Ditemukan 1873 data
749 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 134 PK/TUN/2019Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:Penggugat jelas tidak lagi memiliki kepentingan apapun terhadap objekgugatan;Melanggar Kompetensi Absolut;Gugatan Penggugat Error in Persona;Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan permohonan peninjauankembalinya;Gugatan Penggugat terbukti sekali lagi didasari niat jahat dan itikad buruk;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:A.
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II Intervensi pada waktu itu padadasarnya di atas bidang tanah dimaksud telah mencakup bidang tanahyang di atasnya sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Sario(bukti P1), sehingga mengakibatkan Sertipikat Hak Milik (Sertipikat HakMilik) Nomor 346/Sario Utara yang merupakan Sertipikat Penggabungandari Sertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 332/Sario Utara danSertipikat Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 339 Sario Utara (BuktiT.llInt1, T.llInt2, T.ILlnt3) telah tumpang tindin
Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selainyang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contohLampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yang sudahterdaftar atau tidak, hal inilan yang meyakinkan kami
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hasil permohonan pengembalian batas/rekonstruksi HGBNomor 35/Bojonegara yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan NasionalProvinsi Banten dimana hasilnya termuat dalam surat bukti P07,diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat HGB Nomor35/Desa Bojonegara dan bidang tanah Sertipikat HGB Objek Sengketa,tumpang tindin (overlap) seluas 18.430 m?.
rekonstruksi) tertuang dalam Surat Nomor632/636.200/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti P7) danberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas bidang tanahSertipikat HGB Objek Sengketa dan sertipikat HGB Nomor 35/DesaBojonegara dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari2017 dan 18 Januari 2017, (vide bukti T34 dan T35);Bahwa baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun dariTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat samasama mengajukan buktisurat di persidangan tentang adanya tumpang tindin
115 — 44
Berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskan di atas dalam Poin 20 s.d. 29di atas, yang menjadi pertanyaan besar adalah atas dasar apa Termohonkemudian menyatakan bahwa atas tanah SHGB 1760/Gembor dan SHGB181758/Gembor tersebut tumpang tindin dengan sertipikat hak atas tanahmilik pihak lain?
dalil jawaban Termohon adalah: Tidak benar apabilaTermohon disebut pasif dan Termohon tidak keberatan terhadap permohonanSKPT, Termohon bersedia untuk menerbitkan SKPT yang dimohonkan Pemohon,namun pada saat Pemohon bertemu dengan Kepala Sub Seksi Sengketa,Pemohon tidak menyinggung mengenai permohonan penerbitan SKPT, akantetapi ingin mengecek Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1760/Gembor danNo. 1758/Gembor, dan memang benar kedua Buku Tanah tersebut berada dibagian sengketa karena terjadi tumpang tindin
AsiaplastIndustries Tbk, tumpang tindin dengan sertipikat orang lain dandianjurkan untuk penyelesaian secara mediasi;4.
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 295 K/TUN/201601 Maret 1999, surat ukur Nomor 252/P&PT.1998, tanggal 24Agustus 1998 atas nama Ardianto Sutiono yang diterbitkan olehTergugat, yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat.Sertipikat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret karena tertuang dalam bentuk tertulis. Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukanuntuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama danalamat yang dituju.
79 — 26
Januari 2017 dan telah diberitahukan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017;Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalammempertimbangkan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugatsecara nyata telah keliru menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat yangtelah menjadi objek sengketa dimana telah terjadi tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : SAPRIA APNITA
35 — 19
Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghindariadanya tumpang tindin dalam pemberian Sertifkat oleh BadanPertanahan;Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat atastanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.26.10.01.05.3.00300, namun apabila bukti hak berupa Sertifikattersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah PP 24/1997 menyatakan:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin
kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin
,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat
ELBINER SILITONGA, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
Kabar Ginting
204 — 106
Oleh karena itu kepentingan Penggugatsangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untukdigunakan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakatberpenghasilan rendah, dengan Izin Mendirikan Bangunan dari PemerintahKabupaten Deli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSPDS/VII/2017,tertanggal 10 Juli 2017, dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidak dilaksanakan Tergugatkarena tumpang tindin hak dengan objek gugatan;
Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.995/DesaLau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012,tanggal 21 Desember 2012, luas = 6.412,M2, atas nama KABAR GINTING,yang disebut Tergugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 4PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNo.648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998,Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN' TERBATASPANCAJAYA ANEKAKARSA, milik Penggugat yang
RONAL SINULINGGAini ; Bahwa Saksi tahu ada jalandari Desa Lau Bakeri ke Kutalimbaru Bahwa Saksi yang menunjukkan batas sewaktu pengukuran Bahwa ada sertipikat yang tumpang tindin dengan HGB No. 648selain sertipikat No. 955 atas nama Gelora Sitepu Bahwa saksi menjadi karyawan di PT Pancajaya AnekakarsaSejaktahun 2014 sampai sekarang Bahwa Saksi dan Viktor Pardede yang menunjukkan lokasipada saatpengukuranMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada PersidanganMenimbang, bahwa di Persidangan
AWAD ABDAT
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalsel
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4.Drs ASLAN GUNAWAN
5.SYAIRAN
6.Kepala Kantor SAR Banjarmasin
116 — 56
tersebut, berada/ terletak di perkantoranOperasional Turut Tergugat Ill, tetapi Tergugat selalu menyatakan bahwatanah hak milik Penggugat tersebut tumpang tindin dengan bidang tanahsebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan (Turut Tergugat 1).Bahwa dari kenyataan tidak dapatnya Penggugat menguasai danmemanfaatkan, bahkan telah menghilangkan atau meniadakan hak milikPenggugat atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian telahmenimbulkan
tidak berwenang mengadili perkara ini, Karena obyek dari gugatan ini28adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili (Kompetensi Absolut);Menimbang, bahwa atas Eksepsi pihak TERGUGAT Ill tersebut, pihakPENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi tersebut, oleh karena PerbuatanTERGUGAT I, TERGUGAt II, dan TERGUGAT Ill yang telah menyatakan bahwatanah hak milik PENGGUGAT tumpang tindin
,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan/ Turut Tergugat (dalam hal ini SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978, menjadi dasar jual bell antara TurutTergugat dengan Turut Tergugat II), berada atau tumpang tindin dengan bidangtanah hak milik Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 3 Undangundang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AdministrasiPemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/ atau pejabat
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
PT. ADI SARANA ARMADA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN, BPN KABUPATEN BANJAR
143 — 32
Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUTTERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat iniberalin dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401atas nama PT Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapattumpang tindin atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukanpemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m2 x 340 m2 =2005 m2 memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGATnamun
Ceklokasi;Bahwa Saksi tidak mau asal dalam membuat SKT karena pedomanSaksi sesuai dengan SOP yang berlaku dan harus ada cek lokasi agartidak tumpang tindin dan bermasalah nantinya;Bahwa sesuai dengan SOP, pembuatan SKT dilakukan saat hari Seninsampai dengan hari Jumat, kalau dahulu adalah hari Senin sampaidengan hari Sabtu;Halaman 51 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa Saksi tidak kenal dengan Darmansyah bin Amak, dan Saksijuga tidak pernah melihat arsip SKT tanggal 17 Maret 1974 di kantorSaksi
sertifikat maka sertifikatlama dimatikan dulu, nanti dibuatkan sertifikat HGB ulang;Bahwa ketika ada beberapa kali pengukuran atau pengembalian batasmaka tidak dicantumkan di dalam sertifikat, tetapi hanya dibuat beritaacaranya saja;Bahwa apabila ada Sertifikat Induk baru berdasarkan pemisahan,kemudian ada pengembalian batas di tahun 2000an yang menyatakantanah tersebut overlap di waktu pengembalian batas maka pemisahansertifikat tersebut tetap bisa dilakukan sepanjang pengembalian batastidak tertumpang tindin
Saksi membeli tanah di Jalan A.Yani Km 16.700 sesuaidengan SHM Nomor 51 berlambang bola dunia tahun 1983, denganpengukuran penetapan batas pada tanggal 23 Februari 1980, untukmelakukan pergantian SHM Nomor 51 berlambang bola dunia menjadiberlambang burung garuda ada dilakukan pengukuran pengembalianbatas tanah pada tanggal 9 Agustus 2001;Halaman 75 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa pada saat proses penurunan SHM Nomor 51 menjadi HGB,pihak BPN tidak ada memberitahu apakah terjadi tumpang tindin
Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan letak tersebut, makaseharusnya posisi SHGB atas nama Tergugat juga turut bergeser karenaSHGB Nomor 03401 merupakan penurunan hak dari SHM Nomor 51lambang burung garuda, namun faktanya ternyata Saksi Said HasanMachdan selaku ahli waris Hasan Saleh Machdan pemilik SHM Nomor 51menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan letak yang sama denganyang dulu diperoleh oleh Hasan Saleh Machdan, sehingga menurut MajelisHakim hal tersebut mengakibatkan terjadi tumpang tindin
63 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat seperti positayang tidak jelas, tumpang tindin antara posita satu dengan yang lain,kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kaburakan Tergugat dan Tergugat II uraikan di bawah ini:1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (feitelijke grond) secaraHalaman 7 dari 14 hal. Put.
139 — 44
Namun memperhatikan fakta penahanan yangdilakukan terhadap, Termohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor :Print04,R.2.17,'Fd. 1/0 1 /2014 tanggal 16 Januari 2014 yaitu sejak tanggal16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014, maka terdapattumpang tindin waktu pelaksanaan penangkapan dengan waktupelaksanaan penahanan (khusus dimulainya penahanan tanggal 16 Januari2014) dengan alasan bahwa balk dalam Surat Perintah Penangkapan,Nomor : PrintO2/R.2.17/Fd. 1/0 1/2014, tanggal 10 Januari 2014
Terbanding/Tergugat VIII : Dulu dikuasai KETUA YAYASAN BERINGIN Pangkalan Bun sekarang dikuasai KETUA YAYASAN KOTAWARINGIN
Terbanding/Tergugat IX : 2. REKTOR UNIVERSITAS ANTAKUSUMA yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Nomor 63, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimanatan Tengah
Terbanding/Tergugat X : 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Cq. Pemerintah Daerah Kotawaringan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat XI : 4. Tim Sembilan Pembebasan Tanah Yang di Bentuk Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Yang dulunya Di Ketuai Kepala Kantor Agraria dan sekarang di sebut sebagai Kepala Kant
166 — 43
Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun
83 — 14
Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat
YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa
51 — 37
yang dikuasai Tergugat dan Tergugat Ilyang bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugatberdasar SHM No. 27/Kramat atas nama Penggugat;PETITUM GUGATANMemperhatikan semua dasardasar dan oprinsipprinsip hukumdikaitkan dengan faktafakta dan peristiwa hukum yang Penggugatpaparkan dan uraikan di atas, dalil atau posita gugatan yang diajukanPenggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak terbantahkan lagi.
sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan seluas 33m2 tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat dan Tergugat Il berdasar SHM No. 457/Kramat, tumpang tindin dengantanah milik Penggugat berdasar SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il menguasai danmengusahai seluas 33m? yang tumpang tindih dengan tanahPenggugat adalah tanpa hak dan secara melawan hokum ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan tanahseluas 33m?
Terbanding/Tergugat I : ZET TALO RADJAH
Terbanding/Tergugat II : AGUS TINUS SEBU SABATANA
Terbanding/Tergugat III : MAGDALENA RADE RADJI
105 — 37
Kemudiansertifikat yang dimiliki oleh kakak kandungPenggugat/Pembanding bernamaJOSEP PADJI (Almarhum) Tahun 1984 dan sertifikat tanah milik ayahTergugat/Terbanding bernama DANIEL RADJAH juga diterbitkan olehKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur tahun 1984sehingga dengan demikian tanah milik kakakkandungPenggugat/Pembanding bernama JOSEP PADJI (Almarhum) tidaktumpang tindin dengan tanah dengan tanah milik ayah TergugatI/Terbanding, Daniel Radjah (Almarhum) tetapi tanah milik kakak
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.279 K/TUN/2011pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakanatau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 ;Bahwa karena batalnya putusan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa tumpang tindin tanah Penggugat yang dilindungi oleh Sertifikat HakMilik No.87/Desa Plumbon, seluas 6.800
77 — 33
yangmenyatakan dan membenarkan adanya hak orang lain di atas hak milikpenggugat dan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama Ramli Nomor :902 Kel Nae/2010, tertanggal 14 Agustus 2010, Surat ukur Nomor391/Nae/2010, tertanggal 30 Juni 2010, Luas : 236 M2 (dua ratus tiga puluhenam Meter persegi), Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota BimaMENGIKAT tanah milik penggugat yang terletak di Rt. 01, luas 223, danmenerbitan Sertifikat 902 pada saat obyek masih dalam proses Perkara,berarti terdapat tumpang tindin
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 23 yang menyatakantentang hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae masih dalam prosesperkara, tumpang tindin hak, tidak berdasarkan Hukum, Cacat HukumAdministrasi, dan pernyataan dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak benarsebab, tergugat V telah melaksanakan tugas yaitu dengan memproses penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae sudah memenuhi syarat dan melaluimekanisme/prosedur sesuai ketentuan peraturan Perundangan sebagaimandiatur
SUWARTO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
147 — 92
Nabire dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;Bahwa penerbitan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum langsungberupa tumpang tindin dengan bidang tanah milik Penggugat yangdidasarkan pada :Sertipikat Hak Milik Nomor 1732 Kel.
Nabarua tumpang tindin dengan sebagian bidang tanah objekgugatan berdasarkan gugatan perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Nabtanggal 21 Juni 2018 yang disampaikan Silvia Anggariani di PengadilanNegeri Nabire yang menempatkan Penggugat sebagai Tergugat II danRATNA sebagai Tergugat ;Bahwa sebagian bidang tanah objek gugatan berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Kel.