Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. KAHAR WINARDI VS PT. DUTA PERTIWI Tbk, DKK
10543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 583 PK/Pdt/2017mendapat izin dan membayar retribusi kepada Pemda DKI:19.Bahwa, sebagai kesimpulan : berdasarkan perudang undangansebagaimana tersebut diatas, maka terdapat perbedaan yang sangat krusialdan akan membawa konsekwensi terhadap harga jual dan beli, dimana HGByang berdiri diatas tanah Negara harganya pasti jauh lebih mahal dan lebihdisukai oleh konsumen, sedangkan HGB yang berdiri diatas tanan hakpengelolaan harganya sangat murah dan kurang diminati oleh pembeli,karena tanahnya sama
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 39 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 15 Desember 2015 — H.ASRAZI AZIDIN,S.Sos.,M.M Bin ASNAWI ROZO.
5722
  • Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perudang undangan.Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKalimantan Selatan Nomor : 018 / Sesprov 022 / 2015 tanggal 15 Mei 2015Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaan Dana Hibah Pemilhan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 ; Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya penyelenggaraan pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapn Tahun Anggaran2015 bahwa uang yang telah dicairkan
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 150/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Januari 2019 — -. FRANSISKUS WANGGE, DK VS -. MARTINUS TOLO, DKK
11754
  • Bahwa sebelum masuk pada permohonan amar perlu kai Kemukakanhal hal, sebagai berikut:+ Tergugat/Pembanding menyampaikan ucapan terima kasih kepada MajelisHakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Ende yang telah memimpin prosespersidangan Perkara a quo dimana pihak Tergugat / Pembandingmendapatkan suatu proses pembelajaran yang bernuansa mencarikepastian hukum, dan keadilan dan bukan sekedar mencari kepastianperaturan perudang undangan saja;** Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaTergugatPembanding
Register : 31-03-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.SUCI HARJO bin TASWADI
2.SAEMAH
Tergugat:
1.SUNARCO bin TASWADI
2.SUNARDI bin TASWADI
3.SUMARI bin TASWADI
4.SUPARDO bin TASWADI
5.SUWARSO bin TASWADI
6.AGUS SUWARSO
7.SISMANTO bin AGUS SUWARSO
8.AMBARWATI binti AGUS SUWARSO
9.TRIYANI binti AGUS SUWARSO
10.JOYO PATUROHMAN bin AGUS SUWARSO
11.sunadi bin taswadi
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Kendaldoyong
2.Drs. ROJIUN
3.ATMO
11672
  • Sehingga tidak pada tempatnya apabilaPara Penggugat merasa dirugikan Tergugat I, terlebih lagi Para Penggugattidak memilik Bukti otentik yang menyatakan kepemilikan atas obyeksengketa tersebut, kalaupun ada berupa Duplikat Leter C desa yang jelasjelas menurut hukum dan perudang udangan bukanlah sebagai buktikepemilikan yang syah. Akan tetapi hanyalah sebagai buku riwayat tanah didesa tersebut guna mempermudah penarikan pajak.
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
8923
  • Harnojoyo, S.Sos sebagaiWalikota dan Wakil Walikota terpilih ;4 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objekgugatan perkara a quo telah memperhatikan dan mendasarkan padaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PHPU.DXI/2013 tertanggal 20 Mei 2013, sehingga dengan demikianTergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatanperkara a quo telah sesuai dengan ketentuan perudang undangan danperaturan lainnya serta telah memperhatikan Asas Asas UmumPemerintahan
Register : 14-09-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 99 - K / PM I-03 / AD / IX / 2010
Tanggal 4 April 2011 — Serda Suryatno
5915
  • maka sudahselayak dan seadilnya apabila dipidana setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perobuatan Terdakwa yang dengansengaja dan melawan hukum menjual tanah milikSaksi 1 Edi menunjukkan bahwa Terdakwa adalahpribadi yang cenderung bertindak semaunyasendiri dan tidak peduli dengan aturan hukumatau perudang
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
5917
  • Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketika55penawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 — PRAMUDYA SATRIA PERWIRA anak dari RUDI EKO .
12370
  • Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketika55penawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
4110
  • Beesix Pratama tersebut diserahkankepada terdakwa Pramudya Satria Perwira, merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil (bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku), karena menurut keterangan ahli LKPP ketikapenawaran hanya dilakukan oleh satu orang untuk semua dokumenpenawaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pengaturan lelang,sehingga harga penawaran yang terbentuk bukan dari hasil persaingan yangsebenarnya.
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Maret 2017 — Ir. ICHSAN SUAIDI
143144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
17631
  • Namun demikian peraturan perudang udangnanyang dapat mencantumkan ketentuan pidana hanya undang udnang danperaturan daerah hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) undang undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa materi muatanmengenai ketentua pidana hanya dapat dimuat dalam :a) Undang undangHalaman 61 dari 105 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN Tdnb) Peraturan Daerah provinsic) Peraturann Daerah Kabupaten / KotaBahwa hal ini dapat diartikan bahwa larangan menjanjikan ataumemberikan
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113- K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 19 Januari 2011 — Praka Budi Pitoyo
14641
  • setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis100Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpahak dan melawan hukum menjadi perantara dalamjuall beli Narkotika golongan secara tidaksah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum danterkesan sosok individu yang menyepelekanketentuan hukum atau perudang
Register : 11-09-2013 — Putus : 20-12-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 20 Desember 2013 — - RAHMAT
5322
  • konstribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pulasecara nasional pada umumnya ;Mengingat pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana danUndangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuanperaturan perudang
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 112
Tanggal 19 Januari 2011 — Lettu Inf Sukimin
5625
  • dipidana setimpaldengan perbuatannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhisebagai berikutBahwa sifat dari perobuatan Terdakwa secara tanpahak dan melawan hukum membeli dan menjualNarkotika golongan secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan144hukum atau perudang
Putus : 02-03-2006 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT / 05-K / PMT. III / AL / III / 2006
Tanggal 2 Maret 2006 — Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp 8145/P
10201313
  • AHMAD TAUFIK dalamwaktu) bersamaan dan secara tanpa hak memiliki, meyimpansenjata penikam/senjata penusuk, menunjukkan bahwaTerdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hiduporang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikansuatu. persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadiyang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan 220sebagai sosok individu yang menyepelekan~ ketentuanhukum/perudang undangan.2.
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
121348
  • telahdisetujuinya Dokumen AMDAL pada tanggal 24 April2008 oleh Tergugat (setelah permohonan diajukan),308bagi Majelis Hakim hal itu tidak dapat jugamembuktikan bahwa permohonan telah dilengkapidengan Dokumen AMDAL mengingat Dokumen AMDALseharusnya sudah terlebih dahulu dibuat dandisetujui, barulah permohonan dapat diajukan danbukan sebaliknya ; > Bahwa peta wilayah permohonan Tergugat IIIntervensi tersebut tidak memenuhi syarat syaratformil dan materiil sebagaimana telah ditentukanoleh peraturan perudang
Register : 23-01-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
DR. H. Ridwan S. Sos., MSI
Tergugat:
1.Hj. Listifa
2.Gusti Sjofiatri
Turut Tergugat:
PT Safar Arroyyan Travelindo
20083
  • rekonpensijuga dinyatakan tidak dapat diterima, dan bila para Penggugat Rekonpensi ingintetap mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensi dapat mengajukangugatan tersendiri ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakantidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang dikalahkan danberdasarkan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara,sedangkan untuk biya perkara rekonpensi nihil ;Memperhatikan Pasal 163 HIR dan ketentuan hukum serta perudang
Register : 17-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1344/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 3 Februari 2016 — ANTON SISWANTOB ALIAS ANTON
570
  • netto seluruhnya 0,0857 gram dengan sisa barang bukti akhir setelah diperiksa dengan berat netto 0,0541 gram dirampas untuk dimusnahkan;---------------------------------Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; ----------------------------------------------------------------Mengingat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perudang-undangan
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK
Tanggal 21 Oktober 2014 — MOCH SHAFEIE, BA
12816
  • H Agus Salim / Bupati Pontianak melalui teleponselanjutnya HP di serahkan ke Kasubag Perundang Undangan waktu ituBupati Pontianak mempertanyakan keberadaan Kabag Hukum dan memintaKasubag perundang undangan untuk membantu pencairan pembayaranganti rugi tanah selanjutnya Kasubag Perudang undangan mendatangibagian pemerintahan untuk menyampaikan pesan Bupati akan tetapi KabagPemerintahan dan Kasubag Pertanahan sedang tidak ada di tempat karenasedang dalam perjalanan rapat di Siantan bersama Asisten
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 17 Juni 2019 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA MELAWAN 1. PT MEGA DETOS UTAMA., 2. PT MULIASSENTOSA DINAMIKA., Dkk
838435
  • dan 23, oleh karena tanah Tergugat IIl adalahsebagai pembeli yang beritikad baik yang menerima Pelepasan Haknya dari63 orang Ahli Waris Tan Kwan Seng sebagai pemilik / Ahli Waris dari TANKWAN SENG sesuai dengan prosedur perundang undangan dan sesuaidengan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.2.27 Bahwa; berdasarkan hal hal tersebut di atas dan oleh karena Penggugatbukan sebagai pemilik atas tanah dalam perkara aquo yang saat ini telahdikuasai oleh Tergugat Ill secara hukum dan perudang