Ditemukan 567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik repubilik republilk republlk repubik republk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-06-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 26 Juni 2014 — PT EKA BALINGGA, DK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
148 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiauntuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon; Menghukum KomisiPengawas Persaingan Usaha Repubilk Indonesia untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 05/Pdt.Bth/2010/PN TPI, tanggal 19 Mei2010 yang amarnya sebagai berikut
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 28-09-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.33/Pdt.G/2016/PN Pli
Tanggal 2 Mei 2017 — Ramadhani Azwar - PT Bank Mega
86 — 46
  • Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT terkaitdengan putusan serta merta sebab selain tidak berdasar juga karenanyatuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yang menyatakansebagai berikut :Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : INDRAYANI Diwakili Oleh : SRI FITRIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : ROMMI
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
43 — 20
  • No. 150/PDT/2017/PT.SMRtuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yang menyatakansebagai berikut :Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Bahwa SEMA No. 3 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2785 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — VINCENTIUS SETARA GO, SUMADY NGADIA, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dkk
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi atas tanah tersebut di atas adalahberdasarkan hak sebagaimana termaktub di dalarn Sertifikat Hak Pakai No. 1Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Februari 1995 atas nama DepartemenPenerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi Daninformatlka Repubilk Indonesta);Bahwa alas hak Penggugat Rekonvensi atas tanah yang termaktub dalamSertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 105/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
1.MUH. IDRIS DG. SORE
2.JAMALUDDIN DG. TIRO
3.SAHARINA DG. SALI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
1.Marzuki Hasan SP
2.PT Bank Danamon Indonesia Tbk
127 — 49
  • No.800K/Padt/1987, dan; Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Perkara PeninjauanKembali Perdata Putusan Reg No. 429 PK/Pdt/1990;Bahwa Penggugat yakni Muh. Idris Dg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 10-03-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1547 K/PID/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — WIEKEWATI T. JAHJA DIPL. ING, Dk
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ing.Wiekewati Jahja (Terdakwa perkara aquo) dkk. belum disahkan olehforum rapat umum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar,jadi bagaimana mungkin Wiekewati Jahja Terdakwa ), Novi Haryonodan Elia Jeong mengadakan rapat mengatasnamakan perhimpunanmemutuskan merubah Pasal 26 ayat (1) Ariggaran Dasar PPRSHApartemen Slipi, jadi sudah sangatsangat jelas Judex Facti kelirumenerapkan hukum dalam memutus perkara A quo ;Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan PenjelasanUndangUndang Repubilk
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LARANTUKA Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lrt
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.Nuraini
2.Hasan Abuzaman
Tergugat:
2.Ismail Hamado
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur
193 — 106
  • usaha negara dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkualifikasikantindakan faktual atau yang kemudian diartikan tindakan badan atau pejabatpemerintah termasuk dalam keputusan tata usaha negara, maka untukHalaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lrtmemberikan kepastian hukum tentang kewenangan mengadili sengketa tindakanpemerintah dan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabatpemerintahan, Mahkamah Agung Repubilk
Pengadilan PN PADANG Perdata Pembagian Harta
Register : 02-05-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 18 Desember 2012 — Suardi, Cs melawan Syamsul Bahri, Dkk
92 — 69
  • 21Bahwa ketentuan pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 menentukan, bahwa untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanahdiseluruh wilayah Repubilk Indonesia menurut ketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 tegasmenentukan bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 4/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA III) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang
259 — 116
  • Pasal 87 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim jugaberpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidakpula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Bpp
Tanggal 21 Juni 2012 — D A H L A N sebagai PENGGUGAT M E L A W A N 1. HAMID GUNAWAN, SH sebagai TERGUGAT I 2. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA sebagai TERGUGAT II ; 3. H. ZAKARIA sebagai TERGUGAT III 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN: sebagai TURUT TERGUGAT
93 — 61
  • Sepanjang para pihakmemenuhi persyaratan formal serta secara persyaratan administrasi telah mencukupidan didukung maka permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku, hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan :Penyelidik adalah pejabat polisi negara Repubilk Indonesia yang diberiwewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan.40Dan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-12-2015 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN Jap.
Tanggal 22 April 2014 — -EDISON WERIMON,A.Ma.Pd Alias EDI -SOLEMAN FONATABA,SE
479 — 249
  • Sarmi untuk menjadi anggotaSenate Repubilk Melanesia Regional Sarmi;Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudaraEFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), saudara YANCEAUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudaraKORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satupersatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabungdalam senate Negara Republik Melanesia;Benar terdakwa mengaku, bahwa kegiatan selanjudnya
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 16-11-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 70/Pid.B/2014/PN,.Jap
Tanggal 22 April 2015 —
103 — 63
  • Sarmi untuk menjadi anggotaSenate Repubilk Melanesia Regional Sarmi;Benar terdakwa mengaku, bahwa suda ada anggota yang terdakwa rekrut saudaraEFRADUS THOMAS SINERI (satpan Bank Papua Cab.Sarmi), saudara YANCEAUPARAY, S.th, MARLION KIRIHIO, saudara YULIAN PEDAY dan saudaraKORINUS SINERI dan cara terdakwa merekrut adalag terdakwa mendatangi satupersatu ke setiap orang kemudian terdakwa menyampaikan untuk ikut bergabungdalam senate Negara Republik Melanesia;Benar terdakwa mengaku, bahwa kegiatan selanjudnya
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 26-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 5/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
CV CATUR FITRI BERSATU
Tergugat:
Pokja Pemilihan III Pemerintah Kabupaten Bangka
242 — 98
  • Negara juncto Pasal 87 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Majelis Hakim jugaberpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dantidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49UndangUndang Repubilk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2008 — Putus : 18-11-2008 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47 / Pdt.G / 2008 / PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Nopember 2008 — Para ahliwaris alm. DUL SALAM bin AHMID >< 1. PEMERINTAH RI Cq.dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN Cq.dahulu LEMBAGA INFORMASI NASIONAL RI sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI dan INFORMATKA, dkk
134 — 31
  • Kuningan, Mampang Prapatan (diberi tanda BuktiTII3) 5 29222222222 2 n nnn nnn ne n=Fotocopy sesuai dengan aslinya fotocopy Sertipikat Hak PakaiNomor 75 Tahun 1987, Gambar Situasi Nomor 1179, KuninganBarat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama DepartemenPenerangan Repubilk Indonesia, Luas 14.198 m2 berupa tanahnegara bekas Eigendom Verponding nomor 6934 sebagian, JalanKapten Tendean No. 41, Rt.0012/03 (diberi tanda Bukti TII4) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 23-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN STABAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
Sukayat
Tergugat:
Mariadi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Medan
2.Dr. Poniman
65 — 28
  • Oleh karenanya tuntutan ProvisiPenggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Padt.G/2020/PN Stb58.59.tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil,yang menyatakan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. METAL SUKSES CEMERLANG Diwakili Oleh : ALDORES PURBA, SH
Pembanding/Tergugat II : DJUNAWAN JAKOB, selaku Direktur PT. Metal Sukses Cemerlang Diwakili Oleh : ALDORES PURBA, SH
Pembanding/Tergugat III : UDIN TANTOSO Diwakili Oleh : ALDORES PURBA, SH
Terbanding/Penggugat I : NGARIYANTO
Terbanding/Penggugat II : THOMAS
Terbanding/Turut Tergugat : ADI PINEM, SH
139 — 72
  • ., Notaris di Medan dan telahmendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Repubilk Indonesia No.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 347/Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 1 Juni 2016 — REKSON SITORUS sebagai Pelawan Melawan 1. PT.BANGUN TJIPTA PRATAMA sebagai Terlawan 2. ARGA bin TABENG sebagai Terlawan I 3. IROH binti BAROK sebagai Terlawan II 4. DR.H.M.RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH., sebagai Terlawan IV 5. KEPALA DESA JATIRASA sebagai Terlawan V 6. Pemerintah Kota Bekasi Cq Walikota Bekasi, sebagai Terlawan VI 7. Semula MENTERI KEUANGAN RI CQ DIRJEN PAJAK CQ KEPALA KANTOR PAJAK WILAYAH VII JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BEKASI, kemudian dirubah menjadi WALIKOTA BEKASI Cq. DINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI sebagai Terlawan VII
94 — 31
  • tanah sengketa tersebut;Menimbang, bahwa perlawanan diajukan pada tanggal 28 Juli 2015,sementara teguran (aanmaning) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015, sementaradiantara tanggaltanggal tersebut ada beberapa hari libut, maka kalaulah dihitungwaktu pengajuan perlawanan ini, telah diajukan oleh Pelawan dalam tenggang waktubelum genap 8 (delapan) hari sejak Pelawan diberi teguran (aanmanining), olehKetua Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan suatu putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Repubilk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 11-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/ Pra Pid./2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Agustus 2016 — - WONG NGAR, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor-Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prima C. Hastomo Soedarsono, S.H., Vence Titawael, S.H., Ervina Humasan, S.H., M.H., Ardi Hitijahubessy, S.H., dan Meivri D. Nirahua, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soedarsono, Titawael & Partners, beralamat di Gedung Sarana Jaya Lantai 3 No. 307, Jl. Tebet Barat IV No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2016, selanjutnya disebut………………………………………………. PEMOHON;
177 — 91
  • masingmasingtertanggal 12 Agustus 2016 dan selanjutnya samasama mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk BeritaAcara Persidangan yang dianggap tercantum juga dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama yang diajukan olehTermohon terhadap permohonan pemohon telah mengemukakan tentangeksepsi yang pada pokoknya seharusnya yang ditunjuk selaku Termohon adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri bukan Kepala KepolisianNegara Repubilk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 September 2013 — Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia cq Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jl. H.Alwi, No. 99, Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ; 4.
46 — 27
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia cq Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jl. H.Alwi, No. 99, Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;4.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
396 — 337
  • Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftran tanah Pasal 24 ayat (2) huruf a yangmenyatakan bahwa: Halaman 32 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.