Ditemukan 5512 data
387 — 383
Hal ini tercermin dalam SKB Kapolri, JaksaAgung, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2004 yakni agarpenyidikan mengenai pidana lingkungan hidup tetap yang menentukanadalah instansi primair/pemberi izin ;Bahwa apabila ada perusahaan sudah memiliki standart penanggulangandan pencegahan dalam menangani kebakaran namun tetapkenyataannya terjadi kebakaran, maka tidak bisa langsung dikatakanlalai, tetap menggunakan prinsip kehatihatian, sehingga meskipun tidaksesuai prosedur tidak serta merta langsung disimpulkan
- Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]
Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggotaPOLRI tidak hanya didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap,akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2003 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2011, pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dapat pula didasarkanpada pelanggaran kode etik Polri sesuai dengan rekomendasi
Tindakan Penggugat/ Termohon Kasasitersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana, juga dinilai melanggar KodeEtik Profesi Polri;
Bahwa memperhatikan surat keputusan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi (objek sengketa) ternyatadasar pemberhentiannya karena terbukti melanggar kewajiban etika kelembagaansebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri;<
1091 — 911
Acara Pidana yangmana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harussecara tegas diatur dan disebutkan dalam UndangUndang KPK.Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri
149 — 31
Pasal 64 ini berkaitan dengan pasal 52 ;Bahwa pemeriksaan administrasi adalah administrasi instansi di mana pejabat membuat suratsurat tersebut ;Bahwa dalam konteks tindak pidana lain, penyidik juga memerlukan rekomendasi dariinstansi lain untuk menentukan bahwa perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana,seperti delik pers ada perjanjian antara Kapolri dengan Dewan Pers. Diperlukan adanyalembaga lain sebelum adanya penyidikan.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LILY Anak dari HANSEN Diwakili Oleh : Hottua Manalu, S.H.
52 — 0
Surat Pernyataan Fritz Eugene Timothy Meyer, diberi tanda bukti T-24;
25.Fotokopi Surat Pernyataan Levi Raphael Meyer, diberi tanda bukti T-25;
26.Fotokopi Surat pernyataan Sheileen Ivana, diberi tanda bukti T-26;
27.Fotokopi Print out fotocopy KTP Mangun Junaedi, NK 3203011108550006, diberi tanda bukti T-27;
28.Fotokopi Surat Permohonan Gelar Perkara atas Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/1533/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA oleh Polres Jakarta Barat kepada Kapolri
202 — 230
penyidikKepolisian dan Kejaksaan yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),karena menurut ahli Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah124penyidik yang berasal dari institusi yang berbeda, tapi ketika penyidik itu bertugasdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka berdasarkan UndangundangKPK, penyidik itu harus diberhentikan dari Institusi mereka berasal, sehinggapenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah perintah Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), bukan lagi dibawah Perintah Kapolri
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
750 — 430
dan (2) KUHAP dan berdasarkan Kepres Nomor. 103 tahun 2001 sertajuga didasari kepada Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanNomor : KEPLO9/A/JA/09/2007 Tentang Kerja Sama Dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana KorupsiTermasuk Dana Non Butgeter Jakarta 28 September 2007 yang ditanda tanda tanganioleh : Jaksa Agung Republik Indonesia, HENDARMAN SUPANJI, Kapolri
495 — 1498
PartaiGolongan Karya Tahun 2014;Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST62/DPP/GOLKAR/XI/2014tanggal 20 November 2014;Fotokopi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: B252/GOLKAR/XIV/2014 tanggal 22 November 2014 perihalPemberitahuan Penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar 2014yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI up Kaba IntelkamMabes Polri;Fotokopi surat Polda Bali Nomor: B/8601/XI/2014/Dit Intelkamtanggal 24 November 2014 perihal Rekomendasi KegiatanMunas IX Partai Golkar yang ditujukan kepada Kapolri
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
174 — 104
diperiksa di PolresLembata;Bahwa setahu Saksi motif perkara ini berkaitan dengan tulang ikan paus yangberada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape dan masalah gading untuk maskawin;Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan MATEUS LENGARI dengan motif gadingtersebut;Bahwa Saksi lupa siapa yang terlibat tentang motif gading;Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan saudara HENDRIKUS KEJAWA danEMANUEL IHING adalah pelaku pembunuhan;Bahwa MATEUS LENGARI ditetapkan sebagai saksi mahkota sesuai denganproses dan peraturan Kapolri
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPKP dengan Kapolri tentang kerjasama penanganan kasusyang berindikasi tindak pidana Nomor Pol. : Kep/12/TV/2002 tanggal 29 April 2002 & Nomor:Kep04.02.0021 9/K/2002 tanggal 29 April 2002;5. Pasal 6 dan penjelasan pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa KPK berkoordinasi,di antaranya dengan BPKP, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;6.
59 — 22
dalam :Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yangtelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : Juklak001/J.A/2/1989 tanggal 25 Februari 1989 &Nomor: Kep145/K/1989 tanggal 25 Februari 1989.Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPKP dengan Kapolri
104 — 39
Presiden ini adalah untuk :a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan;(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari danaAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ PemimpinLembaga/ Panglima TNI Kapolri
275 — 638
yang didalilkantelah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak berhasilmengatasi, menegakkan hukum dan melakukan penanggulangan diniterhadap kebakaran lahan hutan secara besarbesaran dan terusberulang dari tahun ke tahun (poin 44 posita gugatan);Bahwa dalam positaposita gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanyauraian secara detail dan gamblang tentang perbuatan melawan hukumapa saja yang secara spesifik dilakukan oleh masingmasing Tergugatyang berjumlah 19 mulai dari Presiden, para Menteri, Kapolri
306 — 215
Tamin Sukardi dengan totalrekap sebesar Rp. 132.468.197.742,1 (satu) bundle Surat Laporan serta mohon perlindungan hokum no :201/FRAdvPH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada JaksaAgung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut.1 (satu) bundle Surat Mohon perlindungan hukum no : 055/FRAdvPH/IV/2011 tanggal 20 Apri 2011 kepada Kapolda Sumut.1 (satu) bundle permohonan hak milik PT.
1305 — 1132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bapak Ketua Kejaksaan Agung, 3.Bapak Kapolri, 4. Bapak Kadensus 88, pada halaman terakhir yaituhalaman 6 (enam) bertuliskan dari hamba Allah yg selalu mengharapridhoNya, Abubakar Baasyir, Tembusan kepada Hamba2 Allah : 1.Bapak Menteri Agama 2. Bapak Ketua Majlis Ulama 3. Bapak KetuaMahkamah Konstitusi 4. Bapak Ketua MPR 5. Bapak Ketua DPR 6.Bapak Ketua T.P.M.
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
133 — 89
KAPOLRI,MENOPOLHUKAM RI., dan tidak terkecuali PejabatPejabat dariInstansiInstansi Pemerintah RI.
53 — 79
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
115 — 25
Penjelasan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan contoh keuntungan danbiaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 %Menimbanng bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUXV2012 terkait Pengujian Undangundang No.30 Tahun 2002 tentangKPK terhadap UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 6 UU KPK dinyatakan bahwainstansi yang berwenang menghitung kerugian Negara termasuk BPKP, BPK danMemory of Understanding (MoU) Kepala BPK, Kapolri
102 — 15
Kewenangan BPKP juga diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antaraJaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol :B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter jo Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor
81 — 22
Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara