APBN tahun 2012 dalam giat pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Madiun;

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKB SMAN 5 Madiun 25 %;

tanggal 11 Agustus 2012;

tahun 2012) sebesarRp. 440.000.000, (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dana sharingbersumber dari dana komite sebesar Rp. 120.000.000, (serastus dua puluhjuta rupiah);Selain Surat Perjanjian Pengunaan Dana (SP2D), dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan ruang kelas baru (RKB) SMAN 5 Kota Madiun tahun 2012tersebut diberikan petunjuk teknis berupa; Buku Panduan PelaksanaanBantuan Sosial SMA tahun 2012 dari Direktorat Pembinaan SMA DirjenDikmen Kemendikbud dan sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Bansos

SMAtahun 2012 maupun SP2D (Mou) dijelaskan bahwa penggunaan danabantuan sosial selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah dana diterima danpenyelesaian pekerjaan pembangunan 4 (empat) RKB dilaksanakan selama120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung mulaidana bansos diterima/masuk rekening sekolah, sedangkan ketentuanpengelolaan dananya sesuai Bab I huruf I angka 2 Buku Panduan, dijelaskansebagai berikut :Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangmerupakan

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 % ;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 % ;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012 ;31.32.33.34.35.36.37.38.39.Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tGl 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi

Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 25 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 50 %;Laporan Pelaksanaan Program Bansos Sumber dana APBN tahun 2012 giat RKBSMAN 5 Madiun 100 %;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tg 26 Juli 2012;Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan ruang kelas baru (RKB)APBN tahun 2012 4 ruang lantai 2, tanggal 11 Agustus 2012;Notulen Rapat Koordinasi

SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian KesraSekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi denganterdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batampada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan danahibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasiyang dilakukan saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi denganbagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran danpada akhirnya saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yang berbarengandengan transfer uang insentif ke rekening Kecamatan Batu Aji sebayak 2(dua) kali di dalam Tahun 2011.Bahwa saksi selaku Ketua TPQ Kec.

Tpg.Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran dana hibah pada tahun 2011diatur dengan Perwako Nomor : 06 Tahun 2011, dimana calon penerimahibah mengajukan proposal kepada Bagian Umum Sekdako Batam.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasi proposaltersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesra untukdimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian saksi selaku Kabag Bansos

SAMAD selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam.Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta Deden selalu berkoordinasidengan saksi ABD.SAMAD untuk melakukan verifikasi terhadap proposaltersebut.Bahwa dari konsultasi tersebut kemudian diarahkan oleh saksi selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam untuk membuka rekeningBank bagi Pengurus Kota dan Kecamatan BMGTPQ.Bahwa selanjutnya setelah nomor rekening tersebut dibuat kemudiandiserahkan kepada saksi ABD.

Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.

Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.

Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.

Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.

5.000 (lima ribu)orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bupati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwa mengatakandidalam kampanyenya Inna Lillahi Wa Innalillahi RojiunPemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditimpa musibahBupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE dilaporkan oleh DPRDKabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil angket ke KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), KAPOLRI, JAKSA AGUNGuntuk diusut tuntas indikasi penyelewengan Dana BantuanSosial (BANSOS

5.000 (lima ribu)Orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bapati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwamengatakan dalam kampanyenya Inna Lillahi WaInnalillahi Rojiun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebongditimpa musibah Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SEdilaporkan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkanhasil angket ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),KAPOLRI, JAKSA AGUNG untuk diusut tuntas indikasipenyelewengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian

Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.

;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS:Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansos dalamAPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidak sesuaidengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30 Desember2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena belanja hibahdan bansos tidak dibahas dan tidak diajukan

maupunpertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaiankemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana,dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa denganmempertimbangkan halhal memberatkan dan meringankan telahdipertimbangkan secara proporsional;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp230.354.000,00 yaitu total hasil perhitungan daripemotongan 50 % sampai dengan 60 % dari dana BANSOS

yang diterima oleh 22 Kelompok Majlis Taklim Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II; selanjutnya setelah di potongRp10.000.000,00 di ambil oleh saksi Arifin Bin Mustahal dan diteruskan kepada saksi Asep Saifudin Bin Sahrowardi sebagai pihakyang memberi info dan mengurus BANSOS tersebut pada KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I. berdasarkan dasarkan atas faktaHal. 25 dari 28 hal.

Putusan Nomor 2230 K/PID.SUS/2018hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai buktibukti, saksi,dan keterangan Terdakwa & Il sendiri sebagai fakta hukum yangterungkap dalm pemeriksaan perkara;Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangkapenyidikan perkara, di ketahui Terdakwa dan II selaku personil yangtelah melakukan pemotongan 50 % sampai dengan 60 % dariKelompok Majlis Taklim, terbukti menyalahi Petunjuk TeknisPenyaluran Bansos Tahun 2015 dari Biro Keuangan KementerianPendidikan

Nomor : 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos Padakementerian Negara/Lembaga;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanperkara di Pengadilan dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat,serta keterangan Para Terdakwa sendiri, perouatan Para Terdakwayang melakukan pemotongan dana BANSOS yang di terima olehKelompok Majelis Taklim Kabupaten Pandeglang tersebut, terbuktisebagai perbuatan pidana yang bersifat menyalahgunakan wewenangdan/atau kesempatan yang ada padanya selaku pihak

Penggugat dan Istri merupakan penerima program dana kerabatpada BUMDes SAKINAH Desa Berora dan Dana Bansos saatmenjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikankepada warga yang lebih membutuhkan;3. Melakukan politik praktis dengan secara terangterangan ikutkampanye dan mendukung salah satu Calon Kades pada PilkadesDesa Berora;4.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/ViI/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes danBansos (Vide Bukti T8);Bahwa atas surat keberatan tidak melaksanakan Surat PerintahKerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020,menerima Dana BUMDes dan Bansos tersebut, Tergugatmenerbitkan Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 2 Juli 2020 danSurat Peringatan 2 (SP2) tanggal 18 Agustus 2020 ( Vide Bukti T7dan Bukti T8);Bahwa dalam perkara in

casu, tidak ada bukti yang menunjukanbahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah KerjaNomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, menerimaDana BUMDes dan Bansos (Vide Bukti T8) dan tidak ditemukanpula peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerimadana BUMDes dan Bansos; bahwa dengan demikian penerbitanObjek Sengketa 1 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakanSurat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3Juli 2020 (Vide Bukti T8) dan Penggugat serta istri menerimaDana

BUMDes dan Bansos, patut dinyatakan tidak beralasanhukum;Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat tidakberalasan hukum maka penerbitan Objek Sengketa 1 secarasubstansi tidak sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Hal. 27 dari 36 Hal.

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian

SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013; 14.

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVkhasana kreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK

/2015/PT PAL8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui kKoperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaidengan

Sigi tahun 2013;1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVkhasana kreasi konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasikonsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVkhasana kreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program

bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuansosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 19 November 2013;14.

BinDJOHANSYAH selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa kemudian saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.

YULIANA,M.Si Binti HAJI ANWAR, sehingga jumlah/volume yang dilaporkantidak sesuai dengan kenyataannya.Bahwa atas pengelolaan uang pembelian benih, Pupuk Organik Cair(POC) dan pestisida oleh saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISALBin MUHAMMAD TANG dan saksi RAHMAN ABU, S.Tp AliasRAHMAN Bin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh paraPetani penerima dana Bansos tersebut saksi MUHAMMAD FAISALAlias FAISAL Bin MUHAMMAD TANG menguasai dan/atau menikmatiuang dari Kelompok Petani kurang lebih sebesar Rp

Alias RAHMANBin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh para Petanipenerima dana Bansos tersebut, saksi RAHMAN ABU, S.Tp. AliasRAHMAN Bin HAJI ABU membagi uang yang diterima kepada paraKetua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp. 45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POCyang diterima oleh para anggota kelompok tani.Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kab. Soppeng terdakwa IR.

BinDJOHANSYAH selaku) Kepala Dinas Tanaman Pangan DanHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa selanjutnya saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.

Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-02/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal penetapan Tim Kajian hibah dan bansos pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;7. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-011/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 perihal penetapan Tim Evaluasi usulan hibah pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012;8. Lembaran Evaluasi Ususlan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten (Pengajuan) 9.

Hj.Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada BiroKesra tersebut digunakan untuk kelengkapan admistrasi pencairandana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten.

Yudianto M Sadikin selaku Kabag FasilitasiSosial Biro Kesra dan Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos BidangSosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang tidak melakukankajian/evaluasi/verifikasi terhadap Proposal Usulan dan ProposalHal 26 dari 105 hal.

Hj.Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada BiroHal 58 dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2015/PT.BTN Kesra tersebut digunakan untuk kelengkapan admistrasi pencairandana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten.

Dan dari Sutan Amali SH, MSi.Terkumpul 9 (Sembilan) Lembaga/Yayasan dan 1 (satu) lembaga ForumMasyarakat Peduli Lingkungan Hidup, dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasantersebut terkumpul dana Bansos sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyarseratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana Bansos tersebut diambil olehSutan Amali SH, MSi. sebesar Rp3.770.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuhpuluh juta rupiah) dan diterima oleh Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasansebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus

MM. kepada 10 (Ssepuluh) Lembaga/Yayasan yang telah menerima dana Bansos harus membuat LaporanPertanggungJawaban (LPJ) dan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sebesardana Bansos yang diterima, untuk penyusunan LPJ dan SPJ tersebut,Terdakwa H. Zainal Mutagin, SP. MM. telah menugaskan Terdakwa Drs.Yudianto M.

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian

Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dar 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.

;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS;Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansosdalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidaksesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30Desember 2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis,karena belanja hibah dan bansos tidak dibahas dan tidak diajukansebagaimana

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanamanbibit pisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran danasesuai tepat sasaran, tidak ada unsur monopoli,;Dimintai tanda

Untukpenyaluran anggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dandapat dipertanggungjawabkan.; Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Gprtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan

sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan saksi tidak membantah karena datatersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN GprBahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidak membantah karenadata tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

19kurang lebih Rp 99.927.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidakmembantah karena data tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saatanggaran belum cair dimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlahRp 100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bantuan beras (bansos

) berupa paketbahan pokok / sembako kepada masyarakat Kabupaten Bandung Baratyang terdampak pandemi Covid19 sebanyak 120.000 (seratus dua puluhribu) paket sembako melalui Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, namun dalam mewujudkan program Bansos tersebut karena Terdakwamenginginkan adanya keuntungan bagi dirinya dan keluarganya, maka Terdakwa menunjuk penyedia paket Bansos adalah orangorang Terdekat Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

TOTOH GUNAWAN akan menjadi penyediapaket bansos program JPS dan program PSBB sebanyak 120.000 (seratusdua puluh ribu paket) yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020, selainitu M.

date untuk menggantikan TIAN FIRMANSYAH PPK yang sebenarnyatelah ditunjuk sebelumnya selaku PPK terkait Bansos TA 2020.

SelanjutnyaTerdakwa melalui HERI PARTOMO memerintahkan DIAN SOEHARTINI selaku PPK untuk langsung membuat surat pesanan paket Bansos kepadaperusahaan milik M. TOTOH GUNAWAN dan mengabaikan tugas yang seharusnya dilakukan PPK untuk terlebih dahulu memilih dan menunjukpenyedia yang akan melaksanaan paket bansos dalam rangka tanggapdarurat Covid19, yaitu sebagai berikut :a.

Selain itu Terdakwa jugamengizinkan DIANE YULIANDARI (lstri siri Terdakwa) melalui DICKYYUSWANDIRA (adik kandung dari DIANE YULIANDARI) untuk ikut menjadipenyedia sebagian barang dari paket sembako program Bansos penanganan Covid19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yang akan dilakukan oleh ANDRI WIBAWA tersebut.

SLAMET bin SAMAAN selaku Ketua PengurusKelompok Tani Ternak Sapi Potong Lembu Aji berdasarkan Keputusan KepalaDinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan Nomor050/912/2007 tanggal 14 Mei 2007, yang menjadi Ketua Tim Pengelola /Pelaksana Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBNP2010 tanggal 5 Desember 2010, pada waktu antara tanggal 10 Desember 2010sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktuantara tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2011, bertempat

Saldo dana bantuan di buku tabungan/tidak ditarik (12)Saldo dana bantuan yang masih ada di tabungan ini telah disetor ke Pondok Pesantren Syafii/22.Akrom (Lembaga penerima relokasi bansos) pada tanggal 16 Agustus 2012. B. Penggunaan Dana.1. Penarikan dana dari tabungan. Ali 2. Penggunaan Dana :a. Kegiatan sesuai RUK dan memenuhi syarat teknis sapi(PTM)Rp215.120.000,00b. Pengembalian dana melalui penyetoran ke Pondok22(Pesantren Syafii AkromRp5.000.000,00+3. Kerugian Negara (12) 192 C.

SLAMET bin SAMAAN selaku Ketua PengurusKelompok Tani Ternak Sapi Potong Lembu Aji berdasarkan Keputusan KepalaDinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan Nomor050/912/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang menjadi Ketua Tim Pengelola /Pelaksana Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBNP2010 tanggal 5 Desember 2010, pada waktu antara tanggal 10 Desember 2010sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktuantara tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2011, bertempat

Saldo dana bantuan di buku tabungan/tidak ditarik (12) 22.Saldo dana bantuan yang masih ada di tabungan ini telah disetor ke Pondok Pesantren SyafiiAkrom (Lembaga penerima relokasi bansos) pada tanggal 16 Agustus 2012.B. Penggunaan Dana.1. Penarikan dana dari tabungan. 41%2. Penggunaan Dana :a. Kegiatan sesuai RUK dan memenuhi syarat teknissapi (PTM)Rp215.120.000,00b. Pengembalian dana melalui penyetoran ke PondokPesantren Syafii Akrom 20Rp5.000.000,00+3. Kerugian Negara (12) 192C.

Saldo dana bantuan di buku tabungan/tidak ditarik (12)Saldo dana bantuan yang masih ada di tabungan ini telah disetor ke Pondok Pesantren Syafii/22.Akrom (Lembaga penerima relokasi bansos) pada tanggal 16 Agustus 2012.B. Penggunaan Dana.1. Penarikan dana dari tabungan. Ai2. Penggunaan Dana :c. Kegiatan sesuai RUK dan memenuhi syarat teknis sapi(PTM)Rp215.120.000,00d. Pengembalian dana melalui penyetoran ke Pondok 29Pesantren Syafii AkromRp5.000.000,00+ 3. Kerugian Negara (12)19% C.

TPK/2015/PN.Dps13102011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran :2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani TernakPenerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP :00.424.049.5903.000, Bank BRI;Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM )Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tanganioleh Ir. A.A.

TPK/2015/PN.DpsMANGKU LABA dan MADE JULIASA Als KADEK JULI (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah) disamping itu. sapisapi yangmenurut MANGKU LABA dan MADE JULIASA ALS KADEK JULItelah dibeli sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggotakelompok yang namanamanya tercantum dalam proposal sebelumnya;Bahwa saat dilakukan monotoring dan evaluasi kegiatan oleh teampropinsi dan kabupaten terkait dengan kegiatan bansos ini terdakwasengaja membohongi team dengan menunjukkan ke team 7 (tujuh

WAYAN KERTHYA bahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sarimenerima Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi Bali BetinaProduktif sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) berdasarkanProposal Kelompok Tani ternak Pucang sari yang diajukan oleh ketuaKelompok an.

TPK/2015/PN.DpsPenyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sebagai Ketua )pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem DinasPeternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Bansos KegiatanPenyelamatan Sapi Bali Betina produktif Dana APBN tahun 2011sebesar Rp.1.000.000.000, ( satu milyar rupiah ) sesuai Dipa yangsudah ada. bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggran atas Dana yangdialaokasikan tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali an.Ir.

Bahwa benar pada tahun 2011, saksi MANGKU LABA bersama samasaksi MADE JULIASA Als KADEK JULI dan Terdakwa bermaksud untukmendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali BetinaProduktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposalatas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratantersebut saksi MANGKU LABA menyuruh Terdakwa untuk membuatproposal.

Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.48/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Tunas Baru Desa Lambunu Utara untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 76.500.000,-. 54.

Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.54/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani SIDO DADI Desa Lembah Bomban untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,-. 66.

Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/12.11/Sapras tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani SIDO DADI Desa Lembah Bomban untuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,-. 67.

Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.46/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani MEKAR SARI Desa Wanamukti untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,-. 96.

Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/10.89/Sapras tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Mekar Sari Desa Wanamukti untuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,-. 97.

Anggaran koordinatorlapangan/tim teknis bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenParigi Moutong Tahun Anggaran 2011 ; Safrudin L.

Anggaran koordinatorlapangan/tim teknis bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian DInas Pertanian dan Peternakan KabupatenParigi Moutong Tahun Anggaran 2011 ; Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah menuntungkan terdakwa sebesar Rp.83.887.500, (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya dapat mermgikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 83.887.500, (delapan

Untuk anggaran koordinator Lapangan/TimTeknis Bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2011.Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa merupakan KUPT Dinas Pertanian Kecamatan Bolano Lambunuberdasarkan

Untuk anggaran koordinator Lapangan/Tim Teknis Bansos sudahdisediakan tersendiri dalam DIPA Tugas Pembantuan Kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran2011.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas unsursecara melawan hukum, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa SAFRUDIN L.LAPANJIRA, S, ST.;Ad.3.

Lapanjira Halaman 11678.79.80.81.82.83.84.85.86.87.bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Sido Makmur Desa Lembah Bombanuntuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,.Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor :520/10.70/Sapras tanggal 15 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan danabansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Sido Makmur Desa Lembah Bombanuntuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,.Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

buahProposal Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera perihal permohonanpencairan belanja hibah TA 2012 untuk penunjang adminstrasi terdapatlembar disposisi kode 972/089DPKAD tanggal 9/4/12.. 1 (satu) berkas Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA 2012 No :900/7537/Sekrt/2011 tanggal 21 Desember 2011, 1 (satu) lembar SuratRekomendasi pencairan belanja hibah TA. 2012 untuk Yayasan HarapanBangsa Sejahtera No : 900/1811Sekrt/2012 tanggal 04 April 2012, 1(satu) bundel Rekapitulasi proposal belanja hibah / bansos

Bandung) perihal rekomendasi73 (tujuh puluh tiga) calon penerima hibah.23. 1 (satu) Iembar Surat Kepala Dinas Pendidikan KotaBandung nomor 895.5/5684.Disdik/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yangditujukan kepada Direktur Reskrimsus Polda Subdit Ill perihal klarifikasidata Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.24. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kota Bandung No. 978/1693DPKAD tanggal 6Desember 2011 kepada Dinas Sosial Kota Bandung perihal bahan evaluasibelanja hibah dan bansos

Soedjana, M.Sc. dan Suyoto);20) Proposal Pengajuan dana bansos atas nama Kelompok Tani Ternak Mekar Djaya (asli);Barang bukti Nomor 13 s/d Nomor 20, dikembalikan kepada Khairudin, S.Pt.21) 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran tabungan Bank Mandiri Purwokerto dengan nomor rekening 1390004995282 atas nama Mukti Ali;22) 1 (satu) bendel lembar kerja harian bidang peternakan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sumbang atas nama Moch.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Banyumas;28) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor: 524/51/II/2011 tanggal 3 Februari 2011 dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Banyumas kepada Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;29) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Undangan Nomor: 524/87/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Banyumas, Daftar Hadir dan Resume Hasil Rapat;30) 1 (satu) lembar fotocopy Resume Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bansos

sebesar Rp.440.000.000, tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa; Bahwa saksi tidak tahu kondisi dana bansos penyelamatan sapi betinaproduktif yang diterima oleh KTT Mekar Djaya tersebut saat ini karena semuadana bansos tersebut dipegang oleh Terdakwa;Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor: 110/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwaKTT Mekar Djaya dibentuk oleh Terdakwa pada sekitar bulan April 2009 yangawalnya didirikan sebagai syarat untuk pengajuan

Terdakwa yang melakukan semua pengaturan keuangan dantata cara pemeliharaan ternak di KTT Mekar Djaya; Bahwa saksi tidak tahu dana bansos sebesar Rp.440.000.000, tersebutdigunakan untuk apa saja oleh Terdakwa; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi dana bansos penyelamatan sapibetina produktif yang diterima oleh KTT Mekar Djaya tersebut saat ini karenasemua diurusi oleh Terdakwa dan kemudian sapi sekarang ini sudah habis;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwaKTT Mekar

Kemudian saksi ditanya lagi Siapakah pemegang keuanganKTT Mekar Djaya/uang bansos?

Terdakwa pernahmendaftar sebagai penerima dana bansos untuk Program SMD pada tahun2008, 2009 dan 2010. KTT Mekar Djaya belum eksis; Bahwa dana yang diterima oleh KTT Mekar Djaya sebesar Rp.440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) di Bank kemudian dicairkan padatanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp.440.000.000, dan bungaRp.600.000,.

Soedjana, M.Sc. dan Suyoto);Proposal Pengajuan dana bansos atas nama KTT Mekar Djaya (asli);1 (satu) bendel fotocopy rekening koran tabungan Bank Mandiri Purwokertodengan nomor rekening 1390004995282 atas nama Mukti Ali;1 (satu) bendel lembar kerja harian bidang peternakan yang ditandatanganioleh Kepala Desa Sumbang atas nama Moch.

INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI/KERBAUBETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar; Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I; Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA(SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13102011, Nomor : 337563V /037/112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada: Para KelompokTani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos

jutarupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhuta rupiah), tertanggal 08 September 2011; Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III; Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dariBedahara Umum Negara, tanggal 25112011, Nomor : 345364V /037/ 112,Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada: Para Kelompok TaniTernak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos

secara lisan oleh team selanjutnya KepalaDinas peternakan, perikanan dan kelautan KabupatenKarangasem membuatkan Surat Rekomendasi ditunjukankepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, atasRekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan,perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebutKepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan SuratPenetapan Kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan SapiBetina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama KelompokTani ternak Pucang sari menerima Dana bansos

sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus jutalrupiah ) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari padatahun 2011 harus digunakan untuk Menyelamatkan sapi BaliBetina Produktif, pembuatan kandang sapi, pembelian Pakan,obatobatan dan untuk Jasa Pendamping KelompokKriteria SapiBali Bali Betina Produktif yang harus diselamatkan olehKelompok Tani ternak Pucang Sari atas Dana Bansos KegiatanPenyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima pada tahun2011 adalah sapi Bali Betina yang ada Rumah Potong

WAYAN KERTHYAbahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sarimenerima Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi Bali BetinaProduktif sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah )berdasarkan Proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari yangdiajukan oleh ketua Kelompok an.

SAMAD menyalahgunakankewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batamdengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat DaerahKota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian KeuanganSekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnyaterdakwa ABD.

SAMAD menyalahgunakankewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra SekretariatDaerah Kota Batam dengan meminta saksi JAMIAT untuk melakukanpengumpulan amprahamprah yang telah ditandatangani oleh setiapOrang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentifyang sesuai dengan arahan terdakwa ABD.

Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selakuKasubag Bansos harus sesuai dengan Perwako Nomor : 06 Tahun2011.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.9. DEMI HASFINUL NASUTION, SH. MSi,Hal 77 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.

Samad selakuKasubag Bansos Kesra yang mewakili Pemko Batam.Bahwa kemudian saksi ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yang berbarenganHal 96 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.dengan transfer uang insentif ke rekening Kecamatan Batu Aji sebayak2 (dua) kali di dalam Tahun 2011. Bahwa saksi selaku Ketua TPQ Kec.

Tpg.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasiproposal tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesrauntuk dimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian saksi selaku Kabag Bansos bagian Kesramenyerahkan proposal tersebut kepada bagian Keuangan SekdakoBatam untuk dibahas di tim anggaran.Bahwa kemudian setelah proposal tersebut dibahas kemudianWalikota menyetujui