Ditemukan 2330 data
90 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali s/d VII dahulu Termohon Kasasi s/d Vil Pembanding s/d VIl/Tergugat s/d VIl bukan pemilik tanahsengketa sebagai warisan peniggalan Arjowirono karena sampaidenggan Ardjowirono meniggal dunia tanggal 3 Desember 1965Ardjowirono tidak pernah menjadi pemilik tanah sengketa;Termohon Peninjauan Kembali VIIl dahulu) Termohon KasasiVIII/Pembanding VIII/Tergugat VIII telah melakukan kebohongan atau tipumuslihat dengan membuat atau menggunakan bukti kepemilikan palsu,tidak sah dan batal demi hukam
150 — 37
Gugatan PenggugatKeliru Subjek HukumBahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugattelah mengajukan gugatan terhadap Subjek Hukam Tergugat yaituDirektur PT. Bank Aceh Pusat di Banda Aceh Cq Kepala PT. BankAceh Cabang Blang Pidie;Bahwa penggugat telah keliru dalam mengajukan subjek hukum,seharusnya yang digugat adalah badan hukum bukanlah Direkturdikarenakan PT.
Rustam Taruk SE ahli waris alm So Lingkua
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Bupati Luwu
2.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Walikota Palopo
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
5.Pengurus Pembangunan Massjid Al Barakah
6.Haji Musa
7.Andrew
8.Tjigoan
9.Ambo Guttu
10.Johannes alias Awe
11.Deni
12.Jantje Lode Wick
13.Jimmi
14.Ronny Yauri
15.Edi Sunarno
16.Charles
17.Hengky
18.Edi Prayitno
19.Herman Sugianto
20.Dedi
21.Jufri
22.Thoheni
23.Siswandi Maeloa
24.Nani
25.H. Darwis
26.Sardi
27.Jumaing
28.Apsari Mama Imma
29.Baso Parumpa
30.Rani Makku
31.Arkanul
32.Hamida
33.Ucok
34.Umar
35.Anton
36.H. Ahmad Renreng
42.Zirmayanto
Turut Tergugat:
1.BPN KOTA PALOPO
2.DPRD KOTA PALOPO
3.Pemerintah kecamatan wara
145 — 53
Bahwa tanah milik Solingkua seluas + satu Hektare tersebut hilangseluas + 5433 m2 karena diambil oleh pemerintah Kabupatenn Luwu waktuHalaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2020/PN Plpitu secara melawan hukam karena tanpa diketahui Solingkua sehinggatersisa +6517 m2;5.
21 — 13
sertakanPenggugat dr/Tergugat dk sebagai pihak dalam gugatan konpensi yangdiajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini;Bahwa jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dkyang mengikut sertakan Para Penggugat dr/TergugatI dan Turut Tergugatll dkdalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 25nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukanperobuatan melawan hukam
107 — 44
sengketa kepegawaian jenis hukuman diperiksa sebagai objek,maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usahaHalaman 55 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLGnegara dalam sengketa ini sebagaimana halnya Surat Keputusan Gubernur tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa selain daripada itu kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa suratkeputusan Gubernur tentang penjatuhan hukam
ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
Tergugat:
YUMIANTO
105 — 17
Jamali (Salah satu pemilik tanah),Matsoni, Hukam, Masdi , dan Tergugat tidak hadir; Bahwa tanahtanah tersebut milik warga yang dijual kepadaTergugat ( Yumianto )melalui Alm Sadeli; Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dari tergugat diserahkankepada siapa; Bahwa Alasan saksi mendampingi petugas dari Polda JawaBarat, karena mereka tidak mengetahui lokasih tanah tersebut; Bahwa yang menyuruh pasang patok sebanyak 360 patok danmemasang Plang pada tanah tersebut adalah PUTRA MANDIRISENTOSA JAYA ( PT.BADRA
60 — 10
Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukam yangberlaku;ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Hal. 5 dari 54 hal.
112 — 53
ada, Maka yang berhak mendapat warisanhanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat bahwa gugatan para penggugat disusun tidak cermat,tidak jelas dan kabur, yang berakibat gugatan Para Penggugatmengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel yaitu gugatanPenggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, dan sebagaimanadinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukam
73 — 8
Rahwa Tergug + VI adalah Inetifuel atau Lambaga yfarmwnapublisitas terbuka untuk umum (openbaar) yang mana pejabat publik dapatmelaksanakan tugasnya untuk mencatat secara administratif setiapnorictiwa hukam, narhuatan hukum, dan / atau Putueannutucanee eePengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum yang tetapHalaman3&1tanahtanah vann eiudah tardaftafin n yang wane=arearht van nauriicrial tarhadabent > gewirsete!
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Johana Laturette Diwakili Oleh : Johana Laturette
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Almarhum AGUSTINUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Almarhum EFRAIN LATURETTE
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Almarhum JUNUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Almarhum MATHEOS LATURETTE
336 — 198
Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukam AcaraPerdata Indonesia menerangkan bahwa nilai pembuktian pengakuanmurni dan bulat adalah :a. Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang :b. Sempurna (Volledeg)c. Mengikat (Bindend)d. Menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend).e.
EDUARDUS FUTWEMBUN, SH
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Turut Tergugat:
1.LAURENSIUS BELAI
2.DAVIT KUWAY
3.ANAKLETUS FANUMBY
4.LAMBERTUS FUTWEMBUN
5.MARSELINUS IVAKDALAM
136 — 48
Bahwa dalam Perihal Surat Gugatan, Penggugat MencantumkanGugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam keseluruhansubstansi Surat Gugatan baik Posita maupun Petitum Penggugatmendalilkan Perobuatan Pejabat Tatausaha Negara serta menuntutdilaksanakan /dieksekusi Keputusan Pengadilan Tatausaha NegaraAmbon dan Banding pada Pengadilan Tatausaha Negara Makasaryang telah incrah (Berkekuatan Hukam Tetap).
145 — 85
Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.JKT.Kementrian Hukam dan HAM kepada kalapas kelas IIB Banyuwangiyang kemudian diterima Penggugat pada tanggal 02 januari 2019;B.
78 — 35
Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, dalam pasal 46 ayat (1)huruf c Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumen disebutkan Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapatdilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukam atau yayasanyang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan
Dr. Drs. SAYID FADHIL, S,H.,M.H.
Tergugat:
DEWAN KAWASAN SABANG (DKS)
Intervensi:
Ir.RAZUARDI, M.T
136 — 59
Bahwa ke dua objek sengketa yang penggugat gugat tersebut telah sesualdengan unsur yang tertera dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tatausaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukam Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bersifat kongkrit, individual dan
125 — 11
Namun ketentuanmengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapatpada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapadengan sengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yangseluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalamadkekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapandengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda palingbanyak Rp.900,Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secarayuridis delik penggelapan harus
518 — 73
dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan parapelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini.Bahwa pada dasarnya antara Terlawan Tersita V dengan Terlawan Penyita dan TerlawanTersita I, I, I, dan IV tidak pernah teijadi transaksi JualBeli lahan ex HGU PTPN II( Persero ) sebagaimana yang di dalikan oleh para Pelawan dalam gugatanperlawanannya, tetapi Pelawan Tersita V adalah aparat Penegak Hukum (Polri) yangdidalam tugasnya untuk melakukan pengamanan dan Penegakan Hukam
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persidangan pengadilan tidak bolehsesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan Terdakwa.Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan arti pembuktian ditinjaudari segi hukam acara pidana, antara lain:e Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahamencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, PenuntutUmum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum, semua terikat padaketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukanundangundang.
225 — 93
Pada tanggal 20 Agustus 2013, Menindaklanjuti hasil Pertemuan di KantorKemenkopol hukam RI yang dipimpin Deputi V, pada tanggal 15 Agustus2013, sehubungan dengan DPP Paguyuban Solidaritas Crew Mobil TangkiIndonesia Nomor 915/Pgyb/ Crew /MbI/TK/VII/2013 tentangPemberitahuan Mogok.;k. Pada tanggal 20 Agustus 2013, Undangan Pembahasan MasalahKetenagakerjaan Pekerja Kru Mobil Tangki PTPertamina.;1.
ERNA MARIANI
Tergugat:
1.EDI SUHONO
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
3.KANTOR DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI JAWA TENGAH CQ KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
4.AGUNG WIBOWO CIPTO
5.SARI INTAN HASTI MURTI WULANDARI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
6.SARSITOWATI NONIEK RULIATI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
7.BANDUNG SARSITO SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
8.SARWENDRASTUTI SRIYANI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
9.KEPALA KELURAHAN MANGKUBUMEN
10.KANTOR KECAMATAN BANJARSARI
11.KANTOR KELURAHAN PURWOSARI
12.KANTOR KECAMATAN LAWEYAN
13.AUGUSTINE ESTHER, SH SELAKU NOTARIS PPAT
Intervensi:
PT. Bank Permata Tbk
151 — 23
itikad baik dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi duayang pertama pemohon tanah negara dapat dikatakan beritikad baikapabila memperoleh tanah tersebut telah memenuhi kewajibanya yangkedua adalah penguasaan fisik, menguasai, menggunakan tanahtersebut maka dapat dikatakan sebagai pemohon yang beritikad baik;Bahwa Jika pemohon sudah memenuhi persyaratan yuridis formil dansudah memenuhi secara de facto maka dia tidak dapat dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum;Bahwa untuk menciptakan kepastian hukam
109 — 59
Lindajang yang di atas berdirirumah permanen adalah tanah milik Tergugat Munawirah sedangkanyang menjadi harta bersama adalah pada objek tersebut adalahbangunan rumah saja;5) Bahwa menjadi tidak rasional dan sulit dicerna akal sehat barusekarang Penggugat Ramli Jafar keberatan, mengapa bukan dahulusewaktu terbit sertifikat atas nama Tergugat tidak keberatan, jikaPenggugat Ramli Jafar ingin membatalkan sertfikat harusnyamembawa masalah ini ke Pengadilan Negeri dengan mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukam