Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeberadaan Surat Izin Bercerai dari Termohon tersebut dianggap telahmencukupi dan tidak mengurangi makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon

quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P1=T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamHalaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.Keputusan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadidasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yangada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (

MURDINI, selaku mediator dalam perkara ini telahmelaksanakan tugasnya yang dalam laporannya pada pokoknya menyatakanbahwa proses mediasi telah gagal ;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terlebih dahulu harus memperoleh surat Izin dari Pejabat yang berwenang,Majelis Hakim sudah menanyakan kepada Pemohon tentang hal tersebut,Pemohon menyatakan bahwa surat dimaksud sudah diajukan, namun sampaisekarang belum ada kecuali surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI KanwilJawa

saksikorban kemudian setelah kemmaluan terdakwa msuk ke dalam kemaluansaksi korban terdakwa mendorong dan menarik kemaluan terdakwa secaraberulang kali ke dalam kemaluan saksi korban namun terdakwa tidakmengeluarkan sperma karena pada waktu itu terdakwa dalam kondisimabuk akibat minum minuman keras dan Pil Dextro;10e Bahwa pada waktu terdakwa menngajak saksi korban untuk melakukanpersetubuhan tersebut saksi korban GUMILAR SANTI YUDISTTRAberusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipilyang

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat;Be Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atauPutusan Cerai GugatNomor 1597/Pdt.G/2017/PA Bbs.Halaman 11 dari 24surat

DanTergugat 2 hal ini diatur pasal 125 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004(P3) tentang Pemerintahan Daerah, adalah:1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepaladaerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yangbersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau rumah sakit umumdaerah;2) Badan, Kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana pada ayat(1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakitumum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipilyang

Bahwa Penggugat sebagai seorang ASN dalam mengajukan gugatanperceraian di Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara Nomor :13/Pdt.G/2020/PN.Amb, tertanggal 15 Januari 2020 tidak memiliki ijinsebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari atasannya;.

ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang

Bahwa selanjutnya setelah Penggugat meneliti alasan diterbitkannya ObyekSengketa / Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Nomor : KEP.083.2.880/2413.2/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 oleh Tergugat ;ternyata pada diktum menimbang pada hAurufa, diuraikannya sebagaiberikut : bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkaitdengan jabatan serta mengadakan kegiatan

Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.

untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang

SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan

., oleh Tergugat adalah merupakan tindakanberlebinan dan sewenangwenang serta tindakan tersebut telahmelanggar ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat TergugatNomor: 888/Kep.1416BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tersebuttelah merugikan Penggugat baik secara Moril maupun Materil ;Bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar SKB 3 Menteri,sedangkan ketentuan SKB 3 Menteri tersebut berlaku kepada

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2018 telah terbit SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang

Putri Intan(Saksi16) istri dari Saksi1 sambil menggendonganaknya masuk ke ruang jaga dan melihat warga sipilyang berada di dalam sel kemudian Saksi15mengambil handphone dan memfoto warga sipil yangberada di dalam tahanan.5.

Bahwa kegiatan operasi razia miras dilaksanakanmulai pukul 1 5.45 Wib hingga pukul 23,30 Wibdengan basil menjaring beberapa orangorang sipil yangsedang minumminuman keras dan orangorang sipilyang terjaring razia diangkut menggunakan kendaraandinas Ojet milik Kodim 0605/Subang yang kemudiandiamankan di Makodim 0605/Subang.4.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa besertarombongan patroli tiba di Makodim 0605/Subangdengan membawa sekitar 20 (dua puluh) orang sipilyang terjaring patroli yang diangkut menggunakankendaraan truk Yonif 312/KH kemudian diperintahkanturun dari mobil dan dikumpulkan di depan ruang lobbyKomandan dan kemudian orangorang sipil yang sudahberada di tahanan sebelumnya diperintahkan keluar danbergabung dengan 20 (dua puluh) orang sipil yang barudatang, kemudian perintah Terdakwa untuk didata olehpiket

Bahwa keesokan harinya, Terdakwamemerintahkan kepada Saksi1 untuk mengumpulkananggota jaga planton yang bertugas jaga pada saatpelaksanaan operasi miras untuk menghadap kepadaTerdakwa, kemudian pada saat menghadap paraanggota jaga planton ditanya satu persatu tentang siapayang memerintahkan memasukkan orang orang sipilyang terjaring operasi miras tersebut ke dalam ruangtahanan Kodim 0605/Subang, namun para anggota jagaPlanton tersebut dan berbagai alasan masing masingmengatakan tidak ada yang memasukan

Kemudian yang menjadi dasarhukum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau

Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganinstansi Pemerintah Kabupaten Keerom dari segi cakupan wilayah dan bidangatau materi merupakan wewenang Bupati Keerom sehingga Tergugat berwenangmenerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Taufik Ridha sesuai dengan PenetapanKetua Majelis Nomor : 032/Pdt.G/2015/MSSTR; tanggal 23 Februari 2015 danberdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasitelah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengandemikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan

putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang