Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 08-04-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -57/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 23 September 2020 — -Perdata -Penggugat -Refly M.Roringpandey,DKK -Tergugat -Jurike Paseki,DKK
189 — 102
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TPI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 17
  • No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2017/PTUN-BKL
Tanggal 21 Maret 2017 — DARMAWI, SE.MM MELAWAN GUBERNUR bENGKULU
128 — 75
  • yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
482 — 171
  • diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif,Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintanh RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 129/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SRI WAHIDAH, S.Pd
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 31
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/044/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/167/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahidah, S.Pd.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 129/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 89 halaman.kepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 42
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/123/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/419/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Husni.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
    Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 128/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
S. JUNAIDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
59 — 33
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/029/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/126/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Drs. S.Junaidy.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 128/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 20 April 2017 — AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR;
72 — 29
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PrimairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah III BidangTata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat berdasarkanKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
    langsung menangkap Terdakwa dan barangbukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SubsidairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 49
  • PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama LilyMaryati, A.Ma;3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 225/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
ARSEH HASIBUAN, SH
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
147 — 108
  • JPTPratama, JA, JF selain JF Utama.Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara YangMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 27-04-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Pspk
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 36
  • Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspktetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 3ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat(1) dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 43
  • Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT** Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehpejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaidimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegavaian dapat mengambil Keputusan ataskeberatan yang diajukan Pegavwai Negeri Sipilberdasarkan bahanbahan yang ada dan atau keterangandari Pegavai Negeri Sipil berdasarkan bahanbahanyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan;> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 135/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SUDARSONO TAMPUBOLON, SP
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 40
  • Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baikdan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindaklanjut dari maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Putusan Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUNMDN Halaman 19Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
78 — 75
  • Siswanto langsungberangkat ke Kota Palu dengan menggunakan transportasi pesawat sipilyang difasilitasi secara gratis oleh PT. Pertamina.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 68/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. T. NILFAN SAHARI HARUMI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
50 — 36
  • juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 05-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2018/PTUN.DPS
Tanggal 6 Juni 2018 — PENGGUGAT: -NI PUTU JASMAWATI; TERGUGAT: -KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

201 — 86
  • Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasandidasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selakuHalaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPSPegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyeksengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan ObyekSengketa kepada Pemohon incassu Nengah Putrayasa, ST.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 6 September 2017 — ERYAN EFENDI, SHI ; SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
96 — 54
  • ;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 31-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — EMMA DIENOVYNA, S.STP; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
57 — 35
  • No.01/G/2016/PT.TUN.JKT.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil dimana hukuman tersebut dikuatkan oleh Tergugat.Terbitnya Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat karenaPenggugat menjadi kehilangan hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berupa penghentian gajinya (bukti P12).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 223/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YEFITA GULO, SE
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
130 — 75
  • Wiyono, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukantindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang mengemban
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 32
  • 2010.Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf , Umum, Alinea 4, berbunyi sebagaiberikut : Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antaralain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkanHalaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipilyang