Ditemukan 3977 data
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
Pembentukan timtimtersebut bukanlah sebuah tindakan yang melangar aturan karena tidakdiatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam UU Nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPUtentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagiumjika tidak diatur berarti boleh dilakukan. Bahwa terkait pemberian danpenuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik,tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Calegdalam memperoleh dukungan.
230 — 51
AmanahFinance;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusiaatau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
137 — 70
Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
59 — 26
POMSamarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres KutaiBarat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalamGolongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karenamengandung ZAT METHAMPHETAMINE. bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak,resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
melanggar Asas BertindakCermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganHalaman 16 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL2H28.29.perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
168 — 43
Selain itu Moh Suyatin dan para terdakwamelakukan perbuatan yang berupa gangguan ataskenikmatan hak milik seseorang berupa mengeluarkanbarangbarang milik Murtadho/Sumiyati dan menggantikunci rumah merupakan perbuatan melangar hukum yangbertentangan dengan melenggar hak subyektif oranglain dan melanggar norma kepatutan meskipun secaraformil telah terjadi jual beli antara Murtadho/Sumiyati dengan Moh Suyatin;Bahwa, hak subyekif adalah menunjuk suatu hak yangdiberikan oleh hukum kepada seseorang secara
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
183 — 76
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN
14 — 16
Sdwshabushabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaBukan Tanaman jenis Shabushabu) karena mengandung = zatmethamphetamine;Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
247 — 116
+Total KErugian haeeececseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaeeeeeeneeaes IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa kalaupun adakerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukanseperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebihPenggugat telah melangar Warranty Vessel Class and Class Maintenance yangdiatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai KerugianAsuransi) PT.
108 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu dalam petitum dalampokok perkara Point 3 Pelawan juga menuntut Pengadilan agarmenyatakan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi);Bahwa selanjutnya dalam posita Pelawan point 12 halaman 4,Pelawan mendalilkan bahwa perbuatan Para Terlawan , II dan Illtelah melangar hukum (onrechmatigedaaa), yang jika diteliti lebihjauh ternyata tidak ada satupun fundamentum petendi yangmeneranqkan sebab/dasar hukum yang mendukuna daill tersebut;Bahwa sehingga dalildalil gugatan
331 — 47
awalnya harus membuat permohonan ijinpada Pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika daripihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulahkegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan / permohonan jijinkegiatannya masingmasing ;Bahwa jika ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan yangdisebutkan di atas seperti menebang pohon di dalam kawasan tersebuttanpa ada ijin dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT adalah tindakanyang tidak benar karena hal itu melangar
103 — 19
Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yangberkesesuaian dengan faktafakta di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, apabila dakwaan primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan danapabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa anak didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melangar
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Tergugat:
SURFIFAL YADI
55 — 324
Memberikan keterangan palsu atas ketidakhadiran yang bersangkutan(melangar Pasal 10 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 18b Peraturan PerusahaanPT Indomarco Prismatama).d. Kembali mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah berlulangkali diperingatkan bahkan membuat kesalahan setelah mendapatkanSurat Peringatan ke Ill (melanggar Pasal 16 ayat 2 Jo. Pasal 9 ayat 4Peraturan Perusahaan PT. Indomarco Prismatama) ;4.
64 — 8
pertimbangan hukumtersebut diatas,maka Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur sebagai pembelitelah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhidalam perbuatan para terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibagikan kepada karyawan dan Surat Pernyataan padahalaman pertama wajib disimpan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai buktisurat bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima buku Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama(PKB) periode 20142015 telah mengabaikan adanya putusan MahkamahKonstitusi dalam perkara nomor 012/PUU1I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 20142015 melanggaraturan hukum yang lebih tinggi yaitu telah melangar
109 — 12
Bahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
AKHIRUDIN GULTOM bin AMINUDIN GULTOM alm
368 — 7
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
221 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
30.000 hektar dan telah dijadikan pertimbangan hukum Judex Factibaik itu pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dalam memutuskembali Termohon Kasasi sampaikan kepada yang terhormat Majelis hakimAgung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga melakukanpemeriksaan kembali karena tanah adat yang diklaim oleh Para TermohonKasasi mustahil adanya karena tanah seluas + 30.000 hektar sudah meliputiseluruh kota Manokwari atau dengan kata lain tanah yang diklaim oleh ParaTermohon Kasasi telah melangar
Pembanding/Tergugat I : PT. Pusaka Armada Sakti Diwakili Oleh : Putut Agung Kurnianto SH
Terbanding/Penggugat : Cheng Xiang Ping
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat V : Bank Central Asia KGU
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat VI : Bank Central Asia KCP
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jimmy Watarsa
Turut Terbanding/Tergugat II : Hengky Gunawan
28 — 22
PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668)adalah miliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuanHalaman 18 dari 42 Perkara Nomor 142/PDT/2018/PT SBYtersebut hanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jikaPelawan (Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum denganmelakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan danTerlawan Ill mensommer kepada Pelawan (Chen Xiang Ping) agar dapatmenunjukkan dasar hukum yang