Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pps
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
114 — 74
  • satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 311/Pdt.G/2016/PN Smg
Tanggal 17 Januari 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA Perkumpulan SIANG BOE,dkk
125 — 63
  • Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengancara dan tujuan yang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, danbertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat,sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
40 — 7
  • ., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Bdw
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 11
  • Almarhum memberikan surat wasiat kepada Penggugatselaku anak kandungnya dari semua harta peninggalan tidak bolehdijual dan hanya dibagi waris kepada semua ahliwarisnya, namun saatini Tergugat bersama suaminya Turut Tergugat V, dan Tergugat Il,secara sepihak menguasai harta warisan pada objek sengketa V, danobjek sengketa VII dengan menawarkan kepada orang lainmengesampingkan Hak Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan caramelawan hak berupaya untuk memidanakan Penggugat denganmenyangka Penggugat melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
99 — 39
  • Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Timor TengahSelatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017, Perihal : Penahanan Gaji PegawaiASN tertanggal 23 Mei 2017 maka terbukti telah bertentangan dengan Asaskepastian hukun dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanakeputusan tersebut telah melangar prinsip Negara hukum dan hakhak wargaN@ Qala 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn neces9.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapHalaman 6 dari 59
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
513 — 151
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
91 — 91

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 176
  • dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
183 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
311 — 73
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH
Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
38 — 19
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL
Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
66 — 35
  • Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
57 — 8
  • . : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2010
PT. SINAR LAUT ABADI; PT. SINAR LAUT MANDIRI
84 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/PDT.G /2013/PN.Gns
Tanggal 16 September 2014 — S A D I L I ME L A W A N AJA SUHARJA DKK
45 — 32
  • UTA), sehingga tidak masuk akal danbohong besar jika tanah yang seluruhnya seluas apa yang tercantum didalamSertifikat tersebut sudah dibeli tetapi Sertifikatnya hanya sekedar dipinjamkansaja;Bahwa begitu juga dengan proses pembuatan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004tidak ada yang dilalui secara illegal dan sepengetahuan Tergugat I prosespembuatannya tersebut telah dibuat secara sah dan procedural, sehingga tidakbertentangan dengan hukum ;Bahwa adalah sah dan tidak melanggar etika dan atau tidak melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
  • dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
150 — 70
  • adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Maret 2014 — MARJAN vs MUZAIYANATUN, Dkk
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Lamongan1718meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dengan Nomor persil3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkankepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan(verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.SKY
Tanggal 6 Oktober 2015 — ARDIANSYAH BIN RIDWAN -lawan- PRANS EDWARD Als WANDI BIN ZDN. YUSUF (alm), dkk
96 — 16
  • hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar