Pontianak Kota;Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HelenaSuntang dan telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak dan saat ini telah bercerai;Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan akta kelahiran anak pemohon yangbernama Natalia Vivi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6174/G/2010terrtanggal 3 Maret 2010;Bahwa kemudian Pemohon juga ada mengajukan salinan kedua namun oleh CatatanSipil dibuatkan Akta kelahiran baraus ebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor21/KHG/2006;Bahwa

Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan akta kelahiran anak pemohon yangbernama Natalia Vivi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6174/G/2010terrtanggal 3 Maret 2010; Bahwa kemudian Pemohon juga ada mengajukan salinan kedua namun oleh CatatanSipil dibuatkan Akta kelahiran baru sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor21/KHG/2006; Bahwa dengan kejadian tersebut ternyata anak pemohon memiliki 2 ( dua ) aktakelahiran yang berbeda dengan nama yang sama dan hal tersebut secara Administrasitidak dibenarkan

ketentuantersebut diatas adalah tepat permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor6171CR030820160002, tertanggal 20 September 2016 atas nama Norman dan HelenaSuntang bersesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan Helena Suntangdan saat ini telah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor21

Bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah dijadikan objek sengketa oleh(Almh) Pannala, akan tetapi ahli waris dari (Almh) Pannala menunjuktanah milik Penggugat sebagai miliknya padahal itu bukan yangdisengketakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PNEnr.

terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor3/Pdt.G/2018/PN Enr tanggal 12 November 2018 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2019/PT Mks, tertanggal 22April 2019;Mengadili Sendiri: Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Julusi: Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21

/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesiselatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dinyatakan Batal; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yangpernah dijadikan objek sengketa oleh Pannala melawan Sobeng sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dengan luas dan batasbatassetelah dibelah 2 (dua) Jalan Tani, sebagai berikut :a.

Ketua Pengadilan Negeri Muara TewehNomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkanperkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018, tentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya padaDesember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tewehpada tanggal 13 Desember 2018 dan terdaftar dengan Register Nomor21

Tergugat sudahmemberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuandari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutangugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, danPenggugat belum membacakan gugatannya, sehingga dengan demikian pihakTergugat belum sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban terhadapgugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor21

Nomor 459 K/Pdt/2017dan digunakannya Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 yang sengaja dimohonkan olehTergugat dengan melanggar hukum dan didasari itikad buruk kebohonganoleh Tergugat;(Terlampir bukti P2 );.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tertanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atasPenetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jr,tertanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 cacat hukum dan olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun;3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan ataspenetapan dan/Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN Jrtanggal 18 Mei 2004 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Bahwa isi pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:" Menimbang bahwa, terhadap pokok sengketa berupa produk hukumPenetapan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004 Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr yang oleh Penggugat Terbanding dimohonkanHalaman 15 dari 26 hal. Put.

Bahwa Judex Facti yang menyatakan Penetapan Nomor21/Pdt.P/2004/PN Jr tanggal 18 Mei 2004 melanggar Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Buku Il,cetakan ke4 Mahkamah Agung RI, Tahun 2002 adalah salah dalampenerapannya dan bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Bab II Asas PenyelenggaraanKekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakanperadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;6.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian;3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/PENHS/2020/PT.TUN.SBY,tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Perkara Nomor21/G/2020/PTUN.KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding besertasuratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga

Kamis, tanggal 17 September 2020 sebagaimanaternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera padatanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hariJumat, tanggal 18 September 2020; Pada bagian akhir dari Memori Banding,Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusandengan amar sebagai berikut:Membatalkan :Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21

perkarayang timbul dalam perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikanputusan yang seadiladilnya menurut hukum (Ex a quo et bono);Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat danPembanding/Tergugat ll Intervensi, Teroanding/ Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 16September 2020, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21/G/2020/PTUN KPG, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkanbanding tersebut; dengan ;MENGADILI SENDIRI:. DALAM EKSEPSI;Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi bahwa PengadilanTata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa in;ll DALAM POKOK PERKARA ;1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2.

MANIU TUNDU Tani, alamat Desa Mamahan KecamatanGemeh, Kabupaten Talaud dahulu sebagai TERGUGATVl sekarang sebagai TURUT TERGUGAT IV;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca surat gugatan Para Penggugatsekarang Para Terbanding tertanggal 29 Maret 2010,yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 01 April 2010,dalam register perkara Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. selengkapnya

11Maret 2011 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 Maret 2011dan kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Pembanding' semulaTergugat I/Tergugat Vdan kepada Turut Terbanding semula Tergugat Il, kepada fTurut Terbanding Ilsemula Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding Illsemula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding IVsemula Tergugat VI masing masing pada tanggal 08Juni 2011 ;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaanberkas (inzage) perkara Nomor21

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dariPembanding semula Tergugat dan Tergugat V telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu) permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis HakimPengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti sertamencermati dengan seksama berkas' perkara, besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011, Nomor21

Kitab Undang undang Hukum Perdata ;Peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembandingsemula para Tergugat dan Tergugat V; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011, Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. yang dimohonkan bandingtersebut ;MENGADIL!

I SENDIRIDALAM EKSEPSI :29 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahunatanggal 14 Pebruari 2011 Nomor21/PDT.G/2010/PN.THNA. yang dimohonkan bandingtersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan para Penggugat/para Terbandingtearsebut; Menghukum para Penggugat/para Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) .Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi

To'Pao, Lembang Pakala,Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale padahari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Mkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaiberikut:Bahwa

dengan surat keterangan, kKemudian memperhatikan suratKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale NomorW20A12/SK.96/LPBP/2021/PA.Mkl Tentang Pembebanan Biaya Perkara padaAnggaran Negara tertanggal 15 Maret 2021 maka seluruh biaya perkaradibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2021sejumlah sesuai dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor21

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telahdikarunia 2 orang anak yaitu;(1) XXXX ;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 1 dari 6 halaman(2) XXXX ;.

Foto kopi (Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMargoyoso Kabupaten Pati Nomor : XXXX tanggal XXXX, bukti P2;Nomor21/Pdt.P/201 7/PA.Pt.halaman 2 dari 6 halaman3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX tanggalXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti P3;4.

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 15 Maret 2021, dibawah Register Nomor21/Pdt.G/2021/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

dan Kuasa HukumTergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat;Dalam Provisi: Menolak Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT PTKTelan membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor21

Negeri Mempawah menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal30 September 2021 telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan NegeriMempawah Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpw, kepada Turut Tergugat;Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpw Jo Nomor 17/Akta.Pdt/2021/PN Mpw, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada hariJumat tanggal 08 Oktober 2021, Penggugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor21

/Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 27 September 2021 telahmelakukan kesalahan atau kekeliruan yakni tidak menerapkan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengankonsekuensi hukum Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mpwtanggal 27 September 2021 adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahdalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PNMpw tanggal 27 September 2021 tidak menyangkut pokok perkara,kecuall terhadap putusan perkara perdata Nomor21

Nomor21/Pdt.G/2021/PN.MPW.Add.1 Tentang TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDINGPEMBANDINGBahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 3sampai halaman 13 dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan,justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalildalil serta buktibuktiyang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat secara seksama danterperinci dalam setiap pertimbangan putusan aquo.Bahwa apa yang Pembanding dahulu Penggugat sampaikandalam Memori Banding nya telah Terbanding dahulu Tergugat

gugatan Para Penggugat seluruhnya ; Menghukum Para Penggugat secara tanggung' rentenguntuk membayar seluruh' biaya perkara yang hinggakini ditetapkan sejumlah Rp.357.000, (tiga ratuslima puluh tujuh ribu rupiah) ;Membaca akta pernyataan permohonan banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi = padatanggal 15 Oktober 2009 bahwa kuasa hukum paraPenggugat / para Pembanding telah mengajukan permohonanbanding agar perkaranya yang diputus' oleh PengadilanNegeri Jambi tanggal 30 September 2009 Nomor21

bahwa oleh karena para pihak pembanding/ Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalamperadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut dibebankan kepadanya ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan =;MENGAODitIeoLI ; Menerima permohonan banding daripara Pembanding / semula paraPenggugat tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambitanggal 30 September 2009 Nomor21

tanggal lahir Lae Mate, 01 April 1978, agama Islam,pekerjaan Tukang Becak, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020;3.

tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemiliktanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagaiupaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPGMembaca Akta Pernyataan Permohonan = Banding Nomor21

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Wgp, tanggal 16 Januari 2019;3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan NegeriWaingapu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya.2.

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Kontra Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada ParaPembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat II , masingmasing tanggal 6Februari 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp kepada Pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat.

Turut Tergugat, tidakdatang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiMataram,Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbandingsemula Para Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Juni 2016, kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa HukumPara Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 Nomor21

pertimbangan hokum YudexFactie Praya di dalam putusan perkara a quo telah secara obyektifmenilai dan mempertimbangkan segiSsegi hukum dari keseluruhan faktafakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hematPara Terbanding bahwa secara hukum MEMORI BANDING ParaPembanding tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dalampemeriksaan perkara Tinggkat Banding, oleh karena hal itu telahdipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Yudex Factiesebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ditingkat banding ini untukmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;1.2.3.Menolak Permohonan Banding Para Pembanding tersebut ;Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/PDT.G/2015/PN.PYA tanggal 07 April 2016 yang dimohonkan bandingMenghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat adanya perkara ini ;Dan/atau bilamana Yang Mulia

Majelis Hakim Perkara Tingkat Banding iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum ;Halaman 15 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 7 April 2016, dan Memori banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sertaKontra Memori banding

rupiah );Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangHalaman 17 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRPeradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang undangan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor21/1/IUPSWA/PMDN/2016 tanggal 15 April 2016 tentang PembatalanPersetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama PTKembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata AlamBangkoBangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat, seluas + 200 (dua ratus) hektar;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/1/IUPSWA/PMDN/2016 tanggal 15 April 2016, tentang PembatalanPersetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama PTKembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata AlamBangkoBangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat, seluas + 200 (dua ratus) hektar;4.

Taman Sari KotaPangkalpinang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Mei 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada tanggal 21Mei 2018 di bawah Nomor : 88/SK/5/2018/PN PGP. dalam perkara Nomor21/Ptd.G/2018/PN Pgp., selanjutnyadisebut sebagai Penggugat atau sebagaiPihak Kedua;Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Pertama/ Tergugat dan PihakKedua/ Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belahpihak seperti yang termuat dalam surat

Bahwa meskipun Hakim Mediator telah menyatakan gagal proses mediasi tetapiternyata kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di luar persidangantelah sepakat untuk berdamai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 4September 2018, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September2018 di depan persidangan Majelis Hakim, para pihak yaitu Penggugat danTergugat menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai dansepakat untuk mengakhiri sengketa dalam surat gugatan Penggugat Nomor21

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Mojokerto, menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2021Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Mijk ;2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa kepada Terdakwa telahdiberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 30April 2021;3.

itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya keberatanatas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebutkarena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, olehkarena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untukHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 530/PID.SUS/2021/PT SBYmembatalkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada halhal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanyamemori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabayamemeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

Bahwa Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketaadministrasi terkait dengan Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugatwalaupun dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, memohonPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atautidak sah pencatatan peralinan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini.

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dikaitkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah berdasarkanketentuan konversi bekas hak milik Indonesia, maka objek perkara dalamhal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat InCasu: Pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H.

Bahwa pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat termasuk pendaftaran peralihan haknya, InCasu: pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini telah sesuai dengan peraturan perundangan yangHalaman 13 dari 30 halaman.

Bahwa terlebih lagi Tergugat Il Intervensi selaku pemilik dan/ataupemegang hak atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605, atas nama Nyonya H. Rochaini, berdasarkanperolehan hak seperti dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor593/251/411.936/1988 tanggal 2 Agustus 1988 yang dibuat oleh dandihadapan Soekarnaen Adiwasono, Camat Benowo, Surabaya;8.

Rochaini;12.Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat IllIntervensi adalah merupakan satusatunya orang yang berhak atassebidang tanah seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605;13.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnyamenurut hukum setiap gugatan terhadap objek sengketa berupaperalihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Simalungun, yang menerangkan bahwa telah diberikesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimaksud,sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 21/Pid.Sus/2020/PNSIM pada hari Senin tanggal26 Februari 2020.Demikianlah pemohon sampaikan permohonan Banding ini, semogayang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan yangseadiladilnya kepada pemohon, karena permohonan Banding ini merupakanusaha dan upaya pemohon dalam mencari keadilan, dan pemohonmengucapkan banyak terima kasih.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor21

/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 26 Februari 2020 yang dimintankan banding,Pengadilan Tingkat Banding terlebin dahulu mempertimbangkan putusanPengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelitiberita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam

menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treatment) danmemberikan shock therapy terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 26 Februari 2020 Nomor21

tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yangdimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, danOrganisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama danPenyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yangmembahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan

di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh PemerintahFusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian;o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan danMedia Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orangyang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yangdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa dalam Pasal 1 angka (33) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yangberbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1angka (34) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik MediaPembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memilikiMedia Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan,pengeluaran, atau transit Media Pembawa.Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang undangN omor 51 Tahun 2009 tentangperubahan.......... 0.0.0 eeeperubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang peradilan tata usaha Negara maka secara formalPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harusmenyatakan permohonan banding tersebut dapatditerima; cee e ere eee ee eee eee ee eee eeeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding' tidakmengajukan memori banding maka Majelis Hakim mengambilalih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 SeptemberBQ ges o cece os eee 2 anne o sreeee snes sree sue aes ome eames ame SaneMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkasperkara yang bersangkutan antara lain Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya , Nomor21/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 September 2011 BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti bukti dan saksi para pihak serta surat suratlainnya yang berhubungan dengan