telah dijual kepada orang lain yang masingmasingseluas 3.464 M2 dan 11.123 M2 atas nama NENENG NOOR INDAH,sedangkan Tergugat II/Turut Terbanding memiliki tanah berdasarkan SuratKeterangan Tanah (SKT) nomor: 593275/KGP/X/1999 tanggal 15 Oktober1999 seluas + 9.500 M2 yang berasal dari pembelian orang yang bernamaSumiarsa (Warga Guntung Manggis, Banjarbaru), dan yang disebelah barattanah miliknya seluas ( + 4.000 M2 ) telah dijual secara kaplingan kepadabeberapa orang lain sehingga terjadi tumpang tindin

Bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II masingmasing telah memilikialas hak atas atas tanah yang dikuasai yaitu berupa sertipikat Hak MilikTanah No. 538/2004 atas nama Tergugat dan Surat Keterangan Tanah(SKT) No. 593275/KGP/X/1999 atas nama Tergugat II, namun terbitnyasertipikat Hak Milik Tanah dan SKT masingmasing atas nama Tergugat danTergugat Il tersebut terbitnya belakangan setelah Sertipikat Hak Milikhalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 53/Pdt/2017/PT.BJM.Penggugat, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Putusan Nomor : 145/B/2021/PTTUN.Mks.pemberian IUP yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagipemerintah, dunia usaha dan masyarakat;Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakahbenar telah terjadi tumpang tindin dalam pemberian IUP sehingga IUPEksplorasi Penggugat/Pembanding harus dicabut;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingjuga tidak menemukan bukti yang menunjukan bahwa telah terjadi tumpangtindih pemberian IUP antara Penggugat/Pembanding dengan

pembayaran 50 % kepada Penggugat secara mencicilsebanyak 13 kali, tidak dibayar penuh sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Bersama yaitu dibayar 50 % dari jumlah hargayang telah diperjanjikan, adapun cicilan tersebut dilakukan sejak tanggal 5Maret 1996 sampai dengan akhir tahun 1998 sebesar Rp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) ;Bahwa terhentinya pembayaran tersebut oleh Tergugat dengan alasanbahwa tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat ada sengketa atautumpang tindin

untuk mencek ataumemeriksakan adakah atau tidak surat lain atas tanah tersebut yang ternyatatidak ada makanya Saksi berani membeli tanah tersebut;Bahwa untuk proses peningkatan dari 12 (dua belas) sporadik tersebut diBPN hingga sekitar 1 (Satu) tahun tidak selesai kemudian keluarlah suratsanggahan dari Terdakwa sehingga kemudian BPN mengeluarkan suratpemberitahuan penangguhan terbitnya SHM;Bahwa yang menyebabkan tidak terbitnya SHM atas 12 (dua belas) sporadiktersebut bukan karena adanya tumpang tindin

Banjar Gawi Makmur yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap LIKdan tanah yang dipermasalhakan tersebut ada tumpang tindin dengan yangSaksi kelola;e Bahwa Banjar Gawi Makmur beralamat kantor di jalan Banjar Gawi KelurahanLandasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;e Bahwa untuk luasan tanah yang masuk dalam kawasan LIK seluas 200 Hayang terketak di Landasan Ulin Tengah dan Landasan Ulin Selatan;e Bahwa keberadaan LIK sejak tahun 1990;e Bahwa pada saat ini Saksi selaku Manager

Banjar Gawi Makmur melepaskan kepemilikan tanah yangtumpang tindin dengan tanahtanah yang diklaim sebagai tanah merekadalam bentuk surat pernyataan dengan istilahnya dihibahkan untuk dibagikankepada masyarakat;Bahwa untuk Terdakwa pada saat itu diam saja;Bahwa kalau untuk permasalahan pencabutan di BPN yang dilakukanTerdakwa, tembusannya langsung ke kantor pusat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akanmenanggapi pada kesimpulan;9.

AMIR SAID dan diakuinya tidak tumpang tindin dengan tanah yangdiakui oleh Terdakwa;Bahwa atas adanya komplin dari pihak LIK tersebut Terdakwa adamenginformasikan kepada Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dalam membahas adanya tumpang tindih tersebut ada diadakanpertemuan antara Terdakwa dengan Pihak LIK di Kantor BPN Kota Banjarbarunamun tidak melibatkan Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan pihak LIK yang diwakili oleh SaksiDIDIK SOEKMONO dan Saksi BUDIANTO di kantor BPN Kota

AMIR SAID dan diakuinya tidak tumpang tindin dengan tanah yangdiakui oleh Terdakwa;Bahwa atas adanya komplin dari pihak LIK tersebut Terdakwa adamenginformasikan kepada Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN namun dalammembahas adanya tumpang tindih tersebut dengan Pihak LIK di Kantor BPNKota Banjarbaru namun Terdakwa tidak melibatkan Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan pihak LIK di kantor BPN KotaBanjarbaru. kemudian diketahui atau disampaikan oleh pihak BPN KotaBanjarbaru kalau tanah

Terdapat tumpang tindin hak atas tanah; h. Data yuridis ataudata fisik tidak benar; atau i.

Putusan Nomor 205 K/TUN/2016setelah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013atas nama Helni, S.Ag., M.Si,, sebagaimana dinyatakan dalamjawaban Kepala BPN Kota Palangka Raya angka (5) pada perkaraNomor 07/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 21 Mei 2015 yangdikuatkan dengan bukti T9 (Peta Bidang) dengan menyatakanPeta Bidang yang diberikan kepada Ardiansyah, S.Hut., denganNIB 15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindin dengan Peta BidangNIB 15.01.03.02.09223 atas nama Helni sebagaimana gugatanPenggugat

serta menyebutkan batasbatastanah pewaris tersebut;14Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut seluruh hartapewaris pada posita 12 untuk ditetapkan sebagai harta warisan pewaris,padahal para Penggugat telah mendalilkan bahwa sebagian tanah pada posita12.1 tersebut seluas panjang 230 m x lebar 36 m telah dijual oleh Tergugat danpara Penggugat menuntut pengembalian uang hasil penjualan tanah tersebutuntuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti pewaris, kedua halmana saling tumpang tindin

Usaha Negara Manado yangdibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengenaiPenggugat tidak dapat menunjukan batas mana yang menjadi tumpangtindin dengan tanah Tergugatll.Intervensi, sehingga Penggugat tidak dapatmembuktikan akan adanya keterangan mengenai tumpangtindih tersebut,pertimbangan hukum yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tersebut adalah keliru sebab pada waktu diadakanpemeriksaan ditempat Penggugat telan menjelaskan bahwa yang terjaditumpang tindin

Dan perlu dibatalkan Perjanjian Kredit (PK) karena dianggap adanyaTumpang Tindin atau adanya Klausul Tambahan terkait KuasaMenjual yang mengakibatkan Perjanjian tersebut melanggar Pasal 18ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999;Bahwa gugatan yang dilakukan YLKI Gorontalo atau KompotensiPengugat selain berdasarkan Hierarki atau Nomenklatur UU Nomor 8Tahun 1999 pada pasal 46 ayat 1 Poin b dan c, juga didasarkan PadaPutusanPutusan Pengadilan sebelumnya tentang Kewenangan YLKIdibatasi pada Kepentingan Konsumen

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata areal lahan milik PenggugatIl sebagian masuk / tumpang tindin dengan areal lahan Sertifikat Hak Pakai No.00015 atas nama PT Pertamina (Persero).Bukti Kepemilikan Tanah Penggugat III1. Bahwa Penggugat Ill memiliki sebidang tanah yang terletak di DesaMurutuwu, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah yangdiperolennya karena membeli dari Sdr.

Lebihlebih terhadap Penggugat yang menurutdalilnya telah memiliki sertifikat dan hal tersebut tidak mungkinterjadi tumpang tindin dengan sertipikat milik pertamina karenapada tahun 2014 pengukuran bidang tanah sudah menggunakanTotal Station (TS).Hal. 94 dari 214 Putusan Pkr. No. 32/G/2019/PTUN.PLKll.

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat,mempermasalahkan hakhak keperdataan atas tanah berupa bukti kepemilikanPara Penggugat yang tumpang tindin (Overlap) dengan bukti kepemilikan yangdimiliki oleh Tergugat II Intervensi.7.

Peta Lokasi Tanah Penggugat II tumpang tindin dengan area tanahTergugat Il.Int (Vide Bukti P.2B);112. Fotofoto area tanah Penggugat II Tumpang tindih dengan area tanahTergugat II Int. ( Vide Bukti P.2C);113. Peta Lokasi Tanah Penggugat III Tumpang tindih dengan area tanahTergugat II.Int (Vide Bukti P.3C);114. FotoFoto Area tanah Penggugat III Tumpang tindin dengan area tanahtergugat II Int. (Vide Bukti P.3D);115. Peta Lokasi Tanah Penggugat IV (Vide Bukti P.4B);Hal. 215 dari 214 Putusan Pkr.

Fotofoto area tanah Penggugat IV tumpang tindin dengan area tanahTergugat II Int. (Vide Bukti P.4C);117. Overlay Peta Citra Satelit (Vide Bukti T.65);118. Peta Kesesuaian Bidang Tanah (Vide Bukti T.66);119. Peta Overlay Bidang Tanah dengan Citra (Vide Bukti T.67);120. Peta Kesesuaian Bidang Tanah (Vide Bukti T.68);121. Peta Overlay Bidang Tanah dengan Citra (Vide Bukti T.69);122.

Syamhudin dihadapan Kepada Desa (Turut Tergugat I) menerangkantanah yang diakui oleh Penggugat itu tumpang tindin dengan tanah yangdiakui M. Hayep, Nuryanti dan Zulkarnain, berdasarkan Surat Keteranganyang dimilikinya, dan atas keterangan yang disampaikan oleh H.Syamhudin dibenarkan pula oleh Kepada Desa Sei Awan Kanan (TurutTergugat I) pada waktu itu;. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dari H.

Syamhudin dan KepadaDesa Sei Awan Kanan (Turut Tergugat I), kalau tanah milik datoknyatumpang tindin dengan tanah yang diakui oleh M. Hayep, Nuryanti danZulkarnain, kemudian Penggugat meminta foto copy dari SuratKeterangan (SKT) itu kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan kalau Surat Keterangan (SKT) itu ada pada pemiliknya,kemudian Penggugat bersama Usman Bin Abdul Karim dan BaharudinBin Zainuri yang merupakan cucucucu dari (Alm) MAT NOERmendatangi M.

Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan/Pengaduan dengan melampirkan PETA OVERLAY(Bukti P.30) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Il tanggal 7 Januari2020, pada intinya menerangkan dari hasil pengecekan lokasi,berdasarkan hasil plotting titik pengecekan yang ditunjukkan olehPenggugat diatas tanah datok Penggugat tumpang tindin (Overlap)sebagian dari Hak Guna Bangunan (HGB) Tergugat yaitu:a.

melarang melakukankegiatan tetapi tetap dikerjakan;Bahwa saksi sempat bertemu dengan Mister Li yangmemakai juru bahasa dengan penjelasan bahwa tanah inidiselesaikan dulu dengan Mister Han tetapi saksi tidak sempatbertemu dengan Mister Han;Bahwa ahli waris ada meminta petunjuk ke BPN danmenanyakan apakah surat swapraja bisa disertifikatkan dan arahandari BPN untuk dibuatkan surat keterangan tanah ke Kepala DesaSungai Awan Kanan dan pernyataan dari Kepala Desa bahwa tanahtersebut tumburan atau tumpang tindin

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menunjuk batasbatassebagaimana gugatan tersebut, adalah penunjukan batas yang overlap atautumpang tindin dengan obyek milik orang lain sehingga penunjukan batastersebut mengakibatkan kaburnya gugatan penggugat;3.

No.05/Pdt.G/2009/PN.Mdl, sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan siapa sebenarnya yang berhak secara hukum selaku Pemilik atas objek perkara perdata, yang sekaligus menjadi TempatKejadian Perkara pidana aquo tersebut ;Bahwa hal ini adalah sangat penting guna menghindari putusan Pengadilanyang kontradiktif dan tumpang tindin serta menghindari adanya hukumanyang dijatunkan Pengadilan kepada orang yang tidak bersalah karena ternyata terbukti secara hukum Terdakwa Belman Sitompul adalah yang palingberhak

Lontar;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factisudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidaktumpang tindin dengan sertifikat hak milik Penggugat, hal tersebut dikuatkanPenggugat dan Tergugat II Intervensi pada sidang pemeriksaan setempatbahwa lahan lokasi yang di atasnya terbit objek sengketa

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1. Nama PemilikAlas HakLuas Tanah2. Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama Pemilik: Tukran1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?: Suparman.: SHM Tahun 1982: 17.500 M?: Kasmir.Halaman 69 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUNBLNo.

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.4.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama Pemilik: Mad Supandi.: Surat Ganti Rugi Tahun 1998: 10.000 M?: Mad Supandi1.: SKT Tahun 1992: 10.000 M?: Sutini.: SHM Tahun 1982 Nomor 317: 17.500 M?

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas Tanah: Muslam.: Surat Ganti Rugi Tahun 2001: 7.500 M?: Nasrodin1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?: Sardi.: SKT Tahun 2008: 17.500 M?

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikNo. Induk Bidang: Muslam.: Surat Ganti Rugi Tahun 2001: 7.500 M?: Nasrodin1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?

Bila terdapat tumpang tindin (overlapping) lahan, makaberdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Permen ATRBPN Nomor 21 TahunHalaman 169 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUNBL2020 tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Tanah, makamasyarakat dapat mengajukan keberatan ke pada instansiberwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan (Tergugat), dengan syarat sebagai berikut:a.e.fotokop!

Tanah Milik;Selatan : Pangkung;Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN GinBarat : Sungai;Bahwa atas keberadaan tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugattersebut, sebagian seluas 2.200.M2. (22 are) diklaim sebagai miliknya dan telahbersertipikat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 03419, yang terletak di Desa Sabaatas nama Penggugat Wayan Narta, sebagaimana posita point 29 gugatan;Bahwa terhadap klaim Penggugat yang mengklaim tanah tersebutmerupakan tanah miliknya, yang tumpang tindin

Keputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan PertanahanNasional Provinsi Bali Nomor 0183/Pbt/BPN.51/VIII/2017tentang Pembatalan Karena Kesalahan AdministrasiTerhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor3419/Desa Saba Luas 2.200 M2 Sebelumnya Atas Nama Wayan Narta Yang Beralin Menjadi Atas Nama MadeKarang Sumadi Yang Tumpang Tindin Dengan SebagianDari Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 257/DesaSaba Luas 4.500 M2 Terakhir Tercatat Atas Nama Ir. MadeKusuma Diputra No. Reg.

, terletak di Kelurahan Ngesrep, KecamatanBanyumanik, Kota Semarang;Adalah CACAT ADMINISTRASI, sehingga sudah selayaknyakedua Sertipikat tersebut DINYATAKAN CACAT HUKUM dantidak memiliki Kekuatan hukum;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengklaimterjadi tumpang tindin antara Sertipikat Hak GunaBangunanNo. 165/Ngesrep dan Sertipikat Hak GunaBangunanNo. 360/Ngesrep dengan kedua Sertipikat tanahmilik Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugianterhadap Penggugat Rekonpensi, perbuatan

serta keterangansaksi, dipertegas lagi dengan adanya pemeriksaan setempat yangdiajukan oleh Pembanding atas obyek tanah yang lain yangberhubungan dengan riwayat perolehan tanah sertifikat Hak Milik Nomor1520 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 atas nama Terbanding/Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang terungkapdipersidangan; Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pembandingsemula Tergugat berkesimpulan bahwa sertifikat tanah SHM Nomor1520 dan SHM Nomor 1576 tidak terjadi tumpang tindin

Notaris/PPAT dan telah pula dibalik nama olehTerbanding semula Penggugat, sehingga Terbanding semulaPenggugat selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum; Bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukanpermohonan kepada Terbanding II semula Tergugat Il untuk dilakukanpengukuran ulang dan pemetaan kodasteral di Kantor Pertanahan KotaSemarang terhadap obyek sengketa dan obyek sengketa II danHalaman 44 dari 56 Putusan Nomor 402/Pdt/2018/PT SMGdisimpukan telah terjadi tumpang tindin

dari PenggugatHalaman 8 Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.SMD.10.11.12.13.melalui proses jual beli dan pelepasan Hak Atas Tanah yang berasal dariSurat Segel induk Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni1992 tersebut ternyata tumpang tindin dengan sertifikat Hak GunaBangunan No. 49 Atas nama Yayasan Sangatta Baru ;Bahwa setelah itu Penggugat sendiri mengecek kebenaran informasiyang diperoleh dari Sdr.

Fahrur Rijal ke Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur ternyata tanah tersebut yang berasal dari asal usul indukdari Segel Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni 1992tersebut tenyata seluruhnya tumpang tindin dengan Sertifikat Nomor HakGuna Bangunan No. 11 Desa Teluk Lingga Tertanggal 04 November2002, sekarang sudah dilakukan proses pindah desa menjadi SertifikatHak Guna Bangunan No. 49 Atas Nama Yayasan Sangatta Baru denganLuas 87544 M?

Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telahbertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan tatausaha, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinyamenitikberatkan pada sengketa tumpang tindin kepemilikan tanahbukan prosedur administrasi penerbitan sertipikat tanah dan tidakberkaitan langsung dengan objek tata uasaha negara.

., Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimatan Selatan, telah terjadi tumpang tindin kepemililkan antara TergugatIntervensi yang didasarkan pada objek sengketa dengan NOORKAMSIAHselaku kuasa dari ahli waris Ny.

;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwatanah milik Penggugat tumpang tindin dengan Objek Sengketa a quo setelahPenggugat mendapat fotocopy hasil peninjauan lokasi (Bukti P12) pada tanggal 15Desember 2013 sehingga dengan dasar itulah gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut TergugatIl

Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah seluas 1.360 M2 denganSertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 1095/Kamal dengan Gambar Situasi No.2484 tanggal 21 Maret 1997 yang berada diatas /tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat dengan Sertifikat HakMilik (GHM) No. 3576 dengan Surat Ukur tanggal 9 Feoruari 2000 No. 4623 / Kama!

Bahwa gugatan Penggugat menyalahi kompetensi absolut peradilan;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena permasalahan tumpang tindin Tanah Hak MilikNo. 39/Bencongan milik Penggugat Tanah Hak Guna BangunanNo. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi adalah murni masalahhukum perdata karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan.