Ditemukan 665 data
74 — 35
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dengan demikian, setiap perobuatan yangmenguasai objek sengketa bahkan dengan mensertipikatkannya tanapa izinatas pemilik yang sudah terlebih dahulu memiliki tanah tersebut adalahperbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimanaMajelis Hakim berdasarkan fakta dan pendapat dari Majelis Hakim, AntoniusMeko (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang
OBET RIAWAN , SH
Terdakwa:
MARTAM Bin H.B. WIJAYA
159 — 52
seharusnyaialah bendahara bukan kepala Desa.Bahwa benar terdakwa ada melakukan rapat selama 4 kali untuk membahasmasalah TKD tersebut dimana rapat dihadiri oleh BPD, Karang Taruna, Babinsa,Blmaspol, dan pengelola pasar, namun setelah melakukan rapat sebanyak 4kali belum ada mendapatkan hasil, namun walau belum mendapatkan hasilterdakwa tetap menagih kepada saksi Achmad Yulizar uang sewaa tanah kasDesa tersebut.Bahwa terdakwa menerima Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dariAchmad Zulizar tersebut tanapa
87 — 52
Dengan demikian putusan a quo harus dinyatakan BatalDemi Hukum;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo,telah salah menerapkan hukum karena telah mempertimabangkan BuktiP.9 dengan P.10, tanapa mempertimbangkan keterangan saksisaksi ParaPembanding/Para Penggugat dalam fakta persidangan yang mendukungbukti P.9 dan P.10;Bahwa hal ini terlihat jelas sangat kontradiksi dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 67 alinea ke tiga.
104 — 64
SAKSI II (Pelaku tindakpidana dalam berkas terpisah) dan SAKSI (TERDAKWA ANAK dalamberkas perkara terpisah), tanoa merasa curiga dan takut bahkan AnakKorban sempat menghisap rokok, kemudian setelah dari Statsiun Kereta ApiKemranjen, saat hendak pergi menuju Obyek Wisata Pantai WidarapayungKecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, Korban juga masih maumemenuhi ajakan Anak TERDAKWA ANAK, Anak SAKSI Il (Pelaku tindakpidana dalam berkas terpisah) dan SAKSI (TERDAKWA ANAK dalamberkas perkara terpisah), tanapa
66 — 33
MINWAL, bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanahsebagaimana yang saudara jelaskan tanapa tanggal dan bulan, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sriguna atas nama Kepala Desa JONO ABUN dan diketahuioleh Camat yang waktu itu desa Sriguna masih masuk kecamatan Tanjung Lubukyang di tanda tangani oleh camatnya atas nama SUHAIMI.
58 — 23
puluh delapan), Nomor :956/1998 luas 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), terletak diKelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, satudan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Miliktersebut tertanggal 03121998 (tiga Desember seribu sembilan ratusSembilan puluh delapan), perubahan terakhir tertanggal 05122007 (limaDesember dua ribu tujuh), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diDenpasar, tertera atas nama : JUWIR (PENGGUGAT) yang telah dibaliknama tanapa
116 — 38
memperkayadiri sendiriBahwa didalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Tahun Anggaran2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 tersebut diatas, TerdakwaLUKMAN HAKIM, SE telah melakukan penyimpanganpenyimpanganserta melakukan perbuatan dan perbuatanperbuatan tersebutHalaman37dari130Putusan Akhir Perkara No. 8/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgmempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dengan melakukan penyusunan rencanaprogram dan kegiatan Alokasi Dana Desa tanapa
tersebut,telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya atau memperkayadiri sendiriBahwadidalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Tahun Anggaran2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 tersebut diatas, TerdakwaLUKMAN HAKIM, SE telah melakukan penyimpanganpenyimpangansera melakukan perobuatan dan perbuatanperbuatan tersebutmempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut dengan melakukan penyusunan rencanaprogram dan kegiatan Alokasi Dana Desa tanapa
115 — 343
DiklatKehutanan PekanBaru.e Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Pusdik Resintel POLRI diMegamendung Bogor.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkanoelh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Sedangkan Perambahan Kawasan Hutan adalah melakukan pembukaankawasan hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untukmenggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan tanapa
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, berada dalam penguasaan,pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan,badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135136), delikformil (delict met formeele omschrijiving/delik dengan perumusanformil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksanatanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yangdilarang.
62 — 78
tersebut dibeli pada masa pernikahanPenggugat dan Tergugat, oleh karena itu termasuk harta bersama;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah, diatasnya SHGB No. 970 atas nama pemegang hak : XXXXX, dibeli pada tahun 2006terletak di Puri Raya Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, KabupatenPekalongan, luas +152 M2, Penggugat mengajukan bukti P. 12 adalan HGB, jual bellitanggal 6 Agustus 1998 berlaku hingga tanggal 24 September 2026 dan menurutTergugat hanya sebidang tanah tanapa
133 — 76
Apabila hasil penjualan jaminan dan atau hasil penagihan tersebutmelebihi jumlah hutang debitur kepada bank, maka bank wajibmembayar kelebihan tersebut kepada debitur, akan tetapi tanapa bankdiwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapunatas uang kelebihan tersebut.Bahwa dengan demikian penerimaan uang hasil penjualan lelang danmemperhitungkan uang hasil penjualan lelang tersebut sebagai pelunasanatas seluruh hutang Penggugat dan Penggugat II oleh Tergugat , tidakdipersyaratkan
1.SAADIA WABULA
2.HAYATI WABULA
3.USMAN WABULA
4.DJAKARIA WABULA
5.HASNI WABULA
6.MANSUR WABULA
7.SUSANTI WABULA
8.MUHAMMAD RUSLAN
Tergugat:
1.LUCI SRI FONI
2.LILI ARIESTA
3.INTAN NURMA INGGIT
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH,.M.Kn
3.Noteris ROSTIATY NAHUMARURY,SH.,M.Kn,.
4.Notaris ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn
5.Kantor Pusat PT. Bank Central Asia. Tbk BCA Jakarta Pusat. Cq Kantor PT. Bank Bank Central Asia. Tbk BCA Cabang Ambon
6.Kantor Lurah Uritetu Cq.Plt. Lurah Uritetu
141 — 63
,Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa ParaPenggugat, Kuasa Tergugat I,II,III, tanapa dihadiri Turut Tergugat 1, TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, TurutTergugat VI;Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisJenny Tulak, S.H.,M.H Felix Ronny Wuisan, S.H.,MH.Esau Yarisetou, S.HPanitera PenggantiRosna Sangadji, S.HPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran/PNBP. Rp. 30.000,2. Pencatatan Rp. 10.000,3. Atk/Pemberkasan Rp. 100.000,4.
85 — 13
uang kepada KONI kota Binjaikedalam BKU sebessr Rp:1.775.000.000,Bahwa ahli menjelaskan pelaksanaan pengajuan dan pencairan dana adalahsebagai berikut:;SPM,SPP dan tanda kwitansi penerimaan uang Rp:1.775.000.000 yangmenunjukkan seolaholah dana tersebut telah di serahkan oleh PemegangKas Sekertariat Kota Binjai kepada pengurus KONI Kota Binjai ;Dana telah dibayarkan oleh IRWAN EFENDI (Bendahara UMUM daerah KotaBinjai) Rp:1.765.000.000,kepada YAHDI (Bendahara Umum Koni Kota Binjai)dan Rp.10.000.000, tanapa
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
874 — 547
merasakepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Pengdilan TataUsaha Negara, yaitu :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal dantidak sah, dengan atau tanapa
121 — 31
., halaman 19 dari 80 halaman.Tanpa Seizin Para Penggugat, Mereka (Para Tergugat A, B, C danTergugat.D) Menguasai Tanah Harta Sengketa Sub.1,Sub. 2 dan Sub.3.Oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat A, B, C dan Tergugat.D yangMenguasai Tanah Harta Sengketa Sub.1, Sub.2 dan Sub.3 TanpaSepengetahuan dan tanpa Seizin Para Penggugat adalah MerupakanPerbuatan Melawan Hukum. 15.Bahwa Setelah Harta Sengketa dibagibagi, Selanjutnya Secara MelawanHukum, Tanpa Sepengetahuan dan Tanapa Seizin Para Penggugat,
Terbanding/Penggugat : Pdt. FRANS EFRAIM WUISAN
Turut Terbanding/Tergugat II : GEREJA SJA
Turut Terbanding/Tergugat III : BERNARD RUKAIT
Turut Terbanding/Tergugat IV : AREN RUMAMBI
Turut Terbanding/Tergugat V : OBERTO SIMANJUNTAK
Turut Terbanding/Tergugat VI : MAS UJANG
Turut Terbanding/Tergugat VII : JEDY
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MAS ARIFIN
Turut Terbanding/Tergugat IX : ROMY AYONU
Turut Terbanding/Tergugat X : Janda A. KAMBEY
Turut Terbanding/Tergugat XI : ALFIAN HARIMAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : UTON HILALUNGA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : SUDI AYONU
Turut Terbanding/Tergugat XIV : HARUN
Turut Terbanding/Tergugat XV : JUSUF MAHMUD
Turut Terbanding/Tergugat XVI : VONNY LENGKONG
Turut Terbanding/Tergugat XVII : LENNY SANGKOY
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : MIEN TIWOW
Turut Terbanding/Tergugat XIX : NOLVI TIWOW
Turut Terbanding/Tergugat XX : SYANE KASTILONG
Turut Terbanding/Tergugat XXI
140 — 53
Kawatu agar membongkar sendiri tanahdan bangunannya berdasarkan Surat Camat Manado Tengah Nomor: 218B/KT/PP/VII/1992, tanggal 19 Juli 1982;Bahwa ternyata untuk membuktikan kepemilikan atas tanah Objek Sengketaternyata dari Surat BPN Kabupaten Minahasa tanggal 8 Januari 2004, yangpada pokoknya menyatakan setelah mengadakan pemeriksaan Lokasiternyata tanah milik EDDY NYONG KAWATOE (sekarang Objek Sengketa)berdasarkan SHM No. 2/Desa Sawangan, setelah di eksekusi telah didudukikembali oleh masyarakan tanapa
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, yang harus diingat dan diperhatikandalam pembuktian unsur ini ialah kata dapat sebelum frasa"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaramenunjukkan bahwa Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harusdipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil;Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun: 135136),delik formil (delict Met Formelee Omschrijiving / delik denganperumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnyaterlaksana
108 — 26
Foto copy UnduhanUndangUndang NO. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, tanapa asli bukti T,ILIII4 ;5. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanpa asli bukti T,IIII5 ;6. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 359/2014 tertanggal 1 April 2014 dariPPAT Retna Purbawati, SH,SE, M.Kn, sesuai aslinya bukti T,III,III6 ;7.
BASILAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
201 — 96
Karya Mulya tanggal 8 Desember 2015, habis tanapa sisasebagaimana tersebut di atas;Sejak saat itulah Penggugat mengeahui dengan jelas dan pasti bahwaTergugat telah menerbitkan ke 66 (enam puluh enam) sertipikat tersebut ,untuk itu maka pada tanggal 31 Maret 2020 Penggugat mengajukan suratkeberatan untuk kedua kalinya kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang, melalui bagian administrasi persuratan dengan permintaanagar ke66 (enam puluh enam) Sertipikat Hak Milik atas namaRudiansyah Pratama tersebut
160 — 34
SK Gubernur kebanyakan sudah hilang diBPN sewaktu ada prona;e Bahwa yang membuat surat keterangan waris adalahsaksi karena diminta oleh Notaris,tetapi saksi tidaktahu siapa yang tanda tangan karena hanya mengajukanSurat waris ke Lurah,jadi saksi tanda tangan dulubaru diserahkan ke Pak.Lurah,sehingga saksi tidaktahu apakah dalam surat keterangan waris tersebutterdakwa ikut tanda tangan atau tidak;e Bahwa yang menyerahkan,membuat surat keteranganwaris adalah Kades,dan saat membuat blangkonyakosong tanapa