Ditemukan 335 data
175 — 77
Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak berhak dan tidakberwenang untuk mengajukan gugatan;Sehubungan dengan halhal tersebut di atas maka sudah sepatuinyaMajelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidak tidaknya tidakdapat menerima gugatan Para Penggugat karena Penggugat tidakberwenang dan tidak berhak untuk melakukan gugatan disebabkanPenggugat tidak berhak behak dan berwenang bertindak untuk danHal. 74 dari 109 halaman, Pts.
1140 — 945
Sel.100mendapatkan pemulihan nama baik diri dan institusi dan behak menuntut gantikerugian dalam bentuk sejumlah uang;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwapenagkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon tehadap PemohonNovel Baswedan adalah sah, oleh karenanya dalil dan tuntutan pemohontersebut di atas tidak relepan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;Menimbangkan, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa Penangkapan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Tergugat:
Bandar Amod
108 — 61
Sebagaiamana diatur dalam Pasal42 Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, sebagai berikut :Pasal 42(1) Dalam hal Pihak yang behak menolak bentuk dan/ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusanPengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negerisetempat.(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksudpada
AHMAD RIADY ELY
Tergugat:
1.ASNAWI KIBAS
2.PEJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI ASILULU
3.ABDUL HADI ELY
133 — 33
O1 tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Assilulu,tanggal 17 Maret 2018, dapat diketahui bahwa matarumah Ely Kibas dabmatarumah Ely Lumahika dari Soa Pesihatu menyatakan menolak PeraturanNegeri Nomor. 01 tahun 2018 karena merasa telah memasukkan datadataterkait keturunan lurus yang behak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Asilulusesuai asal muasal pemerintah adat Negeri Asilulu tetapi tidak dilibatkan ataudiberitahukan tentang hasil akhir ;Menimbang
155 — 98
dengantanah yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan batal dan telahdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana bukti P15, namun berdasarkan bukti P16 berupa PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tersebut telahdibatalkan dan selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimadengan alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkutsengketa status kepemilikan, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapayang paling behak
126 — 29
Iswahyudi,Bahwa menurut Saksi, proses selanjutnya adalah dibagian Teller untukpencairan.Bahwa seingat Saksi pada saat pencairan Saksi Isni Yarti ditemani olehseorang lakilaki, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya.Bahwa setahu Saksi, konfirmasi dilakukan kepada setiap nasabah yangmelakukan penarikan dalam jumlah besar sematamata untukpengamanan nasabah itu sendiri.Bahwa menurut Saksi, yang behak untuk dikonfirmasi dari pihak STAINSAS Bangka Belitung adalah Ketua STAIN SAS Bangka Belitungkarena dia
153 — 36
tersebut masuk kerja.Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT secara hukum dikualifikasikan telahmengundurkan diri, maka sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan,pada tanggal 13 Febuari 2009 TERGUGAT telah memberikan uangpenggantian hakdan uang pisah kepada PARA PENGGUGAT dalam rekening Bank Mega atas namaPARA PENGGUGAT masingmasing (vide Bukti T13);Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan :(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaburuh yang bersangkutan behak
149 — 566
shchadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat.Bahwa Penggugat tidaklah mengalami kerugian apapun, karena usiapensiun 58 (lima puluh delapan) tahun berdasarkan SK 0058/2010 tidakdapat diberlakukan pada Tergugat sejak dikeluarkan 17 Mei 2010,mengingat untuk memberlakukan usia pensiun 58 (lima puluh delapan)tahun dalam PP atau PKB harus ada perundingan dan kesepakatanterlebin dahulu bersama Para Turut Tergugat;Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian karena Penggugatbelum behak
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
99 — 26
Pertanahan NasionalKantor Wilayah Propinsi Jawa Timur ;Bahwa yang dimaksud dengan Tim Interdep adalah tim yang dibentuk dengan salahsatu tugasnya yaitu mengurusi pengalihan asset pemerintah pusat ke pemerintahdaerah ;Bahwa Tim Interdep dibentuk sejak mulai diberlakukannya UndangUndangmengenai Otonomi Daerah ;Bahwa Tim Interdep tidak menangani masalah sengketa, akan tetapi terkadang TimInterdep turun kelapangan atau survei karena pengalihan asset terkadang adapermasalahan ;Bahwa Tim Interdep tidak behak
90 — 39
Kemudian seminggu setelah dipanggil Kepolisian Dabo Singkepbaru ada pak Jafar mengantar uang tersebut dan tidak melalui saksi;e Bahwa, sebenarnya mereka tidak behak menerimanya, karena merekasejak tahun 2008 sudah tidak di situ lagi;e Bahwa, saksi memang tidak masuk dalam daftar itu ;e Bahwa, yang masuk dalam daftar tersebut selain mereka adalah Rahman,dulu memang petugas kebersihan sekolah, dia memang masyarakat disanatapi sudah lama berhenti ;e Bahwa yang berha menerima ditempat saksi sebanyak
81 — 71
Tahun 1960 tentang PemakaianTanah Tanpa Seijin Yang Behak atau Kuasanya;b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentangKetertiban Umum;c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentangBangunan Gedung;d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta Nomor 221Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;e.
88 — 65
Tahun 1960 tentang PemakaianTanah Tanpa Seijin Yang Behak atau Kuasanya;b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentangKetertiban Umum;c. Peraturan Daerah Provinsi DK! Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentangBangunan Gedung;d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;e.
449 — 1399 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada perjanjian seperti itu, seseorangtidak behak mengqugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yangmenjadi kewajibannya dalam peranjian.8. Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, jelas terbukti bahwaJudex Factie Pengadilan Tinggi telah salah dan lalai dalammenerapkan hukum yang berlaku.
157 — 75
Dan perlu saksi tambahkan terhadap empatperkara lainnya yang tidak dicatat didalam register perkara RP9 putusannya adalahdiukembalikan kepada yang behak, dan berkas perkara dan tanggung jawab barangbukti telah saksi serahkan kepada kasi Pidsus untuk ditindak lanjuti;Bahwa dapat saksi jelaskan disini bahwa berdasarkan P48 (Surat PerintahPelaksanaan Putusan Pengadilan) yang salah satu ketentuannya memerintahkanjaksa penuntut untuk melaksanakan putusan pengadilan maka saksi selaku jaksapenuntut mengeksekusi
128 — 43
Dan perlu saksi tambahkan terhadap empatperkara lainnya yang tidak dicatat didalam register perkara RP9 putusannya adalahdiukembalikan kepada yang behak, dan berkas perkara dan tanggung jawab barangbukti telah saksi serahkan kepada kasi Pidsus untuk ditindak lanjuti;Bahwa dapat saksi jelaskan disini bahwa berdasarkan P48 (Surat PerintahPelaksanaan Putusan Pengadilan) yang salah satu ketentuannya memerintahkanjaksa penuntut untuk melaksanakan putusan pengadilan maka saksi selaku jaksa92penuntut mengeksekusi