Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CAHAYA NIAGA NUSANTARA Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
194102
  • Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
8659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 43, 46 dan 47 yang diberikewenngan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksiBobby Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian PengembanganUsaha Ekonomi Daerah dan Khairuddin Siregar sebagai Kepala SubBagian Pemberdayaan Ekoomi Kerakyatan vide bukti P6.A,sedangkan saksi Umi Kalsum diberi kewenangan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/2011 vide bukti P6.B ;3.
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
451150
  • Tim)menggantikan Tim Pemeriksa yang tercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017 tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkarengmenerima Surat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak LanjutPenugasan Pemeriksaan atas nama Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, Widhiantoro dan Purnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR
28573
  • Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank. Adapun tugas serta tanggung jawab dibidangHalaman 88 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN SmrPerbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yang berkantor pusat diProvinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
607690
  • ., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
13235
  • IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
163170
  • ;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — HAIDIR
7418
  • distribusikanke seksiseksi yang berkaitan dan laporan yang masuk pada saksitelah sesuai dengan aturan yaitu laporan tersebut harus disertaidata pendukung berupa Notice Pajak, laporan SMS, laporanrealisasi, STS dan Bukti Setoran bank, yang selama ini ia ketahuitelah sesuai semua;Bahwa benar laporan bulanan berjalan dari tanggal1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya dari pospelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidangPengawasan, bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi, subbagian
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
304172
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;m.Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6001900 tanggal 31Juli 2003;n.
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
5612
  • NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
4461460
  • KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor : 251/100/62.13/X/2019 Perihal :Pengecekan Klaim Sertipikat Tanah PT. SEM tanggal 25Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);21. Bukti T ll Int 21a: Laporan KegiatanPembahasan Pengelolaan Aset Jalan Pertamina diKabupaten Barito Timur tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi darifotokopi);22.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
10568
  • Tugas371)Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2)Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencanakerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3)Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalam pelaksanaantugastugas pegawai yang berada dibawahnya serta melaksanakanpengendalian terhadap seluruh tugas secara efektif dan efesiendengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4)Meneliti mengelola dokumen, administrasi
    BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tersebut ;Menimbang, bahwa sebagai Kepala Bagian marketing dan Kredit terdakwamempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara lain: Membantu kepala Bagian Operasionaldengan sebaikbaiknya dalam melaksanakantanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.e Mengusulkan kepada Kepala bagianOperasional tentang rencana kerja dananggaran serta Laporan Tahunan.e Menyelenggarakan, koordinasi danmengawasi dalam pelaksanaan tugastugaspegawai yang berada dibawahnya
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
7715
  • .= Bahwa laporan bulan berjalan dari tanggal 1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya,dari pos pelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidang pengawasan, dinas pendapatan propinsi, subbagian keuangan DISPENDA Propinsi dan Arsip untukUPTD Wil. Il.6. Saksi Drs. DACHRIR KARIM MOHAMMAD.= Bahwa Saksi membenarakan keterangannya dalam berkas perkara;= Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Moh. HASBI, Terdakwa NAFSITOPAKRAN, MUHLIS, MOH. RIZAL S.
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
6511
  • Penyusunan Laporan Keuangan Dewan dan Setwan.e Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh SubBagian Penyusunan Anggaran (Drs. AWANG IDRUS) danSub ~ Bagian Pelaksana Anggaran (Drs.
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
388431
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;i. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/prosesSertipikasi Hak Atas Tanah serta TELAH MEMENUHI AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle ofgood administration) terutama asas kepastian hukum principle of legalsecurity), asas
Register : 26-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pml
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana : SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO
784321
  • HANS ORI LEWINARYO dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantorRegional 3 Jawa Tengah dan DIY, dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Adekasi dan Perlindungan Konsumen.Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yangmengatur dan mengawasi jasa keuangan / perbankan di seluruhIndonesia, yang meliputi pengawasan secara langsung dan pengawasansecara tidak langsung,Bahwa berdasarkan UU no 7 tahun 1992 sebagaimana
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - NENGAH SUMARDANA
100284
  • hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
9631
  • undangundangNo. 32 tahun 2004 dan Pemerintah (eksekutif) hanya punya kewenangan untukmengusulkan.Bahwa setelah disahkan oleh DPRD dibawa ke Gubernur untuk dimintakan evaluasi.Bahwa Gubernur punya kewenangan untuk mengevalusi sehingga kalau dari Gubernurmenemukan ada halhal yang perlu dievaluasi maka Perda harus diperbaiki sesuaisaran Gubernur.Bahwa bagian hukum itu bukan SKPD tetapi SKPDnya ada di Setda jadi apakah halitu bisa untuk memberikan bantuan hukum, sebetulnya di bagian hukum itu ada 3 subbagian
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2016 — Pidana Korupsi - DJOKO PRAMONO
11347
  • IRAWAN,SEDibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang diberikandihadapan penyidik KPK sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai Januari 2012 sebagai Kepala SubBagian Keuangan di Kementerian Perhubungan, saksi mengenal Terdakwabaik sebagai Kapus PPSDM dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa saksi
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Desember 2014 — R. DODDY ANUGERAH PUTRA Bin ABDURACHMAN SARBINI
487317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Doddy Anugerah Putra adalah sebagai Kepala SubBagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran;Bahwa benar berdasarkan keterangan Panitia Lelang dan DokumenDokumen Pengadaan maka Terdakwa R.