Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — SYAHRUDDIN, SH
8922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LALU SERINATA, MM. yang saat itu menjabat SekretarisDaerah Kabupaten Lombok Barat yang bertugas mengelola Dana Bantuan SosialTahun Anggaran 2008.Bahwa dari pengajuan proposalproposal dana bantuan sosial tersebut secarabertahap Terdakwa telah menerima dana bantuan yang bersumber dari DanaBantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 dari AGUNG PURNOMO NUGROHOselaku Bendahara Bansos TA 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp.571.000.000, (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :1
    ,namun pada kenyataannya Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tanganpenerima dana Bansos dan juga telah menuliskan nilai nominal uang padakwitansi tersebut seolaholah penerima benarbenar telah menerima uangsejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut, padahal dalam kenyataannyapenerima Bansos ada yang tidak menerima uang sejumlah dari yang terteradalam kwintansi, bahkan ada penerima bansos yang sama sekali tidak menerimabantuan.Bahwa dana bantuan sosial yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada
    sebesar Rp. 435.400.000, (empat ratus tiga puluh lima jutaempat ratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada yang berhak, olehTerdakwa dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi atau untuk kepentingan lain yang tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.Bahwa dana bansos yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingandirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau kepentingan lain yangtidak dapat dipertanggungjawabkan
    penggunaannya oleh Terdakwa tersebutmerupakan bagian dari dana yang dialokasikan bantuan sosial yang bersumberdari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008.Bahwa dengan dipergunakannya dana bansos oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi Terdakwa atau untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq.
    yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadinya atau. untuk kepentingan lain yang tidak dapatdipertanggungjawabkannya merupakan bagian dari dana yang dialokasikanbantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2008.Bahwa dengan dipergunakannya dana bansos oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi Terdakwa atau untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq.
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 331/PID/2021/PT SBY
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ISDIANTO Als GENDUT ROSOK Bin ISLAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIANTO Bin COKRO KUAT
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI Bin Alm. SUTRISNO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ICHWAN KABALMAY, SH
16448
  • Putusan No. 331/PID/2021/PT.SBYBantuan : Beras (bansos 5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak
    menjabattidak ada dana hibah sejumlah tersebut ;Anggaran : Penanganan CORONA (C19) kurang lebih Rp.99.927.000,(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)banyak yang fiktif, adalah tidak benar bukan bulan April 2020 tetapi pada hariRabu, tanggal 19 Mei 2020 dana Covid19 sejumlah Rp.100.626.800, sesuaiRAB Desa Brumbung, TA. 2020 tanggal 14 April 2020, Untuk penyalurananggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bantuan : Beras (bansos
    5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak ada unsur monopoli ;Halaman. 8 dari 17 Halaman.
Register : 13-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.
10963
  • rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung;
  • 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjigan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;
  • Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan Rekapan Bansos
    /Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;
  • 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan settingan-settingan stempel;
  • 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs.
    Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberianHibah dan Bansos Bersumber dari APBD;2.
    Perturan Bupati No 30 tahun 2011 tentang tata caraPenganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaanPertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan EvaluasiHibah dan Bansos;Halaman 54 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.DpsDemikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk dapatpertimbangan dan Keputusan bapak oleh penuntut umum saksimenerangkan benar rekomendasi dari SKPD terkait tersebut adalah yangdibutuhkan dalam proses pencairan dana hibah bansos sesuaidenganPermendagri
    Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberianhibah dan bansos bersumber dari APBD;Halaman 57 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Dps2.
    Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian hibah dan bansos bersumber dari APBD;2.
    Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);16. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan Rekapan Bansos/IndukTahun Anggaran 2015 WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRDKabupaten Klungkung yang mengajukan WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;17. 1 (satu) buah kepingan DVDR plus yang berisi kumpulan settingansettingan stempel:;18. 1 (Satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh PltSekretaris
Register : 25-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIEF S. NUGROHO, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HERU WAHYUDI, SH Bin CHAIRUM NOSA
482152
  • Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian
    Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.
    ;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.
    ., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS:Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.
    ., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansos dalamAPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidak sesuaidengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30 Desember2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena belanja hibahdan bansos tidak dibahas dan tidak diajukan
Putus : 13-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1882 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — SYAFRUDIN S. PATTAH;
5234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode
    Khasana Kreasi Konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program
    Put.No.1882 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;13 lembar surat penetapan koperasi peserta program
Putus : 09-02-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2014/PN/Smg
Tanggal 9 Februari 2015 — Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Djumiat
9118
  • Rp. 1.300.000.000,- ;- Surat Bukti Pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;- Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Siti Romelah, S.Ag dan Misriwarni dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs. Abd. Rohman, M.Hum ;- Surat Pernyataan dari Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs. Ab.Rohman, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Rohman, M.Hum selakuKepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag.Kesra) Setda Kendalmemerintahkan Siti Romelah, S.Ag selaku Bendahara PengeluaranPembantu) untuk mencairkan Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untukmengganti uang Dana Bansos yang sudah diserahkan olehTerdakwa Dra. Hj. Siti Nurmarkesi kepada para penerima padabulan Januari dan Pebruari 2010 yang saksi Drs. Abd. Rohman,M.Hum pinjam dari saksi Anurohim.
    Rohman, M.Hum kemudian memerintahkan SitiRomelah, S.Ag untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Akmad Rikza,S.Sos selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2010 Siti Romelah, S.Agmencairkan Dana Bansos sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh jutarupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza, S.Sos untuk diberikankepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melaluiacara kunjungan Terdakwa Dra. Hj.
    MH,Drafttersebut dikembalikan karena saat itu Draft Pengajuan SK Bupatitentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belumada lampiran daftar penerima dan proposalnya .Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag mencairkanDana Bansos sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) danatas perintah Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepadaAkhmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerimaBansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan TerdakwaDra. Hj.
    Rohman, M.Hum memerintahkan saksi SitiRomelah, S.Ag untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AkmadRikza, S.Sos kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, saksi SitiRomelah, S.Ag mencairkan Dana Bansos sebesar Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Akmad Rikza,S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulanMaret 2010, baik melalui acara kunjungan Terdakwa Dra. Hj.
    MH,Draft tersebut dikembalikankarena saat itu Draft Pengajuan SK Bupati tentang Penetapan danPenerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftarpenerima dan proposalnya.Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag mencairkanDana Bansos sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) danatas perintah Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepadaAkhmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerimaBansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan TerdakwaDra. Hj.
Putus : 15-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Februari 2012 —
2311
  • atas keterangan saksi GUMALA YULIANTO terdakwa menyatakan adayang tidak benar, yaitu terdakwa tidak pernah mencairkan dana dan terdakwa tidak ikut ke Bank untukpencairan, tidak benar terdakwa tentang pembagian uang 30 %70 % dan saksi tetap pada keteranganBahwa saksi dalam keadaaan sehat jasamani dan rohani danbersedia memberikan keterangan;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluargadengan terdakwa yaitu terdakwa adalah keponakan jauh;Bahwa setahu saksi perkara ini adalah mengenai BANSOS
    ;Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Kegiatan Bansos;Bahwa saksi tidak punya lembaga;Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang bangunan;Bahwa saksi tidak tahu mengenai program penghijauan di desaKamal;Bahwa saksi ditunjuk Ketua melalui H Yusuf yaitu kamuditunjuk sebagai Ketua dan suudah saya buatkan proposalnya;Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan isi proposal yang saksi tahujudulnya mengenai pelestarian lingkungan hidup;Bahwa saksi daam proposal tersebut sebagai Ketua Panitia dansaksi tanda tangan dalam proposal
    dalamproposalnya mesti ada ditujukan kepada siapa;Bahwa Rekomendasi bukan hanya karena Ketua dewan tapikarena tugas anggota Dewan;Bahwa surat yang masuk adalah melalui terdakwa dan secaraumum masuk ke bagain persuratan lalu yang masuk ke Pimpinanadalah yang perlu diketahui Pimpinan;Bahwa saksi pernah memberikan tugas kepada terdakwa maupunsaudara Afif terhadap sifatnya proposal;Bahwa permohonan dalam proposal adalah ditujukan kepadaGubernut;Menimbang, bahwa atasmembenarkan keterangan saksi;Bahwa Bansos
    yang dibahas oleh anggotaDPRD, dan tugas terdakwa terkait program tersebut yaitu untukmengantarkan proposal ke Provinsi Jawa Timur;Bahwa yang berhak melakukan pencairan dana Bansos adalah KetuaLembaga itu sendiri dan jika dilakukan pencairan oleh orang lain tidakdiperbolehkan;Bahwa terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah mencairkan danaBansos tersebut;Bahwa bentuk Rekomendasi adalah usulan agar Proposal tersebut ditindaklanjuti kemudian di bubuhi tanda tangan oleh Ketua DPRD;Bahwa sebelumnya
    terdakwa pernah terkena kasus P2SEM dan hartaterdakwa ada yang disita;Bahwa BAP terdakwa pada point 12 terdakwa cabut karena terdakwa lupa;Bahwa benar ada proposal yang diajukan oleh YusuF Sumarno, MulyoSuwito dan saudara Gumala;Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pencairan dana Bansos tersebut;Bahwa terdakwa tidak tahu tentang adanya dana yang diberikan kepadayang memberikan rekomendasi proposal;Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan dana Bansos yangsudah cair;Bahwa yang memberikan rekomendasi
Putus : 07-05-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
1173766 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • H.Zulfadhli, MM., sebagai Ketua DPRD Tahun 2004 sampai denganTahun 2009, dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua umum KONIProvinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2004 sampai denganTahun 2008, serta Terdakwa sebagai Ketua Satgas Pelatda PONXVII Tahun 2008 KONI Kalimantan Barat, bersamasama TommyRia, SE., M.Si (Alm) telah mengetahui ada dana Bansos UntukDewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpuradalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung SekdaKalobar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
    ,namun yang menerima cek dan mencairkan di Bank adalahbeberapa anggota DPRD Kalbar yaitu Tommy Ria, Luthfi Hadi,Mosses Alep dan Zainal Abidin, sehingga secara yuridisberdasarkan tandatangan kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwaharuslah dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan menerimauang yang telah dicairkan dan wajib dipertanggungjawabkan ataskebenaran formil dan materil oleh Terdakwa;Bahwa selain dana bansos untuk DPFK Universitas Tanjungpurasebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
    Syakirman selaku Sekda Prov.Kalbar telah menggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untukKONI secara bertahap hingga mencapai jumlahnya sebesarRp7.660.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh jutarupiah) yang diterima oleh saksi Drs.
    Zulfadhli, MM., yang telah memperoleh/menerima uang APBDdengan cara meminjam dana bansos untuk DPFK UniversitasTanjungpura, dana Bansos untuk Koni serta dana kas Sekdadengan cara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa Ir.H.
    ,yang telah menerima atau memperoleh dana atau uang sebanyakbanyaknya sejumlah uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi,maka Terdakwa harus dibebani hukuman pidana tambahan berupauang pengganti yaitu sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar duaratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikompensasikan ataudiperhitungkan dengan uang pengembalian Bansos untuk DPFKUniversitas Tanjungopura yang masingmasing telah disetorkan keRekening DPFK Untan di Bank Kalbar, yaitu. sebesarRp3.750.000.000,00 (
Register : 04-08-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.SUS.KOR/2016/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2016 — Ir. MUH. DARWIS MUIS, M.Ma Alias DARWIS Bin ABDUL MUIS B
8630
  • BinDJOHANSYAH selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa kemudian saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.
    YULIANA,M.Si Binti HAJI ANWAR, sehingga jumlah/volume yang dilaporkantidak sesuai dengan kenyataannya.Bahwa atas pengelolaan uang pembelian benih, Pupuk Organik Cair(POC) dan pestisida oleh saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISALBin MUHAMMAD TANG dan saksi RAHMAN ABU, S.Tp AliasRAHMAN Bin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh paraPetani penerima dana Bansos tersebut saksi MUHAMMAD FAISALAlias FAISAL Bin MUHAMMAD TANG menguasai dan/atau menikmatiuang dari Kelompok Petani kurang lebih sebesar Rp
    Alias RAHMANBin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh para Petanipenerima dana Bansos tersebut, saksi RAHMAN ABU, S.Tp. AliasRAHMAN Bin HAJI ABU membagi uang yang diterima kepada paraKetua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp. 45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POCyang diterima oleh para anggota kelompok tani.Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kab. Soppeng terdakwa IR.
    BinDJOHANSYAH selaku) Kepala Dinas Tanaman Pangan DanHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa selanjutnya saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.
Register : 13-12-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 14 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : AA UMBARA SUTISNA
311200
  • ) berupa paketbahan pokok / sembako kepada masyarakat Kabupaten Bandung Baratyang terdampak pandemi Covid19 sebanyak 120.000 (seratus dua puluhribu) paket sembako melalui Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, namun dalam mewujudkan program Bansos tersebut karena Terdakwamenginginkan adanya keuntungan bagi dirinya dan keluarganya, maka Terdakwa menunjuk penyedia paket Bansos adalah orangorang Terdekat Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
    TOTOH GUNAWAN akan menjadi penyediapaket bansos program JPS dan program PSBB sebanyak 120.000 (seratusdua puluh ribu paket) yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020, selainitu M.
    date untuk menggantikan TIAN FIRMANSYAH PPK yang sebenarnyatelah ditunjuk sebelumnya selaku PPK terkait Bansos TA 2020.
    SelanjutnyaTerdakwa melalui HERI PARTOMO memerintahkan DIAN SOEHARTINI selaku PPK untuk langsung membuat surat pesanan paket Bansos kepadaperusahaan milik M. TOTOH GUNAWAN dan mengabaikan tugas yang seharusnya dilakukan PPK untuk terlebih dahulu memilih dan menunjukpenyedia yang akan melaksanaan paket bansos dalam rangka tanggapdarurat Covid19, yaitu sebagai berikut :a.
    Selain itu Terdakwa jugamengizinkan DIANE YULIANDARI (lstri siri Terdakwa) melalui DICKYYUSWANDIRA (adik kandung dari DIANE YULIANDARI) untuk ikut menjadipenyedia sebagian barang dari paket sembako program Bansos penanganan Covid19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yang akan dilakukan oleh ANDRI WIBAWA tersebut.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — YUSUF EFENDI;
157100
  • tidak dibahas di Komisi D karena itu bukan kewenangan komisiD;Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan untuk membahas bansos namunpertemuan tersebut dalam kapasitas saksi selaku anggota DPRD Jawa Baratyang sedang Reses untuk mengangkat aspirasi dari bawah;Bahwa dalam pertemuan untuk membahas bansos tersebut, saksi tidaksepenuhnya kapasitas selaku anggota DPRD Jawa Barat, karena dalam rapatmembahas bansos tersebut, bukan tugas resmi yang dibebankan pimpinankepada saksi, lebih bersifat pribadi;Bahwa
    saksi ikut menghadari rapat untuk membahas bansos tersebut dua kali;Bahwa pada waktu rapat pada tahun 2007 di Rumah Sakit Hasanah Graha Afiahsaksi hadir, disitu juga hadir Dr.
    Walikota yang mengatur tentang Bansos tersebut setahu saksi belum ada;Bahwa saksi tidak menjanjikan apaapa kepada Dr. Maman dan Dr. Warsito;Bahwa setahu saksi dalam H. Indra Abidin ikutikutan mengurusi Bansos dalamkapasitas sebagai Pengusaha;Bahwa saat pertemuan di Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah, saksi katakanpada H. Indra Harga itu kemahalan;Bahwa maksud saksi tawaran yang diajukan oleh H. Indra ke pihak Rumah Sakitterlalu mahal;Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.125.000.000. dari H.
    Indra soal uang tersebutkarena saat itu dia sedang keluar kota, kalau tidak salah dia sedang berada diPekan Baru;Bahwa setahu saksi dari awal Pak Mansur sudah terlibat dalam urusan Bansosini;Bahwa setahu saksi bansos ini sifatnya untuk bantuan alat kesehatan;Bahwa soal Bansos tidak dibawah komisi dimana saksi berada;Bahwa urusan saksi ikut mengurusi bansos alatalat kesehatan untuk keduaRumah Sakit karena yang menerima bansos adalah Depok, yang merupakandapil saksi, sehingga saksi ikut mengurusinya
    akan diberikan lewat Bansos, juga merekabertanya apakah bisa mendapatkan bansos, lalu atas pertanyaan tersebut saksiminta mereka untuk ajukan proporsal supaya pemerintah kota Depok mengetahuiapa yang diperlukan;Bahwa setahu saksi keterlibatan Dr.
Register : 28-07-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 506/Pid.Sus/2020/PN Jap
Tanggal 28 Januari 2021 — -LUKMAN HADIANTO -MURSALIM
1515
  • ;Bahwa saksi diperintahkan oleh Kapolsek Waris untuk mengawasipembagian Bansos di Kampung Pind Distrik Waris Kabupaten Keeromkarena saksi adalah Anggota Babinkamtibmas pada kampung tersebut; Bahwa sekitar jam 10.00 WIT saksi sempat melihat 1 (satu) unit mobilAvanza warna hitam DS 1964 AW berhenti didalam Kampung Pund danKepala Kampung Pund saksi Elias Amo sedang berbicara dengan keduaorang yang mengandarai mobil tersebut berjalan ke Dusun Paitenda, tidaklama kemudian Kepala Kampung datang menghampiri
    Keerom karena saksi adalah Kepala Kampung pada Kamoung tersebutlalu sekitar jam 10.00 WIT saat saksi sedang menjelaskan kepada wargatentang Bansos yang akan dibagikan lalu saksi melihat 1 (satu) unit mobilAvanza warna hitam DS 1964 AW dari arah kota menuju kearah DusunPaitenda kemudian saksi meminta warga untuk memberhentikan mobiltersebut dan menyuruh orang yang mengendarai mobil tersebut untukbertemu dengan saksi;Bahwa benar kemudian menanyakan kepada Para Terdakwa tujuankepergian yang diketahui
    karena curiga sehingga saksimenghampiri Babinkamtibnas dan menyampaikan kepadanya mobil tersebutnanti balik diberhentikan kemudian diperiksa;Bahwa sekitar jam 11.30 WIT mobil yang dicurigai datang lalu melihatBabinkamtibmas saudara Naftaly Wayoi memberhentikan mobil tersebut danmelakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan kendaraan yangdigunakan, saat saksi sedang memeriksa mobil tersebut anggotaBabinkamtibmas sedang memeriksa mobil tersebut saksi masih sosialisasikepada warga saksi tentang Bansos
    Sem Daimoy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkaratindak pidana Narkotika;Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwaterjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.30 WITbertempat di Kampung Pund Distrik Waris Kabupaten Keerom;Bahwa saksi diperintahkan oleh Kapolsek Waris untuk mengawasipembagian Bansos di Kampung Pund Distrik Waris Kabupaten Keeromkarena saksi adalah anggota
Putus : 01-09-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kendari
Tanggal 1 September 2015 — - Ir. ABDUL RAHMAN KALIMUDDIN
7127
  • Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS SPM NOMOR 00009, SP2D NOMOR 636758W/060/111, Satker Dinas Pernatian Kab. Konawe Selatan (209045) TA 2012.26. Asli 1 (satu) buah buku rekening BRI : 7393 UNIT MOWILA KENDARI, Nomor Rekening : 7393-01-002415-53-4, atas Nama Kelompok Tani Subur Makmur, Alamat Puuweheko, Desa Puuweheko Konawe Selatan, Nomor Seri 30372994, CIF : KY36744.
    Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;58. Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh) Ha. Desa Lambandia Kec. Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan;59.
    Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012.
    SPKPS/V/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 65/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 67/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 66/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 71/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 69/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 63/SPKPS/X/2012;Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 64/SPKPS/X/2012;Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan SaranaPertanian BANSOS
    Oleh Konsultan Pelaksana CV.Indra Development Sultra;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah BaruKelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab.Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah BaruKelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh) Ha. DesaLambandia Kec.
    Sultra Satker Dinas Pertanian Kab.Konawe Selatan;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. KonaweSelatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 KelompokTani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab.
Putus : 18-07-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 7/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2016 — Nama lengkap : FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN Tempat lahir : Balikpapan Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Agustus 1986 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia/Jawa Tempat tinggal : Jl. Strat Dua No.33 RT.11 Kel.Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan A g a m a : Islam Pekerjaan : Swasta
8620
  • Proposal yang telah selesai dibuattersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada SaksiRUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosialdan di DPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor: 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihalRekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan
    Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor:008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
    DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012 ;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul ;Foto Copy SK.
    DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.
    DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.51;h h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;i Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band UnmulSamarinda 2012;j Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMRFoto Copy SK.
Putus : 02-04-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2019
Tanggal 2 April 2019 — ELLY SUNDARI, S.E
8049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DasarTahun 2014 (asili);15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) Sekolah DasarTahun 2014 Nomor 13843.15/C2.3/BP2.06/VII/MoU/2014 tanggal 4Juli 2014 (asli):Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/201 916.17.18.19.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri BungahKecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor 421.2/49/437.53.13.09/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Barang TIK (ELearning) Bansos
    Tahun 2014 (asli);1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana ManagemenAdministrasi TIK Bansos Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014(asli);1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Sosial Peningkatan MutuPendidikan TIK (ELearning) SD Tahun 2014 SDN BungahKecamatan Bungah Kabupaten Gresik (asli);1 (satu) buah buku bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan BantuanSosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis TehnologiInformasi dan Komunikasi (ELearning) tahun 2014 (asili);Dikembalikan kepada Saksi Sukarji (Kepala SDN
    Tanda Terima Laporan Akhir Pertanggungjawaban Bansos TIKKabupaten Gresik tanggal 13 Oktober 2014:407. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar tanggal Januari 2014 sampaidengan 19 Mei 2014;408. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk;409. 1 (satu) Buku Tanda Terima Surat;410. 1 (satu) Bendel Proposal Pengadaan Peralatan TIK CV. MediaWahana Mandiri;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui SaksiDrs.
    Untuk pembayaran Bansos TIK (ELearning) SD 2014(asli);1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal ................e.senilai Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran FEE Bendera Tahun 2014 UD. SariRahayu (asli);Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2019497. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai tanggal............00000.esenilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran Fee Bendera CV.
    Arum Dhalu (asli);498. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 September 2014 senilaiRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Elly Sundari untukpembayaran Bansos 2014 (asli);499. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Agustus 2014 senilaiRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Elly Sundari untukpembayaran Uang Muka (asli);500. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima tanggal 11September 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap II CA.
Register : 05-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 7 Juli 2015 — Drs. AHMAD FUAD LUBIS, Msi VS KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
592204
  • Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan unsur Pemerintahbaik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya ;Bahwa PEMOHON adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dirugikanatas tindakan TERMOHON dalam mengeluarkan panggilan permintaanketerangan Nomor : B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadapPEMOHON selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut,dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkaitdengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS
    Larangan bertindak sewenangwenang ; Bahwa Kepentingan Pemohon nyata dirugikan oleh Tindakan yang dilakukanoleh TERMOHON ketika ada panggilan permintaan keterangan Nomor :B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap AHMAD FUADselaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut, dimana isipanggilan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan PenyertaanModal
    yang telah diatur berdasarkanPasal 1 angka 18 UndangUndang Administrasi Pemerintahan ;III.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka UndangUndang AdministrasiPemerintahan telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukanoleh TERMOHON dalam pemanggilan permintaan keterangan terkait dengandugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos
    AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ; e Asas Kecermatan ; Bahwa TERMOHON tidak cermat dalam melakukan pemanggilanpermintaan keterangan kepada PEMOHON, padahal data dan buktibuktimengenai Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut,dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsiterkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tunggakan Dana Bagi Hasil(DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada PemerintahProvinsi
    KESIMPULAN 5 202220eneennnnnnneecnnnnnnncennnnnnnncnnnennsBahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan panggilanpermintaan keterangan Nomor : B473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret2015 terhadap PEMOHON selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD),Pemprov Sumut, dimana isi panggilannya terkait dengan dugaan tindak pidanakorupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan DaerahBawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah
Register : 08-07-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 42/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 6 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUDARSANA, SH.
Terbanding/Terdakwa : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd
5426
  • APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
  • Tindasan form permohonan pencairan dana komite SMAN 5 Madiun dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;
  • Bukti pendukung penggunaan uang komite SMAN 5 Madiun dalam giatpembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun, berupa; belanja bahan materiil dan upah pekerja berikut daftar absensi hariannya;
  • Laporan Pelaksanaan Program Bansos
    Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;
  • Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 50 %;
  • Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 100 %;
  • Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tgl 26 Juli 2012;
  • Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai
    tanggal 11 Agustus 2012;
  • Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 27 Agustus 2012, berikut Surat Pernyataan Kesanggupan;
  • Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 30 Agustus 2012, berikut Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pengalihan Panitia Pelaksana Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 4 Ruang Sumber dana Bansos
    tahun 2012) sebesarRp. 440.000.000, (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharingbersumber dari dana komite sebesar Rp. 120.000.000, (serastus dua puluhjuta rupiah);Selain Surat Perjanjian Pengunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan PelaksanaanBantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA DirjenDikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos
    SMAtahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan danabantuan sosial selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima danpenyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulaidana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuanpengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskansebagai berikut :Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangmerupakan
    Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 % ;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 % ;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012 ;31.32.33.34.35.36.37.38.39.Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11
    Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi
    Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tg 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
6748
  • SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian KesraSekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi denganterdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batampada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan danahibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasiyang dilakukan saksi ABD.
    SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi denganbagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran danpada akhirnya saksi ABD.
    SAMAD selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yang berbarengandengan transfer uang insentif ke rekening Kecamatan Batu Aji sebayak 2(dua) kali di dalam Tahun 2011.Bahwa saksi selaku Ketua TPQ Kec.
    Tpg.Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran dana hibah pada tahun 2011diatur dengan Perwako Nomor : 06 Tahun 2011, dimana calon penerimahibah mengajukan proposal kepada Bagian Umum Sekdako Batam.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasi proposaltersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesra untukdimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian saksi selaku Kabag Bansos
    SAMAD selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam.Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta Deden selalu berkoordinasidengan saksi ABD.SAMAD untuk melakukan verifikasi terhadap proposaltersebut.Bahwa dari konsultasi tersebut kemudian diarahkan oleh saksi selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam untuk membuka rekeningBank bagi Pengurus Kota dan Kecamatan BMGTPQ.Bahwa selanjutnya setelah nomor rekening tersebut dibuat kemudiandiserahkan kepada saksi ABD.
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - ABD. SAMAD (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
10821
  • SAMAD menyalahgunakankewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batamdengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat DaerahKota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian KeuanganSekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnyaterdakwa ABD.
    SAMAD menyalahgunakankewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra SekretariatDaerah Kota Batam dengan meminta saksi JAMIAT untuk melakukanpengumpulan amprahamprah yang telah ditandatangani oleh setiapOrang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentifyang sesuai dengan arahan terdakwa ABD.
    Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selakuKasubag Bansos harus sesuai dengan Perwako Nomor : 06 Tahun2011.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.9. DEMI HASFINUL NASUTION, SH. MSi,Hal 77 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.
    Samad selakuKasubag Bansos Kesra yang mewakili Pemko Batam.Bahwa kemudian saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yang berbarenganHal 96 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.dengan transfer uang insentif ke rekening Kecamatan Batu Aji sebayak2 (dua) kali di dalam Tahun 2011. Bahwa saksi selaku Ketua TPQ Kec.
    Tpg.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasiproposal tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesrauntuk dimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian saksi selaku Kabag Bansos bagian Kesramenyerahkan proposal tersebut kepada bagian Keuangan SekdakoBatam untuk dibahas di tim anggaran.Bahwa kemudian setelah proposal tersebut dibahas kemudianWalikota menyetujui
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
FATHURRAKHMAN
15847
  • Copy Legalisir Surat Penyampaian Mekanisme dan Prosedur bantuan Hibah dan Sosial TA. 2013 Nomor : 421.6 / 682 / B.Sos / 2012 Tanggal 25 Januari 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;
  • Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460 / K.735 / 2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar;
  • Surat Rekomendasi Mohon Bansos
  • Fathurrakhman, MT beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;
  • Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P Murni Tahun Anggaran 2014 Nomor: 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangai oleh Drs. Musyahrim, MM beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;
  • Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 849/3389/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangai oleh Drs.
    Musyahrim, MM beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;
  • Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 460/2799/B.Sos/2012 Tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangai oleh Drs.
    Tedja Susadya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur No Rekening 0011203706 tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
  • 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terkait Dana Bantuan Hibah/ Bansos pada Yayasan Pendidikan Kab.
    Fathurrakhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar.Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari 2013yang ditandatangani oleh Drs. Musyahrim, MM beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar ;Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 849/3389/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yangditandatangani oleh Drs.
    Namun dalam surat tersebut terdapatsalah pengetikan, dalam keputusan tersebut saksi ditulis sebagai PPTKHibah/ Bansos bagian kepemudaan dan kemasyarakatan tertukardengan sdr.
    Kaltim tanggal 8 Oktober 2013, tanggal 7November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 30 November 2012dan tanggal 28 Febuari 2013 tentang Rekomendasi Mohon Bansos / HibahTahun 2013.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K. 687 / 2011 tentang Penunjukan SKPDyang diberikan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hibahdan Bansos Pemprov Kaltim.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K.714 / 2012 tentang pemberian DanaBantuan Hibah dari Pemprov.
    Gubernur Kaltim No. 460 / K. 735 / 2013 tentang Tim VerifikasiPencairan Hibah dan Bansos Pemprov. Kaltim Tahun 2013.Kronologis pembuatan rekomendasi Disdik Prov.
    Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor: 849/3170/VII/2012 Tanggal 07 November 2012 yangditandatangai oleh Drs. Fathurraknhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;5.6. Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor: 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari2013 yang ditandatangai oleh Drs.