Menentukan jadual pelaksanaan pekerjaan terbatas pada rentang waktuyang telah ditentukan.b.Menerima pembayaran dari pihak pertama (PT. FIG) sesuai denganbiaya konsultasi pekerjaan yang telah disepakati sesuai denganketentuan pasal 4.. Melaksanakan pekerjaan sesuai format laporan yang dijelaskan padaTerm of Reference (Tor).. Melaksanakan penugasan dengan segala keahlian yang dibutuhkanuntuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang menjadi tugasnya..

Menentukan jadual pelaksanaan pekerjaan terbatas pada rentangwaktu yang telah ditentukan.b. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan biayakonsultasi pekerjaan yang telah disepakati sesuai denganketentuan Pasal 4.Kewajiban Pihak PT. Hastamulya Tata Konsultan (selaku Pihak Kedua)adalah :a. Melaksanakan pekerjaan sesuai format laporan yang dijelaskan padaTerm of Reference (TOR) terlampir.b.

Menentukan jadual pelaksanaan pekerjaan terbatas pada rentangwaktu yang telah ditentukan.2. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan biayakonsultasi pekerjaan yang telah disepakati sesuai denganketentuan Pasal 4.Kewajiban Pihak PT.

kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalamDIPA Stimulus, serta mutu keluaran/Stimulus sesuai yang direncanakan.e Bahwa Heriansyah, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan besertasekretaris dan seluruh anggotanya, berdasarkan Pasal 10 ayat (5)Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, memilikitugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:Menyusun jadual

Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam suratperjanjian/kontrak yang sekurangkurangnya memuat :1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau LembagaPenyalur dan Mitra Binaan;2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau LembagaPenyalur dan Mitra Binaan;3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;4) Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokokdan jasa administrasi pinjaman)..

Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam suratperjanjian/kontrak yang sekurangkurangnya memuat :1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan;2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atauLembaga Penyalur dan Mitra Binaan;3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;4) Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuranpokok dan jasa administrasi pinjaman).e.

dan kepatutan;Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/ asa Pemerintah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan peraturan presiden Republik IndonesiaNomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas KeputusanPresiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ asa Pemerintah: Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) tentang Tugas pokok PejabatPembuat Komitmen dalam pengadaan barang/asa : Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri(HPS), jadual

:e Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.e Penetapan Sistem Pengadaan yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa. e Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan.e Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).e Penyusunan Dokumen Pengadaan.Bahwa sesuai pendapat ahli terhadap suatu penagadan barang, yang di bebankan 2(dua) tahun anggaran dalan suatu ikatan kontrak bisa dilakukan, denagan menagacupada Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (5) Keppres Nomor 18 tahun 2000, dengansyarat untuk kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neracasesuai Standar Akuntansi Pemerintah.Bertanggungjawab kepada Kepala SKPDKSD.e Bahwa Heriansyah, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan besertasekretaris dan seluruh anggotanya, berdasarkan Pasal 10 ayat (5)Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, memilikitugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:menyusun jadual

/PN JmbBahwa pengiriman barang tersebut telah sesuaidengan jadual tapi ada banjir bandang padawaktu itu;Bahwa kerugian Negara menurut terdakwa dalampengadaan peralatan praktek SMK N Isarolangun berdasarkan Ahli yang saya hadirkandari Akuntan Publik kerugian Negara Rp.293.000.000. (Dua ratus sembilan puluh tiga jutarupiah);Bahwa terdakwa ada memberikan danasejumlahRp. 400.000.000.

Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihalPemberitahuan Kendala Pekerjaan;Kemudian Bupati Aceh Tamiang juga turut menyurati Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiangsebagaimana Surat Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 halPercepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang, yang intinyamenyatakan lambannya pelaksanaan pekerjaan dan meminta Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang untukmempercepat jadual

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan KendalaPekerjaan;Kemudian Bupati Aceh Tamiang juga turut menyurati Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiangsebagaimana Surat Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 halPercepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang, yang intinyamenyatakan lambannya pelaksanaan pekerjaan dan meminta Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang untukmempercepat jadual

a.b.g.h.undangan kepada peserta terpilih;pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukanlangsung;pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan,dan pembuatan berita acara penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;negosiasi baik teknis maupun biaya;penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;penandatanganan kontrakSedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalamLampiran Bab Huruf D Nomor 1 bagian e Keppres Nomor 80 Tahun2008, yaitu :1)Dalam penyusunan jadual

Smr.b) Meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK.d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadualpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.e) Memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK.f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahanpekerjaan

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata carapelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaansesuai kewenangannya;93f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasasesuai ketentuan yang berlaku;g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa;h.

kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalamDIPA Stimulus, serta mutu keluaran/Stimulus sesuai yang direncanakan.e Bahwa Heriansyah, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan besertasekretaris dan seluruh anggotanya, berdasarkan Pasal 10 ayat (5)Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, memilikitugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:Menyusun jadual

Angka (7), Petani/Kelompok tani harus mengembalikan KKPEkepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadual.3). Angka VII. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi, Huruf A. Pembinaan, TugasDinas Teknis, yaitu menandatangani dan bertanggungjawab ataskebenaran RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani;Menimbang, bahwa pada saat akan cair kredit KKPE dari Bank BRIdibuatkan pengikatan ke Notaris Made Dharma Tanaya, SH. Surat PerjanjianNomor: B.26 KCX/ADK/03/09 tanggal 12 Maret 2009 antara Sdr.

Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan.b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Menyiapkan dokumen pengadaan.Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkanmelalui media elektronik.e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.Mengusulkan calon pemenang.

Akan diberlakukan jadual untuk loading/unloading mulai pk.08.00 WIB s.d. 17.00 WIB;1.Dan jika ada kebutuhan emergency, urgent ataumendadak tenant harus mengajukan jjin melaluisurat/sms/ telepon melalui :a. Kantor building management THECKT di 0214755577;b. AnasMuljana di 081317050505 (setelah jam kerja)c. Rany di 081380578448 (setelah jam kerja);2. Wajib berkoordinasi dengan building management danpihak keamanan THECKT dengan:a. Menunjukkan surat jalan;b.

meliputi:a.b.g.h.undangan kepada peserta terpilih;pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukanlangsung;pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan,dan pembuatan berita acara penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;negosiasi baik teknis maupun biaya;penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;penandatanganan kontrakSedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalamLampiran Bab Huruf D Nomor 1 bagian e Keppres Nomor 80 Tahun2003, yaitu penyusunan jadual

Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusunpanitia pengadaan ;. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai dengan kewenangannya ;. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia barang dan jasa ;.

Jadual waktu;3. Segala petunjuk, perintah serta peringatan baik secara lisan maupuntertulis dari Pihak PT. Ananto Jampieter pada saat pelaksanaanpekerjaan untuk mencapai maksud tujuan;Puts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/201 3/PN. Bjm. 1444. PT. Multi Bina Tehnika Utama wajib mengantarkan barangbarangyang terlampir dalam kontrak sampai di lokasi yang ditetapkan;5. Perubahan harus seijin kedua belah pihak.Bahwa saksi menjelaskan PT.

Pbr284Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan danperubahanpelaksanaan pekerjaan;Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihakyangmembuat kontrak tersebut ;Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10%(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, Perintahperubahan

pelaksanaan dapat dikerjakan.Sesuai dengan Pasal 1, 9,29,30,31,32, 34 dan lampiran satu Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa Tidak dibenarkan addendum/amandemen tidak ada Negosiasi Teknis danharga yang tidak mengacu kepada Kontrak induk, Perubahan kontrak dapat terjadiapabila :1Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak ;Perubahan jadual

dan prasarana fisik berupa penyediaan lahan danpembuatan tambak, prasarana pendukung, Sarana Produksi besertaperlengkapan/peralatan untuk Budidaya Tambak.Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi Budidaya Tambakuntuk meningkatkan Produk Tambak baik kualitas, kuantitas danefisiensi Budidaya Tambak.Penyediaan tenaga ahli yang membantu memonitor dan memberikanpetunjuk teknis kepada Petambak Plasma atas kegiatan BudidayaTambak yang dilaksanakan.Menentukan jenis budidaya, jadwal budidaya meliputi jadual