Ditemukan 627 data
91 — 20
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana; PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan PengelolaanBantuan Bencana; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kepala BNPB
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
701 — 228
SSS) dari masyarakat yang memadamkanlokasi lahan yang terbakar ;Bahwa yang memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar berasal dariManggala Agni, BNPB Kabupaten Pelalawan dibantu masyarakat ;Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar dimana lahan yangterbakar berupa lahan gambut yang ditumbuhi semak dan pepohonan kecil ;Bahwa di lokasi lahan yang terbakar sayksi tidak melihat adanya menarapemantau api;Bahwa disekitar lahan yang terbakar terdapat kanal dan bendungan ;Halaman 158 dari 358
Alwi Harahap saat pertama kalditemukannya titik api;Bahwa saksi melaporkan kejadian kebakaran lahan bukan untukmeminta bantuan, melainkan melaporkan adanya dugaan pembakaranlanan oleh masyarakat yang melakukan perintisan;Bahwa saksi mengetahui adanya lahan yang dirintis oleh masyarakatketika saksi turun ke lapangan dan melihat sendiri dan di lokasi tersebutada kayu yang dikupas dan dijadikan patok ;Bahwa secara periodik saksi melaporkan kegiatan perkebunan danpotensi kebakaran lahan kepada BNPB dan
Ketika tanggal 16 Februari2019 saya hubungi kembali, pihak BNPB menyampaikan sedangmenangani karhutla dan akan menghubungi saksi untuk kepastianwaktunya.
883 — 739
Selainitu. menurut penjelasan TERGUGAT ketika melakukanpemadaman hanya menggunakan sekitar 33 mesin robin daneskavator serta dibantu oleh Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB); (Vide: Berita Acara Verifikasi SengketaLingkungan Hidup tertanggal 23 September 2015)Bahwa, selain halhal yang disebutkan di atas, kePT WAdJibanuntuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaranhal 29 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI4.2.124.2.134.2.144.2.15tersebut juga melekat pada IUP sebagai dasar
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
277 — 110
Kebumen Dinas PU;c. 1 (Satu) bunel copy Disposisi Atas Surat Bupati Kebumen, perihal UsulanPenyesuaian Tarif Retribusi Alat Berat & Usulan Honor Operator KegiatanPekerjaan Operator Alat Berat non PNS;1 (satu) bundel copy Draft Transfer Dana Alokasi Khusus APBD P 2016,tanggal 23 Juli 2016, Pemerintah Kab.Kebumen, Dinas PPKAD;1 (satu) lembar tulisan tangan asli Kepala Pelaksana BPBD, mengenairencana pemberian tanda terima kasih kepada Pejabat di lingkungan BNPB,DJPK, BPBD Provinsi Jateng, Staf Ahli
copy Disposisi Atas Surat Bupati Kebumen, perihal UsulanPenyesuaian Tarif Retribusi Alat Berat & Usulan Honor Operator KegiatanPekerjaan Operator Alat Berat non PNS;1 (Satu) bundel copy Draft Transfer Dana Alokasi Khusus APBD P 2016, tanggal23 Juli 2016, Pemerintah Kab.Kebumen, Dinas PPKAD;Halaman 116 dari 234 Halaman, Putusan Nomor 55/ Pid SusTPK/ 2018/ PN Smg38.39.1 (satu) lembar tulisan tangan asli Kepala Pelaksana BPBD, mengenai rencanapemberian tanda terima kasih kepada Pejabat di lingkungan BNPB
Dinas PU;c. 1 (Satu) bunel copy Disposisi Atas Surat Bupati Kebumen, perihal UsulanPenyesuaian Tarif Retribusi Alat Berat & Usulan Honor Operator KegiatanPekerjaan Operator Alat Berat non PNS;1 (Satu) bundel copy Draft Transfer Dana Alokasi Khusus APBD P 2016,tanggal 23 Juli 2016, Pemerintah Kab.Kebumen, Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD);1 (satu) lembar tulisan tangan asli Kepala Pelaksana BPBD, mengenairencana pemberian tanda terima kasih kepada Pejabat di lingkungan BNPB
442 — 603
MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB). Adapun sebelumnya PemkabTanjung Jabung Timur bersama Pemkab Tanjung Jabung Baratserta Pemkab Muaro Jambi telah lebin dulu menetapkan SiagaDarurat Karhutla.
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
481 — 351
KSU Tiega Manggis (fotokopi);Surat Koperasi Serba Usaha Tiega Manggis, Nomor: 002/KSUTM/II/2020. tanggal 19 Februari 2020 Perihal: permohonan nilaikesanggupan bayar KB BNPB Royalti, dikirim kepada KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal kekayaan Negarakantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI JakartaKantor Pelayanan Kekayaan Negara
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
316 — 224
KemenPPN/Bappenas,Negara (IKN) KemenATR/BPN,KemenPUPR, Badan Usahae APBN (BUMN/ Swasta): 91,29 KPBU: 252,46 Badan Usaha: Halaman 22 dari 124 halaman Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUNJkt. 123,23 11 Pengembangan 134,6 KemenPUPR, Kemenhub,Kota Baru: Badan Usaha (BUMN/Swasta)(APBN, BadanMaja, Tanjung Usaha &Selor, Sofifi, Swasta)dan Sorong12 Wilayah Adat 27,4 KemenPUPR, Kemen ESDM,Papua: Kementan, KemenDesaPDTT, Kemenhub,(APBN) Kemenkes, PemdaWilayah AdatLaa Pago danWilayah AdatDomberay13 Pemulihan 15,2 BNPB
Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Sahdansyah Putra Jaya, SH,MH
80 — 18
/BNPB/XII/2011 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca becana tahun anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Laporan hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang/ Jasa;
- 1 (satu) Exemplar Dokumen surat Keputusan
863 — 654
Namun dalam proses identifikasi yang dilakukanKementerian Lingkungan Hidup tidak pernah berlangsung secara realtime, baru pada tahun 2014 BNPB melakukan operasi rekognisi secarareal time di Riau, sehingga BNPB berhasil menentukan motif,mengidentifikasi pelaku untuk menentukan modus. Hal ini lah yangsamapai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Kementerian LingkunganHidup.
Jadi tanggal keluarhotspot dengan rekognisi sewaktu agar bisa mendeteksi pelaku danmotifnya seperti yang dilakukan oleh BNPB saat identifikasi kebakaran diHalaman 255 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.Riau, hal ini lah yang tidak pernah bisa dilakukan oleh KementerianLingkungan Hidup ; Bahwa data NASA hanya digunakan untuk kepentingan global bukanuntuk kepentingan penegakan hukum atau earth system science ;Bahwa diteksi dini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun2001 dan Permen
Ditunjukkan contoh fototahun 1998 yang diambil vertikal dengan sumbu pemotretannya tegaklurus dengan permukaan bumi, saat itu BNPB dan KementerianKehutanan turun langsung jadi dapat menangkap pelakunya ;Bahwa ahli menunjukkan video kebakaran dimana api bisa melompat keareal HTI karena turbulensi angin. Ini menunjukan juga sekat bakar tidakselalu efektif, pada saat turbulensi. Sehingga contoh sekat bakar di PT.SPS yang lebarnya 6 Meter juga dapat mudah diloncati api.
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
540 — 268
11 Maret 2020, yang menetapkanbahwa wabah virus Covid19 sebagai wabah pandemidunia dan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 13A tahun 2020yang isinya menyatakan bahwa Indonesia dalam StatusKeadaan Darurat Waspada Covid19" sampai dengan bataswaktu yang belum ditentukan, sehingga menimbulkanKEADAAN KAHAR/ MEMAKSA (force majeure);b) Terkait untuk penundaan kewajiban Klien Kam kepada KlienRekan khususnya dan kepada semua Investor pada umumnyasudah jelas dan sudah Klien Kami sampaikan secara mendetaildalam
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I MADE RAI SUKADANA,SE.
112 — 66
Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahliyang berkaitan dengan Akuntansi dan Auditing yaitu : Kasus TPKPembangunan Jalan SP Nangka Bengkulu (Tahun 2000), Kasus TPKPemberian Kredit pada BPD Bengkulu (Tahun 2003), Kasus TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan APBD Perubahan Sekretariat DPRDKabupaten Keerom Tahun 2008 (Tahun 2013), Kasus Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Tanggap Darurat BencanaBanjir dari Kabupaten Nabire dan Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) melalui
260 — 242
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, yang berkedudukan di Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120, diwakili oleh Suharyanto selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanudin, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022, yang memberikan substitusi kepada Irene Putrie, S.H., M. Hum., dkk., Para Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022, sebagai TERGUGAT III;4.
83 — 15
tidak disertai dengan penerimaan barang logistik sebagaimanatercantum dalam masingmasing kontrak.4) Pencatatan dan pelaporan persediaan logistik bencana BPBD Kudus.Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihakpihak terkait terdapat kelemahan ataspengendalian persediaan logistik, yaitu:1) Tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa telah dilakukan pencatatan danpelaporan yang memadai atas seluruh proses manajemen logistik,sebagaimanadiatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB
145 — 186
Bahwa Terdakwa Mohamad Nasir SE bin M.Yasin adala Pegawai Negeri Sipil danMenjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) KabupatenOgan Komering Ulu di Baturaja4.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1160 — 870
Bahwa yang terpenting bagi Satgas Covid19 Kota Bogor adalah statusdari Terdakwa bukan hasil PCR nya;Bahwa aduan yang masuk adalah terkait pelaporan terhadap RumahSakit UMMI Kota Bogor tidak terkait dengan Terdakwa dan saksiMuhammad Hanif Alatas Bin Abduracman Alatas;Bahwa di Bogor, yaitu di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bogoruntuk pemeriksaan PCR bisa 3 (tiga) jam, itulan sebabnya ditawarkanSatgas Covid19 Kota Bogor untuk melakukan swab ulang; Bahwa selain komunikasi dengan Gubernur dan Kepala BNPB
214 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
;pembayaran uang muka (down payment) adalah 50% dari hargapembelian sedangkan sisanya dapat diangsur sebanyak 12 bulanpembayaran sama rata, harga tersebut belum termasuk PPn 10%, Beaperolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, biaya Notaris,biaya BNPB, Bea balik nama dan biayabiaya lainnya yang harusditanggung oleh pembeli. Penyerahan unit yang dibeli akan dilaksanakanselama 24 bulan setelah ditanda tanganinya pengikatan jual beli. ApabilaBank Jabar & Banten membeli 15.000 M?
1.Achmad Riduan, S.H.
2.Harisha Cahyo Wibowo, S.H.
3.Kristalina, S.H.
4.Fuat Zamroni, S.H.
5.Chabib Sholeh, S.H.
6.Alfonsus Hendriatmo, S.H.
7.Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H.
Terdakwa:
1.Drs. Salahudin, M.Si Bin Duardi Hamri Alm
2.Rakhmat Kartolo, Spd Bin Jamri Ahim Alm
145 — 41
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehablitasi dan Rekontruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 3 (tiga) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabendana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 1 (satu) berkas surat Kepala Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Nomor: Und.18/BNPB
1.Achmad Riduan, S.H.
2.Harisha Cahyo Wibowo, S.H.
3.Kristalina, S.H.
4.Fuat Zamroni, S.H.
5.Chabib Sholeh, S.H.
6.Alfonsus Hendriatmo, S.H.
7.Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H.
Terdakwa:
1.Nanang Rusmiadi Bin Kawitono Alm
2.H. Amiek Suratna, Se Bin Citro Suwiryo Alm
105 — 42
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehablitasi dan Rekontruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 3 (tiga) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabendana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 1 (satu) berkas surat Kepala Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Nomor: Und.18/BNPB
1.Achmad Riduan, S.H.
2.Harisha Cahyo Wibowo, S.H.
3.Kristalina, S.H.
4.Fuat Zamroni, S.H.
5.Chabib Sholeh, S.H.
6.Alfonsus Hendriatmo, S.H.
7.Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H.
Terdakwa:
Purwanto, S.E. Bin Rapingun
154 — 47
Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehablitasi dan Rekontruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 3 (tiga) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabendana Tahun Anggaran 2019 (asli);
- 1 (satu) berkas surat Kepala Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Nomor: Und.18/BNPB
1.Endang Anakoda
2.Beatrix N Temmar
3.YE. OCENG ALMAHDALY, S.H., M.H.
4.NOVITA TATIPIKALAWAN, S.H., M.H.
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.NURNITA TEHUAYO, S.H.
7.ACHMAD ATTAMIMI, S.H., M.H.
8.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
9.ESTERLINA WATTIMURY, S.H.
10.CHATERINA OLY LESBATA, S.H.
11.HASNUL FADLI, S.H., M.H.
12.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
Terdakwa:
Hendrik Tabalessy, S.Kep
244 — 0
Photocopy nota permintaan belanja lampu Philips dan kabel pada tenda BNPB di depan IGD untuk pemeriksaan rapit tes pasien baru RSUD dr.M. Haulussy tahun 2020
25. Photocopy taksiran bon permintaan IPS/listrik 17 juni 2020
26. Photocopy daftar pengadaan untuk penanganan covid-19 tahap I (dana Rp. 1.000.000.000 RSUD dr.M. Haulussy
27. Photocopy daftar pengadaan untuk penanganan covid-19 tahap II (dana Rp. 1.454.400.000)
28.