Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — WEMPY DIRK PARINUSSA VS I. JACOB BERHITU, DKK., II. BUPATI MALUKU TENGAH;
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dikatakandemikian karena:Saniri Negeri Ameth masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor 14177 Tahun 2007, tanggal27 Maret 2007 tentang Peresmian Saniri Negeri Ameth KecamatanNusalaut Kabupaten Maluku Tengah;Bahwa Para Penggugat keberatan karena sesuai dengan Asas NegaraHukum (recht staat), maka semua tindakan hukum (recht handelingen) danatau tindakan faktual (feitelijke handelingen) Pejabat/Badan administrasipemerintahan, baik yang menyangkut
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974 912 — 165
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
Dalam sistim pembinaan karier yang sehatselalu ada pengkaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorangPegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menduduki sesuatu jabatan haruslahmempunyai pangkat yang sesuai untuk jabatan itu.Pasal 20Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektipitas dalammempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan mengangkatdalam jabatan, maka perlu diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan("conduite staat") dan daftar urut kepangkatan ("ranglijst").
Register : 05-07-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 06/PDT.G/2012/PN.KSP Tanggal 13 Mei 2013 — 1. RUBINO
2. JUDY FENNY
Melawan:
1. Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN
2. SURTINAH
3. AGAM FIRMANSYAH
4. DARA MEUTIA SURIFANNI
5. ISKANDARSYAH
6. NUR KEUMALA PUTRI
7. SUMARDI,SH
8. Pemerintah R.I. cq. Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9. Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Pemerintah R.I.cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional,cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
11. Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
110 — 16
110 — 16
.=> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada KejaksaanPengadilan Negeri di Kuala Simpang tersebutdiatas merupakan tindakan yang sah secara hukumyang telah di dasarkan oleh semua peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat itu.Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg"dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2) " Pejabat yangmelakukan pensitaan tersebut diatas harus membuat laporanpensitaan
Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2)" Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut diatasharus membuat laporan pensitaan dan menyampaikanyakepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kali duapuluh empat jam". * Kemudian berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik atassebidang Tanah Negara yang diajukan oleh Nama ; M.
Register : 03-06-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 381/PDT. PLW/2013/PN. DPS. Tanggal 24 Maret 2014 — Dr. NYOMAN HANDRIS PRASETYA Als. HANDRIS PRASETYA MELAWAN PUTU YUDISTIRA, SH
29 — 16
29 — 16
Staat Blaad No. 227 Tahun 1927) pada bagian 4 (empat)mengatur tentang Pelaksanaan Keputusan (eksekusi) dan khususmengenai Perlawanan Eksekusi di atur dalam Pasal 206 ayat 6, Pasal225 s/d Pasal 239 RBG tersebut.
Upload : 16-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1095 K/PID/2011 Terdakwa; Maria Zaitun Destiana, SE binti Tengku Hasan Samani (alm)
67 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1095 K/PID/2011berikut : "Terwile van het onderzoek naar materiele waarheid gelat bijons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot hetvonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat moet om het gehele process te volge en een dat voortsgetsreefd moet worden naar het beste bewjs".
Register : 02-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgn Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG PRIHESTUWATI,SH.
Terdakwa:
TRIYONO als ONDOL bin SUKIMIN
31 — 3
AGUNG PRIHESTUWATI,SH.
Terdakwa:
TRIYONO als ONDOL bin SUKIMIN
31 — 3
Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 340/Pdt.G/2015/PA.Mpw Tanggal 12 Nopember 2015 — Halifah binti Ahmad dkk
VS
SaâÃÂÃÂdiah binti Abdul Razak
Taleb bin Bulel
60 — 7
60 — 7
tanah milik almarhum Abdul Razak alias Derazak bin Hasan yangbelum dibagi kepada ahli warisnya, dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tanah objek sengketa dimaksud, untuk dapatditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris, harus dibuktikansetidaknya mengenai: 1) Kepemilikan pewaris atas tanah objek sengketa,dan 2) Kejelasan letak, luas dan batasbatas tanah objek sengketa.Menimbang, pada dasarnya setiap jengkal tanah di republik ini adalahmilik negara atau dikenal dengan asas vrij staat
Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 126 /Pid.B/2014/PN.NNK Tanggal 1 Oktober 2014 — HAJI BURHANUDDIN Bin BURHANUDDIN
60 — 20
60 — 20
ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 10-07-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 77 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 10 Juli 2014 — SAHRUL Bin SADAN
48 — 14
48 — 14
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 24-08-2017 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — IRLAND JOHNY FREEDO WAWORUNTU VS PT FREEPORT INDONESIA
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fl denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinyaoleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan PerselisinanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat
Putus : 28-01-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — RUBINO, dk vs Drs. H. T. ZAINAL ABIDIN, dkk
150 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74Tahun 1957 Tentang Pencabutan Regeling Of De Staat Van OorlegEn Van Beleg dan Penetapan Keadaan Bahaya dikatakan:ayat (1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktuwaktumemerintahkan penyerahan barangbarang yang akan diambiluntuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan ataupertahanan, kekuasaan ini dapat diserahkan kepada pejabatpejabat yang di tunjuk oleh penguasa keadaan perang;Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan PemerintahPengganti
Eigendomtertanggal 14 Oktober 1931 Nomor 108 kepunjaanVereeniging Kong Seaw Thong Hiong Kwee jaitu yang disangka cabang Sosial dari party Kuo Min Tang diKualasimpang;> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada Kejaksaan PengadilanNegeri di Kuala Simpang tersebut diatas merupakantindakan yang sah secara hukum yang telah di dasarkanoleh semua peraturan perundangundangan yang berlakupada saat itu;Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan Regeling Of De Staat
Register : 15-04-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Unr Tanggal 13 Juni 2016 — TERDAKWA
48 — 21
48 — 21
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dankebenaran serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia(Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negara kita,yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 01-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 979/Pid.Sus/2020/PN Mks Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
STEVANIE R. THE
60 — 19
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
STEVANIE R. THE
60 — 19
No. 419 tgl. 22 Desember 1949,Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakan untuk kepentingantehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid.c) Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b, tanggal25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luar olehHalaman 13 Putusan Nomor:979/Pid.
Putus : 22-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Mei 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KESUMA (YPWK) VS 1. MIRZA VIOLETA, S.E.,, DKK
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;Dalam Provisi:1.Bahwa, sejak keputusan PHK oleh Tergugat, hingga saat diajukannyagugatan ini, Para Penggugat tidak lagi diperbolenkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh Tergugat dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan Para Penggugat, akan tetapi terjadisebagai akibat perselisinan kepentingan yang diakhiri dengan perselisihanpemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
Putus : 30-05-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 30 Mei 2016 — - NILDA TANTU sebagai Penggugat LAWAN - PIMPINAN PT. MULTI NABATI SULAWESI UNIT MALEO sebagai Tergugat
96 — 11
96 — 11
Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak,sesuai Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);14 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat
Putus : 18-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juni 2013 — SUJONO, PT. TOBU INDONESIA STEEL, ; THE HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
99 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
rechterpartijen in de gelegenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, dieeene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zoudenkunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijneuitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beide partijen naar billijkheidregelen, met dien verstdnde dat, ingeval van nietigveridaring van de overeenkomstpartijen zoveel mogelijk zullen moeten worden hersteld in den staat
derechter partijen in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over deomstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van dewederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zalhij bij zijne uitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beidepartijen naar billijkheid regelen, met dien verstande dat, ingeval vannietigverklaring van de overeenkomst partijen zoveel mogelijk zullenmoeten worden hersteld in den staat
Register : 02-03-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 31 Maret 2015 — VERI VERDIAN Als fERI Bin ZAKIRUDIN
19 — 7
19 — 7
2015/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 17-04-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 28 /Pid.B/2014/PN.Nnk Tanggal 17 April 2014 — KAHAR Bin YASIN
69 — 22
69 — 22
Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di NegaraIndonesia, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atashukum (Rechts staat
Register : 07-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 536/Pid.B/2015/PN.Jmb Tanggal 30 Nopember 2015 — ROLIP PRASETYO Als ROLIP Bin JOYO KARNO
74 — 7
74 — 7
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 02-12-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 719/PID/2011/PT-MDN Tanggal 9 Januari 2012 —
45 — 30
45 — 30
PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (PusatKoperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Rantau Prapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri,sebagai orang yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawanhukumbertindak selaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatasmaskapai sero Bumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengansenagaja mengumumkan daftar (staat