Ditemukan 6290 data
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini;Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan
470 — 284
Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018Terkait dengan Peralihan Hak atas saham dan Perubahan susunanPengurus yang dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT.
149 — 40
Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin PropinsiKalimantan Selatan.281) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa AnjarSarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah.282) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835.283) 1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
WAWAN YUNARWANTO, SH., MH
Terdakwa:
ITONG ISNAINI HIDAYAT
225 — 0
SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
94 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
AngkasaPura ) dimana terhadap perseroan tersebut terhadap pengelolaannyatunduk pada Ketentuan perundangundangan tentang perseroan, jikalauada satu kerugian terhadap perseroan tersebut hal itu bukan merupakankerugian Negara melainkan kerugian perseroan yang pembuktiannya harusdengan adanya laporan neraca laba rugi perseroan yang kemudiandisahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai potentialloss Mengingat, walaupun kerugian kKeuangan negara
165 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prt 013 Tahun 1958 tentang Pengusutan PenuntutanPemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana atau Penilikan Harta Benda.Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 (2) tentang Harta Benda yang dapat disitadan dirampas pada butir c : "Harta benda seseorang yang kekayaannyasetelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan matapencahariannya" ;Bahwa Pemohon Kasasi Il/Terdakwa adalah Direktur (Operasional) PT.Dinamika Prakarsa Buana yang diangkat oleh RUPS berdasarkan AktaPemyataan Keputusan Pemegang Saham PT
110 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
di bidang perbankan, makasangat bergantung pada rumusan deliknya ; bahwa Tindak Pidana Korupsiberbeda atau tidak sama dengan Tindak Pidana Perbankan ;Bahwa bila terjadi mismanagement atau kesalahan dalam mengelola perseroanterbatas, maka berlakulah Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroanterbatas khususnya yang mengatur tentang tanggung jawab direksi yang dapatberakibat tanggung jawab direksi sampai dengan harta pribadinya, dan biasanyadilakukan pembahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
72 — 40
diketahui oleh Direktur.Bahwa bon sementara yang tidak ditandatangani oleh atasan karena atasannyatidak di tempat, maka bisa minta tandatangan oleh Saksi.Bahwa perpajakan PT Bostinco pernah bermasalah dan mendapatkan SuratKetetapan Pajak.Bahwa yang bertanggung jawab mengenai pajak adalah Terdakwa danKurniawan.Bahwa yang tanda tangan untuk pembayaran PPN adalah Saksi.Bahwa pihak lain pernah melakukan komplain karena PT Bostinco diperiksaoleh Kantor Pajak.Bahwa pada saat penggantian direktur, apakah ada RUPS
304 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa jelas apa yang dimaksud dengan perubahan status adalah aksikorporasi (corporate action) baik dengan atau tanpa persetujuanowners yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmengakibatkan terjadinya perubahan bentuk hukum atau status hukumsuatu perusahaan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor117/PUUX/2012, tanggal 31 Oktober 2013 halaman 37 angka 2 hurufa, b, c dan d (penjelasan Pemerintah)/dengan Pemohon
Terbanding/Terdakwa : Human Mintaraga
490 — 149
Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;
143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Eksopr Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT.AsuransiEkspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) AsuransiEksopr Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentangUraian Tugas Pekerjaan;Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara BadanUsaha Milik negara Selaku Rapat Umum PemegangSaham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Asuransi Eksport Indonesia Nomor : KEP15/MBU/2008tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Asuransi Eksport Indonesia;Foto Copy Keputusan
268 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakanPengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yangtergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
342 — 501
yang akan diserahkan kepada saksi, jumlah yangserahkan oleh saksi IRWANSYAH kepada saksi yaitu sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), setelah uang saksi terima, saksi dan saksiIRWANSYAH kembali lagi ke TIS Square (Citrus Caf) guna menyerahkanuang tersebut kepada HILMAN DEWANTO, akan tetapi HILMAN DEWANTOmengatakan engko wae ndek roti bakar raos, selanjutnya saksiIRWANSYAH pamitan ke HILMAN DEWANTO dan Terdakwa SUDJIANTO.Bahwa saksi mengingatkan secara lisan kepada HILMAN DEWANTO untukdilakukan RUPS
185 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 56 Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulansetelah Tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusunlaporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuatsekurang kurangnya, antara lain perhitungan Tahunan yangterdiri dari neraca akhir Tahun buku yang baru lampau danperhitungan laba/rugi dari buku Tahunan yang bersangkutanserta penjelasan atas dokumen tersebut.
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
156 — 21
Dimiliki oleh para pemegang saham,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai sumber hukumyang utama;> Apabila merujuk pada pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 tahun 2016, makakorporasi dapat dinyatakan bersalah apabila:a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakpidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untukkepentingan Korporasi;b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atauc.
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaanyang tergabung dalam AAG dalam perkara ini;Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakHalaman 97 dari 139 halaman.
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, WajibPajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dst.Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yangmewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalamperkara ini;Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS
81 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenyertaanNegara yang ditanam dalam BUMN tersebut, meskipunmerupakan keuangan Negara yang dipisahkan, akan tetapikeuangan Negara tersebut sudah menjadi bagian dari kekayaanPersero, dan Direktur bertanggung jawab atas aktifitasperusahaan dalam pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sehingga dengan demikian modal penyertaan Negaradi BUMN adalah kekayaan Persero yang berarti kerugianBUMN tidak termasuk kerugian keuangan Negara;Hal tersebut sejalan dengan Surat FATWA MAHKAMAHAGUNG RI Nomor WKMA/Yud
407 — 157
Sekarang ; Bahwa saksi pada antara tahun 2009 s/d tahun 2012 juga menjabatsebagai anggota Dewan Pengawas di PD BPR BKK Kebumen ; Bahwa selaku Dewan Pengawas pada PD BPR BKK Kebumen mempunyaitugas pokok yaitu : Melakukan pengawasan di PD BPR BKK Kebumen; Melakukan laporan ke Bank Indonesia 2 (dua) kali dalam setahun; Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa pada sekira bulan April tahun 2011 di PD BPR BKK Kebumen adapencairan kredit An.
50 — 13
Tujuan perusahaantersebut dalam pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa yangditunjuk oleh RUPS (rapat unum pemegang saham) menjadi Direktur PT.Julaga SinarCemerlang. Karena alasan kesehatan, tugas dan tanggung jawab operasionalperusahaan untuk mencari keuntungan diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa Il.Dalam rangka mengerjakan proyek perbaikan dan pemeliharaan genset di Kab.Administratif Kepulauan Seribu, Terdakwall bertanggung jawab terhadap administrasikeuangan perusahaan.
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, WajibPajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dst.Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yangmewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalamperkara ini;Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS