Ditemukan 546 data
TITIK MARYANI A, SH
Terdakwa:
YEHEZKIEL HIMAWAN alias YESKI
62 — 13
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganakan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pertimbanagan
142 — 63
Persero) Tbk, Semarang Kawasan IndustriCandi diblokir sepihak oleh Bank Mandiri pada sejak tanggal 5November 2015 s/d sekarang.Bahwa alasan pemblokiran tabungan tersebut karena pihak bankberpegang pada salah satu klausul dari Syarat Umum PembukaanRekening (SUPR) Pasal 14 ayat 1, yang berbunyi : Dalam halterdapat indikasi tidak pidana terkait dengan rekening dan/ atauindikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikanPemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bankatas pertimbanagan
45 — 16
TingkatPertama sebagai dasar amar Putusan Pengadilan Negeri Medantertanggal 04 Maret 2015 No. 617/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebutdalah MANIPULATIF dan merupakan pelanggaran hukum terhadapObjektivitas Lembaga Peradilan, maka beralasan menurut hukumuntuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal04 Maret 2015 617/Pdt.G/2013/PN.Mdn tertanggal 04 Maret 2015tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding, Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan alasanalasan hukumsebagaimana tersebut di atas, alasan pertimbanagan
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 734 K/Pdt/2010jelas dalildalil yang diajukan dalam gugatan saling bertentangan satudengan yang lain pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung sangattidak cermat dan tidak jelas serta bertentangan dengan hukum yang berlakuterutama perihal pertimbanagan obyek gugatan terkait adanya perjanjianbersyarat sebagaiman yang tertuang dalam akta 6 C dimana seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi lah yang terlebih dahuluharus memenuhikewaiibannya.Bahwa Judex Facti dalam pertimbanganya keliru dalam menerapkan
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tata CaraPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PelaksanaTugas; Bahwa dalam Pertimbanagan Majelis Hakim padaHalaman 58 dan 59 Putusan Pengadilan Pajak,menyatakan sebagai berikut:Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwaHalaman 84 dari 94 halaman.
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memenuhi SyaratSyarat Yang DiwajibkanDalam Menerapkan Hukum Pembuktian Yang Berlaku Yaitu TidakMempertimbangkan Mengenai HalHal Yang Menjadi Pertentangan AtauPerselisihan Dalam Pokok Perkara;Dalam putusannya Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan dalil darituntutantuntutan Termohon Kasasi/Pembanding/Pengguggat asal yangpada dasarnya menuntut agar tanah sengketa adalah sah menjadi milikTermohon Kasasi, pada hal sengketa yang terjadi adalah jual beli antaraTermohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi ;Pertimbanagan
153 — 91
demikian keterangan saksi ahli Yusandy Aswad,ST.MTyang di berikan di persidangan di bawah sumpah maupun hasil laporannya, menurut hakimketua majelis dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang mempunyai nilai pembuktianyang Sah ; Menimbang, bahwa selain itu ternyata dokumendokumen yang dibuat, seperti BeritaAcara Rekayasa Lapangan tertanggal 4 Agustus 2009, di mana faktanya konsultsnpengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah ikut ke lapangan, MutualChek yang dibuat tidak berdasrakan pertimbanagan
201 — 83
Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obsuur Libel).Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV ini adalah sama denganEksepsi dari Tergugat sampai dengan Tergugat Ill dan Turut Tergugat sampai dengan Turut Tergugat IX sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,sehingga Majelis Hakim mengambil alin pertimbanagan diatas terhadap EksepsiTergugat IV ini, dan menyatakan bahwa Eksepsi ini dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sampai denganTergugat Ill dan Turut Tergugat
123 — 176
tanggal 28 April 2015 pada pokoknya telahmemperluas objek Praperadilan dimana dalam putusannya MahkamahKonstitusi menilai pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,penggeledahan, dan penyitaan;Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanagan
175 — 143
berdasarkanKonstitisional serta harus menati hukum secara Objektif.Bahwa,berdasarkan alasan alasan tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwapenyelidikan,penyidikan,serta penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut padaKejaksaan Tinggi Medan terhadap PEMOHON BANDING tidak sah,oleh karena ituPEMOHON BANDING memohon peroses pemeriksaan perkara a quo menuruthukum harus dinyatakan dihentikan dan PEMOHON BANDING di kelurakan dariTAHANAN.Pertimbangan Hakim Tipikor Medan;Bahwa,PEMOHON BANDING tidak sepakat atas pertimbanagan
kepadaPEMOHON BANDING sudah tepat dan memenuhi rasa keadilansebagaimana pasal 2 Jo.pasal 18 Undnagundnag No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan undangundang No.31 tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaserta UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .e Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan atas pertimbanganhukum ini karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangansaksisaksi yang sudah diuraikan diatas.e Bahwa,rumusan rasa keadilan dimaksud dalam pertimbanagan
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Mia Mustika Dewi
258 — 283
Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (Satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis Pertanahan DalamRangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.
60 — 287
Danadapula Agenda Kerangka Kepengurusan yang terdiri dari : Ketua, Wakil,Sekretaris dan Bendahara Pengurus Baru.Bahwa sesuai pertimbanagan Rapat Pembina Yayasan Dwijendra denganacara Rapat Klarifikasi Pengurus dimana telah sesuai dengan SuratUndangan No. 06/Und.
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
145 — 90
Terdakwa sebagai tulang punggung dan kepala keluarga mempunyaitanggungan istri dan anak yang harus dibiayai;dapat dipahami dan menjadi pertimbanagan Majelis Hakim dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pemBahwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakanpenahanan yang sah, maka
Pembanding/Tergugat : AMIN SUBEKTI Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : RUDI HARTONO BIN SADIRI Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : PARIJO BIN KODIRIN Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : SUPRAPTONO BIN PARDI Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : MULUD BIN SUKIJAN Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : TEGUH RIYANTO BIN SADIRI Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Pembanding/Tergugat : NGADINO BIN JARMAN Diwakili Oleh : SYAHWAMI, SH,MH
Terbanding/Penggugat : H. SYAMSUDIN IBRAHIM
Turut Terbanding/Tergugat : M. AMIN BIN ALM. HASAN
Turut Terbanding/Tergugat : ABDUL WAHAB BIN ALM RAMLI
Turut Terbanding/Tergugat : EFRI WIRA PUTRA
Turut Terbanding/Tergugat : YUNI EKA WATI BINTI RASIMIN
Turut Terbanding/Tergugat : SUKIRNO BIN JUMARI
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KELURAHAN PASIR PUTIH KEC. BUNGO Sekarang KEC. RIMBO TENGAH KAB. BUNGO
82 — 133
Negeri dalam pertimbanga hukumnya tidak konsistendan jelasjelas tidak berimbang, dan berat sebelah hal ini terbukti denganfaktafakta sebagai berikut :13 Bahwa di satu sisi Pengadilan Negeri dalam Putusannya padahalaman 37 dan 38 telah mempertimbangkan tentang adanya PutusanPengadilan Negeri Muara Bungo No.118/Pid.B/2012/PN.Mab atasnama Terdakwa M.AMIN (Bukti P.7) dan Putusan Pengadilan NegeriMuara Bungo No.118/Pid.B/2012/PN.Mab atas nama Terdakwa AbdulWahab bin Hasan (Bukti P.8), yakni terkait pertimbanagan
Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum
Tergugat:
1.Dr. I Ketut Karlota
2.I Nyoman Satia Negara, SH , MH
3.Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.MH
4.Dr. Putu Mulyadi Serangan
Turut Tergugat:
Putu Bagus Indra Bangsawan, SH.MKn
Intervensi:
Dr I Ketut Wirawan, SH.M.Hum
156 — 54
Danadapula Agenda Kerangka Kepengurusan yang terdiri dari : Ketua, Wakil,Sekretaris dan Bendahara Pengurus Baru.Bahwa sesuai pertimbanagan Rapat Pembina Yayasan Dwijendra denganacara Rapat Klarifikasi Pengurus dimana telah sesuai dengan SuratUndangan No. 06/Und.
154 — 21
Tanggung jawab resiko produkoleh mitra KSP dipasarkan oleh perhutani dan mitra KSP tanggung jawabresiko produk oleh mitra KSP yang memproduksi;Bahwa dalam kerja sama memasarkan, bahan baku kayu dan produksidilaksanakan oleh Perhutani;97Bahwa menurut saksi sebelumnya belum pernah ada klaim dari Buyer ;Bahwa dalam persiapan pendirian perusahaan patungan Perhutani telahminta PT.Prasetya Indra Brata untuk menyusun proposal dan dilakukanpenilaian oleh team pertimbanagan pembentukan perusahaan patunganyang
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
1.Moch Afif Azhar
2.Saiful Mu'minin
204 — 139
Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (Satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis Pertanahan DalamRangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.
Pembanding/Penggugat II : HJ. LIENA RUMSIAH Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat III : LILY SUCIATI SUJONO Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IV : H. HAERUDDIN HAMID, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat V : ADINATA FEBIAN WIJAYA, ST Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VI : JODIUS PAUNDU Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VII : MANISI AYAWAILA Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VIII : HJ. HASNAH S. ARIFIN Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IX : HJ. UMRAH TAKDIR Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat X : ELISABET TANDI Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XI : H.M. SIRADJUDDIN IDRUS, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XII : HASAN HUDJI Di
143 — 125
Menimbang keberatankeberatan hukum Para PEMBANDING / Dahulu ParaPENGGUGAT terhadap beberapa Pertimbanagan hukum Pengadilan TingkatPertama dalam putusannya yang menurut TERBANDING / Dahulu TERGUGAT sepatutnya dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding oleh karena:A. Dalam putusannya halaman 100 paragraf ke 3 dan 4, Majelis HakimPertama menyatakan :Bahwa tanah dan Rumah Dinas milik PT PLN (Persreo) yang terletak di kompleksHal. 118 dari 126 Hal.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALEKSANDER RANTE LABI, SH
183 — 222
sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan suatu penerapanhukum yang salah, sebab tidak ada seorangpun dapat dipidanahanya karena alasan dalam praktik peradilan selama ini belummengikuti secara konsisten pendapat Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia;Bahwa dalam pertimbanagan hukum di atas,majelis hakim (/udexfacti) tingkat pertama bersandar pula pada Doktrin SensClair (/adoctrine du sens clair), yang mana hakim harus melakukanpenemuan hukum, dengan memerhatikan Pasal 28 Ayat (1) UU No.4 Tahun
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
154 — 1158
.; wonnnn Bahwa pertimbanagan Judex Facti tersebut di atas adalah salah dan keliruHal 86 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.