Saksi Juita Nuryasari Hamdani, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi bekerja di Perusahaan tambang milik Terdakwaselanjutnya pada tanggal 17 Mei 2013 saksi ditunjuk oleh Terdakwa(sebagai pemilik perusahaan) untuk menjadi Direktur Utama PT BrentVentura yang sebelumnya dijabat oleh Ferdinand yang mengundurkandiri pada saat RUPS;Bahwa pada saat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PTBrent Ventura tugas dan tanggung jawab saksi antara lainmelanjutkan

Bank Mutiara, Tbk) atau Tergugat kepada TurutTergugat untuk ditangani sesuai dengan UndangUndang Nomor 24tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 tahun2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS);Lebih lanjut, berdasarkan UU LPS, Turut Tergugat mengambil alin segalahak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),kepemilikan, kKepengurusan, dan/atau kepentingan

Afara Mandiri Suryatama, susunan direksidan komisaris adalah sebagai berikut :Direktur Utama : Farid NurcahyonoDirektur : Puput HaspriatnoDirektur : Hanie Puspita SariKomisaris Utama : Yandri RovankaKomisaris : Yustian MahdiKomisaris : Azis AlwiBahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 telah dilakukan RUPS dan dibuatkanAkta Keputusan Rapat No. 8 oleh Notaris Dra. Hj. Pitri Warsyam, SH., MM.

GOLDEN GROBALY INDONESIA yakni Tuan TONNYHANS SEMETH telah mengalihkan 50 (limapuluh) lembar sahamnya kepadaPENGGUGAT yang kemudian disahkan melalui RUPS yang dibuatdihadapan Notaris ZANTJE MATHILDA VOSSTOMASOWA, SH. M.Kn No.22 tanggal 09 Desember 2010 sehingga berdasarkan pengalihan sahamtersebut terjadi perubahan pengurus PT.

BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.No.43 TANGGAL 29 Oktober 2009 jo Akta Keputusan RUPS LBNO.54 tanggal 28 Desember 2012 yang saat ini berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta, JI.

No. 1147 K/Pid.Sus/2016Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPIJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45 tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para PemegangSaham (RUPS), saat itu pun Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utamamenggantikan Fredy Harman.

Selanjutnya berdasarkanKeputusan RUPS PT KPlJ tanggal 31 Januari 2008 Linda Suebu diangkatsebagai Komisaris Utama menggantikan Barnabas Suebu, dan Terdakwatetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPluJ.Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT KPlJ dalam operasionalnyakemudian mengikuti beberapa proyek yang diadakan di lingkunganpemerintah Provinsi Papua untuk mendukung kebijakan Barnabas Suebusalah satunya adalah mengembangkan Program Energi Terbarukan melaluiDistamben Provinsi Papua yang diwujudkan

negara sebesarRp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua jutatujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPlJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45 tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para PemegangSaham (RUPS

Selanjutnya berdasarkanKeputusan RUPS PT KPlJ tanggal 31 Januari 2008 Linda Suebu diangkatsebagai Komisaris Utama menggantikan Barnabas Suebu, dan Terdakwatetap ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KPlu.Barnabas Suebu dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatanyang ada padanya karena jabatannya selaku Gubernur Provinsi Papuaselanjutnya meminta kepada Toto Purwanto selaku Kadistamben ProvinsiPapua periode 20072008 untuk mengatur agar PT KPlJ mendapatkanpekerjaan perencanaan teknis DED PLTA Paniai

berisikan tabel PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya Deviden Tahun2008 tertanggal 6 Maret 2008 beserta dokumenpendukung.6 (enam) lembar dokumen asili berisikan tulisan tanganberwarna hitam di antaranya dengan keterangan Cekdi Rek Seluruh Anak Bahwa Tidak Ada PemberianUang dari KPlJ.1 (satu) lembar dokumen surat Linda Siebu (KomisarisUtama PT KPlJ) No. 0001/PT.KPIJ/IX/2014 tertanggal04 September 2014 kepada Para Pemegang SahamPT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya PerihalUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Central Asia Futures harusmenggunakan 2 tandatangan yaitu tanda tangan darirekening Nanang Takari dan SriPujiastuti ; Bahwa benar jabatan dari Nanang Takari sebagaiKomisaris Utama dan Sri Pujiastuti selaku Komisarissesuai dengan berita acara RUPS PT. Central AsiaFutures tanggal 28 Juni2005 3 ++ Keterangan saksi dibenarkan olehterdakwa ; 8.

Pada tanggal 11 Desember 2020, merubah Susunan PengurusPT.Luna Daya Sejahtera melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa secara melawan hukum;41.3.

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Subyek hukum itu adalah orang dan atau badan hukum yangbisa melakukan perikatan atau perjanjian hukum; Bahwa Badan hukum bila ingin memperoleh status badan hukumtentunya harus dinyatakan dalam suatu ketentuan undangundangcontohnya perseroan terbatas, yayasan, koprasi dsb; Bahwa Organ perseroan terdiri dari komisaris, direksi, dan RUPS, didalam perseroan yang berwenang mewakili badan hukumnya adalahdireksi; Bahwa Direksi ini adalah

Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) jugamerupakan anggota Direksi PT Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional direktorat pengolahan dengan ukuran kinerja terpilihyang ditetapkan dalam RUPS

Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) jugamerupakan anggota Direksi PT Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggungjawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional direktorat pengolahan dengan ukuran kinerja terpilihyang ditetapkan dalam RUPS

Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagian laba, dibagidalam bentuk Dividen ( dibagi sesuai dengan besarnya saham ) danpembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untuk penyalurannyadilakukan dengan cara pemindah bukuan.Benar terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, saksimenjelaskan kronologis kejadian yaitu Pada hari Minggu tanggal 25Agustus 2019 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi menerima SMS dariTerdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang intinya memberitahukankepada saksi bahwa Terdakwa

Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagianlaba, dibagi dalam bentuk Dividen ( dibagi sesuai dengan besarnyasaham ) dan pembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untukpenyalurannya dilakukan dengan cara pemindah bukuanHalaman 63 Putusan Nomor5/Pid. SusTPK/2021./PN.Jap..Bahwa terkait uang sebesar Rp. 938.775.000, dalam Brankas + Rp.450.500.000, dalam ATM sudah menjadi milik PT. Bank Papua dalam halini sudah tercatat sebagai Kas PT.

Terlebih lagi apabila quad non Pelawan dalam perjanjianlisan tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur TurutTerlawan, maka perlu ditegaskan bahwa hal terkait perjanjian lisantersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pelawan sebagai direktur utamadalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai Organtertinggi Perseroan, maupun pada laporanlaporan tahunanperusahaan dalam bentuk apapun. Berdasarkan uraian tersebut,Hal.77 dari 110 hal.

Telah ada persetujuan RUPS atas pengambilalihan saham TurutTerlawan melalui penjualan saham oleh pemegang saham TurutTerlawan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik, sesuaiketentuan Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;b.

ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH,Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai denganKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaRepublik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 TentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23 Februari2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

BuktiP8 : Asli Daftar Hadir RUPS PT.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

., M.Kn 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor: C13567HT.01.01.TH 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian 39Perseroan Terbatas untuk PT SUGRIWA AGUNG Tanggal 10Mei 20161 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 25 tentang Berita Acara40 RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SUGRIWA AGUNGTanggal 17 Februari 2007 dari Notaris RITA NOVITA SARI,S.H., M.Kn 1 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 26 tentang Jual BeliAl Saham Perseroan Tanggal 17 Februari 2007 dari Notaris RITANOVITA SARI, S.H., M.Kn Hal 16 Putusan

Bukit Akasia Blok AIl No.2, Kota Bukit Indah,Industrial Estate Purwakarta, mengadakan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham), yang mana dalam rapat tersebut ditemukan bahwa jumlah stok bahanmaterial di data inventory sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapanmiliar rupiah) tidak sesuai dengan data penjualan perbulannya yang dirataratakan di angka Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), kKemudian atastemuan tersebut dibuatkan grafik data inventory oleh pihak pemegang saham,dan diketahui pada

Kemudian Saksi mengklarifikasi kepadaTerdakwa selaku Kepala PT.BPR Artha Sari Santosa Cabang Wonogiridan mengakui adanya perbuatannya yang menyimpangi aturan tersebut.Awalnya Saksi memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan secarakekeluargaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 Saksimelaksanakan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) untukmembahas masalah tersebut, dalam rapat Saksi mengundang Terdakwa ,saat itu datang bersama dengan suaminya Sdr.

Kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa selaku KepalaCabang di Wonogiri, Terdakwa mengakui mengakui semua perbuatanya .Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 dilakukan RUPS ( RapatUmum Pemegang Saham) untuk membahas masalah tersebut, didalamrapat diundang juga Terdakwa, ddari hasil rapat didapat kesimpulanTerdakwa bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut pada tanggal31 Agustus 2015, sesuai denga Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus2015.

Awalnya Saksi ErniIndrayani, SH memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan secarakekeluargaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015dilaksanakan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) untuk membahasmasalah tersebut.Dalam rapat Saksi Erni Indrayani, SHmengundangTerdakwa yang saat itu datang bersama dengan suaminya Sdr. HERILAKSONO, kakak kandungnya Sdr.USMAN SADEWO dan istrinya.

Peqawai Bank;Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salahsatu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut di atas dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatasyang dimaksud denganAnggota Dewan Komisarisadalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan danmemberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT).halaman 249 dari 302 Putusan No.139/Pid Sus/2016/PN WngDi Indonesia Dewan KomiSaris ditunjuk oleh RUPS

adanya penemuanpenggunaan Uang Kas dan setelah ditemukan adanya kredit fiktif KemudianSaksi Erni Indrayani, S.H. dan Saksi Dimas Dhani Ardyanto, AMD melakukanmengklarifikasi kepada Terdakwa selaku Kepala PT.BPR Artha Sari SantosaCabang Wonogiri dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang menyimpangiaturan tersebut;Menimbang, bahwa awalnya Saksi Erni Indrayani, SH memberikankelonggaran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian pada hariMinggu tanggal 09 Agustus 2015 dan kemudian dilaksanakan RUPS

DALAM POKOK PERKARABantahan Tentang Duduk Perkara1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan yang diajukanoleh Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat di PengadilanNegeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 516/Pdt.G/2019/PN..JKT.TIMsepanjang tidak diakui secara jelas oleh Tergugat I;Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai direktur uatama padatanggal 20 September 2019 dalam RUPS sebagaimana Akta NotarisNetty Maria Machdar;Halaman 18 dari 121 hal Putusan No.516/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

TUNAS GRAHA SERVINDO) untuk melakukan pengurusanBARANG, sehingga tindakan yang sifatnya kepemilikan baik itumemperoleh maupun melepaskan BARANG tidak memerlukanpersetujuan dari Dewan Komisaris.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam akta PendirianPENGGUGAT, maka pengalihan aset (in casu BARANG) olehDirektur Utama kepada TERGUGAT tidak memerlukanPersetujuan dari Dewan komisaris ataupun RUPS sehinggapengalihan tersebut sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarhukum apabila TERGUGAT selaku pemilik menjadikan

Malindo Jaya Diraja;> Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM);Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima:> SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesarRp291.936.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliarsembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.

No. 2414 K/PID.SUS/2015> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT. FIG) yangmenyatakan peningkatan modal disetor minimal setara denganUSD 20.311.387;Terhadap Kredit Investasi Interest During Construction (KI IDC) berlakusyaratsyarat sebagai berikut:1. Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan,yang dapat didebet pada saat bunga maksimal sebesar 60% daritotal beban bunga KI pokok dan KI IDC pada periode tersebut;2.

HastaMulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants)dengan Surat Nomor: 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007;ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007,Nomor: 18;ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, Nomor: 19;ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode YangBerakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. BiasaSitepu;ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode YangBerakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs.

HastaMulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants)dengan Surat Nomor 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007;Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007,Nomor 18;Asli Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, Nomor 19;Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode YangBerakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. BiasaSitepu;Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode YangBerakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs.