PenerimaDAK bidang pendidikan diutamakan bagi sekolah yang64mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayahtertinggal / terpencilmengusulkan nama nama SD /SDLB beserta alokasi danabagi calon penerima DAK tahun 2009 kepada Bupati /walikota berdasrkan hasil pemetaan sekolah (schoolmapping) yang telah dilaksanakan.meyampaikan rincian alokasi dan penggunaan danpenggunaan dan kepada kepala sekolah dan pejabatpengelola keuangan daerah untuk penyusunan Rencanakerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan dearah

Sugianto Sabran dan EkoSoemarno, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 20102015 ;Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD)Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 9Tahun 2010 tentang Usulan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilCalon Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terpilih Masa Bhakti Tahun20102015, yang memutuskan dan menetapkan serta mengusulkan PasanganCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Bahwa, oleh karena surat keputusan yangditerbitkan oleh Gubernur Kepala Dearah Tingkat IJawa Timur (Tergugat V) telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku baikkewenangan, prosedur / tata cara maupun syaratsyarat yang dijadikan dasar penerbitannya, makasurat keputusan in litis adalah sah dan benarmenurut hukum, sehingga tidak ada alasan lagi bagiPara Penggugat untuk mengajukan permohonan agarkeputusan in litis dinyatakan tidak sah, untuk itumohon Majelis Hakim tidak mempertimbangkandalildalil

Disamping itudalam lampiran H Sub Bidang 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antaraPemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Bukti T9 = T.Il.Int23) diatur secara tegas bahwa,pengendali pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan lautkhususnya Pemberian Izin Dumping ke Laut adalah merupakankewenangan Pemerintah (d.h.i. Menteri Lingkungan Hidup). Halmana adalah, sejalan dengan keterangan ahli Prof.

T23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah BupatiHulu Sungai Selatan, Nomor 870/014 Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 71PEG/BKD, Diklat/2019, kepada Kepala BadanKepegawaian Dearah Pendidikan dan PelatihanKabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyerahkan SuratKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :888/315PEG/BKD,DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagal Pegawai Negeri Sipil Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaYang

dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Ke Satu:Primair:Bahwa mereka terdakwa Mat Amin bin Safei, Nyayu Lusi Sartika binti Safeidan Hazairin bin Aziz, baik secara bersamasama maupun bersekutu antara satusama lainnya atau setidaktidaknya dengan cara sendirisendiri, pada tanggal 11Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat dihalaman Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, atausetidaktidaknya disalah satu tempat atau ditempattempat lain yang masih termasukdalam dearah

Marwan Indra Saputra selakuPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/BUD) dan saksi Encik Afrizalbasmi selaku Kepala kasda/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalammelaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dearah mengikuti sistimtersebut yaitu menerima Kas bon, menyetujui pembayaran kas bon danmenerbitkan cek/mengeluarkan uang dari Kasda tanpa di dukung dokumenyang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penerbitan SPP, SPMdan SP2D tetapi hanya berdasarkan Kas bon.TanggapanKeliru dan Salah Dalam Proses

No. 336 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, kKepala Pemerintahan Daerahselaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dearah tidak pernahmengambil kebijakan tidak tertulis memerintahkan saksi Abdullah Sany,Indriansyah dan Nurhadi ( Bendahara pengeluaran Kepala Daerah ) dan atauR. Marwan Indra Saputra selaku kepala bagian Keuangan untuk mengambildan mencairkan uang kas Daerah.

Bahwa Kas bon yang dibuat oleh Pihak Ketiga (rekanan) kepadaBupati/Kabag Keuangan/Kas dearah sebanyak 86 (delapan puluh enam)lembar Kas Bon/Tanda Terima uang dengan jumlah nilai Kas BonRp23.493.793.029,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluhtiga juta tujuh ratus sembilan puluh tigas ribu dua puluh sembilan rupiah)Hal. 247 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksiDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

., M.Si selaku Sekda Kabupaten Konawe Utara sekaligus selakuPengguna Anggaran Sekretariat Dearah yang mengatakan mekanisme pengeluarananggaran belanja modal pengadaan tanah pada Bagian AdministrasiPemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara tahun anggaran2015 yaitu Bendahara pengeluaran pembantu (Incasu Ansharullah Jamal)mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Setda Kab. Konawe Utara, selanjutnya oleh BendaharaPengeluaran Setda Kab.

Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan;(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU)antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRDKabupaten Bengkalis Nomor

Dharmasraya semenjak 01 Februari 2013 sampai dengansekarang, sesuai dengan SK Pengangkatan Saksi yaitu Surat KeputusanBupati Dharmasraya Nomor : 821.22 /09/BKD2013, tanggal 1 Februari2013;Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah Melaksanakan urusanpemerintah dearah bidang pindidikan, pemuda dan olah raga berdasarkanazaz otonomi dan tugas pembantuan meliputi bidang TK/SD/SLB, BidangSLTP/Bidang SLTA, Pendidikan non formal/Informal, Bidang program danmutu, bidang pemuda dan olah raga serta bidang sekretariatan

SelumaPropinsi Bengkulu.Copy 1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec.Seluma Kab. Seluma Prov.

Seluma Provinsi Bengkulu.1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec.

Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang Konsumsi telah5 hari masuk dalamuang sakuharian.Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu :1) Bill No. Ro 251,501 Rp Rp 251,501HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012 2) Nota No. 05392 Puri Ro 164,993 Rp = Rp 164,993Mega Hotel tanggal 21Juli 2012 3) Nota kamar 307 Ro 20,500 Rp Rp 20,500Hotel Traveltanggal 23Juni 2012 4) Nota kamar 306 Ro 82,500 Rp Rp 82,500Hotel Traveltanggal 23Juni 2012 5) Nota No.

Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang5 hariKonsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian.

Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang Konsumsi telah5 hari masuk dalamuang sakuharian.Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu :1) Bill No. Ro 251,501 Rp Rp 251,501HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012 2) Nota No. 05392 Puri Rp 164,993 Rp = Rp 164,993Mega Hotel tanggal 21Juli 2012 3) Nota kamar 307 Rp 20,500 Rp Rp 20,500Hotel Traveltanggal 23Juni 2012 4) Nota kamar 306 Rp 82,500 Rp Rp 82,500Hotel Traveltanggal 23Juni 2012 5) Nota No.

70 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa Dana bantuan khusus tersebut prosesnya lebin kurang selama 6(enam) bulan, dan dari dana tersebut juga termasuk untuk pembayaransejumlah hutang atau tunggakan pembayaran kepada sejumlah media;Bahwa Pembayaran tunggakan yang dikeluarkan untuk pembayaran media,Rakyat Bengkulu (RB), Radar Utara yang dibayarkan selama tunggakanuntuk 2 (dua) tahun dengan dana lebih kurang Rp. 56.000.000,(lima puluhenam juta rupiah);Bahwa untuk pemerintah Dearah

saya sebagai Bupati Kepala Daerah,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 yangtelah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerahyaitu : Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; Mengajukan rancangan Perda ; Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRDmenyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepadaDPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; Mengupayakan terlaksanannya kewajiban Dearah

Bukaka );Bahwa sepengetahuan saksi nominal pembayaran per invoice dalamvoucher bank yang diajukan oleh terdakwa tersebut ratarata sebesar Rp.40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) adapun kerugian yang dialamioleh perusahaan dengan adanya voucer bank fiktip yang dibuat olehterdakwa tersebut sebesar Rp. 2 Milyar lebih, besaran uang tersebutdiketahui setelah perusahaan mengaudit pengeluaran pada proyek JABIL02 ( pembuatan pabrik di dearah Gedebage, Bandung dengan custemerHalaman 36 Putusan Nomor 707/

hMerugikan kepentingan umum, merasa sekelompokmasyarakat Negeri, dan mendiskriminasikan warga ataugolongan masyarakat Negeri;Melakukan korupsi, Kolusi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;Menyalahgunakan wewenang;Melanggar sumpah / janji jabatan;Merangkap jabatan sebagai kepala Pemerintah Negeri danperangkat Negeri;Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Dearah

TteBahwa Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPMLS) yaknisebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:1.Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukanSurat Permintaan Penyediaan Dana kepada Karo Keuanganselaku Pejabat Pengelola Keuangan Dearah;Atas permintaan tersebut Karo Keuangan selaku PejabatPengelola Keuangan Dearah menerbitkan Surat Penyediaan Dana(SPD);Selanjutnya

24 Pebruari 2003 SuaraKeputusan ditetapkan di Surabaya tangggal 14 Januari 2008, bermaterai cukupdiberi tanda bukti T.123.e Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/4666.A/V1.2013/Ditreskrimum tanggal 28 Juni 2013 dari Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Jawa Timur, bermaterai cukup diberi tanda bukti T.124.e Foto copy Surat Ketetapan Nomor S.TAP/137/VI/2013/Ditreskrimum tentangPenghentian Penyidikan terhadap Tergugat tanggal 28 Juni 2013 dari KepolisianNegara Republik Indonesia Dearah

pendapat dengan instansi serta pihakpihak yangdiperlukan seperti dinas dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasan' bersama antara TAPDdengan Panggar Legislatif yang membahas tentang draft APBD yang sudahada disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta aspirasi yang ada ;Selanjutnya persetujuan atau pengesahan Rancangan PeraturanDaerah (RANPERDA) APBD menjadi APBD setelah sidang pleno persetujuanrancangan disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Dearah

/Kep.983 Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kotadi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2019khusus sepanjang Huruf D Diktum Ketujuh yang berbunyi dalam halpengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UpahMinimum Kabupaten/Kota di Dearah Provinsi Jawa Barat tahun 2020sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengusaha dapat melakukanperundingan Bipartit bersama Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh ditingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah

Neraca Tahun 2006 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006,Cata ;Bahwa disamping itu data yang digunakan oleh TIM Auditor BPKuntuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelesaian kerugiankeuangan dearah tersebut adalah berdasarkan:Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 1168 K/PID.SUS/2017a. Laporan Hasil Penelusuran Selisin Kurang Kas Kabupaten AcehTimur Tahun 2006, Nomor 030/LHP/2009 tanggal 14 Desember2009 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenAceh Timur;b.