Ditemukan 836 data
32 — 11
No. 419 tgl. 22Desember 1949) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan obat kerassebagaimana dimaksud dalam Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541)adalah obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yangmempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikandan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkandalam sebuah daftar yang dibuat oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid ; Menimbang, bahwa Obatobatan
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
terkaiterat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan olehkekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yangberdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.Tidak satu orang rakyat pun yang dapat dikurangi haknya dandibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yangberdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusiyang berlaku (the principle of constitucional democracy).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu(staat
66 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
851 — 482
Didalamnya terdapat tiga pasal yang mengatur, yaitu:1) Pasal 16 A.B. berbunyi:De wettelijke bepalingen betreffende den staat en devoegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenenvan NederlandschIndie, wanneer zj zich buitens landsbevinden.14Terjemahannya: Bagi penduduk HindiaBelanda peraturanperaturan perundangundangan mengenaistatus dan wewenang seseorang tetap berlakuterhadap mereka, apabila mereka ada di luarnegen.Pasal ini sesuai dengan statuta personalia, yang mencakup:1.
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amar Tanggul/Petrus Naibaho adalah sebagai Tunggani/Pemilik Huta Pallimutan, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari Boekoe Radja BioesLandshap Pintoe Sona Nomor 132 dengan Nama Kampung Pallimoetandan Nama Radja Amar Tanggul Marga Naibaho Wiens Besluit Rest Contr,Datun En Nummer 1708 Nomor 781, Staat Onder :123 Register lig :VII320 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 08/ 2013 tanggal 07Juni 2013;Halaman 2 dari 30 hal. Put.
47 — 24
Disamping itu, perouatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang Jjujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan ParaTergugat utamanya
merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menuruthukum (wettwlijk plicht) dan hak publik (subjectief recht), yaitu dalamhal menjamin lingkungan hidup yang ramah terhadap hidup dankehidupan manusia serta kepastian penegakan hukum dan keadilanutamanya atas hakhak pihak ketiga in casu Para Penggugat di atastanah yang diberikan izin oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I.Disamping itu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan puladengan asas hukum umum negara hukum (rechts staat
FIO/FAUULU IO 1 OWI10.Turut Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaranpelanggaran /bertentangan terhadap Asas Hukum Umum Negara Hukum (rechis staat)dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (good governance);Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 16 Poin Ill. 50 Turut Tergugatsangat berkeberatan dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk TurutTergugat menolaknya dengan alasan bahwa selain sudah terjawab padaJawaban Turut Tergugat Poin 8 dan Poin 9 diatas juga Turut Tergugatsampaikan bahwa
128 — 85
Saksi WELLY PITER STAAT dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 34 dari 47 halaman PUTUSAN NO.158/PDT.G/2019/PN.Mnd.Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalahtanah yang terletak di Desa Sawangan , dan saksi ada tanah disana ;Bahwa yang saksi tahu, batas tanah tersebut yaitu sebelah utaradengan kali , Timur dengan Sumendap , Selatan dengan Kalamu danBarat dengan Kastilong ;Bahwa tanah saksi di dekat tanah sengketa di sebelah utara
38 — 5
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM POKOK PERKARA1.
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Mesjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Mesjid, besi pagar Mesjid, 60 staat
1.NI PUTU PARWATI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
VIVI NURMALASARI
191 — 76
No. 419 tanggal 22 Desember 1949;Bahwa benar pada pasal 1 yang dimaksud dengan obat keras yaituobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, mempunyaikhasiat untuk mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dlltubuh manusia, baik dalam bungkusan atau tidak yang ditetapkan olehSekretaris Staat, Hoofd Van het Departement van Gesonddheid, menurutketentuan pada Pasal 2 ;Halaman 19 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN.Sby Bahwa benar tata cara perolehan dan pendistribusian terhadap
17 — 8
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
56 — 12
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
28 — 6
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
AJUNG Anak CONG SEN KIM Alm
135 — 31
Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnyaMenimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasidilakukannya tindak pidana (/ocus delicti) oleh pelaku, yakni di dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (in eene woning of op eenbesloten erf waarop eene woning staat);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning/huis) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialan bangunan untuktempat tinggal. R.
43 — 24
Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkanSurat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOESONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN danNama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENSBESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708 No.781,STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni20134. Bahwa Alm.
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH
Terdakwa:
RICKY ARDYANSAH als ONDER bin SRIYANTO
24 — 4
Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
59 — 21
Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, apalagiterhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht). Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TerbantahIl, Terbantah III dan Terbantah IV.26.
1.DONI SAPUTRA. SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
KHAIRAN
61 — 40
No 419 tgl 22Desember 1949, obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TIkuntuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan RI No :633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yangpada bungkus
41 — 30
VanVollenhoven dengan mengikuti Oppenheim membedakan bahwa hukum tata negara ialahhukum yang menggambarkan tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak (staat inhalaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGrust), sedang hukum tata usaha negara menunjukkan negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging) (Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung, 1960, hlm. 5152).Pembentukan organ kenegaraan
75 — 14
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat