Ditemukan 708 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketengan ketandan kesenian kemenhan ketetuan ketenutan ketemuan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 56/ Pid.Sus/2013/PN.MKs
Tanggal 16 Januari 2014 — DEDE TASNO Vs Jaksa Penuntut Umum
135 — 22
  • wakil di parepare pada tahun 1912 ; Bahwa saya mengganti Supomo karena dia cuti selama 5 hari ; Bahwa selama saya menggantikan Pak Supomo kalau ada kebijakan bisa saya sendiriyang lakukan kebijakan tersebut ; Bahwa selama saksi bertugas saksi sebagian untuk memutus dan sebagaian jugatidak ; Bahwa yang mengajukan permohonan adalah petani di Enrekang yang mengajukanpermohonan budi daya ubi kayu sifatnya perorangan pada tahun 2011 pada bulanMei sebanyak Rp. 440 juta rupiah ; Bahwa petani tidak ada ketenuan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
98 — 21
  • Unggul Kemala Husada dengan kondisi yaitu := Pembayaran : sesuai ketenuan yang berlaku= Harga franco Dinas Kesehatan Kota Palu harga sudah termasuk PPN 10 %= Penyerahan barang 2 3 bulan setelah penetapan SPK= Masa penawaran bulan= Dengan harga dan spesifikasi terlampir dalam Surat Nomor : 254/SPH/UKH/V/2012 tanggal6 Juli 2012Bahwa harga yang tercantum dalam Surat Penawaran yang diajukan saksimenyebutkan harga franco Dinas Kesehatan Kota Palu karena harga barang diterimadi kota Palu yakni termasuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
556 — 234
  • ., selaku Kepala BiroPerekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta menerangkan bahwapihak Perum BULOG Divre DKI Jakarta & Banten dalam rangkapelaksanaan dan pengawasan Operasi Pasar CadanganBeras Pemerintah (OPCBP) tahun 2016, tidak pernah tidakpernah melakukan koordinasi dengan phak Pemprov DKI Jakarta;> Bahwa sesuai ketenuan Pasal 9 Permandag RI Nomor : 04/MDAG/PER/1/2012 yang menyebutkan Biaya operasionalpendistribusian beras dari gudang PERUM BULOG ke lokasisasaran Operasi Pasar menjadi tanggung jawab
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
270 — 20
  • perkaraperkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengankesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalammasyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat , nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut diatas maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akanmemperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 tentang perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketenuan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
286 — 919
  • Bahwa terkaitdilakukannya transfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko diBCA Surabaya hal tersebut juga menyalahi ketenuan Pedoman PengadaanLogistik dan Material Perusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemiliktanah dan bangunan yang akan dibeli; Bahwa penawaran yang masuk ke PT.
    Bahwa terkait dilakukannyatransfer dana senilai Rp. 54.000.000.000 ke Rekening Sunarko di BCA Surabayahal tersebut juga menyalahi ketenuan Pedoman Pengadaan Logistik dan MaterialPerusahaan karena semestinya dikirim ke alamat pemilik tanah dan bangunanyang akan dibeli;Bahwa jika benar harga pembelian tanah Jalan darmO 51 Surabaya hanya senilai144Rp. 45.000.000.000, maka seharusnya dana kelebihan bayar sebesar Rp.9.000.000.000, tersebut dikembalikan kepada PT.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
316 — 192
  • teguran lisan dan pembekuan kegiatan;Bahwa PBI merupakan deligasi aturan (delegated regulation) dari UUNomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan maka perlu ditelusuri pengaturan tentangsanksi dalam pelanggaran terhadap UU Perbankan, yang secara tegasmengatur tentang sanksi dalam Bab VIII Pasal 46 s/d Pasal 57, padapokoknya ditegaskan bahwa penyelanggaran terhadap ketentuan dalamUU Perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;bahkan ketenuan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
106 — 73
  • MaimunahKabalmay setelah selesai kegiatan semuanya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp.787.000.000, (tujuh ratus delapan puluh tujuh jutarupiah) terhadap belanja penyediaan makanan dan mimin para Anggota DPRDKotal Tual.on= Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan Pasal 18 Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tenang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dimanapembebanan hukuman uang pengganti adalah diterapkan terhadap sejumlahuang yang tidak dapat dipertangungjawabkan oleh Terdakwa Dra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
261 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sambow, dan Edward Fredy Paat di atas adalah suatuperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketenuan peraturanhukum perundangundangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 4 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal 122 ayat (6) Kepmendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal18 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara JisUU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Bahwa perbuatan Terdakwa