1/PA.Mgl.Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang nomor 3 tabun 2006 dan pembahan kedua dengan Undangundang nomor 50tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tabun 1975, makaPanitera Pengadilan Agama Magelang diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat

Tidak lagi mensyukuri atas nikmat yang didapat (pemohon) :Alasan tergugat :e Justru di tahun ini saya (tergugat) ikut berjuang mencari nafkah untuksebuah pembahan ekonomi.e Dari awal pernikahan sampai detik ini saya tidak terlalu banyakmenuntut.

dengan Nomor 298/KH/2018,tanggal 20 Agustus 2018, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa SuratKuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya PenerimaKuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitassebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas namaPemberi Kuasa yaitu Penggugat dalam hal Cerai Gugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

tersebuttelah diakui oleh Penggugat;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum sertamerpakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

KESIMPULAN:Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada PemeriksaLabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandungMDMA yang terdaftar sebagai golongan nomor urut 37 lampiranperaturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018tentang pembahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 Tahim 2009 tentang Narkotika.BARANG BUKTI:1 (Satu) buah tas wama hitam merk

KESIMPULAN:Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labforsetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminahstik disimpulkanbahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftarsebagai golongan nomor urut 37 lampiran peraturan menteri kesehatanRepublik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang pembahan penggolongannarkotika di dalam lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas

MajelisHakim cukup merujuk kepada halhal yang dicatat dalam berita acara sidangperkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mohon adalah agarditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX alias XXXXX sebagaimanadiuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkaraini adalah tentang waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf bUndangundang nomor 3 tahun 2006 tentang pembahan

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankankepada Penggugat;Hal. 12 dari 14 Hal.

., telah bersabda :Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasukorang yang dzalim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang

sekarang sudah 5 (lima)bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidakpemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk dalam bidangperkawinan dimana anak kandung Pemohon dan calon mempelai lakilakiberagama Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 ayat (1)huruf (a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 49 ayat (2) huruf (a) point 3Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah pertamadengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Pasal 116 huruf bKompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan pembahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum islam, karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmemberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama

.2 dan F.3 alatbukti mana scara prosedural memen uhi syarat pengajuan bukti tertulis. berupafotokopi yang telah di nazegelen cukup dan eetelah dicocakkan dengan aglinyaternyata sesuai, maka berdagarkan katentuan pasal 2 ayat (1) hunuf (a), ayat(2), dan ayat (3). pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) hunuf 2 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1huruf (a) dan huruf (f), serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembahan

mampu dan patut untuk dihukum membayar naflah anak sebesar Rp 200.000, ( DuaRatus Ribu Rupiah ) kepada Penggugat dalam rekonpensi, sesuai ketentuan pasal 105 (a dan c)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat dalam Rekonpensi dikabufkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagianlainnya dan selebihnya;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang undang Nomor. 3 Tahun 2006tentang pembahan

Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mengatasi masalah dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba memperbaiki danintrospeksi diri, namun hal itu tidak berhasil karena Pemohon merasa jenuhkarena tidak ada perbaikan dan pembahan dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, dan bahkan Pemohon yang ditemani oleh keluargaPemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga besar Pemohon.10.

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Pasal89 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.PraMengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Idan Pemohon Il.2.

Gila le ards aslicll yoYang artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari padamengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, makaPengadilan Agama Poso perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawinkepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang pembahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

hwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan psal 89 ,ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah denga.n UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduadengan u4d4ng4ndng Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankanHal. 17 dari 13 hal. Putusan N . 1720/Pdt.G/2016/PA JS.kepada Penggugat.Meggingat, s;;mua pas dalam :;aturan perundangundangan dan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1.

Islam ;> Bahwa, sejak meninggalnya almarhum ALMARHUMatau yangkadang dipanggil ALMARHUM, kelima anak tersebut dalam asuhanPemohon sebagai ibu kandungnya ;> Bahwa, maksud pengajuan permohonan perwalian ini adalah untukmewakili kelima anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah danbangunan guna untuk membangun usaha serta untuk biaya pendidikanbagi anakanak Pemohon dengan ALMARHUM ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta pembahan

mempersingkat uraian penetapan ini, halhal yang belum termuat,Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini masuk dalamIngkup bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan