranya kami kemukakan terlebih dahulu tentangpengertian wakaf, Wakif

, Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf,sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluanibadah dan/atau kesejakteraan umum menurut syariah; ( Pasal 1 ayat(lI) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf); Wakif adalah pihak yeng mewakafkan harta benda miliknya ( Pasal 1ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf); Wakif meliputi :a.

Gowa tanggal 11 Desember 2013, danAkte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir( Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag,M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd.

Pallangga,XXXXXXXXX XXXX,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si danNazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Usman Umar sebagai wakif dan sebagainadzir adalah H. Ubaidillah;Bahwa, dengan adanya penyerahan tanah wakaf tersebut, makadibanguniah Mushallah AlMujahiddin oleh Pengurus~ waktu itudipimpin/koordianator Ketua RT. 04, Kelurahan Seketeng bersama wargaMasyarakat RT. 04, Kelurahan Seketeng serta keluarga almarhum SitiPutusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 29 halamanAisyah.

Sumbawa dalam melegitimasi kedudukan hukum Para Tergugatsebagai Wakif dan/atau sebagai Nadzir dari Musallah Al Mujahiddinadalah merupakan manifestasi dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*(PPAIW) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 215 Kepmenag RI No.Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 12 dari 29 halaman10.11.12.154 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun1991 tanggal 10 Juni 1991 terkait dengan Kompilasi Hukum Islam (K.H.1.)

Para Tergugat mendalilkan bahwa seharusnyaPenggugat menarik semua ahli waris sebagai wakif untuk dijadikan sebagaiPara Pihak berperkara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasar pernyataam Penggugat dalam sidangsebagaimana termuat dalam BAS tanggal 4 Februari 2021, atas pertanyaanMajelis Hakim secara berturutturut sebanyak 2 kali Penggugat menyatakanbahwasanya Penggugat dalam mengajukan perkara a quo bertindak atas namadiri sendiri dan bertindak mewakili masyarakat Kelurahan Seketeng, dan jugasekaligus

bertindak mewakili ahli waris dari wakif,Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya, jikamemang benar Penggugat mengajukan perkara bertindak sekaligus mewakiliahli waris maka seharusnya Penggugat yang derajatnya sebagai cucu darialmarhumah Siti Aisyah Usman juga melibatkan seluruh ahli waris darialmarhumah Siti Aisyah Usman dan juga seluruh ahli waris dari H.

Bakat bin Usman, dan Jennah bintiUsman yang masih hidup sebagai pihak berperkara, dan bahkan pihak yangdijadikan Para Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat tidak lain adalahahli waris dari almarhum wakif lainnnya dan selanjutnya eksepsi Para Tergugatmengenai gugatan yang Plurium Litis Consortium dapat diterima;2.

Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.

Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. #namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.

Maka, agar tanah tersebut tidak diambil orang pada tahun 1999,Alm.Abdul Manaf Sulaiman selaku Kepala Desa saat itu yang jugamerupakan Bapak mertua Turut Tergugat II dan Tergugat Il yang saat itumenjabat sebagai Sekretaris Desa, berinisiatif mengajukan pendaftarantanah tersebut sebagai tanah wakaf milik Desa Lhong Raya dengan caramengurus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) melalui Tergugat V.Padahal sesungguhnya tanah tersebut tidak pernah diwakafkan, tidak adaikrar wakaf dari si wakif atau pemilik

Putusan No 28/Pdt.G/2017/MSAcehadalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badanhukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya danmelembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadatatau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajarat Islam/Syariah Jo.Pasal 218 dan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (3) KHI menegaskan syaratwakaf diantaranya pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan

Oleh karenanya Majelis Hakim TingkatBanding dalam hal ini memandang relevan untuk menjelaskan pengertiandari wakaf dan apa saja unsur dari wakaf itu;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaef adalahPerbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagianHal 21 dari 33 hal.

Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?

Dan didalam penjelasan pasal 14 Ayat (1) UUNo. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam rangkapendaftaran nadzir, Menteri harus pro aktif untuk mendaftar paranadzir yang sudah ada dalam masyarakat.3.3 Bahwa tindakan hukum yang dilakukan baik oleh wakif maupunnadzir telah sesuai dengan syariat islam dan ketentuan pasal 2, 6dan 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, sehingga menurutpasal 3 tidak boleh dibatalkan./4.

TAHIR DARMAN yang notabene sebagai orang yang berwenang mengeluarkan Akta lkrarWakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo ketika itu)menerangkan dibawa sumpah bahwa tanah objek sengketa tekahdiwakafkan oleh Hafifa Madu (Wakif) kepada Drs.lshak Jamaluddin(Nadzir) a.n Muhammadiyah. Hal itu saksi tahu karena saksi padasaat itu didatangi oleh Hafifa Madu, Talib Teki danDrs. IsakJamaluddin, dan saksilah yang menerbitkan / mengeluarkan AktaIkrar Wakaf (Bukti T., I2).6.3.

Selain dari pada itu, pernyataan Pembanding tentangNahzir tidak didaftar tidak membatalkan IKRAR WAKAF, adalahpernyataan yang bertentangan dengan LANDASANFILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS FORMIILsebagaimana dimaksud dalam penjelasan UndangundangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Bahwa Pembanding menyatakan tindakan Hukum Wakif maupunNahzir telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan pasal 2,pasal 6 dan pasal 7 sehingga menurut pasal 3 UU Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf tidak boleh dibatalkan,

, tidakdiketahui sehingga dirubah dan diganti dengan tahunwafatnya Wakif, dan alamat tempat tinggal pada saatdilaksanakan perbuatan hukum wakaf disebut telahmeninggal dunia. Dari fakta yang diperoleh melalui alat bukti T.I.IL2 tersebut,maka menurut hukum Pembanding tidak patut menghubugkanpernyataannya sebagaimana pasal 3 UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf.4.

, tidak diketahuisehingga dirubah dan diganti dengan tahun wafatnya Wakif, dan/ alamat...............alamat tempat tinggal pada saat dilaksanakan perbuatan hukumwakaf tersebut (telah meninggal dunia), dengan demikian selainHalaman 27dari37 halamanPutusan Nomor: 19/PDT/2013/PT.

Dan dari kedua surat tersebut ada perbedaan bentukHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk9.10.11.tanda tangan dari yang membuat pernyataan dari pemberi wakaf(Wakif).2.

Tanda tangan MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai pemberi wakaf(Wakif), berbeda dengan tanda tangan beliau disuratsurat lainnya.Begitu pula dengan tanda tangan saksi SAKSI, berbeda dengan tandatangan beliau yang sebelumnya;3.

Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUHKOTA pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat digugat olen Para Penggugat tentang tanahwakaf yang berlokasi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; Bahwa saksi pada tahun 2011 sebagai Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Padt.G/2019/PA.PykBahwa tanah wakaf tersebut terletak di depan masjid Ar Rahmahdi KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;Bahwa Wakif

Wakif, b.Nazhir, c. harta benda wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf,f. jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa Drs MAMAK PARA PENGGUGATsebagai Wakifperseorangan memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 8 ayat (1) memenuhipersyaratan: a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukanperbuatan hukum, dan d. pemilik sah harta benda wakaf.

itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan setelah MAMAK PARAPENGGUGAT meninggal dunia karena seperti diatur Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakafyang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakatsudah diketahui berdasarkan petunjuk (garinah) dan 2 (dua) orang saksi danAkta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo kePengadilan Negeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidakberwenang mengadili perkara ini, Karena tanah/obyek sengketa adalahtanah wakaf dari Hafifa Madu (selaku WAKIF) yang adalah orang tuakandung Penggugat, dimana tanah obyek sengketa telah diwakafkankepada Organisasi Muhammadiyah yang diwakilkan kepada Tergugat sebagai Nazhir, vide Sertifikat Hak Milik Nomor: 382 Tahun 1993 terbacaatas nama Hafifa Madu selaku Wakif (bukti T.I

Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat,sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telahmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun2004 tentang wakaf;C.

Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :1.Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor 382 Tahun 1993, yang ditertibkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atasnama Hafifa Madu sebagai Pemberi Wakaf (Wakif) maka dengan tidakditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten MalukuUtara sekarang BPN Kota Ternate sebagai pihak dalam perkara ini,maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;Bahwa gugatan Penggugat terhadap Drs.

Ishak Jamaluddin, M.Pd)tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa,melainkan hanya sekedar bertindak untuk dan atas nama OrganisasiMuhammadiyah sebagai Penerima wakaf (Nazhir) dari Hafifa Madu(Wakif) yang sah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telahmemberikan Putusan Nomor 56/Padt.G/2012/PN.TBI tanggal 11 Juli 2013 yangamarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk1.Brseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA.Mengabulkan

diangkatberdasarkan Berita Acara Pergantian Kepengurusan Badan KemakmuranMasjid Nurul Yagin tertanggal 17 Mei 2013;Bahwa Masjid Nurul Yaqgin beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005RW. 005 Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;Bahwa pada tahun 1979 Masjid Nurul Yagin yang dahulu disebut SurauNurul Yakin menerima wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukkanbagi sarana peribadatan seluas 1.612 m2 (seribu enam ratus dua belasmeter persegi) dari wakif

Bahwa oleh karena bidangbidang dari objek wakaf terperkara merupakansatu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang telah diwakafkanoleh wakif Alm. Syahruddin Harahap bin Zakaria Harahap pada tahun 1979seluas 1.612 m?

Siti Aisyah, 43 meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43meter;Adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatanuntuk Masjid Nurul Yagin yang merupakan satu kesatuan takterpisahkan dari sebidang tanah yang diwakafkan oleh wakif Alm.Syahruddin Harahap bin Zakaria Harahap pada tahun 1979 seluas1.612 m?

Saksi Arifin Putra Harahap bin Syahruddin Harahap (saksi ParaPenggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandungsaksi tersebut adalah wakif atas tanah kepada Masjid Nurul YaqinHal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015pada tahun 1980an, dimana dahulu tanah tersebut merupakantanah beto (tempat penyimpanan kayu balok) dan bangunan rumahTergugat masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut;d.

Bayanuddin bin Maratua (saksi Tergugat dan Para TurutTergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik awal atastanah wakaf adalah Syahruddin Harahap dan saksi pernahmenandatangani surat wakaf tersebut sebagai salah seorangsempadan tanah;Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian Para Penggugatasal telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek wakafterperkara merupakan sebidang tanah wakaf milik Masjid Nurul Yagin yangberasal dari wakif Alm.

Pengadilan Agama Mataram Nomor183/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 15 Shafar 1485 Hijriyah, dan setelah memperhatikan denganseksama pertimbanganpertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertamayang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding,maka Majelis Hakim banding memberikan pertimbanganpertimbanganhukumserta alasanalasan sebagai berikut ;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli warisalmarhum Ali Bagis sebagai Wakif

Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri