MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dibacakan dipersidanganmenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan Yang menjadi dasar bagi saksi untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiHalaman 82 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan (PPATK) Nomor: R/282/HK.03.04/IX/2018 tanggal 21September 2018;Bahwa ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan tugas serta tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan

hukum baikuntuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyaitugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang

Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan. tindak pidanapencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasiTransaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Bahwa ahli menjelaskan terhadap mekanisme

Putusan Nomor 53 P/HUM/2018Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik,Serta pihakpihak pemangku kepentingan (KementerianHukum dan HAM, KPK, PPATK, Bawaslu DKPP dan jugadihadiri oleh perwakilan DPD RI), untuk membahas isuisustrategis terkait dengan Peraturan KPU (Bukti T1);Bahwa setelah dilakukan tahapan uji publik, ada pertemuanantara Termohon dengan DPD RI terkait dengan PeraturanKPU Nomor 14 Tahun 2018:Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRdan Pemerintah terkait rumusan Peraturan

Tidak adanya Oditor BPK BPKP dan PPATK menyatakan pinjaman kreditini uang Negara; Dengan demikian penjualan lelang yang dilakukanPARA Terbanding tanggal 03 Oktober 2019 dengan risalah lelang nomor: 591/44/2019 tersebut batal demi hukum ;.

satu) bundel rekening koran PT Dias Makmur Sejahtera Money Changer periode Desember 2023;

., yang telah memberi keterangan dibawah sumpahsebagai berikut :e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan ; Bahwa benar jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antaralain : melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hokum berkenaandengan tidak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan ahli khususnyadi bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hokum baik ditingkat penyidikan di

kejaksaan maupun pemeriksaan di siding pengadilan ;e Bahwa benar pengertian pencucian uang dapat Ahli jelaskan, pengertianpencucian uang secara umum dapat didefinikan sebagai suatu perbuatan yangdilakukan dalam uapaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan ataumenyamarkan asalusul harta kekanyaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ;Bahwa benar berdasarkan Pasal angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undangundang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK

., LLM . dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah sebagai Analis Advokasi, Direktorat Hukum padakantor PPATK RI danberdasarkan surat penugasan dari Kepala PPATKRI, Ahli dimintai keahilan tentang tindak Pidana Pencucian Vang ;. Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan ahli di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

(PPATK RI) dari perspektif tindak pidanapencucian uang perbuatan terdakwa Dian Asih Lestari mempergunakanuang yang di terima pada rekening BCA nomor 2170026864 atas namaDian Asih Lestari yang dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihanmodal maupun profit kepada saksi Panji, serta saksi Sitt) Kusumawardhanitermasuk dalam tahapan penempatan atau placement dalam tahapantindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Navtalisa Tjhin 404.000.000, sebagaimana keterangan ahli Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) tanggal 5 Desember 2014, dimana tersangka Fajar Suriatantra menyuruhSuzylowati membuka cek atas beban rekening anak perusahaan dan menandatangani cek tersebut, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, selanjutnyamenyerahkannya kembali kpada Suzylowati untuk dicairkan dan menyerahkandananya kepada Fajar Suriatantra, kemudian oleh tersangka mentransfer danatersebut ke pihakpihak lain untuk

dipanggil secara sahdan patut namun tidak hadir di persidangan, Penuntut Umum mohon agarketerangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah dalam BA penyidikdibacakan, tetapi terdakwa dan Pernasehat Hukumnya tidak menyetujui,sehingga Ketua Majelis tidak mengijinkan Penuntut Umum membacakanketerangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telahpula menghadirkan AhliAhli untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, yaitu :1 Ahli YAHYA SANTOSA (Akuntan Publik);2 Ahli ISNU (PPATK

Ahli ISNU YUWONO (PPATK) :e Bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakantindak pidana lanjutan dari pidana asalnya.e Bahwa perkara yang diajukan didepan persidangan adalahpenyalahgunaan jabatan yang ditampilkan melalui orang lainyang tujuannya untuk menyamarkan dengan cara mentransferkepada orang lain untuk kepentingan sendiri denganmenggunakan asset perusahaan ada yang ditransfer, adamelakukan pembayaran, pembelanjaan, masuk dalamkategori pencucian uang;e Bahwa perbuatan seperti itu adalah

Ahli menjelaskan bahwa :Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah sebagai berikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

F/06/CA (tertanda buktiP1.4);Foto copy Form PPATK (tertanda bukti P1.5);Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0000004136,tertanggal 18 Agustus 2013 (tertanda bukti P1.6);Foto copy Surat Teguran (Peringatan) Nomor : SP/08709, PerihalTeguran (Peringatan) ke 1 Terhadap Tunggakan KewajibanPembayaran Yang Telah Jatuh Tempo dan Sanksi atasHalaman 35 dari 58 Putusan Nomor 182/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Bks1011121314Pelanggarannya, tertanggal 18 Desember 2014 (tertanda buktiP2.1);Foto copy Surat Teguran

ANDHY LEENARDO Alias ASENG74.Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli PPATK a.n MUHAMMAD NOVIAN, S.H.,M.H. tanggal 2 Januari 201975. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. FRANK HIZKIA PEBRIANTO PURBA, S.H.76. Surat Kuasa sdr WAHIDIN untuk melaporkan dari 84 selaku warga Trans SP. 1RT. / RW. 020/006 Kel. Pangmilang Kec.

Sesuai denganPasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangHalaman 35 dari 51 putusan Nomor 4498/Pdt.G/2018/PA.JSPendaftaran Tanah, setiap pemberian hibah tanah dan bangunanharus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT).Karena dibuat dibawah tangan tanpa akta notaris/PPATK,dengan demikian Surat Pernyataan Bersama yang sudahPENGGUGAT tandatangani TIDAK BERLAKU dan BATAL demihukum.f) Sampai saat ini PENGGUGAT masih membutuhkan hartabersama yang menjadi bagian PENGGUGAT

pengorbanan atas nama Terpidana Rudi Sutopo yang dimintaoleh Terpidana Adrian Waworuntu dan Jefri Baso kepada Terpidana EddySantoso dalam pembuatan berkas perkara di Mabes Polri, hal ini terlinatdalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Nomor Rekening :002.000237.995.002, seolaholah milik Terpidana Rudi Sutopo dan tidakpernah menjadi nasabah di BNI 46 Cabag Kebayoran Baru maupun CabangCabang BNI 46 di dunia (bukti PPK16).Laporan dari PPATK

No. 119 PK /Pid.Sus/2013 TanggerangCileduk danTugasnyasebagaiManager UtariTidakKenalTidak KenalTidak kenalKeduaduanyaTidak KenalTidak Tahu PegawaiBank MandiriCabng JatiAsih Bekasisejak tanggal06 April 2009,JabatanBranchManager /MenejerCabang EndartoPutra Jaya,S.H.TidakKenalTidak KenalTidak KenalKeduaduanyaTidak KenalTidak TahuStaf SatuanKerja HukumdanKepatutan diBank BCAtahun 2007 SAKSI AHLI DARI PPATK 10MuhammadNovian, S.H.

Juanda No.35Jakarta Pusat 10120, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), pendidikan terakhir S2 yang memberikanpendapatnya sebagai berikut :e Bahwa pendapat yang saksi berikan di penyidik sudah benar;e Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;e Bahwa apabila ada penambangan tanpa ijin yang menghasilkan hartakekayaan dalam bentuk uang, dalam hal tersebut saya melihat

wajiod merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpandan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalamPasal 41, Pasal 41a, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44aPasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihakPelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi BPRdan melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila terdapattransaksi yang mencurigakan, serta bertanggung jawab terhadappelaporan kepada PPATK;Melakukan controt pengelotaan BPR terhadap seluruh kegiatanoperasional sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnyadalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundangan yangberlaku;.Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya yaitu memberikanrekomendasi

fiktip sejak ada pemeriksaan dari OJK;Bahwa langkahlangkah saksi setelah diketahui adanya kredit fiktip oleh OJK yaitukonsultasi dengan OJK dan OJK mengatakan kalau PT.BPR Jatibarang Sediagunadalam pengawasan, yang selanjutnya pemilik PT.BPR Jatibarang Sediagunamenyerahkan dana sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyarrupiah) yang kemudian PT.BPR Jatibarang Sediaguna sebagai dalam pengawasanobyektif ;Bahwa saransaran dari OJK mengenai kredit fiktip pada saat itu adalah untukmemenuhi PPATK

Mengontrol setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan danmenerima Laporan audit intem dari hasil pengawasannya;Bertanggung jawab terhadap system dan mekanismepelayanan konsumen;Mengontrol pelaksanaan kebijakan pelayanan danpenyelesaian pengaduan konsumen;Melakukan pengawasan aktif tehadap penerapan programanti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismebagi BPR dan melaporakan kepada Dewan Komisaris apabilaterdapat transaksi yang mencurigakan, serta bertanggungjawab terhadap pelaporkan kepada PPATK

Penyidik Kejaksaan NegeriBandung dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaantersebut adalah benar dan telah ditanda tangani =;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dantidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRDKota Bandung ; Bahwa jabatan Terdakwa Ebet Hidayatsebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung ;Bahwa proses pencairan anggaran kegiatanpenyelenggaraan Rapat' Kerja PanitiaKhusus DPRD Kota Bandung tahun 2008dan 2009 antara lain pencairan diajukanoleh PPATK

yang membuat pengajuanbiaya hotel setelah ada permohonan darihotel ;Bahwa yang memegang surat tagihan darihotel adalah Asep Komara ; Bahwa yang melaporkan adanya kelebihanpembayaran adalah Asep Komara ;Bahwa yang melaporkan adanya selisihpembayaran tidak benar, saksi tidak tahu ;Bahwa Saksi tahu ada kelebihanpembayaran dari Asep Komara denganmemperlihatkan cek;Bahwa tanggung jawab saksi sebagai PPATsebatas administrasi; Bahwa saksi tidak pernah datang kelapangan; Bahwa saksi terima uang sebagai PPATK

Rp. 38 juta yangdiberikan kepada Terdakwa Ebet Hidayatadalah uang dari kelebihan pembayarandari Hotel ; Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa, Cuma pada waktu ituTerdakwa Ebet Hidayat sedang dirawat dirumah sakit ; Bahwa saksi tidak tahu ada Sselisih tagihan,dan tahunya setelah perkara ini mencuat;Bahwa saksi melihat langsung cekpengembalian dari Hotel Grand Pasundansebesar Rp. 94 juta tersebut, tapi katanyabukan uang kelebihan dan sebelumnyapernah menerima; Bahwa saksi menjadi PPATK

Penugasan PNS;Bahwa Jaksa Agung selaku PPK Kejaksaan kemudianmenyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ReformasiBirokrasi tarkait penugasan Pejabat Fungsional Jaksa padaKementerian/Lembaga Instansi Pemerintah dan Pemerintahdaerah melalui surat Nomor B027/A/Chk/02/2020, tanggal 19Februari (Bukti P27) yang berisikan:a) Pada saat ini terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh)pegawai Pejabat Fungsional Jaksa yang ditugaskan pada24 (dua puluh empat) instansi, antara lain: KPK, Bakamla,Kemenko Polhukam, PPATK

Terdeteksi oleh PPATK (Pusat Penerangan Analisis TransaksiKeuangan) adanya transaksi keuangan mencurigakan;Dari keempat komponen tersebut terbukti bahwa dakwaan BAPEK tidakmemenuhi keempat komponen tersebut di atas, sehingga putusanBAPEK harus dibatalkan demi kebenaran dan keadilan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tenaga fungsionalPemeriksa Pajak selalu disiplin dalam bekerja, tidak pernahmenyalahgunakan wewenang, dan dalam melakukan PemeriksaanPajak selalu berpedoman pada Peraturan Menteri

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan faktafakta yang diperolehdi persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam DakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana Terdakwa selakuKepala Bidang Promosi dan Investasi BKPMD Provinsi Jambi/menjabat fungsionalsebagai PPATK