Ditemukan 2275 data
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
196 — 47
Kebijakan iniditetapkan oleh bank tentunya dengan mempertimbangkan berbagai halterutama terkait dengan kemungkinan adanya risiko kegagalan debitur dalammenyelesaikan kreditnya.Terkait dengan keharusan penyediaan agunan fisik, tidak ada aturan BankIndonesia atau OJK yang mengatur bahwa kredit harus disertai denganagunan fisik, namun adanya agunan yang diserahkan oleh debitur dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihanpenghapusan asset berupa cadangan khusus.
Untuk dapat diperhitungkansebagai pengurang dalam perhitungan PPA maka bank harus berpedomankepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
507 — 249
APINV/VII/12 tanggal 30Juli 2012 dari PT AGLA PRADIPTATAMA dengannilai PPNsebesar Rp9.469.042,00 (Sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empatpuluh dua rupiah), dinyatakan Saksi bahwa :o PT ASIA LINK GLOBAL tidak pernah melakukan transaksidengan PT AGLA PRADIPTATAMA,o PT ASIA LINK GLOBAL menerima dokumendokumen tersebutdari VAN NOVIAR,o PT ASIA LINK GLOBAL membayar senilai 40% x Rp9.469.042,00 kepada VAN NOVIAR.Bahwa benar ditunjukan daftar faktur pajak yang telah diperhitungkansebagai pengurang
1.ROMADU NOVELINO, SH
2.ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
IMEL ANITYA, S.Si.
242 — 123
selisin harga, hanya selisih nilaidolar pada saat itu, karena barang ini diimpor dari Jerman merknya Real TimeCycler RotorGene Q 5plex System.Bahwa Diskon itu saksi sudah sampaikan pada Kadis Kesehatan yang lama,sedang Kadis Kesehatan yang baru tidak sampaikan terkait diskon itu;Halaman 68 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiBahwa saksi berjanji pada Kadis Kesehatan yang baru untuk mintakan dana daripenyedia, saat itu belum ada pembayaran;Bahwa terkait ada diskon, yang saksi minta pengurang
129 — 52
;Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum memperlihatkan BeritaAcara Pengembalian Uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 27.000.000. makauang pengembalian ini harus dihitung sebagai pengurang dari Uang Penggantiyang harus diganti oleh Terdakwa. dengan demikian Uang Pengganti yangharus dikembalikan oleh Terdakwa yakni : Rp. 841.596.450. Rp. 27.000.000 =Rp. 814.596.450.
230 — 240
SAH di dalam SPM PPN ditahunpajak 2001 dan 2003 dari ketiga perusahaan yang didugasebagai penerbit faktur pajak tidak sah seperti yangtersebut diatas, tidak boleh dikreditkan dan bukanmenjadi pengurang dalam menghitung PPN terhutang PT.Bahwa atas Faktur Pajak yang tidak sah tidak dapatdiperhitungkan sebagai kredit pajak masukan dalam SPTMasa PPN PT SAH.
66 — 27
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,
84 — 41
prestasi proyek yang telahdiselesaikan sebanyak 70% atau seluruhnya sejumlah Rp 19.972.755.815,(setelah dipotong PPn dan PPh), sehingga Terdakwa harus mengembalikankelebihnan pembayaran termyn proyek yang ternyata setelah dinilai ulang olehAhli dari ITB baru mencapai sebanyak 45,88%;Menimbang, bahwa karena Terdakwa Il telah menerima pembayaranfee dari Terdakwa sejumlah Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), makaTerdakwa II harus mengembalikan fee yang telah diterimanya ke Kas Negara,sebagai pengurang
207 — 84
BendaharaHalaman 310 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timursebesar Rp815.976.014,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu empat belas rupiah) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksiharuslah diperhitungkan dan jadikan pengurang
terhadap PPh yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh BendaharaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timursebesar Rp815.976.014,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu empat belas rupiah) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksiharuslah diperhitungkan dan jadikan pengurang
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
ERNI GUSNITA, S.Pd.I Binti ZAINAL ABIDIN. Alm
232 — 239
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.874.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengurang
76 — 137
sen) dengan perinciansebagai berikut : Nilai pencairan sesuai SP2D Rp 14. 764.080.741 ,00Dikurangi Nilai penyerahan uang kepada Rp. 5.728.851.958,13Halaman 116 dari 156Putusan Pengadilan TipikorNomor :107 /Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Para PPK untuk melaksanakanPekerjaan swakelola/rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembelian hotmix Penyertoran pajak ke kas Negara Rp. 692.225.630,00 +Nilai penyerahan uang kepadaPara PPK untuk melaksanakanPekerjaan swakelola rehabilitasi/Pemeliharaan dan pembelian HotmixJumlah Pengurang
1.MOHD. REZA LAGAN
11.JULIA RACHMAN SH
Terdakwa:
FITRI KURNIAWAN BIN AJI RAIS
85 — 77
sehingga total sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta Rupiah);
Diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Fitri Kurniawan, S.H.
82 — 175
Penyesuaian kebawah digunakan apabila barang yang dibeli tersebut walaupun tidakdapat dimanfaatkan namun masih bernilai, sehingga nilai barang tersebut dipakaisebagai pengurang dari total kerugian yang terjadi, kerugian keuangan NegaraHalaman 106 dari 158 Putusan No.164/Pid.SusT PK/2015/PN.Smg.dihitung dengan cara mengurangkan nilai kerugian keuangan negara yang terjadidengan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut.Bahwa jika barang yang dituju dari awal pengadaan barang ternyata tidak
130 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuntungan atau kerugian transaksi derivatif dicatat padasaat terjadinya realisasi yaitu pada saat penyelesaiantransaksi atau pada saat berakhirnya masa kontrak sesuaiprinsip realisasi bahwa pengakuan penghasilan derivatifdikenakan pajak atau kerugian derivatif diperkenankansebagai pengurang penghasilan kena pajak bahwa terbuktiPemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) mencontohkan pecatatan transaksinya dicatatsebagai unrealized gain loss pada akhir tahun buku(halaman 7980 alinea 9 Putusan
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
282 — 198
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
1.SURMA, SH.
2.SANIN, SH
3.Nopita R.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK FAHROZI, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
Ivan Noviar
260 — 201
Bahwa benar ditunjukan daftar faktur pajak yang telah diperhitungkansebagai pengurang pajak oleh PT ASIA LINK GLOBAL sesuai SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan lampiran 1111 B2pada SPT Masa PPN tahun 2012 s.d. 2013 sejumlah Rp496.869.247,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratusenam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dandinyatakan oleh Saksi bahwa :oO Saksi tidak pernah sama sekali melakukan transaksi denganperusahaanperusahaan tersebut di atas
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
300 — 207
Bahwa oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 290 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1174 — 1591
Bila demikian halnya, maka semua hasil yang ditambangdi area tersebut seharusnya merupakan milik Negara.Bahwa Oleh karena, penambangan di areal tersebut merupakan perbuatanillegal, maka semua hasil yang ditambang di area tersebut seharusnyamerupakan milik negara, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkanBarang milik negara tersebut tidak dapat dibebankan atau tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang dari nilai barang yang seharusnyamenjadi milik negara tersebut.
Bahwa Pajak, Royalti dan kewajiban terhadap negara lainnya adalahmerupakan penerimaan Negara, Oleh karena itu jumlah yang telahdisetorkan ke (Kas) Negara tersebut dapat menjadi pengurang kerugianNegara. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Penyidik bahwa terdapatfakta bahwa PT.
Bahwa Persediaan pada tahun 2018 ahli dan tim audit perhitungkansebagai pengurang, tetapi persediaan pada tahun 2019 tidak diperhitungkankarena sesuai dengan keterangan Sdri. Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa RKAB yangtidak sah adalah RKAB tahun 2019, 2020 dan 2021, serta penyimpangandari ketentuan.Halaman 302 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa berdasarkan hasil audit, diperoleh informasi terkait peran dariSdr.
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH
101 — 119
WISESA;
73) 1 (satu) Unit Kunci Mobil Honda CRV PRESTIGE warna hitam;
74) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;
Barang-bukti nomor 69 S/d 74 dirampas dan dilelang untuk diperhitungkan sebagai pengurang
49 — 17
Seharusnya hanya PUM/Bendaharayang diperbolehkan mengambil sendiri dana pada rekening khusus tersebut ;12.Pengeluaran dana dari rekening khusus per 30 september 2010 mencapaiRp100.198.100, yang semuanya dicatat sebagai pengurang dana untukpekerjaan DED dan Supervisi kegiatan senilai Rp 262.142.000, ;13.Penyerapan keuangan rendah karena PPK tidak membuat surat ke KonsultanPerencana untuk mengajukan termin pembayaran,padahal pekerjaan sudahselesai ;14.Dalam rekening khusus terdapat jasa/giro/bunga,